Saudi Arabia's Crown Prince Mohammad bin Salman and Palestinian Authority Chief Mahmoud Abbas.
Arab Saudi telah menyarankan kepada Palestina bahwa Abu Dis menjadi ibu kota negara Palestina dan bukan Al Quds, sebagai bagian dari konsultasi mengenai apa yang disebut rencana perdamaian Presiden AS Donald Trump, The New York Times melaporkan.
Menurut sebuah laporan oleh The New York Times yang diterbitkan pada hari Minggu (3/12), proposal tersebut menawarkan kepada Palestina sebuah negara yang tidak bersebelahan di Tepi Barat dan Jalur Gaza dimana mereka hanya memiliki sebagian kedaulatan. Rencana tersebut dikatakan akan menjadikan mayoritas pemukim Zionis Israel di Tepi Barat dan tidak akan memberikan pengungsi Palestina dan keturunan mereka yang tinggal di negara lain hak untuk kembali ke Palestina.
Pangeran Putra Mahkota Arab Saudi Mohammad bin Salman mengajukan proposal tersebut kepada Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas dalam kunjungannya yang mengejutkan ke Riyadh bulan lalu, kata Times.
Laporan tersebut mengutip pejabat Palestina yang tidak disebutkan namanya baik dari Fatah maupun Hamas, pejabat Lebanon, dan beberapa orang lainnya memberikan penjelasan singkat mengenai inisiatif tersebut, dengan mengatakan bahwa Pangeran Putra Mahkota Saudi menawarkan bantuan keuangan yang signifikan bagi Palestina dalam memberikan insentif untuk menerima kesepakatan tersebut, namun juga mengatakan bahwa jika Abbas menolak persyaratan kesepakatan, dia akan dipaksa untuk mengundurkan diri.
Abu Dis adalah kota Palestina yang terletak di Governorat Al-Quds di luar tembok pemisah Tepi Barat yang berbatasan dengan Al-Quds.
Rencana yang didukung Saudi juga dilaporkan mencakup penambahan bagian-bagian dari Semenanjung Sinai Mesir ke Jalur Gaza dengan imbalan wilayah Tepi Barat tertentu yang akan dicaplok oleh entitas Zionis.
Baik Gedung Putih maupun Arab Saudi membantah rencana tersebut.
"Ada spekulasi dan dugaan berterusan tentang apa yang sedang kita kerjakan, dan laporan ini lebih sama," juru bicara Gedung Putih Joshua Raffel mengatakan kepada the Times.
Duta Besar Arab Saudi untuk AS, Pangeran Khalid bin Salman, juga membantah usulan tersebut dalam sebuah pernyataan yang dikirim melalui email ke Times. Dia mengklaim bahwa "Kerajaan tetap berkomitmen untuk sebuah pemukiman berdasarkan prakarsa perdamaian Arab tahun 2002, termasuk Yerusalem Timur sebagai ibukota negara Palestina yang didasarkan pada perbatasan tahun 1967. Mengatakan sebaliknya adalah salah."
(The-New-York-Times/Islam-Times/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Posting Komentar