Amnesti Khawatir Atas ‘Pemutihan’ Saudi di Penyelidikan Khashoggi

Activists dressed as Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman and US President Donald Trump.

Amnesty International telah menyatakan kekhawatiran tentang kemungkinan "pemutihan" oleh Arab Saudi dalam penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap pembunuhan jurnalis pembangkang Jamal Khashoggi.

Kelompok hak asasi manusia yang bermarkas di London itu mengatakan Sabtu (20/10) pagi bahwa "ketidakberpihakan" penyelidikan Saudi terhadap kasus itu akan tetap dipertanyakan setelah kerajaan mengakui bahwa Khashoggi telah terbunuh di dalam konsulat Riyadh di Istanbul.

"Selama ini kami khawatir tentang pemutihan, atau investigasi oleh entitas yang diduga terlibat itu sendiri," kata Rawya Rageh dari Amnesty. "Ketidakberpihakan dari penyelidikan Saudi akan tetap dipertanyakan."

Dia juga mencatat bahwa organisasi hak asasi manusia telah menggarisbawahi perlunya "penyelidikan independen dan tidak memihak oleh PBB untuk mencari tahu apa yang terjadi dan menjamin keadilan bagi Khashoggi.”

Pernyataan itu muncul setelah Jaksa Agung Saudi Sheikh Saud al-Mojeb mengatakan bahwa Khashoggi telah tewas setelah "diskusi" di konsulat berubah menjadi "perkelahian dan baku hantam."

Pengakuan pembunuhan Khashoggi di tangan para pejabat Saudi terjadi setelah lebih dari dua minggu penolakan kerajaan atas keterlibatan apa pun dalam hilangnya Khashoggi.

(Islam-Times/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Kelompok HAM 'Israel' Mengecam Tel Aviv di PBB, Menyebut Orang Palestina 'Pahlawan'

Israeli rights group B’Tselem, Hagai El-Ad (C) addressing a UN Security Council meeting.

Sebuah kelompok hak asasi manusia Zionis Israel terkemuka mengecam Tel Aviv dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB karena "supremasi dan penindasan" terhadap orang-orang Palestina, yang digambarkan oleh mereka sebagai "pahlawan".

Direktur grup B'Tselem, Hagai El-Ad, menyampaikan pidato pedas terhadap rezim Zionis setelah diundang ke podium oleh Bolivia, yang memegang kepresidenan Dewan bulan ini, selama pertemuan Dewan.

"Anda tidak akan pernah membungkam kami, atau ratusan ribu orang Zionis Israel yang menolak hadiah yang didirikan pada supremasi dan penindasan dan berdiri untuk masa depan yang dibangun di atas persamaan, kebebasan, dan hak asasi manusia," katanya, berbicara kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Associated Press melaporkan.

“El-Ad mencela penghinaan, kemarahan, rasa sakit orang-orang yang ditolak hak asasi manusianya selama lebih dari 50 tahun," mengacu pada penganiayaan warga Palestina di tangan Zionis Israel sejak 1948, ketika rezim menyatakan eksistensi.

Dia mengatakan rezim Zionis Israel itu memecah-belah tanah Palestina, memisahkan Jalur Gaza dari Tepi Barat yang diduduki Tel Aviv, menembaki Jerusalem Timur al-Quds, yang Palestina inginkan sebagai ibukota masa depan mereka, sementara pengadilannya melegalkan penghancuran rumah-rumah dan relokasi orang Palestina.

(AP/Islam-Times/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Para Pemimpin Uni Eropa dan Asia Menyerukan Pencabutan Sanksi Terhadap Iran

European Union and Asian leaders during an ASEM summit in Brussels.

Para peserta dalam Pertemuan Asia-Eropa (ASEM) telah menegaskan kembali "dukungan kolektif" mereka untuk perjanjian nuklir multilateral yang ditandatangani Iran dengan kekuatan-kekuatan besar dunia pada tahun 2015, mengatakan pencabutan sanksi terhadap Tehran merupakan bagian penting dari kesepakatan tersebut.

Dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan pada akhir pertemuan dua hari mereka di Brussels pada hari Jumat (19/10), para pemimpin Eropa dan Asia mengulangi dukungan kolektif mereka untuk dialog diplomatik dan perjanjian nuklir, secara resmi dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA), yang telah didukung oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231.

Mereka menekankan bahwa JCPOA aktif dan mewujudkan tujuannya, yaitu untuk memastikan sifat eksklusif dari program nuklir Iran secara damai.

"Para pemimpin mengakui bahwa, bersama implementasi penuh dan efektif oleh Iran terkait komitmen nuklirnya, pencabutan sanksi termasuk konsekuensi yang timbul dari itu dan merupakan bagian penting dari JCPOA," kata pernyataan itu.

Dia menambahkan bahwa melestarikan kesepakatan nuklir "adalah masalah menghormati perjanjian internasional, dan mempromosikan keamanan, perdamaian dan stabilitas internasional."

JCPOA telah ditandatangani antara Iran dan lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB - Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia dan China - plus Jerman pada tahun 2015.

Presiden AS Donald Trump mengumumkan pada Mei bahwa Washington menarik diri dari perjanjian nuklir, yang mencabut sanksi terkait nuklir terhadap Tehran dengan imbalan pembatasan program nuklir Teheran.

Putaran pertama sanksi Amerika berlaku pada bulan Agustus, menargetkan akses Iran ke dolar AS, perdagangan logam, batubara, perangkat lunak industri, dan sektor otomotif. Putaran kedua, yang akan datang pada 4 November, akan menargetkan sektor energi Iran dan transaksi keuangan.

Berbicara pada kedatangannya ke Pertemuan Asia-Eropa di Brussels, kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Federica Mogherini mengatakan pada hari Kamis (18/10) bahwa blok 28-negara "bekerja pada pembentukan konkret" rencananya untuk mengatur saluran keuangan untuk melestarikan bisnis dengan Iran dan menghindari sanksi baru AS setelah Amerika Serikat menarik diri dari kesepakatan nuklir 2015 pada bulan Mei.

(Islam-Times/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Duta Iran Ke PBB: AS Telah Membunuh 66 Anak-anak Iran

Gholam-Ali Khoshroo - Iranian Ambassador to the United Nations.

Duta besar Iran untuk PBB mengatakan AS tidak dapat menutupi kejahatan yang dilakukan Zionis Israel terhadap anak-anak Palestina, menambahkan Washington juga merupakan pembunuh 66 anak-anak Iran.

Gholam-Ali Khoshroo meminta komunitas internasional untuk tidak membiarkan hak-hak orang Palestina dilanggar sebagai akibat dari penindasan oleh AS dan kejahatan Zionis Israel.

"Situasi di Palestina memburuk. Hanya selama protes March of Return (Pawai untuk Pulang) di Gaza, lebih dari 200 telah menjadi martir dan 22.000 lainnya terluka sebagai akibat dari kekerasan Zionis Israel," katanya, selama pidato ke pertemuan Dewan Keamanan PBB yang diadakan pada hari Kamis untuk membahas status terbaru dari Palestina.

"Rezim Zionis Israel membunuh mereka karena mereka orang Palestina; karena menganggap mereka tidak berhak atas hak apa pun, bahkan hak untuk hidup," tambah Khoshroo.

(Islam-Times/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Lebih Dari 40 Anggota Kongres AS Menuntut Trump Jatuhkan Sanksi Berat Ke Saudi Atas Kasus Khashoggi

US lawmaker Lloyd Doggett publishes photo of letter sent to Trump on his Twitter account.

Lebih dari 40 anggota Kongres AS meminta Presiden AS Donald Trump untuk menjatuhkan sanksi berat terhadap Arab Saudi atas hilangnya jurnalis Jamal Khashoggi.

Pada hari Kamis (18/10), Perwakilan DPR AS Lloyd Doogett mengirim surat kepada Trump yang ditandatangani oleh lebih dari 40 anggota parlemen mengatakan ada bukti yang berkembang "menunjukkan bahwa pemerintah Saudi telah mengatur pembunuhan Jamal Khashoggi."

Para anggota parlemen AS mengatakan mereka bergabung dengan sesama senator mendesak Trump aagar mengambil keputusan untuk menjatuhkan sanksi pada mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan Khashoggi di bawah Undang-Undang Magnetsky, yang memberikan pertanggungjawaban bagi mereka yang terlibat dalam pembunuhan atau penyiksaan terhadap orang-orang ekstrajudisial.

Para deputi meminta presiden AS untuk memberi tahu Kongres tentang keputusan yang tepat dalam 120 hari, tetapi menyatakan harapan bahwa ini akan terjadi sesegera mungkin.

“Jika penyelidikan langsung dan kesimpulan Anda sesuai dengan laporan media tentang proses yang membingungkan ini, kami mendesak Anda untuk menerapkan sanksi yang ketat dan komprehensif. Kami juga mendesak Anda untuk menangguhkan keterlibatan AS di Yaman, yang mengakibatkan kematian banyak wanita dan anak-anak terisolasi “.

(Islam-Times/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Duta Iran: Tidak Ada Tempat Untuk Teroris di Suriah

Eshaq Al-e-Habib, Iran envoy.

Wakil duta besar Iran untuk PBB menggarisbawahi perlunya pengusiran teroris dari Suriah, menekankan bahwa nasib negara Arab itu harus diputuskan dalam proses politik Suriah - Suriah.

Dalam pidato pertemuan Dewan Keamanan PBB mengenai situasi di Timur Tengah dan Suriah, yang diadakan di New York pada 17 Oktober, Eshaq Al-e-Habib menekankan perlunya implementasi perjanjian yang diprakarsai oleh Iran, Rusia dan Turki. pada zona de-eskalasi di Suriah, mengatakan semua teroris harus meninggalkan zona itu.

Diplomat Iran juga berpendapat bahwa "para teroris asing harus kembali ke negara asal mereka dan teroris dengan asal Suriah harus ditangani sesuai dengan hukum Suriah."

“Sehubungan dengan teroris seperti itu, satu hal harus jelas: Para Teroris Asing harus kembali ke negara asalnya; dan teroris yang asal Suriah harus ditangani sesuai dengan hukum Suriah," kata duta Iran, menurut kantor berita Tasnim.

(Tasnim/Islam-Times/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Konferensi Investasi Riyadh Terancam Batal Karena Maraknya Kasus “Pembunuhan” Khasshogi

Mohammed bin Salman - Saudi Crown Prince.

Hilangnya jurnalis Jamal Khashoggi tak hanya membuat Arab Saudi dirundung masalah politik yang pelik, lebih dari itu, krisis ini mengakibatkan konferensi investasi yang akan digelar di Riyadh kehilangan gregetnya.

Hal itu terjadi ketika tiga menteri negara Eropa dan para CEO perusahaan raksasa dunia pada Kamis (18/10) membatalkan kehadiran mereka dalam gelaran acara itu.

Padahal, tidak hadir dalam konferensi ini bisa membuat perusahaan-perusahaan besar ini kehilangan peluang bisnis di Arab Saudi.

Sementara itu, negara-negara semacam Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis memiliki kesepakatan bisnis pertahanan yang dipertaruhkan.

Namun, klaim Turki yang menyebut Khashoggi dibunuh tim khusus di konsulat Saudi di Istanbul membuat negara-negara ini berada dalam posisi sulit.

Direktur IMF Christine Lagarde sudah menarik diri dari pertemuan bertajuk Inisiatif Investasi Masa Depan yang akan digelar pada 23-25 Oktober di Riyadh.

Sebelumnya konferensi ini digadang-gadang sebagai percontohan reformasi ekonomi yang digagas putra mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman. Menteri Keuangan AS Steven Munchkin belum memutuskan soal kehadirannya.

Sementara Menteri Ekonomi Perancis Bruno Le Marie dan Menteri Keungan Belanda Wopke Hoekstra sudah menarik diri.


Berikut nama-nama pejabat dan para petinggi perusahaan yang batal hadir di Riyadh.
1. Menteri Ekonomi Perancis Bruno Le Marie
2. Menteri Perdaganan Internasional Inggris Liam Fox
3. Menteri Keuangan Belanda Wopke Hoekstra
4. CEO HSBC John Flint
5. CEO Credit Suisse Tidjane Thiam
6. CEO MasterCard Ajay Banga
7. Direktur BNP Paribas Jean Lemierre
8. CEO Societe Generale Frederic Oudea
9. CEO JPMorgan Chase Jamie Dimon
10. Direktur Blackrock Larry Fink
11. CEO Blackstone Stephen Schwarzman
12. CEO Standard Chartered Bill Winters
13. CEO Bursa Saham London David Shwimmer
14. Direktur Ford Bill Ford
15. CEO Uber Dara Khosrowshahi
16. Miliarder Inggris Richard Branson
17. CEO Thrive Ariana Huffington
18. CEO Google Cloud Diane Greene
19. CEO Viacom Bob Bakish

Selain itu sejumlah media juga batal meliput konferensi itu termasuk CNN, Bloomberg, The Economist, The New York Times, CNBC, dan The Financial Times.

(Islam-Times/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

PBB Akhirnya Turun Tangan di Kasus Khashoggi

Wartawan yang hilang, Jamal Khashoggi

Komite PBB mengenai Penghilangan Paksa menyatakan sebagai bentuk langkah-langkah segera telah dilakukan lobi dengan petinggi Arab Saudi dan salinan aktivitasnya diserahkan kepada petinggi Turki.

Menurut laporan televisi Aljazeera, Organisasi Wartawan Lintas Batas (RSF) menyatakan Komite PBB mengenai Penghilangan Paksa menegaskan bahwa PBB telah menerima permintaannya untuk menyelediki berkas Jamal Khashoggi. Khashoggi sejak 2 Oktober lalu dinyatakan hilang setelah memasuki konsulat Arab Saudi di Istanbul Turki.

Sekjen RSF Christophe Deloire terkait hal ini mengatakan, tujuan utama kami adalah mendapatkan perincian berita nasib Jamal Khashoggi. Nyatanya ada upaya untuk menyembunyikan realita kasus ini dan terkait hal ini, sangat urgen untuk memanfaatkan posisi PBB guna mendapatkan jawaban dari Arab Saudi.

Di kondisi seperti ini dan dalam koridor standar internasional serta prinsip hukum, Arab Saudi harus menjawa pertanyaan Komite PBB mengenai Penghilangan Paksa. Masyarakat internasional menuntut kejelasan dan jawaban jelas Riaydh terkait masalah ini.

Mujtahid, aktivis Arab saudi menekankan, peran Mohammad bin Salman di pembunuhan Khashoggi sangat jelas dan upaya untuk menutupinya sia-sia. Mujtahid di akun twitternya menulis, seberapa besar upaya menutupi ulah bin Salman dan menyebar kambing hitam, peran putra mahkota Saudi diteror Khashoggi semakin nyata.

Sikap PBB yang bersedia terlibat di kasus Khashoggi merupakan respon atas pergerakan Amerika Serikat dan Arab Saudi untuk menutupi peran mereka di skandal ini dan pergerakan ini menemukan dimesinya yang lebih luas dengan kunjungan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo ke Arab Saudi dan Turki serta pertemuannya dengan petinggi kedua negara tersebut. Kunjungan Pompeo ini juga kian memperumit kasus hilangnya Khashoggi.

Sepertinya untuk saat ini, Arab Saudi tengah berupaya mengarahkan isu Khashoggi melalui pergerakan politik sama seperti krisis Saad Hariri dan krisis lain di negaranya di kasus pembantaian rakyat tak berdosa Yaman. Arab Saudi dalam upayanya tersebut membutuhkan Amerika, dan Presiden AS Donald Trump yang menyadari kebutuhan Riyadh tersebut mulai mengajukan tuntutan finansial lebih besar kepada Arab Saudi.

Di antara tuntutan AS kepada Saudi adalah penambahan produksi minyak dengan tujuan mempengaruhi pasar dan menurunkan harga minyak, di mana peningkatan harga minyak telah menciptakan kendala serius bagi ekonomi Amerika serta memicu ketidakpuasan rakyat negara tersebut.

Dalam kerangka kolusi politik ini, media Amerika mengkonfirmasikan pemberian uang oleh Arab Saudi kepada AS selama kunjungan Mike Pompeo ke Riyadh. New York Times menulis, bersamaan dengan kedatangan Pompeo ke Riyadh, Arab Saudi membayar 100 juta dolar kepada AS.

Pompeo berkunjung ke Arab Saudi untuk berunding dengan petinggi Riyadh terkait nasib salah satu kritikus kerajaan. Pembayaran upeti di kondisi seperti ini dapat dinilai sebagai diplomasi uang antara Arab Saudi dan AS serta memajukan kebijakan tersembunyi mereka di kawasan.

Diplomasi rahasia ini dapat dinilai dalam bentuk kerja sama mereka menghapus tokoh dan kritikus media serta berbentuk interaksi antara AS dan Arab Saudi di Kesepakatan Abad.

Mohammad bin Salman, Pangeran Mahkota Arab Saudi melalui aksi radikal dan di luar aturannya dalam merebut kekuasaan, telah terinfeksi fasisme Arab. Pendekatan ini pastinya sangat berbahaya bagi kawasan dan dunia serta ancaman serius.

Tapi reaksi internasional atas langkah AS dan Arab Saudi menutupi skandal mereka di kawasan termasuk skandal Jamal Khashoggi mengindikasikan kebencian opini publik terhadap terorisme negara Al Saud dan Washington. Kondisi ini mendorong opini publik menuntut upaya PBB memperjelas dimensi kasus Jamal Khashoggi dan peran nyata Al Saud serta peran di balik layar pemerintah AS di aksi konspiratif tersebut.

(Al-Jazeera/Parstoday/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

PBB Izinkan Palestina Bersikap Seperti Anggota Penuh Pada 2019

Palestinian flag

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang beranggotakan 193 negara, pada Selasa (16/10) mengizinkan Palestina untuk bersikap sebagai negara anggota penuh PBB selama pertemuan pada 2019, yaitu ketika Palestina akan memimpin kelompok 77 negara berkembang.

Amerika Serikat, Israel dan Australia menyatakan tidak setuju dalam pemungutan suara soal izin tersebut, yang didukung 146 negara.

Sebanyak 15 negara menyatakan abstain dan 29 negara tidak memberikan suara pada pemungutan suara terhadap resolusi itu, demikian Reuters melaporkan.

Pada 2012, Majelis Umum PBB secara luas biasa menyetujui pengakuan `de facto` negara Palestina berdaulat ketika Majelis meningkatkan status Otoritas Palestina di PBB, dari pengamat menjadi status negara-bukan-anggota, seperti Vatikan.

Dengan peningkatan status itu, Palestina bisa berpartisipasi dalam pemungutan suara di Majelis Umum PBB serta bergabung dengan beberapa badan internasional.

Namun sebagai negara bukan anggota, Palestina tidak bisa berbicara dalam pertemuan sampai negara-negara anggota selesai berbicara, kata para diplomat.

Menurut resolusi yang dirancang Mesir, Palestina secara prosedural bbersikap seperti layaknya negara anggota ketika Palestina bertindak mewakili Kelompok 77 dan China, yaitu membuat pernyataan, menyampaikan dan ikut merancang proposal dan perubahan, memberikan hak untuk menanggapi serta menyampaikan pendapat.

(Pusat-Informasi-Palestina/Islam-Times/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Kepala IMF Tangguhkan Rencana Hadiri Konferensi di Arab Saudi

Christine Lagarde - IMF.

Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde telah menangguhkan jadwal kunjungannya ke Timur Tengah, yang sebelumnya termasuk rencana menghadiri konferensi investasi di Riyadh, kata IMF dalam pernyataan, Selasa (16/10).

Pada Sabtu (13/10), Lagarde mengatakan dalam acara jumpa pers di Indonesia bahwa dia tidak berniat mengubah rencana perjalanannya tapid ia merasa "ngeri" dengan laporan-laporan media soal menghilangnya wartawan Arab Saudi, Jamal Khashoggi.

Khashoggi hilang setelah dia memasuki gedung konsulat Saudi di Istanbul, demikian Reuters melaporkan.

"Jadwal kunjungan Direktur Pelaksana ke kawasan Timur Tengah ditangguhkan," kata juru bicara IMF dalam pernyataan, tanpa menyebutkan alasan keputusan itu diambil.

Pada Minggu (14/10), Reuters memberitakan bahwa Kepala Eksekutif JP Morgan & Chase Co Jamie Dimon dan Kepala Ford Motor Co Bill Ford membatalkan rencana menghadiri konferensi penanam modal di Arab Saudi.

Pembatalan itu adalah pengumuman tingkat tinggi terkini setelah wartawan Arab Saudi bernama Jamal Khashoggi hilang.

Baik JP Morgan maupun Ford tidak menjelaskan alasan mereka memutuskan tidak menghadiri konferensi Future Investment Initiative di Riyadh pada akhir bulan ini tersebut.

Kedua perusahaan juga tidak memberikan pernyataan soal apakah pembatalan itu terkait dengan hilangnya Khashoggi.

Khashoggi, yang merupakan penduduk AS dan penulis kolom surat kabar Washington Post yang kerap mengkritik kebijakan Riyadh, menghilang pada 2 Oktober setelah memasuki gedung konsulat Saudi di Istanbul.

Turki meyakini bahwa Khashoggi dibunuh dan mayatnya sudah dipindahkan.

Arab Saudi membantah kecurigaan tersebut.

Pertemuan puncak soal investasi di Riyadh biasanya menarik para pemimpin sejumlah perusahaan terbesar dunia serta media massa untuk hadir.

Namun, konferensi itu dengan cepat telah menjadi kendaraan bagi perusahaan-perusahaan untuk menyuarakan keprihatinan mereka atas hilangnya Khashoggi.

(Reuters/Islam-Times/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Kepala HAM Serukan Pencabutan Kekekalan Diplomatik Pada Arab Saudi

Jamal Kashoggi

Kepala HAM PBB menyerukan pencabutan kekebalan diplomatik para pejabat yang mungkin terlibat dalam hilangnya wartawan Arab Saudi, Jamal Khashoggi, di gedung Konsulat Saudi di Istanbul, Turki.

“Mengingat keseriusan situasi seputar hilangnya Mr (Jamal) Khashoggi, saya percaya bahwa kekebalan hukum atau kekebalan tempat bersangkutan dan pejabat-pejabat yang dianugerahkan oleh perjanjian seperti Konvensi Wina tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler harus dicabut segera,” kata kepala HAM PBB, Michelle Bachelet dalam statemen seperti dilansir kantor berita AFP, Selasa (16/10/2018).

Aparat kepolisian Turki pada Senin (15/10) telah menggeledah gedung Konsulat Saudi di Istanbul untuk pertama kalinya sejak Khashoggi, jurnalis pengkritik pemerintah Saudi yang bermukim di AS, menghilang pada 2 Oktober lalu.

Khashoggi (60) yang seorang wartawan dan kolumnis The Washington Post menghilang sejak masuk ke dalam Konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober lalu. Khashoggi mendatangi Konsulat Saudi untuk mengurus surat-surat untuk keperluan rencana pernikahannya dengan tunangannya asal Turki, Hatice Cengiz.

Konsulat Saudi sebelumnya menyebut Khashoggi telah keluar dari gedung itu. Namun otoritas Turki dan tunangan Khashoggi menegaskan dia masih ada di dalam konsulat. Sumber-sumber pemerintahan Turki menyebut Khashoggi dibunuh di Konsulat Saudi. Tuduhan itu dibantah keras oleh Saudi.

Bachelet menekankan bahwa “di bawah hukum internasional, penghilangan paksa dan pembunuhan di luar hukum adalah kejahatan yang sangat serius, dan kekebalan tidak boleh digunakan untuk menghalangi penyelidikan atas apa yang terjadi dan siapa yang bertanggung jawab.”

Pemerintah Saudi bisa mencabut kekebalan para pejabat dan konsulatnya di Turki.

Juru bicara Bachelet, Rupert Colville mengatakan, kepala HAM PBB tengah melakukan kontak dengan pejabat-pejabat Saudi untuk membahas masalah ini.

“Mengingat (tampaknya) ada bukti jelas bahwa Mr. Khashoggi memasuki Konsulat dan belum pernah terlihat sejak itu, tanggung jawab ada pada otoritas Saudi untuk mengungkapkan apa yang terjadi padanya sejak saat itu,” kata Bachelet.

(AFP/Detik/Fokus-Today/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Indonesia - Israel Mungkin Buka Hubungan Diplomatik

Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI.

Wakil Presiden, Jusuf Kalla, mengatakan, kemungkinan pemerintah Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel dapat terjadi apabila perdamaian di Palestina sudah terwujud.

"Kita yang penting perdamaian dulu, kalau sudah damai antara Palestina dengan Israel, dan mereka mengakui antara salah satunya, ya tentu (hubungan diplomatik) bisa saja terjadi," kata Kalla, di Jakarta, Selasa (16/10).

Dia menegaskan, pemerintah Indonesia tetap dalam posisinya mendukung perdamaian di Palestina, sehingga harapan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dapat terwujud apabila kesepakatan perdamaian telah terjadi.

"Ya (saat ini) belum waktunya, (harus) diakui wilayah tahun 1967 itu. Tapi sebelum itu diakui, atau perdamaian, tidak mungkin kita buka hubungan diplomatik. Kalau sudah damai, ya pasti bisa," kata Kalla.

Sebelumnya diberitakan media Israel, Netanyahu mengutarakan keinginannya untuk membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia sebagai negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia.

Netanyahu menyampaikan harapannya tersebut dalam KTT Media Kristen Internasional di Yerusalem.

Indonesia dan Israel memang tidak memiliki hubungan diplomatik secara resmi, namun kerja sama kedua negara terjalin di beberapa bidang, antara lain perdagangan dan pariwisata.

Netanyahu mengatakan ingin meningkatkan hubungan pariwisata dengan menerima kunjungan dari warga Indonesia beragama Islam, Kristen, dan Katolik di Yerusalem.

Yerusalem adalah kota penting dan bersejarah bagi agama Kristen, Yahudi, dan Islam.

"Indonesia berpenduduk lebih dari 200 juta orang. Ada penduduk Muslim. Ada puluhan juta penduduk Kristen. Kami ingin menyambut mereka di sini (Yerusalem)," kata Netanyahu, seperti dikutip media online abc.net.au.

(ABC/Islam-Times/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

PBB Peringatkan 12 Juta Warga Yaman Akan Menghadapi Kelaparan Terburuk Dalam 100 Tahun

Yemeni child suffering from malnutrition.

Badan pangan PBB telah mendesak Arab Saudi dan sekutunya untuk menghentikan perang yang menghancurkan Yaman, mengatakan konflik telah menjadikan jutaan orang Yaman di ambang kelaparan terburuk dalam 100 tahun.

Dua dari lima penduduk Yaman, sekitar 12 juta orang, diperkirakan akan menghadapi kelaparan terburuk dalam 100 tahun dalam beberapa bulan mendatang karena perang yang meningkat dan krisis ekonomi yang semakin parah, Program Pangan Dunia (World WFP) mengatakan Senin (15/10).

Ketika perang berkecamuk, terutama di sekitar kota pelabuhan utama Hudaydah, dan situasi ekonomi memburuk, WFP mengatakan pihaknya khawatir jutaan orang akan berjuang untuk memenuhi kebutuhan di negara Arab yang paling miskin akan menyerah pada kelaparan dan penyakit parah.

"Jika situasi ini berlanjut, kita bisa melihat tambahan 3,5 juta warga Yaman yang sangat tidak aman ... yang sangat membutuhkan bantuan makanan reguler untuk mencegah mereka tergelincir ke dalam kondisi yang seperti kelaparan," kata juru bicara WFP Herve Verhoosel.

Dia juga mengatakan bahwa WFP sedang meningkatkan bantuan pangan dan nutrisi daruratnya sehingga mencapai 8 juta warga Yaman setiap bulan.

Verhoosel menyesalkan bahwa pengepungan koalisi pimpinan Saudi di Yaman, khususnya pelabuhan Hudaydah, mencegah para pekerja WFP memasok 51.000 ton stok gandum di fasilitas Red Sea Mills. Pejabat WFP mengatakan, stok cukup untuk memberi makan 3,7 juta orang di Yaman utara dan tengah selama satu bulan.

Yaman secara tradisional mengimpor 90 persen dari makanannya.

Selama beberapa bulan terakhir, Hudaydah, yang hampir 80 persen impor Yaman melaluinya, telah menyaksikan serangan maut dari darat, laut dan udara oleh rezim Riyadh dan sekutu-sekutunya.

(Islam-Times/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Iran: Sanksi Sepihak AS Melanggar Dasar HAM

Gholam Ali Khoshroo, Iran’s Ambassador to the United Nations.

Duta Iran untuk PBB telah mengecam tindakan "salah moral" Washington terhadap negara lain, mengatakan bahwa jumlah sanksi sepihak untuk hukuman kolektif dan melanggar hak asasi manusia.

Gholamali Khoshroo pada hari Senin (15/19) menyesalkan bahwa AS “kecanduan sanksi” dan melihatnya “sebagai alat di kotak peralatannya dalam mengejar kepentingan nasionalnya sendiri.”

"Langkah-langkah sepihak yang secara moral salah dan secara etis tidak adil tidak yang menentang aturan hukum di tingkat internasional tetapi juga melanggar hak atas pembangunan dan mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia," kata Khoshroo.

Dia membuat pernyataan dalam sebuah pidato ke Komite Keenam Sidang ke-73 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk 'Laporan Komite Khusus tentang Piagam PBB dan Penguatan Peran Organisasi'.

Utusan Iran lebih lanjut mencatat bahwa Tehran menyambut laporan oleh Pelapor Khusus tentang dampak negatif dari tindakan koersif sepihak pada pelaksanaan hak asasi manusia, terutama di mana dikatakan sanksi sepihak, diperparah oleh sanksi sekunder untuk "isolasi ekonomi" dari negara target, jumlah diskriminasi terhadap penduduk yang tidak bersalah negara yang bersangkutan. "

"Langkah-langkah koersif sering mengarah pada hukuman kolektif terhadap warga sipil yang tidak bersalah dan pelanggaran hak asasi manusia," katanya, meledakkan langkah-langkah AS terhadap Republik Islam, yang telah menimpa warga sipil yang tidak bersalah, bertentangan dengan apa yang diklaim oleh para pejabat Amerika.

Presiden AS Donald Trump pada Mei mengumumkan bahwa Washington menarik diri dari perjanjian nuklir yang mencabut sanksi terkait nuklir terhadap Iran sebagai pertukaran untuk pembatasan program nuklir Tehran.

Pemerintah AS melaksanalkan kembali sanksi-sanksi sebelumnya sambil memaksakan yang baru di Republik Islam. Ini juga memperkenalkan tindakan hukuman - yang dikenal sebagai sanksi sekunder - terhadap negara-negara ketiga yang melakukan bisnis dengan Iran.

Putaran pertama sanksi Amerika berlaku pada bulan Agustus, menargetkan akses Iran ke dolar AS, perdagangan logam, batubara, perangkat lunak industri, dan sektor otomotif. Putaran kedua, yang akan datang pada 4 November, akan menargetkan penjualan minyak Iran dan Bank Sentralnya.

(IRNA/Islam-Times/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Indonesia dan Palestina Kerja Sama Keamanan Obat

Penny K. Lukito, Kepala BPOM (kanan).

Indonesia membantu Palestina untuk peningkatan kapasitas bidang pengawasan obat, sebagai bagian dari komitmen kemitraan Selatan-Selatan.

"Kita luncurkan perdana kerja sama tahun jamak antar-BPOM dua negara. Ini membanggakan kami, bisa kontribusi untuk dukung Palestina meningkatkan kapasitasnya," kata Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito di Jakarta, Senin.

Di sela pelatihan yang melibatkan dua negara bertema Strengthening Cooperation in The Field of Drug Control Through Knowledge Sharing, dia mengatakan peningkatan kapasitas pengawasan obat untuk Palestina itu merupakan bagian dari kerja sama dua negara di bidang kesehatan. Selain itu, terdapat kerja sama untuk bidang multisektor lainnya.

Pelatihan Tahap satu itu dilaksanakan pada 15-19 Oktober. Pelaksanaan kegiatan itu bersamaan dengan digelarnya Pekan Solidaritas Palestina yang diselenggarakan tanggal 15-21 Oktober 2018 di Jakarta untuk memperingati 29 tahun hubungan diplomatik antara kedua negara.

BPOM menyatakan komitmen untuk Palestina sejak kunjungan kerja ke Yordania dan Markas Besar Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada bulan November 2017.

Hal yang dilakukan BPOM untuk pengembangan kapasitas obat termasuk makanan di antaranya dengan otorisasi uji klinis, otorisasi pemasaran, inspeksi peraturan, pengujian laboratorium, rilis vaksin, farmakovigilan serta pengawasan dalam bentuk pelatihan dan saran teknis.

Penny mengatakan kerja sama terkait pengawasan obat merupakan langkah awal dan bisa diperkuat untuk sektor yang lebih luas lagi, terutama sektor-sektor yang terkait dengan kerja BPOM.

"Ini pertama kali dengan mengambil masa kerja sama tahun jamak ke depan. Nanti akan ada kerja sama ekonomi, ekspor impor agar lebih baik dalam kerja sama antarnegara Islam," katanya.

Kepala BPOM mengatakan kerja sama teknis tahun pertama pada 2018 dilatarbelakangi prinsip solidaritas atas beberapa tantangan yang dihadapi Palestina dalam bidang kesehatan, antara lain keterbatasan akses terhadap obat generik dan isu terkait kemandirian obat.

"Sebagai salah satu negara terkemuka dalam produksi vaksin, Indonesia berkomitmen membantu negara berkembang lainnya, terutama negara anggota OKI untuk meningkatkan kapasitas di bidang pengembangan vaksin," kata dia.

BPOM sebagai bagian dari pemerintah Indonesia, kata dia, sangat tertarik untuk mengambil peran penting dalam pengelolaan obat-obatan dan vaksin yang membantu negara anggota OKI meningkatkan kapasitas mereka dalam peraturan obat dan produksi, khususnya vaksin.

(Antara-News/Islam-Times/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Para Peserta Sidang PUIC Menekankan Perlawanan Anti Kesepakatan Abad

Ketua Parlemen Lebanon, Nabih Berri menuntut persatuan bangsa Arab dan umat Islam melawan konspirasi AS Kesepakatan Abad.

Ketua Parlemen Lebanon, Nabih Berri menuntut persatuan bangsa Arab dan umat Islam melawan konspirasi AS "Kesepakatan Abad". Seruan ini diungkapkan Berri selama pertemuan koordinasi Uni Parlemen Negara-negara Organisasi Konferensi Islam/ OKI (The Parliamentary Union of the OIC Member States, PUIC) di Jenewa. Selama pertemuan ini ditekankan bahwa Kesepakatan Abad menarget isu dan bangsa tertindas Palestina.

Sementara itu, ketua parlemen Turki seraya mengkritik kebijakan monopoli Amerika di tingkat internasional, khususnya di sektor ekonomi, juga menyinggung isu Palestina dan mengatakan, Amerika tidak mampu menghancurkan eksistensi Palestina dengan menutup seluruh saluran bantuan kepada rakyat tertindas Palestina.

Amerika selama beberapa bulan terakhir melancarkan berbagai aksi termasuk memutus bantuan kepada UNRWA, Jalur Gaza dan Tepi Barat untuk menekan lebih besar bangsa Palestina.

Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan Donald Trump, Presiden AS untuk menekan bangsa Palestina agar menyetujui rencana Kesepakatan Abad. Berdasarkan konspirasi ini, Quds akan diserahkan kepada Israel dan pengungsi Palestina tidak diijinkan kembali ke tanah airnya serta wilayah Palestina yang terdiri dari Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Dalam koridor konspirasi ini, Trump pada 6 Desember 2017 mengumumkan secara resmi Quds sebagai ibukota Palestina dan merealisasikan relokasi kedubesnya dari Tel Aviv ke Baitul Maqdis pada 14 Mei 2018.

Quds yang menjadi lokasi Masjid al-Aqsa, kiblat pertama umat Islam merupakan bagian tak terpisahkan dari Palestina dan salah satu dari tiga wilayah suci Islam yang duduki Israel.

Berbagai sidang Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam beberapa bulan terakhir menjadi ajang protes dan kritik peserta atas kebijakan Trump terkait Quds dan paelstina sebagai isu utama dunia Islam. Di statemen sidang istimewa Komisi Palestina PUIC di Tehran yang digelar lima bulan lalu, keputusan dan langkah pemerintah AS memindahkan kedubesnya ke Quds pendudukan dikecam dan peserta sidang menyatakan dukungannya atas hak bangsa Palestina berjuang mengakhiri pendudukan Israel dan merebut kembali hak mereka untuk kembali ke tanah air dan membentuk pemerintahan independen dengan ibukota Quds.

OKI tercatat sebagai organisasi internasional terbesar setelah PBB dengan anggota dari berbagai negara dan benua serta dari segi kapaistas ekonomi, politik dan budaya mampu mempengaruhi kebijakan internasional.

Berdasarkan anggaran dasar OKI, organisasi ini menjadi juru bicara masyarakan Muslim dunia dan penjamin kepentingan dunia Islam.

Tujuan dari pembentukan OKI diantaranya mengkoordinir upaya menjaga tempat suci Islam, membebaskan mereka dan mendukung perjuangan bangsa Palestina, membantu bangsa ini merebut kembali haknya dan membebaskan wilayahnya serta membela bangsa Islam dalam menjaga kehormatan, independensi dan hak nasional mereka.

Di kondisi penghapusan isu Palestina dan Judaisasi penuh Quds serta penjajahan negara Islam menjadi agenda dari konspirasi AS, harapan masyarakat internasional dari OKI adalah organisais ini mengambil langkah-langkah perlawanan serius. Ini adalah poin yang ditekankan peserta sidang koordinasi PUIC di Jenewa, Swiss termasuk Nabih Berri, Ketua Parlemen Lebanon.

(Qodsna/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Iran di PBB: Dunia Harus Menghadapi Ancaman AS Terhadap Tatanan Global

Gholam-Ali Khoshroo - Iranian Ambassador to the United Nations.

Duta Besar Iran untuk PBB menyerukan kepada masyarakat dunia untuk menghadapi ancaman yang dibuat oleh Amerika Serikat terhadap tatanan global dengan mengundurkan diri dari kewajiban internasionalnya, meluncurkan perang perdagangan dan menjatuhkan sanksi pada negara lain.

Dalam pidato pada pertemuan sesi (Komite Hukum) ke-73 Komite Keenam Majelis Umum PBB pada hari Selasa (9/10), Gholam-Ali Khoshroo mengatakan dunia harus bertindak "segera dan tegas" dalam menghadapi ancaman AS tersebut.

"Setiap anggota PBB memiliki kewajiban untuk menghadapi tindakan salah AS dan penghinaan terhadap aturan hukum dalam hubungan internasional," katanya.

Diplomat senior itu mengatakan langkah-langkah Washington semuanya merupakan contoh "unilateralisme," menambahkan, "Hari ini, multilateralisme telah diserang."

Khoshroo menyebut sanksi AS dan mundurnya dari perjanjian internasional - seperti perjanjian nuklir multilateral 2015 dengan Iran - "ancaman serius" terhadap Piagam PBB dan pelanggaran terhadap tatanan hukum internasional.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah PBB, AS, sebagai anggota pemegang hak veto permanen, menghukum negara-negara lain di seluruh dunia karena kepatuhan mereka terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB, kata utusan itu.

Dia mengacu pada kampanye tekanan AS yang bertujuan untuk membunuh hubungan bisnis Eropa dengan Iran setelah Washington mengundurkan diri dari kesepakatan nuklir 2015, yang telah diratifikasi dalam bentuk Resolusi Dewan Keamanan 2231.

Setelah meninggalkan kesepakatan dan mulai memberlakukan kembali sanksi anti-Tehran yang telah dicabutnya di bawah dokumen internasional, Washington mulai mengancam negara-negara yang terus melakukan bisnis dengan Iran meskipun larangan dengan "sanksi sekunder."

"Bagaimana bisa Iran dan lainnya mempercayai AS sementara mengancam akan menghukum negara lain karena pelaksanaan resolusi yang disponsori dan disepakati Dewan Keamanan PBB?" kata Khoshroo.

“Anggota tetap Dewan Keamanan PBB meminta orang lain untuk melanggar resolusi Dewan Keamanan; tidak ada preseden yang membuat langkah semacam itu, ”tambah pejabat Iran itu.

Diplomat itu juga memperingatkan masyarakat internasional terhadap dampak kebijakan AS tersebut.

(Islam-Times/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

PBB: Lebih Dari 8.000 Warga Sipil Afghanistan Tewas dan Terluka Pada Tahun 2018

Afghan boy receives treatment at a hospital in Kunduz.

Misi Bantuan PBB di Afghanistan (UNAMA) mengatakan setidaknya 8.050 warga sipil Afghanistan tewas atau terluka dalam sembilan bulan pertama tahun 2018.

UNAMA mengatakan dalam sebuah laporan yang dikeluarkan pada hari Rabu (10/10) bahwa angka pada tahun 2018 mengalami sedikit peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, ketika ada 8.084 korban, dengan kematian tahun ini meningkat lima persen menjadi 2.798 dan cedera menurun tiga persen menjadi 5.252.

"Karena tidak ada solusi militer untuk pertempuran di Afghanistan, PBB memperbarui seruannya untuk penyelesaian segera dan damai terhadap konflik," kata Tadamichi Yamamoto, pejabat tinggi PBB di Afghanistan.

Rakyat Afghanistan masih menghadapi ketidakamanan 17 tahun setelah Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya menyerbu negara itu sebagai bagian dari apa yang disebut Washington sebagai perang teror.

Meskipun kelompok teroris Taliban telah diturunkan dari kekuasaan sebagai akibat dari invasi, negara tetap diduduki dan banyak daerah masih terancam oleh ketidakamanan.

(Islam-Times/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Babak Baru Perseteruan Antara China dan Amerika Serikat

Wang Yi dan Pompei.

"Kami meminta AS untuk menghentikan tindakan sesat seperti itu," imbuhnya. Wang menambahkan, kedua negara harus menjalin kerja sama, bukannya malah berkonflik dan konfrontasi.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo bertemu dengan Menlu China Wang Yi, di Wisma Tamu Negara Diaoyutai, Beijing, pada Senin (8/10/2018). Dalam pertemuan itu, Wang mengatakan kepada Pompeo tentang AS yang telah meningkatkan retorika atas perang dagang.

Laporan AFP mengabarkan, Wang Yi juga menuding AS melakukan sejumlah langkah terkait Taiwan dan isu lain yang melukai kedaulatan China. "Tindakan tersebut memengaruhi rasa saling percaya antara kedua belah pihak dan memperburuk hubungan China-AS, yang sepenuhnya bertentangan dengan kepentingan kedua bangsa kita," ucap Wang.

"Kami meminta AS untuk menghentikan tindakan sesat seperti itu," imbuhnya. Wang menambahkan, kedua negara harus menjalin kerja sama, bukannya malah berkonflik dan konfrontasi.

Menanggapi pernyataan Wang, Pompeo mengaku datang ke Beijing untuk berdiskusi. "Isu-isu yang Anda sebutkan, kita memiliki perselisihan yang mendasar," ucapnya. "Kami khawatir atas tindakan yang diambil China dan saya berharap memiliki kesempatan untuk membahasnya karena ini sangat penting," katanya.

Pompeo juga meminta pembatalan pertemuan antara Menteri Pertahanan AS Jim Mattis dan Menhan China yang seharusnya berlangsung bulan ini di Beijing.

"Saya menyesal dialog strategis antara kedua negara kita adalah sesuatu yang Anda semua pilih untuk tidak lakukan," katanya

"Dialog strategis tidak dibatalkan oleh China. Saya menyampaikan faktanya," tandas Wang.

Pertemuan Pompeo dan Wang terjadi, setelah Wakil Presiden AS Mike Pence menyampaikan pidato pada pekan lalu, yang meuding China berupaya intervensi dalam pemilu Kongres AS pada November mendatang. AS juga memancing kemarahan China dengan menjual persenjataan ke Taiwan, dan kehadiran pejabat tinggi AS ke pulau itu.

(AFP/Kompas/Islam-Times/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

China dan Iran Tingkatkan Hubungan Bilateral dan Ekonomi

Pang Sen dan Amir.

Pang Sen membuat pernyataan itu pada Senin, 08/10/2018, dalam sebuah pertemuan dengan Ajudan Khusus Parlemen Iran, Hossein Amir-Abdollahian, menurut situs resmi Parlemen Iran, Khaneh Mellat.

Duta Besar China untuk Tehran mengatakan, China sangat mementingkan kerjasama ekonomi dan investasi bersama dengan Iran dan menyerukan untuk mempromosikan hubungan ekonomi bilateral.

Pang Sen membuat pernyataan itu pada Senin, 08/10/2018, dalam sebuah pertemuan dengan Ajudan Khusus Parlemen Iran, Hossein Amir-Abdollahian, menurut situs resmi Parlemen Iran, Khaneh Mellat.

Sen menyatakan senangan terjalinnya hubungan bilateral yang meningkat antara Iran dan China, dan menekankan bahwa Beijing timur sangat mementingkan mengembangkan hubungannya dengan negara Timur Tengah ini.

Terkait dengan isu terorisme, menurutnya hal itu sebagai ancaman umum bagi semua negara, dan menekankan perjuangan global serta secara kolektif dalam melawan fenomena jahat itu.

Sementara Hossein Amir-Abdollahian, memuji hubungan yang sedang tumbuh antara kedua negara, dan mengatakan bahwa hubungan bilateral yang sudah berlangsung lama antara Iran dan Cina itu menunjukkan kesamaan budaya yang mendalam.

Amir-Abdollahian menyerukan multilateralisme dalam hubungan internasional, yang menurutnya, "multilateralisme akan menciptakan dunia yang lebih indah."

Pejabat parlemen Iran itu juga menyerukan peningkatan kerjasama bilateral antara parlemen kedua negara.

Terkait isu terorisme, dikatakannya, perang melawan terorisme membutuhkan upaya kolektif semua negara di dunia, dan akan digelar sebuah pertemuan internasional di Tehran dalam waktu mendatang.

(Islam-Times/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)