Penyelenggaraan Kursus Pelajar Al-Quran di Indonesia

Himpunan qori Yaman mengadakan kursus pendidikan tilawah untuk para pelajar Alquran, putra dan putri di Indonesia.

Menurut laporan IQNA dilansir dari Mareeb Press Yaman, 80 pelajar Alquran bersama kedua orang tua dan kader pendidikan markas Alquran Zahra di Bekasi hadir dan sejumlah kader pendidikan Alquran Yaman, yang aktif di seantero dunia, mengajar mereka.

Memperkuat tilawah Alquran para peserta adalah salah satu tujuan dari kursus ini dan program-programnya sejak dari awal dimulai dengan pendidikan tilawah sahih surah Hamdalah.

Di akhir kursus pendidikan markas Alquran Zahra di Bekasi, para peserta diberikan sertifikat partisipasi dalam kursus tersebut.

Indonesia adalah negara Islam yang paling padat penduduknya di dunia dan kota Bekasi terletak di provinsi Jawa Barat.

(Mareeb-Press-Yaman/IQNA/berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Koalisi Prabowo Didera Isu Perpecahan, Bagaimana Yang Sebenarnya?

Sekjen Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno mengakui bahwa ada sejumlah calegnya menolak mengampanyekan pasangan Prabowo-Sandiaga. Hal ini menjadikan isu keretakan di tubuh oposisi mencuat di kalangan masyarakat.

Meski PAN merupakan parpol pengusung Prabowo-Sandi, namun sejumlah caleg tak akan mengampanyekan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 itu.

Hal ini diketahui oleh Eddy dari pengakuan langsung caleg yang bersangkutan.

Mereka menolak ikut mensosialisasikan Prabowo-Sandi karena tak sesuai dengan kehendak konstituen yang lebih mendukung pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

“Di antara caleg kita yang berjuang di daerah, ‘mohon maaf ketum, mohon maaf sekjen. Tetapi di bawah, saya mungkin tidak bisa terang-terangan untuk berpartisipasi dalam pemenangan Pak Prabowo. Karena konstituen saya tidak sejalan dengan itu. Jadi mohon maaf’,” kata Eddy menirukan pernyataan caleg yang dimaksud.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan pun menanggapi isu tersebut. Pada dasarnya, ia mengakui tak semua calegnya ikut mensosialisasikan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam kampanye Pilpres 2019 karena perbedaan pilihan.

“Saya pikir semua partai punya permasalahan yang sama. Tidak mungkin ada yang seratus persen,” kata Syarif kepada Kompas.com, Jumat (19/10/2018).

Syarif meyakini, tak ada parpol yang calegnya solid 100 persen untuk mendukung pasangan yang diusung partainya di Pilpres termasuk PDI-P yang merupakan partai pengusung petahana.

“PDI-P juga enggak seratus persen. Sama aja. Tinggal presentasenya saja yang beda,” kata Syarif.

Oleh karena itu, menurut Syarif, Demokrat sudah memetakan daerah mana saja yang merupakan basis Prabowo-Sandi dan Jokowi-Ma’ruf.

“Jadi bagi kami tidak terlalu sulit untuk mengantisipasi. Karena petanya kita sudah tahu dari awal. Sebelum memutuskan merapat ke Prabowo kita sudah tau, petanya sudah ada,” kata dia.

Dari peta tersebut, menurut dia, basis daerah yang mendukung Prabowo-Sandi lebih banyak dibandingkan yang mendukung Jokowi-Ma’ruf.

Oleh karena itu, mayoritas caleg Demokrat tetap akan total mengkampanyekan Prabowo-Sandiaga di basis suara pasangan calon nomor urut 02 itu.

“Justru itu lah kami sudah punya strategi bagaimana caranya memenangkan pileg dan Prabowo,’ kata dia.

(Kompas/Qodsna/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Wartawan Berdemonstrasi Depan Kedutaan Saudi di Jakarta, Mengecam Pembunuhan Jamal Khashoggi

Sekitar sepuluh wartawan berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta, 19 Oktober 2018, mengecam pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi. (Foto: Faisal Assegaf/Albalad.co)

Menteri luar negeri Arab Saudi berkunjung ke Jakarta awal pekan depan.

Sepuluh wartawan hari ini berdemonstrasi di depan Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta. Mereka mengecam pembunuhan dilakukan terhadap Jamal Khashoggi di dalam kantor Konsulat Arab Saudi di Kota Istanbul, Turki, Selasa dua pekan lalu.

Hasil penyelidikan polisi Turki menyebut Khashoggi disiksa dan dimutilasi hingga tewas.

Ini merupakan protes pertama di Indonesia atas pembunuhan Khashoggi, wartawan kerap mengkritik kebijakan pemerintah Arab Saudi. Para pengunjuk rasa membawa beragam spanduk. Di antaranya bertulisan "Mengapa Dia Harus Dipenggal?", "Jurnalisme Bukan Kejahatan, Usut Tuntas Hilangnya Jamal Khashoggi", dan "Journalists Are Not Animals, Don't Butcher Journalists".

Koordinator pengunjuk rasa, Fira Abdurrahman, menjelaskan Arab Saudi telah melanggar hak asasi manusia karena membunuh warga negaranya sendiri atas dasar perbedaan ideologi, atas dasar profesinya sebagai jurnalis. Karena itu dia menuntut pemerintah Arab Saudi mengumumkan secara terbuka mengenai nasib dan keberadaan Khashoggi, apakah dia masih hidup atau sudah meninggal.

"Maka kerajaan Arab Saudi harus bisa menjelaskan kepada publik dan bahkan bertanggung jawab atas dugaan yang terjadi terhadap Jamal Khashoggi," katanya.

Terkait kunjungan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adil al-Jubair ke Jakarta awal pekan depan, Fira meminta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mencari penjelasan tentang nasib Khashoggi kepada koleganya itu.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mulai meyakini Khashoggi benar-benar dibunuh. Dia menyatakan akan memberikan sanksi berat kepada Arab Saudi kalau terbukti menghabisi nyawa kolumnis surat kabar the Washington Post itu.

Pembunuhan terhadap Khashoggi ini dilakukan oleh 15 warga Arab Saudi terbang langsung dari Riyadh ke Istanbul, di hari Khashoggi bakal mengunjungi kantor Konsulat Saudi.

(Al-Balad/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Walhi: "Indonesia Not For Sale"

Aktivis Walhi Sumsel bersama aktivis peduli lingkungan lainnya melakukan aksi merespon, mengkritik dan memberikan masukan terhadap agenda perundingan ekonomi Indonesia-Uni Eropa putaran ke-6 di Palembang pada 15-19 Oktober, dengan tema Indonesia Not For Sale.Aksi damai yang digelar di Bundaran Air Mancur Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Kamis (18/10), menyampaikan tiga pernyataan sikap suara masyarakat sipil Sumatera Selatan untuk keadilan ekologis.

Direktur Eksekutif Walhi Sumsel M Hairul Sobri dalam aksi tersebut mengatakan ada tiga pernyataan sikap yang diharapkan menjadi pertimbangan Pemerintah Indonesia dalam menyepakati perundingan "Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA)".

Tiga pernyataan sikap yang disampaikan aktivis lingkungan dalam orasi aksi responsif tersebut yakni menuntut Pemerintah Indonesia dalam perundingan IEU CEPA harus transparan dan terbuka dengan memastikan adanya keterlibatan masyarakat.

Mendesak pemerintah untuk berhenti mengorbankan kaum-kaum lemah seperti petani dan mengorbankan lingkungan hidup dalam memperoleh kesepakatan antara Indonesia dan Uni Eropa.

Kemudian menuntut Pemerintah lndonesia untuk berpihak pada kepentingan rakyat ketimbang investasi asing. Dia menjelaskan, Indonesia saat ini sedang merundingkan beberapa perjanjian perdagangan bebas dengan ngara-negara Uni Eropa yang tergabung dalam EFTA (Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa) yang terdiri atas Swiss, Norwegia, Eslandia dan Liectenstin, serta merundingkan perjanjian perdagangan dengan 15 negara lain dalam RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership).

Walaupun perundingan tersebut diberi nama kerja sama ekonomi, namun cakupan dalam perundingan tersebut sangat luas, dan akan memiliki implikasi yang serius mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia.

Perundingan Indonesia-Uni Eropa sejak diluncurkan pada 2016 hingga memasuki negosiasi putaran ke-6 di Kota Palembang pada Oktober 2018 ini terbilang senyap informasi dan menjadi agenda tersembunyi alias tidak transparan.

"Kami melihat perundingan IEU CEPA hanya terfokus pada liberalisasi dan deregulasi perdagangan dan arus investasi sebagai tujuan utama," ujar Sobri.

Sementara, banyak bukti menunjukkan kegagalan kebijakan neoliberal dari globalisasi yang dipimpin perusahaan yang berkontribusi terhadap perubahan iklim, degradasi lingkungan dan melebarnya ketidaksetaraan di seluruh dunia.
Perjanjian perdagangan dan investasi terus mengabaikan biaya sosial dan lingkungan yang sangat besar, tambahnya.

Berikut ini adalah salah satu bab yang dirundingkan dalam FTA atau seringkali disebut CEPA (Perjanjian Kerja sama Ekonomi Komprehensif) dengan Uni Eropa, yakni perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (IPR), terutama pengaturan atas hak paten dan dampaknya pada sektor pertanian, keragaman hayati, kepentingan dan penguasaan petani atas benih, dan paten atas mikroorganisme.

Berdasarkan hasil kajian Masyarakat Sipil Sumatera Selatan untuk Keadilan Ekologis perundingan yang dibahas dalam Bab IPR sesuai proposal IEU CEPA menunjukkan besarnya kepentingan korporasi.

Salah satu artikel (artikel X.46) dalam Bab IPR misalnya mewajibkan negara pihak untuk menjadi anggota UPOV 1991. UPOV 1991 adalah perjanjian internasional untuk tanaman yang mendorong komersialisasi dan privatisasi varietas tanaman.

Hal tersebut dapat menyebabkan monopoli benih dan menghilangkan hak petani atas benih, katanya.

Pemuliaan tanaman yang mengklaim hak kekayaan intelektual (HKI) atas varietas tanaman merupakan ancaman bagi penghidupan petani dan hak asasi manusia atas pangan. Perpanjangan HKI juga akan meningkatkan kriminalisasi terhadap petani dan berdampak terhadap perlindungan hak asasi manusia dan keberlanjutan ekologis, tambahnya.

Perundingan IEU CEPA juga akan berkontribusi pada konsentrasi lebih lanjut dari pasar benih yang semakin meminggirkan peran perempuan di pedesaan yang selama ini berkontribusi dalam melindungi dan melestarikan benih-benih lokal, permasalahan tersebut diharapkan menjadi pertimbangan para pihak dalam perundingan IEU CEPA putraan ke-6 ini, kata aktivis lingkungan itu.

(Antara-News/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

KSAD: Penanggulangan Terorisme Memerlukan Tindakan Komprehensif

Jenderal TNI Mulyono, KSAD .

Penanggulangan terorisme memerlukan upaya tindakan komprehensif yang menyentuh akar permasalahan utama tanpa memberikan label pada satu kelompok, seperti agama, negara atau ras.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono, mengatakan hal itu saat mewakili Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto pada acara The 2018 "Chiefs Of Defense Conference" di Washington DC, Amerika Serikat, Selasa (16/10).

"Chiefs of Defense Conference" merupakan forum internasional puncak tahunan bagi para Panglima Militer dari mitra pertahanan AS di seluruh dunia. Pertemuan yang dilaksanakan tiga kali oleh AS ini, berlangsung selama satu hari penuh dan dipimpin langsung oleh Ketua Kepala Staf Gabungan AS Jenderal Joseph Dunford.

Tujuan penyelenggaraan tahun ini lebih difokuskan kepada kerja sama transregional serta mempertahankan dari ancaman Violent Extremist Organization (VEO) melalui pendekatan strategik hubungan militer guna meng-counter terorisme.

KSAD dalam siaran persnya, di Jakarta, Rabu, juga menyampaikan tentang situasi kerja sama regional trilateral antara Indonesia, Filipina dan Malaysia di Laut Sulu atau yang dikenal dengan "Terrorist Triangle Transit".

Terkait isu tersebut, Mulyono mengatakan, untuk mengantisipasi potensi ancaman yang ada dilakukan dengan kegiatan patroli maritim dan patroli udara bersama serta berbagi informasi antar militer ketiga negara ini.

"Dalam konteks yang lebih luas, karakteristik trans nasional dari terorisme yang memiliki jaringan internasional, untuk menghadapinya membutuhkan pemanfaatan ASEAN sebagai forum utama penting dalam kerja sama penanganan terorisme. Ini semakin urgen, dengan beralihnya pola gerakan terorisme dari yang semula terpusat di Timur Tengah, menjadi tersebar ke berbagai belahan dunia," kata Jenderal bintang empat ini.

Ia pun menyadari akan kompleksitas permasalahan serta pentingnya strategi yang komprehensif, pemerintah Indonesia mengupayakan agar pola penanganan yang diambil di tingkat nasional selaras dengan upaya dalam lingkup regional dan global.

Mulyono juga menyampaikan pandangannya bahwa solusi "smart approach" yang bersifat multi aspek dan berjangka panjang sangat efektif dalam menghadapi perkembangan organisasi ekstrimis di kawasan Indo-Pasifik.

Hal ini dikarenakan di wilayah ini banyak sekali permasalahan kesenjangan di berbagai aspek kehidupan yang dapat digunakan sebagai ruang hidup organisasi ekstrimis.

"Solusi dengan 'hard approach' tidak akan menghentikan berkembangnya ekstrimisme. Persoalan ini, bukan hanya masalah keamanan dan pertentangan kelompok. Kita harus berjalan bersama dalam suatu wadah internasional, dan merumuskan langkah-langkah konkrit untuk menyelesaikan akar dari permasalahan secara berkelanjutan," tegasnya.

Dalam forum ini juga terdapat penyampaian dari beberapa Panglima militer negara lain diantaranya tentang pandangan global tentang ISIS, misi NATO di Irak, G5 Shahel di Afrika Barat, RSM di Afghanistan, OP Sophia/perdagangan manusia di Laut Mediterania serta pada bagian akhir dilanjutkan dengan diskusi.

(Antara-News/Islam-Times/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Dato Sri Tahir Menukarkan Dolarnya, Total Rp 2 Triliun

Dato Sri Tahir , CEO Mayapada Group

Dato Sri Tahir , CEO Mayapada Group adalah seorang konglomerat yang menempati posisi 10 orang terkaya di Indonesia versi Forbes pada tahun 2017. Kekayaan Tahir tercatat mencapai angka US $ 3,5 miliar per Desember 2017. Berdasarkan situs Forbes teraktual, kekayaan Tahir saat ini bisa mencapai US$ 3,8 miliar.

Tahir berencana menukarkan sebagian uang dolar nya ke rupiah lewat Bank Indonesia pada Senin, 15 Oktober 2018 pukul 11.00 WIB. “Iya benar, rencananya total Rp 2 triliun” kata Tahir kepada Tempo.

Melejit lewat Mayapada Group, pria kelahiran Surabaya 66 tahun silam ini memiliki sejumlah unit usaha di Indonesia meliputi perbankan, media, properti, rumah sakit, hingga toko bebas pajak. Tahir juga dikenal dengan sejumlah aksi filantropinya melalui Tahir Foundation, misalnya memberikan bantuan sebesar US$ 111.000 kepada 12 Tenaga Kerja Indonesia di Amman, Yordania, yang gajinya tidak dibayar majikan pada September 2017.

Salah satu aksi filantropi Tahir yang dikenal adalah kala ia menyumbang US$ 75 juta kepada The Global Fund untuk melawan TBC, HIV dan Malaria di Indonesia. Ia juga sempat tercatat menyumbang kepada National University of Singapore sebesar seperempat triliun rupiah untuk riaet lembaga pengembangan ilmu kedokteran di sana.

Pada 2014, Tahir juga mengucurkan dana US$ 3,27 juta dalam rangka pemberian beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu yang tersebar di sepuluh perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

Tak cukup dengan menyumbang, Tahir hingga kini aktif bergerak langsung di bidang sosial tersebut. Contohnya, ia selalu terjun ke lapangan saat terjadi bencana di Indonesia. “Kalau ada bencana, saya pasti ada di lokasi bencana. Gempa di padang, gempa di Yogyakarta, banjir di Manado, banjir di Jawa Tengah, (dan lain-lain). Saya selalu di sana,” kata dia beberapa waktu lalu.

Pada tahun 2011 Tahir mendapatkan penghargaan Chancellor’s Citation dari University of California, Barkeley, AS atas kepemimpinan yang luar biasa dalam bisnis dan pengabdiannya dalam kegiatan filantropi dan pelayanan kepada masyarakat. Tahir juga tercatat sebagai orang Asia pertama yang menjadi anggota wali amanat University of California (UC) Berkeley, AS.

Tahir diberikan penghargaan Entrepreneur of the Year 2011 dari Ernst & Young dan penghargaan di bidang pendidikan oleh Perdana Menteri Singaputa Lee Kuan Yew pada tahun yang sama. Pada tahun 2016, Tahir memperoleh gelar doktor kehormatan dari Universitas Gajah Mada.

(Tempo/Fokus-Today/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Dua Kota di Indonesia Menjadi Kuburan Massal

Otoritas Indonesia hari ini mengumumkan peningkatan jumlah korban gempa minggu lalu menjadi dua ribu orang dan mengubah kedua permukiman menjadi kuburan massal.

Menurut laporan IQNA dilansir dari Sky News, seorang juru bicara resmi untuk Tentara Indonesia, Muhammad Thohir, menyatakan: 1944 jenazah ditemukan di kota Palu dan daerah-daerah sekitarnya yang diguncang gempa bumi berkekuatan 7,5 skala richter pada 28 September.

Dia mengatakan bahwa pencarian korban terus berlanjut. “Masih ada 5.000 orang yang belum ditemukan, yang kemungkinan akan tetap berada di bawah reruntuhan,” ucapanya.

Thohir dengan mengisyaratkan bahwa tidak ada lagi harapan untuk menemukan orang yang selamat dan upaya dilakukan untuk menemukan jenazah dan jumlah mereka, menambahkan bahwa pemerintah berencana untuk membangun dua pemukiman Petobo dan Balaroa dekat Palu yang telah rusak akibat gempa, menjadi kuburan massal.

Mengacu pada kurangnya air minum, dia berkata, "Sekitar dua ribu orang di wilayah itu membutuhkan bantuan."

(Sky-News/IQNA/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Ini Prosedur Penerimaan Bantuan Logistik Pengungsi Gempa di Palu

Gempa dan Tsunami Palu.

Kabag Humas Pemkot Palu ini menyatakan, logistik bantuan diserahkan kepada kelurahan setempat. Untuk selanjutnya, pejabat Seklur, Kasi, Staf, Babinsa atau Polmas Kelurahan untuk mengurusi logistik tersebut.

Pemerintah Kota Palu membuat prosedural penerimaan bantuan logistik untuk pengungsi gempa di Palu, Sulawesi Tengah. Pertama, RT/RW diminta aktif untuk inventarisir jumlah kartu keluarga (KK).

"RT/RW pro aktif untuk menginventarisir jumlah KK dan jumlah jiwa serta kebutuhan logistik para pengungsi," ujar Koordinator Penerima dan Penyaluran Sembako Posko Utama Pemerintah kota Palu, Yohan Wahyudi dalam keterangan pers, Selasa (9/10/2018).

Kabag Humas Pemkot Palu ini menyatakan, logistik bantuan diserahkan kepada kelurahan setempat. Untuk selanjutnya, pejabat Seklur, Kasi, Staf, Babinsa atau Polmas Kelurahan untuk mengurusi logistik tersebut.

"Hasil invetarisir jumlah KK, jumlah jiwa dan kebutuhan logistik tersebut diserahkan ke pemerintah kelurahan melalui Lurah, atau pejabat kelurahan yang dipercayakan (Seklur, Kasi, Staf, Babinsa atau Polmas Kelurahan setempat) untuk mengurusi hal tersebut diatas, untuk selanjutnya oleh pihak-pihak tersebut melaporkan dan menjemput kebutuhan Logistik tersebut pada Posko Logistik Rujab Wawali atau Mako Kodim 1306," kata dia.

"Selanjutnya pihak kelurahan mendistribusikan logistik tersebut ke titik-titik pengungsian yang ada dikelurahan masing-masing dengan memperhatikan keadilan dan pemerataan pendistribusian logistik sesuai jumlah jiwa yang ada pada titik pengungsian tersebut," imbuh dia.

Untuk pengungsi, lanjut dia warga diminta untuk memasukan data KK dan jumlah jiwa kepada kelurahan melalui RT/RW setempat agar bisa memperoleh logistik sampai masa tanggap darurat berakhir.

"Jika RT/RW, pemerintah kelurahan beserta perangkat-perangkatnya tidak aktif, dan atau tidak berada ditempat akibat juga menjadi korban atau terkena dampak bencana, maka warga masyarakat dapat menghubungi pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau tokoh masyarakat setempat untuk mengkoordinir data hasil inventarisir tersebut dan menyerahkannya ke posko logistik Pemkot untuk selanjutnya membantu menyalurkannya ke titik-titik posko pengungsian di kelurahan masing-masing. Dengan tetap memperhatikan unsur keadilan terhadap jumlah jiwa yang ada setiap titik pengungsian yang ada dikelurahan tersebut," kata Yohan.

"Pemerintah Kota Palu tidak pernah mempersyaratkan KTP atau KK baik asli maupun fotocopy dalam penerimaan bantuan Logistik," lanjut dia.

Selain itu, Yohan menyatakan untuk mengantisipasi perilaku oknum yang ingin memanfaatkan penyaluran logiistik, warga diminta mengikuti prosedural tersebut.

"Dalam Rangka mengatisipasi prilaku oknum-oknum yg tidak bertanggung jawab, yang memanfaatkan penyaluran logistik tanggap darurat demi kepentingan dan keuntungan pribadi atau kelompoknya masing-masing, dan demi tertib dan tidak timpang tindihnya penerimaan penyaluran logistik terhadap masyarakat, maka diharapkan kepada seluruh masyarakat kota palu untuk mengikuti prosedural tersebut diatas," jelas Yohan.

(Detik/Islam-Times/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Lembaga Nirlaba Yahudi Bantu Korban Gempa dan Tsunami Palu

Logo JDC, lembaga nirlaba Yahudi asal Amerika Serikat. (Foto: jdc.org)

Tim dari JDC sudah berada di Palu.

Beberapa lembaga nirlaba Yahudi, termasuk The American Jewish Joint Distribution Committee (JDC) asal Amerika Serikat, telah memulai operasi kemanusiaan untuk membantu para korban gempa dan tsunami menghantam Kabupaten Donggala dan Kota Palu, Sulawesi Tengah.

"JDC akan mengirim layanan medis darurat, matras, selimut, genset, air bersih, dan makanan," kata aktivis kemanusiaan asal Israel, Steve Stein, kepada Albalad.co melalui WhatsApp hari ini. "Juga mengirim ahli psikologi untuk membantu pemulihan trauma korban, bekerja sama dengan sebuah organisasi kemanusiaan setempat."

Steve merupakan koordinator bantuan kemanusiaan lembaga-lembaga nirlaba asal Israel saat misi kemanusiaan untuk korban tsunami di Aceh pada 2004. JDC pun ikut dalam operasi kemanusiaan itu.

Menurut Stein, tim dari JDC sudah berada di Palu. Mereka terdiri dari tim medis dan ahli kejiwaan untuk membantu keluarga korban, termasuk pemulihan trauma. Dia menambahkan JDC juga membantu mempertemukan kembali anak-anak dengan orang tua mereka tercerai berai akibat bencana alam itu.

Daya terakhir dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan korban tewas akibat gempa berkekuatan 7,4 skala Richter disusil tsunami berjumlah lebih dari 1.200 orang.

JDC dibentuk pada 1914 dan mulanya bertujuan untuk membantu orang-orang Yahudi tinggal di Palestina. Seiring perjalanan waktu, JDC membantu kaum miskin Yahudi di seluruh dunia dan misi-misi kemanusiaan di beragam negara.

(Al-Balad/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Penetapan Status Gempa di Palu dan Bantuan Asing

Gempa di palu

Pemerintah tidak akan menetapkan gempa dan tsunami yang menghantam Palu dan wilayah sekitarnya di Sulwesi Tengah sebagai bencana nasional.

“Enggak perlu saya kira, penanganannya sudah lebih dari bencana nasional,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan saat ditemui di Kemenko Maritim di Jakarta, Senin. Demikian dilaporkan Antaranews.

Namun, ia mengatakan tetap akan menerima apabila ada bantuan internasional yang masuk.

Presiden sudah mengatakan secara terpilih kita akan menerima bantuan internasional,” katanya.

Dia menegaskan penanganan bencana sudah sangat baik, baik dari TNI, Basarnas dan semua yang terlibat.

“Saya kira langkah presiden pergi ke sana sangat bagus sekali dan beliau berjanji ada datang kembali kesana minggu depan untuk lihat progres. Yang saya tahu tadi dari Basarnas maupun dari pangdam di sana dan satgas BNPB,” katanya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan dana siap pakai (on call) sebesar Rp560 miliar untuk bencana gempa dan tsunami di Kota Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, sudah cair.

"Proses penganggarannya sedang berjalan, sehingga itu kami setujui pada Sabtu (29/9) lalu. Hari ini juga sudah cair," ujar Sri Mulyani ditemui di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin.

Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh pemerintah untuk digunakan pada saat keadaan darurat bencana sampai dengan batas waktu keadaan darurat berakhir.

Sri Mulyani menjelaskan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan menentukan pemanfaatan dana penanggulangan bencana. Dana sebesar Rp560 miliar tersebut juga masih bisa ditambah.

Sekalipun demikian, bencana yang terjadi di Palu juga tidak kecil, sehingga sejumlah negara asing turun menawarkan bantuan. Sekaitan dengan hal ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut Presiden Joko Widodo telah memberikan restu masuknya bantuan internasional untuk membantu kebutuhan para korban gempa bumi dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah.

"Saya baru saja japri (komunikasi langsung) dengan Bu Menlu (Retno Marsudi) di NY (New York), beliau [Menlu] mengatakan, Presiden telah menyatakan menerima bantuan internasional sesuai kebutuhan kita. Artinya kita welcome dengan tawaran internasional," ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan BNPB Sutopo Purwo Nugroho, yang dikutip dari akun media sosial Twitter-nya, @Sutopo_PN, Senin (1/10/2018). Demikian dilaporkan Kompas.

Sutopo mengatakan, perihal pengaturan secara teknis akan dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.

"Menkopolhukam akan mengatur. BNPB dan Kemenlu sedang mempersiapkan mekanismenya," tutur Sutopo.

Hal yang sama sebelumnya juga disampaikan oleh Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong.

"Semalam, Presiden Jokowi mengizinkan kami untuk menerima bantuan internasional sebagai bantuan mendesak terhadap bencana (gempa dan tsunami di Sulteng)," tulis Thomas Lembong di akun twitter resminya @tomlembong, Senin (1/9/2018).

Thomas mengatakan, pihaknya akan mengoordinasikan bantuan yang datang dari sektor swasta dari seluruh negara di dunia.

Thomas juga meninggalkan kontak yang dapat dihubungi apabila ada pihak swasta asing yang hendak menyalurkan bantuannya.

"Hubungi saya lewat media sosial atau email tom@bkpm.go.id," tulis Thomas.

Gempa berkekuatan 7,4 magnitudo yang diikuti tsunami terjadi di Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Jumat lalu.

Data sementara hingga Minggu siang jumlah korban tewas dalam bencana itu tercatat 832 orang.

Gempa dan tsunami ini sebelumnya memang menjadi sorotan dunia internasional. Sejumlah negara sudah bersedia menyalurkan bantuan.

Perdana Menteri Australia Scott Morrison dalam wawancaranya di program Insider ABC mengatakan, telah berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo.

Dia mengaku sudah menawarkan bantuan kepada Indonesia untuk menyikapi bencana gempa bumi dan tsunami.

Sementara Uni Eropa memutuskan untuk memberi bantuan kemanusiaan sebesar 1,5 juta euro atau sekitar Rp 26 miliar untuk Indonesia.

(Antara-News/Kompas/Parstoday/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Korban Gempa Bumi dan Tsunami Sulawesi Tengah Capai 1203 Orang

Tsunami di Palu

Jumlah korban gempa bumi dan tsunami di Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia dilaporkan melampau 1200 orang.

Kantor Berita Anadolu melaporkan, Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) Indonesia mengumumkan, jumlah korban gempa bumi dan tsunami hari Jumat di Sulawesi Tengah mencapai 1203 orang.

Sementara menurut laporan berbagai media Indonesia, Tim Aksi Cepat Tanggap (ACT) mendata jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi dan tsunami di Donggala-Palu Sulawesi Tengah sebanyak 1.203 orang.

"Korban meninggal 1.203 yang tersebar di beberapa titik, jumlah korban terbesar terdapat di Kelurahan Petobo yang rata oleh terjangan tsunami," kata Vice President ACT Insan Nurrohman yang dihubungi di Jakarta, Senin (1/10).

Dia menjelaskan bahwa ACT juga berkoordinasi dengan pihak terkait untuk pendataan korban gempa dan tsunami. Jumlah orang hilang sebanyak 46 orang, termasuk 61 warga negara asing.

ACT juga mencatat korban luka berat sebanyak 540 orang yang tersebar di beberapa titik, yaitu RS Woodward Palu sebanyak 28 orang, RS Budi Agung Palu 114 orang, RS Samaritan Palu 54 orang, RS Undata Mamboro Palu 160 orang, dan RS Wirabuana 184 orang.

Jumlah pengungsi di Kota Palu hingga Ahad (30/9) pukul 20.00 WIB diperkirakan sebanyak 16.732 jiwa yang tersebar di 123 titik. Pengungsian dengan wilayah terdampak Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Parigi Moutong.

Rumah sakit dan balai pengobatan di Palu penuh sesak dengan korban cidera yang tengah mendapat perawatan, dengan demikian sebagian korban dirawat di rumah sakit sementara yang terdiri dari tenda-tenda yang dibangun di jalan dan lapangan.

(Anadolu/Parstoday/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Pertemuan Internasional Cendekiawan Qurani di Indonesia

Sebuah pertemuan internasional para cendekiawan, ulama dan pakar Alquran dunia Islam dimulai Selasa malam dengan slogan "moderasi Islam" di Indonesia.

Samih Khaled Ahmed Al Athamna, pengajar dan juri Yordania musabaqoh internasional Alquran saat wawancara dengan IQNA mengumumkan, ada sejumlah cendekiawan, ulama, pakar Quran yang hadir di pertemuan internasional.

“Pertemuan ini berjudul "Moderasi Islam untuk kehidupan beragama moderat, dengan damai, dan toleransi lebih" dimulai pada Selasa malam (25/9) di Indonesia,” imbuhnya.

Khaled Ahmed Al Athamna menegaskan, dalam pertemuan yang akan berlanjut hingga hari ini (27/9), sejumah topik seperti prinsip linguistik dalam penerjemahan makna Alquran, prinsip-prinsip dan metode pengembangan terjemahan makna-makna Alquran, penulisan versi standar Alquran di Indonesia, serta aturan penulisan mushaf dalam pelbagai aspek, seperti wakaf dan ibda’, rasmul khat, dan pemberian alamat akan dibahas dan dikaji.

Demikian juga, ada dua kelompok kerja yang mengulas dua topik berjudul "Naskah standar Alquran di Indonesia" dan "Terjemahan Makna-makna Alquran untuk Kementerian Agama Indonesia".

Muchlis Muhammad Hanafi, Ketua Komite Peninjau Alquran dan Komite Tafsir di Kementerian Agama Indonesia, Said Agil Husin Al Munawar, juri kenamaan Alquran di Indonesia, Samih Khaled Ahmed Al Athamna, juri musabaqoh internasional Alquran asal Yordania, Syekh Ahmad Miyan at-Tahanawi , ustad jawjid dan juri musabaqoh Alquran Pakistan dan sejumlah pengajar dari Mesir beserta beberapa pakar lainnya hadir dalam pertemuan tersebut.

(IQNA/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Pemahaman Keliru Al-Quran Berbahaya Bagi Masyarakat Islam

Mehrdad Derakhshandeh, Atase kebudayaan Iran di Indonesia, dalam pertemuan dengan direktur masjid agung Sunda Kelapa Indonesia, menyebut tidak adanya pendidikan yang benar dan pemahaman keliru tentang ajaran agama dan Alquran termasuk hal yang berbahaya bagi masyarakat Islam.

Menurut laporan IQNA dilansir dari situs organisasi kebudayaan dan komunikasi Islam, Mehrdad Derakhshandeh, Atase kebudayaan Iran di Indonesia, Selasa (25/9) dalam rangka pengembangan hubungan agama dan budaya, selain mengunjungi Masjid Agung Sunda Kelapa di Jakarta, ia juga bertemu dan berdialog dengan direktur masjid ini, Muhammad Aksa Mahmud.

Derakhshandeh menjelaskan bahwa kita membutuhkan persatuan muslim untuk menyelesaikan masalah dunia Islam. “Kami berharap dengan sepemikiran satu sama lain, kami akan mengambil langkah-langkah bagus untuk memperkuat hubungan antara kedua negara Iran dan Indonesia, serta persatuan di antara umat Islam,” ucapnya.

Atase kebudayaan Iran di Indonesia juga menambahkan bahwa peran ulama dan tokoh agama dan mazhab di dunia Muslim sangat penting guna membangun persatuan dan empati.

Dia mengakui tidak adanya pendidikan yang benar dan pemahaman keliru tentang ajaran agama dan Alquran termasuk dari hal yang membahayakan masyarakat Islam dan mengatakan bahwa saat ini beberapa negara Islam menderita masalah ini dan harus ada upaya ekstra untuk mencegah masyarakat Islam lainnya menghadapi ancaman-ancaman ini.

Mengacu pada prestasi budaya Iran, Muhammad Aksa Mahmud mengatakan: “Kami harus berusaha untuk memperluas komunikasi negara-negara Islam, terutama Iran dan Indonesia, untuk mencegah pengaruh musuh-musuh Islam melebihi sebelumnya.”

(IQNA/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

BNPT: Mahasiswa Harus Berani Laporkan Indoktrinasi Radikalisme

Komjen Pol Suhardi Alius, Kepala BNPT.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Suhardi Alius meminta mahasiswa berani melaporkan upaya indoktrinasi radikalisme yang dilakukan oleh senior maupun dosen di lingkungan kampus.

"Teman-teman mentor atau dosen kalau ada yang mengajak, ditekan-tekan yang tidak benar (paham radikal) tolong laporkan ke dekan atau rektor, jangan takut," kata Suhardi, saat memberikan kuliah umum pascasarjana UGM bertajuk "Penguatan Nilai Nilai Kebangsaan bagi Mahasiswa" di Grha Sabha Pramana, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Selasa (25/9).

Menurut Suhardi, kepekaan itu perlu dimiliki seluruh mahasiswa khususnya mahasiswa baru mengingat upaya infiltrasi dan indoktrinasi paham radikal saat ini gencar dilakukan di perguruan tinggi negeri maupun swasta.

"Bukan cuma di perguruan tinggi, tapi malah sudah ada sejak SMP dan SMA," kata dia lagi.

Bahkan, menurut dia, upaya indoktrinasi bukan hanya dilakukan oleh sesama siswa atau mahasiswa. Pada level yang lebih tinggi juga dilakukan sendiri oleh oknum dosen di sebuah perguruan tinggi.

Suhardi juga mengaku telah meminta Menristek Dikti serta Mendikbud agar lebih ketat dalam merekrut tenaga pengajar.

"Infiltrasi paham radikal sudah masuk ke mana-mana, bahkan di Jawa Timur ada dosen yang mengintimidasi mahasiswanya dengan persoalan nilai jika tidak mau mengikuti paham itu," kata dia.

Menghadapi tantangan itu, menurut dia, para mahasiswa perlu memperkuat nasionalisme serta lebih mampu mengasah daya kritis agar tidak permisif terhadap paham-paham tertentu yang datang dari luar.

"Ingat bahwa orang tua kalian susah payah membiayai kuliah supaya kalian lulus tepat waktu. Jangan sia-siakan doa orang tua kalian," kata Suhardi di hadapan ribuan mahasiswa pascasarjana UGM.

Ia juga meminta mahasiswa bisa saling mengingatkan kepada sesama temannya agar tidak terjebak dalam upaya rekrutmen kelompok radikal.

Mahasiswa, menurut dia, bisa saling mencermati perubahan perilaku teman masing-masing untuk mengetahui apakah terpapar ideologi radikal atau tidak.

"Kalau orang sudah dicuci otaknya tanda-tandanya yang tadinya dia guyub tiba-tiba berubah eksklusif membuat kelompok sendiri," kata dia lagi.

(Antara-News/Islam-Times/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Prospek Pemilu Presiden Mendatang Indonesia

Dengan dimulainya pengumuman resmi kampanye pemilihan presiden Indonesia, kampanye pemilu untuk kepresidenan negara tahun depan memasuki fase baru.

Menurut laporan IQNA dilansir dari surat kabar The Asahi Shimbun, Presiden Indonesia, Joko Widodo memulai kampanyenya untuk pemilu bulan April tahun depan.

Dia berharap dengan dukungan partai-partai Islam bahwa ia akan sekali lagi dapat mengulang kemenangan pemilihannya pada tahun 2014. Pada tahun itu, ia mengalahkan rivalnya, Prabowo Subianto, dengan perbedaan tipis.

Sekarang, masing-masing saingan ini berusaha untuk memenangkan program ekonomi nasionalis mereka, tetapi masalah etnis dan agama di negara yang merupakan mayoritas muslim terbesar di dunia adalah sangat penting.

Pluralisme agama telah lama menjadi ciri khas masyarakat Indonesia, tetapi sekarang kaum konservatif Islam di negara ini telah mengintensifkan kegiatan-kegiatan mereka.

Presiden Joko Widodo mengatakan dalam sebuah wawancara dengan wartawan: "Sangat penting untuk tidak membiarkan adanya kesenjangan antara orang, teman dan komunitas di negara ini."

Kedua pihak berkampanye untuk menarik kawula muda yang membentuk sekitar 80 juta orang di negara ini.

Dari sisi lain, dua rival ini mengintensifkan aktivitas mereka di jejaring sosial dan mencoba menarik suara generasi kawula muda.

Predisen Joko Widodo mengusung Prof. Dr. K. H. Ma’ruf Amin sebagai wakilnya untuk melawan tuduhan agama dan ras, yang menuduhnya sebagai seorang Kristen dan keturunan komunis China, namun sebagian pendukung Presiden, tidak menyetujuinya, karena menganggapnya sebagai seorang yang fanatik dan menyebabkan kerusakan pendulangan suara Presiden Joko Widodo.

Di sisi lain, pekan lalu, beberapa tokoh mengumumkan dukungannya untuk Prabowo.

(The-Asahi-Shimbun/IQNA/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Langkah Menarik Walikota Indonesia Untuk Mendorong Salat

Walikota Palembang, Indonesia memerintahkan stafnya untuk melaksanakan salat di masjid, jika tidak mereka akan dipecat.

Menurut laporan IQNA, Harnojoyo, Walikota Palembang, ibu kota provinsi Sumatera Selatan di Indonesia, yang dilantik pekan lalu, mengumumkan dalam sebuah langkah yang menarik untuk mendorong stafnya supaya menghadiri salat berjamaah di masjid, mengeluarkan instruksi: para staf setelah ini harus melaksanakan salat di masjid, jika tidak dipecat atau diturunkan jabatannya.

"Instruksi ini telah dikomunikasikan kepada semua staf walikota, tetapi denda yang diumumkan, seperti pemecatan dan penurunan jabatan, hanya akan mencakup staf dan pejabat senior," kata Abu Bilal, seorang petugas Humas di Kotamadya Palembang.

Perlu disebutkan bahwa walikota Palembang memiliki 16.000 staf, tetapi denda yang diumumkan hanya mencakup sekitar 1.600 pejabat senior.

(IQNA/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

AICIS Hasilkan 5 Butir Rekomendasi

Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS)

Konferensi internasional para akademisi Islam atau Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) ke-18 yang berakhir di Palu, Rabu (19/9), menghasilkan lima butir rekomendasi terkait topik radikalisme.

Lima butir rekomendasi AICIS yang merupakan forum para akademisi Islam itu, yakni kebutuhan untuk meninjau beberapa perspektif lama dalam studi Islam.

Kedua, perspektif terbaru studi Islam perlu menilik kembali akar sejarahnya dalam membangun model Islam moderat sebagaimana yang ada di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Ketiga, sikap intoleransi saat ini terwujud dalam berbagai bentuk yang dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor ideologis maupun instrumen lain yang semuanya memerlukan respon dan strategi lanjutan sehingga diperlukan koeksistensi untuk membangun toleransi dan perdamaian melalui berbagai program dan aksi yang relevan.

Keempat, pemahaman yang signifikan tentang radikalisme di kalangan muda akan melahirkan kemungkinan strategi dan solusi terpadu serta langkah-langkah yang komprehensif untuk memutus rantai radikalisme dan terorisme.

Kelima, langkah-langkah dalam bidang ekonomi, budaya, dan pendekatan sosial harus segera diambil untuk mengikis pengaruh radikalisme dan terorisme selain pendekatan ideologi dan deradikalisasi.

AICIS yang merupakan forum akademisi perguruan tinggi keagamaan Islam serta melibatkan akademisi luar negeri saat ini fokus membahas tentang radikalisme.

AICIS di selenggarakan di Kota Palu, Sulawesi Tengah, 17-19 September 2018, dengan tema Islam in a globalizing word: text, knowledge and practice.

AICIS resmi ditutup pada Rabu (19/9) oleh Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Prof Dr H Sagaf Pettalongi, M.Pd.

(Antara/Islam-Times/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

PBNU: Pilpres Adu Gagasan dan Program Bukan Dengan Politisasi Agama

Sekjen PBNU, Helmy Faishal Zaini

Sebelumnya, Prabowo dan petinggi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) menandatangani pakta integritas sebagai hasil dari ijtima ulama jilid II di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Ahad, 16 September 2018.

Kesepakatan tersebut telah ditandatangani oleh petinggi GNPF dengan Ketua Dani Anwar. Dengan ditandatanganinya hal ini, para peserta Ijtima Ulama 2 memiliki kewajiban mendukung pasangan calon yang telah disetujui untuk diusung. Peserta juga wajib menyebarkan hasil rekomendasi para ulama tersebut kepada seluruh umat Islam yang memiliki hak suara dalam Pilpres 2019.

Menanggapi pakta integritas Ijtima Ulama 2 tersebut, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Helmy Faishal Zaini, menolak adanya politisasi agama dalam pemilihan presiden 2019.

Pakta integritas tersebut menyepakati dukungan para ulama penggerak demonstrasi 212 untuk memenangkan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto – Sandiaga Uno. Selain itu, mereka mewajibkan para ulama menyiarkan dukungan ini kepada seluruh umat Islam.

“Kami menolak politisasi agama. Mimbar-mimbar agama jangan dicampuri politik,” kata dia kepada Tempo, Senin, 17 September 2018.

Helmy menuturkan ijtima ulama 2 berpotensi menimbulkan pertentangan politik atas nama Islam. Menurut dia, dalam kehidupan beragama, hal-hal yang menyangkut kepentingan politik harus dihindari.

Ia pun menyayangkan adanya upaya kelompok tertentu untuk menjadikan mimbar dakwah sebagai sarana kampanye pemenangan salah satu pasangan calon. “Mimbar-mimbar agama jangan dicampuri politik,” ucapnya.

Persoalan pilpres, kata Helmy, seharusnya cukup dilakukan dengan melihat para calon pemimpin adu gagasan dan program. Bukan dengan menjadikan agama sebagai media pemenangan.

(Tempo/Fokus-Today/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

TNI Siap Luncurkan Kapal Selam Karya Anak Indonesia

KRI Ardadedali 404, produk anak bangsa Indonesia.

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) menyatakan siap meluncurkan kapal selam buatan PT PAL Indonesia, setelah mendapat kepastian akan diserahterimakan pada bulan Oktober mendatang.

Kepala Staf TNI AL (Kasal) Laksamana TNI Siwi Sukma Adji kepada wartawan di Surabaya, Senin (17/9), mengatakan kapal selam tersebut adalah pesanan ketiga yang dipercayakan pembuatannya kepada perusahaan galangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu.

Bedanya, dua kapal selam lainnya pesanan TNI AL yang telah lebih dahulu diserahterimakan pada tahun lalu, dibuat oleh PT PAL Indonesia bekerja sama dengan perusahaan galangan di Korea Selatan.

Dia memastikan untuk pesanan kapal selam TNI AL yang ketiga ini seluruhnya dibuat dan dirakit di galangan PT PAL Indonesia yang berlokasi di kawasan Tanjung Perak Surabaya, setelah mendapat transfer teknologi dari pembuatan dua kapal selam lainnya di perusahaan galangan Korea Selatan.

Dengan begitu, kapal selam pesanan ketiga, yang telah mendapat kepastian akan diserahterimakan oleh PT PAL Indonesia kepada TNI AL pada bulan Oktober mendatang ini, sepenuhnya adalah karya anak bangsa.

"Akhir tahun ini, sekitar bulan Oktober, akan kami luncurkan kapal selam buatan PT PAL Indonesia itu," katanya.

Laksamana Siwi menandaskan, TNI AL memang sedang mengembangkan kekuatan alat utama sistem persenjataan (alutsista) hingga tahun 2024.

"Secara kontinu kami mengganti kapal-kapal perang yang sudah 'down grade'. Bertahap kekuatan alutsista kami lengkapi," katanya.

Selain kapal selam, TNI AL sejak sekitar lima tahun yang lalu juga telah memesan alutsista berupa kapal perang lainnya kepada PT PAL Indonesia, seperti jenis "Landing Platform Dock" (LPD) dan kapal cepat rudal (KCR), yang beberapa di antaranya selama dua tahun terakhir telah diserahterimakan.

"Beberapa kapal perang yang sudah diserahterimakan dari PT PAL sudah kami operasikan," ucap Laksamana Siwi.

(Antara-News/Islam-Times/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Pakar: Peretasan Web Perlu Dicegah

Siber di Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) perlu menjalin kerja sama secara serius guna mencegah peretasan terhadap "web" atau laman KPU agar tidak mengganggu pelaksanaan Pemilu 2019, kata pakar keamanan siber Doktor Pratama Persadha.

Pratama yang juga Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi (CISSReC) ketika menjawab pertanyaan Antara di Semarang, Minggu, mengatakan bahwa keberadaan BSSN untuk meningkatkan keamanan sistem masing-masing instansi.

BSSN, kata Pratama, bisa melakukan pengecekan dan memberikan banyak masukan untuk perbaikan sistem instansi negara, termasuk penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu RI.

Ia mencontohkan pemilihan kepala daerah pada tahun 2017 dan 2018, KPU selalu menjadi target serangan. Belum lagi laman kementerian, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota.

"Pada prinsipnya para peretas selalu lebih di depan saat melakukan serangan. Kita tidak bisa mengetahui peretas akan menyerang web instansi yang mana, kecuali ada info lain yang valid dari sumber terpercaya," tuturnya.

Peretasan seperti kegiatan digital lainnya, lanjut dia, selalu meninggalkan jejak dan ada potensi terlihat aktivitasnya. Hal inilah yang membuat monitoring pada sistem sangat penting dan menjadi pekerjaan rumah bagi aparat pemerintah.

Menurut Pratama, seharusnya perbaikan dan penguatan dilakukan sebelum ada serangan. Namun, fakta di lapangan adalah keamanan siber pada sistem instansi ini belum menjadi prioritas sehingga baru mendapatkan perhatian saat ada serangan.

"Penguatan memang harus dilakukan di semua sisi, mulai dari sisi sumber daya manusia, peralatan, hingga `tools`. Selain itu, juga sistem itu sendiri," ujar Pratama.

Apalagi, lanjut dia, Presiden RI Joko Widodo menginginkan internet sebagai solusi permasalahan birokrasi dan perizinan. Bila keamanan sistemnya tidak kuat, menurut dia, akan menjadi masalah dari waktu ke waktu.

Ia memandang sumber daya manusia yang ahli di bidang keamanan siber tanah air cukup banyak dan tidak kalah dengan pakar dari luar negeri.

Yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah, kata Pratama, adalah keberpihakan pada pembangunan teknologi dan keamanan siber dalam negeri.

Kartu tanda penduduk (KTP) elektronik, misalnya, belakangan diketahui ternyata dibangun oleh asing sehingga ada banyak kesulitan dan memakan waktu saat ada masalah.(Redaksi-Islam Times/Antara)

"Tentu kita ingin selain SDM dalam negeri, ada penggunaan teknologi hasil kreasi anak bangsa. Manfaatnya jelas, `server` dan teknologi dalam negeri akan membuat semua permasalahan teknis dan hukum diselesaikan cepat sesuai dengan hukum di Indonesia," kata Pratama.

(Antara/Islam-Times/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)