Gempa di palu
Pemerintah tidak akan menetapkan gempa dan tsunami yang menghantam Palu dan wilayah sekitarnya di Sulwesi Tengah sebagai bencana nasional.
“Enggak perlu saya kira, penanganannya sudah lebih dari bencana nasional,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan saat ditemui di Kemenko Maritim di Jakarta, Senin. Demikian dilaporkan Antaranews.
Namun, ia mengatakan tetap akan menerima apabila ada bantuan internasional yang masuk.
Presiden sudah mengatakan secara terpilih kita akan menerima bantuan internasional,” katanya.
Dia menegaskan penanganan bencana sudah sangat baik, baik dari TNI, Basarnas dan semua yang terlibat.
“Saya kira langkah presiden pergi ke sana sangat bagus sekali dan beliau berjanji ada datang kembali kesana minggu depan untuk lihat progres. Yang saya tahu tadi dari Basarnas maupun dari pangdam di sana dan satgas BNPB,” katanya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan dana siap pakai (on call) sebesar Rp560 miliar untuk bencana gempa dan tsunami di Kota Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, sudah cair.
"Proses penganggarannya sedang berjalan, sehingga itu kami setujui pada Sabtu (29/9) lalu. Hari ini juga sudah cair," ujar Sri Mulyani ditemui di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin.
Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh pemerintah untuk digunakan pada saat keadaan darurat bencana sampai dengan batas waktu keadaan darurat berakhir.
Sri Mulyani menjelaskan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan menentukan pemanfaatan dana penanggulangan bencana. Dana sebesar Rp560 miliar tersebut juga masih bisa ditambah.
Sekalipun demikian, bencana yang terjadi di Palu juga tidak kecil, sehingga sejumlah negara asing turun menawarkan bantuan. Sekaitan dengan hal ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut Presiden Joko Widodo telah memberikan restu masuknya bantuan internasional untuk membantu kebutuhan para korban gempa bumi dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah.
"Saya baru saja japri (komunikasi langsung) dengan Bu Menlu (Retno Marsudi) di NY (New York), beliau [Menlu] mengatakan, Presiden telah menyatakan menerima bantuan internasional sesuai kebutuhan kita. Artinya kita welcome dengan tawaran internasional," ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan BNPB Sutopo Purwo Nugroho, yang dikutip dari akun media sosial Twitter-nya, @Sutopo_PN, Senin (1/10/2018). Demikian dilaporkan Kompas.
Sutopo mengatakan, perihal pengaturan secara teknis akan dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.
"Menkopolhukam akan mengatur. BNPB dan Kemenlu sedang mempersiapkan mekanismenya," tutur Sutopo.
Hal yang sama sebelumnya juga disampaikan oleh Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong.
"Semalam, Presiden Jokowi mengizinkan kami untuk menerima bantuan internasional sebagai bantuan mendesak terhadap bencana (gempa dan tsunami di Sulteng)," tulis Thomas Lembong di akun twitter resminya @tomlembong, Senin (1/9/2018).
Thomas mengatakan, pihaknya akan mengoordinasikan bantuan yang datang dari sektor swasta dari seluruh negara di dunia.
Thomas juga meninggalkan kontak yang dapat dihubungi apabila ada pihak swasta asing yang hendak menyalurkan bantuannya.
"Hubungi saya lewat media sosial atau email tom@bkpm.go.id," tulis Thomas.
Gempa berkekuatan 7,4 magnitudo yang diikuti tsunami terjadi di Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Jumat lalu.
Data sementara hingga Minggu siang jumlah korban tewas dalam bencana itu tercatat 832 orang.
Gempa dan tsunami ini sebelumnya memang menjadi sorotan dunia internasional. Sejumlah negara sudah bersedia menyalurkan bantuan.
Perdana Menteri Australia Scott Morrison dalam wawancaranya di program Insider ABC mengatakan, telah berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo.
Dia mengaku sudah menawarkan bantuan kepada Indonesia untuk menyikapi bencana gempa bumi dan tsunami.
Sementara Uni Eropa memutuskan untuk memberi bantuan kemanusiaan sebesar 1,5 juta euro atau sekitar Rp 26 miliar untuk Indonesia.
(Antara-News/Kompas/Parstoday/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Posting Komentar