FREEPORT McMoran akhirnya sepakat dengan Pemerintah Indonesia terkait perubahan komposisi kepemilikan sama.
Freeport menyetujui divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 51 persen. Indonesia bakal menjadi pemilik saham mayoritas sebesar 51 persen di PT FI.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui akun twitternya mengatakan, selama 50 tahun lebih Freeport mengelola tabang di Papua, pemerintah Indonesia hanya memiliki saham 9,36 persen.
“Melalui negosiasi yang alot, holding tambang kita, Inalum sepakat dengan Freeport untuk meningkatkan kepemilikan kita menjadi 51,2 persen,” demikian status di akun twitter Jokowi sekitar dua jam lalu.
Simak status Jokowi lebih lengkap berikut ini.
@jokowi 50 tahun Freeport mengelola tambang di Papua, Indonesia hanya memiliki 9,36 persen saham.
Melalui negosiasi yang alot, holding tambang kita, Inalum sepakat dengan Freeport untuk meningkatkan kepemilikan kita menjadi 51,2 persen.
Kepentingan nasional harus tetap dinomorsatukan.
Tetapi, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah justru berkomentar ‘miring’ terkait meningkatnya kepemilikan saham Indonesia di Freeport ini.
Fahri mencurigai ada yang ditutup-tutupi dalam kasus divestasi saham Freeport ini.
“Makin tercium bau tidak sedap dalam divestasi FReeport,” tulis Fahri di akun twitternya, Jumat (13/7/2018) 49 menit lalu. Atau sekitar satu jam setelah Jokowi menulis status sukses Indonesia dalam proses divestasi saham Freeport.
Dia minta pemerintah untuk transparan dan jangan berbohong karena rakyat sudah semakin pintar.
Fahri justru mencurigai ada transaksi atau perjanjian bawah tangan.
“Jangan bohong karena rakyat sudah pintar. Umumkan skemanya segera ke ruang publik,” tulis Fahri.
Inilah status lengkap Fahri Hamzah di akun twitternya.
@Fahrihamzah: Makin tercium bau tidak sedap dalam divestasi FReeport. Ayolah pemerintah transparan. Jangan bohong karena rakyat sudah pintar.
Umumkan skemanya segera ke ruang publik. Jangan ada perjanjian bawah tangan. #BeraniJujurHebat. Bingung aku, lagi gini @KPK_RI Kemana?
Fahri kemudian menulis,
Kontrak Karya Freeport berakhir 2021 (3 tahun lagi) dan otomatis 100% Freeport kembali ke pangkuan NKRI. Tanpa biaya.
Sekarang, seolah pemerintah akuisisi 51% saham dan perpanjang kontrak karya sampai 2041 (23 tahun lagi) dengan biaya Rp. 53 Trilyun.
Apa yang salah?
Kontrak Karya Freeport berakhir 2021 (3 tahun lagi) dan otomatis 100% Freeport kembali ke pangkuan NKRI. Tanpa biaya.Sekarang, seolah pemerintah akuisisi 51% saham dan perpanjang kontrak karya sampai 2041 (23 tahun lagi) dengan biaya Rp. 53 Trilyun.
Apa yang salah?
— #2019HayyaAlalFalah (@Fahrihamzah) July 13, 2018
Pertanyaan Fahri Hamzah ini sebelumnya pernah dibahas oleh Prof Mahfud MD pada ILC April 2018 yang membuat fadli Zon terbengong-bengong. Lihat video dibawah ini mulai menit 12.31.
(Berita-Terheboh/Suara-Islam)
Posting Komentar