Sekjen PBNU, Helmy Faishal Zaini
Sebelumnya, Prabowo dan petinggi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) menandatangani pakta integritas sebagai hasil dari ijtima ulama jilid II di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Ahad, 16 September 2018.
Kesepakatan tersebut telah ditandatangani oleh petinggi GNPF dengan Ketua Dani Anwar. Dengan ditandatanganinya hal ini, para peserta Ijtima Ulama 2 memiliki kewajiban mendukung pasangan calon yang telah disetujui untuk diusung. Peserta juga wajib menyebarkan hasil rekomendasi para ulama tersebut kepada seluruh umat Islam yang memiliki hak suara dalam Pilpres 2019.
Menanggapi pakta integritas Ijtima Ulama 2 tersebut, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Helmy Faishal Zaini, menolak adanya politisasi agama dalam pemilihan presiden 2019.
Pakta integritas tersebut menyepakati dukungan para ulama penggerak demonstrasi 212 untuk memenangkan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto – Sandiaga Uno. Selain itu, mereka mewajibkan para ulama menyiarkan dukungan ini kepada seluruh umat Islam.
“Kami menolak politisasi agama. Mimbar-mimbar agama jangan dicampuri politik,” kata dia kepada Tempo, Senin, 17 September 2018.
Helmy menuturkan ijtima ulama 2 berpotensi menimbulkan pertentangan politik atas nama Islam. Menurut dia, dalam kehidupan beragama, hal-hal yang menyangkut kepentingan politik harus dihindari.
Ia pun menyayangkan adanya upaya kelompok tertentu untuk menjadikan mimbar dakwah sebagai sarana kampanye pemenangan salah satu pasangan calon. “Mimbar-mimbar agama jangan dicampuri politik,” ucapnya.
Persoalan pilpres, kata Helmy, seharusnya cukup dilakukan dengan melihat para calon pemimpin adu gagasan dan program. Bukan dengan menjadikan agama sebagai media pemenangan.
(Tempo/Fokus-Today/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Posting Komentar