Pesan Rahbar

Sekilas Doa Arafah Imam Husain as dan Doa Arafah Imam Husain as

Doa Arafah (Bahasa Arab: دعاء العرفة ) adalah diantara doa-doa Syiah yang menurut riwayat dibaca oleh Imam Husain as pada hari ke-9 Dzul...

Home » » Jaminan Keamanan Internasional Krisis Semenanjung Korea

Jaminan Keamanan Internasional Krisis Semenanjung Korea

Written By Unknown on Rabu, 12 September 2018 | September 12, 2018

Presiden AS, Donald Trump dan pemimpin Korut, Kim Jong-un

Krisis semenanjung Korea Utara menjadi salah satu masalah yang disoroti Presiden AS, Donald Trump sejak menjabat hingga kini. Salah satu terobosan kebijakan Trump adalah terjadinya perundingan langsung dirinya sebagai presiden AS dengan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un.

Pada 12 Juni lalu, Presiden AS dan pemimpin Korea Utara berunding di Singapura tercapai nota kesepahaman bersama, salah satunya berisi perlucutan senjata nuklir Korea Utara dan jaminan keamanan bagi Pyongyang.

Tapi tampaknya implementasi kesepakatan tersebut akan mengalami rintangan, karena AS melakukan tindakan sepihak terhadap Pyongyang.

Meskipun kesepakatan antara Donald Trump dan Kim Jong-Un disambut positif oleh Rusia. Tapi Moskow juga mengingatkan bahwa Korea Utara tidak bisa mempercayai AS secara penuh.

Kini, dengan mempertimbangkan berbagai pengalaman buruk mengenai kesepakatan nuklir JCPOA, Presiden Rusia, Vladimir Putin mengingatkan masalah skenario tentang Korea Utara.

Presiden Rusia menegaskan bahwa jaminan keamanan harus diberikan kepada Korea Utara atas aksi perlucutan senjata nuklirnya. Selain itu, masalah ini harus memiliki aspek internasional sehingga pengalaman buruk JCPOA tidak terulang kembali.

Putin dalam pidato yang disampaikan dalam pertemuan Forum Ekonomi Timur menyinggung perundingan segi enam mengenai penyelesaian masalah nuklir di semenanjung Korea.

Presiden Rusia mengatakan, masyarakat internasional harus bisa memberikan jaminan keamanan, termasuk melibatkan kehadiran kekuatan nuklir dalam masalah tersebut.

Meskipun demikian, Putin mengingatkan bahwa masalah potensi ancaman pelanggaran AS terhadap kesepakatan sebagaimana menimpa JCPOA, tidak boleh menghalangi proses perlucutan senjata nuklir dari Korea Utara.

Moskow memandang keputusan Trump menarik keluar AS dari perjanjian nuklir JCPOA pda Mei 2018 lalu, yang disusul dengan kembalinya sanksi AS terhadap Iran, jelas bertentangan dengan aturan internasional, terutama urgensi komitmen pejabat sebuah negara terhadap aturan internasional yang ditandatanganinya.

Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov dalam beberapa pertemuan dengan pejabat tinggi Korea Utara mengingatkan Pyongyang mengenai pentingnya kewaspadaan menyikapi hasil perundingan yang telah dilakukan dengan AS.

Menurut Lavrov, Pyongyang harus memperhatikan masalah pelanggaran yang dilakukan Trump mengingat pengalaman buruk yang dilakukannya terhadap JCPOA. Rusia juga menyerukan implementasi kesepakatan antara Korut dan AS dilakukan secara bertahap.

Ketua Komisi Luar Negeri Duma, Rusia, Leonid Slutsky menyatakan bahwa aksi perlucutan senjata nuklir di semenanjung Korea harus dilakukan secara bertahap, yang dilakukan bersamaan dengan pengurangan tekanan sanksi terhadap Pyongyang.

Dengan mempertimbangkan pelangggaran yang dilakukan AS dalam kesepakatan sebelumnya yang dicapai dengan Korea Utara di era presiden Bill Clinton pada dekade 1990, peran pemain internasional seperti kelompok segi enam semakin penting melebihi sebelumnya. Penegasan Moskow ini menunjukkan bahwa para pejabat Korea Utara harus lebih waspada terhadap sepak terjang Washington setelah tercapainya perundingan antara Kim Jong-un dan Donald Trump.

(Parstoday/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Share this post :

Posting Komentar

ABNS Video You Tube

Terkait Berita: