Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto blak-blakan soal data dan fakta angka kemiskinan di Indonesia. Angka kemiskinan di Indonesia saat ini sudah turun ke level 9,82% atau setara 25,95 juta orang.
Namun usai BPS merilis data kemiskinan per Maret 2018 tersebut banyak kalangan yang menilai bahwa angka tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
Bahkan mantan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun menyebutkan orang miskin di Indonesia jumlahnya sekitar 100 juta orang.
Berikut petikan wawancara lengkap Suhariyanto dengan detikFinance, Jumat (10/8/2018).
BPS Suhariyanto Foto: Rengga Sancaya
Kemarin sempat heboh soal angka kemiskinan, kalau data BPS sendiri bagaimana?
BPS menghitung angka kemiskinan itu sudah lama sekali, tepatnya sudah sejak 1976, metodologi yang diterapkan tetap sama yaitu menggunakan basic needs approach yaitu metodologi kebutuhan masyarakat. Perlu dijadikan catatan metodologi ini bukan dibuat oleh BPS, kita mengacu dari manual internasional dalam hal ini bisa dilihat handbooks poverty inequality yang diterbitkan oleh world bank.
Jadi metodologinya sama sejak 1976 sampai sekarang, tetapi pada 1998 ketika terjadi krisis metode itu kita sempurnakan untuk cakupan komoditasnya, jadi metodologinya siapapun presidennya tidak pernah berubah.
Dengan menggunakan metodologi ini kalau kita lihat tahun 1976 persentase penduduk miskin itu tinggi sekali 40% kemudian turun pelan-pelan pada tahun 1996 sempat turun menjadi 11,3%, tetapi ketika terjadi krisis ekonomi inflasi sangat tinggi sekali, persentase orang miskin meningkat lagi menjadi 24%.
Sesudah itu pelan-pelan turun, lalu untuk beberapa tahun juga ada kenaikan, misalnya 2006, lalu turun lagi sampai terakhir BPS merilis datanya posisi Maret 2018 di mana angka kemiskinan persentasenya 9,82% atau 25,95 juta orang.
Yang kemarin kemungkinan menimbulkan debat, memang ini pertama kali persentasi kemiskinan memasuki satu digit. Sebelumnya selalu di atas 10%, untuk pertama kalinya persentase kemiskinan 9,82%.
Kepala BPS Suhariyanto Foto: Rengga Sancaya
Bagaimana BPS untuk meluruskan kritikan-kritikan yang ada, misalnya menyangkut kebenaraan data BPS?
Saya kira polemik itu timbul karena mereka kurang memahami metodologi yang kita gunakan, ketika kita mengintrepretasikan data seharusnya kita pahami dulu metodologinya kemudian bagaimana cara menghitungnya, seberapa banyak sample, jadi yang dilakukan BPS adalah berupaya menjelaskan kepada masyatakat lewat berbagai media, bisa dilihat teman-teman BPS aktif menulis entah di berbagai harian dalam bentuk opini berupaya menjelaskan. Saya juga sering muncul di mana-mana menjelaskan, mengklarifikasi apa yang dimaksud metode kebutuhan dasar. Tentunya ke depan sosialisasi itu perlu digencarkan.
Karena perlu dipahami, kemiskinan itu multidimensional masalah yang kompleks sekali, untuk mengukurnya juga banyak ukuran yang digunakan. Tetapi BPS memilih metode kebutuhan dasar karena itu mengacu guidance internasional juga digunakan di banyak negara berkembang, di Vietnam, India, Thailand menggunakan metode yang sama.
Apa perlu BPS menggunakan indikator baru, dan apakah ada indikator lain untuk menghitung angka kemiskinan?
Ada, kalau kita menghitung kemiskinan ada relatif dan ada kemiskinan absolut. Yang digunakan BPS atau World Bank itu adalah kemiskinan absolut, dalam hal ini kita mengukur garis kemiskinan, garis kemiskinan itu berbeda-beda, ada yang namanya kemiskinan relatif itu katakan bisa diambil dari rata-rata pendapatan per kapita kemudian ditentukan di bawah pendapatan per kapita tersebut, tetapi kalau itu dipilih berarti persentase kemiskinan itu selalu ada, jadi dia relatif bahwa negara ini maju pendapatan per kapitanya naik, penduduk miskinnya akan mengikuti ke sana.
Ada juga multi dimensional poverty indeks, di sini kemiskinan di ukur dari 3 sisi dari sisi pendidikan, sisi kesehatan, kemudian dari sisi hidup layak. Masing-masing sisi ini memiliki kelebihan dan kekurangan, apakah BPS mengukur dengan metode lain, kita pernah menerbitkan sebuah buku multi dimensional poverty ini, khusus untuk sektor pertanian, bisa di donwload di web BPS, tetapi bukan tidak ada kritikan kalau pakai metodologi tersebut, karena metodologi ini memiliki kelemahan, jadi masing-masing metodologi memiliki kelebihan dan kekurangan, yang jelas mengeluarkan data kemiskinan selama metodologi tidak pernah diubah sejak 1976, itu artinya siapapun presidennya sama, kecuali kalau misalnya di jaman Pak Jokowi mengubah metode, itu boleh saja secara akademis dipertanyakan, tapi kalau metodologi tetap sama harusnya bisa diterima semuanya, karena tidak ada yang berubah.
Kalau soal debat kemarin, ada yang bilang juga kalau 5 tahun terakhir angka kemiskinan meningkat, itu sebenarnya gimana angkanya?
Kalau kita lihat angka 5 tahun terakhir coba saya ambil posisi ketika Pak Jokowi menjadi Presiden itu adalah Oktober 2014, mungkin yang paling tepat adalah yang kita gunakan adalah angka kemiskinan pada Maret 2015, pada maret 2015 tersebut persentasi penduduk miskin itu sebesar 11,2% itu setara 28,06 juta, dari sana pelan-pelan turun, sehingga pada posisi Maret 2018 itu posisinya 9,82% jadi dari 11,2% ke 9,82%, dengan menggunakan data BPS ini persentase penduduk miskinnya turun, atau kalau menggunakan data World Bank juga menunjukkan kalau 5 tahun terakhir penduduk miskin di Indonesia turun.
Kalau secara garis lurus sejak 1976 itu sebetulnya turun, cara yang diterapkan pemerintah Jokowi apa?
Sebetulnya pemerintah sekarang membuat program kemiskinan itu dari berbagai sudut. Tadi saya sudah sebutkan bahwa yang namanya kemiskinan itu multi dimensional, harus disentuh dari berbagai sisi tidak bisa hanya satu kebijakan, karena itu Pak Jokowi menggunakan 3 pilar untuk menurunkan kemiskinan dan ketimpangan. 3 pilarnya adalah di pilar 1 yang harus dikerjakan adalah pembangunan infrastruktur, pembangunan infra itu bukan hanya jalan tol dan sebagainya tetapi juga infrastruktur dasar misalnya sekolah, sanitasi, dan sebagainya itu menjadi keharusan, di pilar itu juga dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas artinya sektor yang banyak menyerap tenaga kerja seperti pertanian, industri idealnya tumbuh bagus sehingga dia bisa mengeluarkan orang dari kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja.
Di pilar 2 yang dikerjakan Bapak Presiden adalah sosial inklusi. Kita harus memberi kesempatan penduduk bawah, tidak hanya miskin tapi juga rentan miskin untuk memiliki kesempatan yang sama mengakses pendidikan, kesehatan, sanitasi dasar, bentuknya apa seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Satu lagi di pilar ketiga, itu adalah jaring pengaman sosial itu perlu, di negara seperti Amerika pun perlu jaring pengaman sosial, bentuknya apa seperti Rastra, atau PKH, masih ada tambahan lagi dengan mengucurkan dana desa dengan harapan dana desa itu digunakan untuk kegiatan yang produktif sehingga pemberdayaan. Jadi kalau dilihat sebetulnya skema kebijakan yang dilakukan pemerintah banyak sekali, dan itu langsung berinteraksi menyebabkan persentase penduduk miskinnya pelan-pelan turun sehingga menjadi 9,82%.
Kemiskinan di Indonesia Foto: Pradita Utama
Upaya ini apakah beda dengan pemerintahan sebelumnya?
Kalau dilihat beda, ada yang sama ada yang berbeda. Misalnya kalau orde baru ada yang namanya inpres desa tertinggal, pemberian dana kepada desa di mana di sana ditunjuk koordinator yang menggerakkan, dana desa mirip ke sana tetapi sekarang ini jauh lebih masih dalam bentuk jumlah desanya, jumlah dananya. Program Rastra sudah ada sejak jaman Pak SBY, sekarang juga ada tetapi sekarang ini banyak sentuhan baru, misalnya ada switching dari program rastra menjadi BNPT, BNPT ini diberikan dalam bentuk paket kombo di mana setiap keluarga diberikan uang Rp 110.000 untuk beli beras dan telur. Kenapa diubah menjadi BNPT agar yang diterima tetap utuh karena dia ditransfer langsung ke rekening masing-masing.
Kemudian sentuhan lain, penggunaan dana desa itu juga berbeda, kemudian ada penajaman program, jadi ada program yang mirip tetapi ada juga program yang baru.
Kemarin juga mantan presiden Pak SBY bilang kalau angka kemiskinan jumlahnya 100 juta orang, terakhir Maret 25 juta, sebenarnya bagaimana? Apakah 100 juta orang ini juga termasuk orang yang rentan miskin?
Saya tidak tahu persis data yang digunakan beliau itu dari mana, tetapi pada saat beliau menjadi presiden juga menggunakan data BPS, jadi kalau menggunakan data BPS persentasi penduduk miskin saat ini adalah 9,82% setara dengan 25,95 juta orang, kalau kita pakai data World Bank, perlu diketahui World Bank itu mengukur kemiskinan juga menggunakan garis kemiskinan, tetapi tujuannya berbeda, kalau world bank ingin membandingkan angka kemiskinan antar negara, seluruh negara diukur dengan garis kemiskinan yang sama untuk melihat progres di masing-masing negara.
Nah garis kemiskinan digunakan World Bank itu namanya US$ purchasing power parity (PPP) atau varitas daya beli, bukan nilai tukar yang resmi Rp 14.400. Jadi World Bank membuat metode mengukur itu kalau kita lihat pada 2016 US$ 1 PPP itu sebesar Rp 4.985 bisa dilihat, kalau saya estimasi 2018 itu setara dengan Rp 5.300 setara US$ 1 PPP. World Bank mennggunakan batasannya untuks ekstrem poverty itu adalah US$ 1,9 PPP, dengan menggunakan batsan ini bisa dicek di web World Bank persentase penduduk miskin di Indonesia yang berada di bawah US$ 1,9 purchasing power parity itu setara dengan 6,5%, itu kalau dikalikan dengan jumlah penduduk itu ada sekitar 17 juta.
Tetapi kalau yang dimaksud dengan 40% lapisan ke bawah ini perlu saya jelaskan bahwa World Bank membagi lapisan penduduk menjadi 3 lapisan, 40% lapisan bawah, 40% lapisan menengah, 20% lapisan ke atas. 40% lapisan ke bawah itu harus menjadi perhatian pemerintah di manapun, di Amerika harus, di Indonesia harus. Kenapa? Karena 40% ini dikategorikan rentan, kalau kita bicara 40% ya memang jumlahnya kalau dikalikan jumlah penduduk jumlahnya sekitar 105 juta, tetapi 40% itu bukan miskin, itu perlu mendapat perhatian iya, yang miskin ada di bawahnya lagi.
Nah apakah pemerintah memberikan perhatian kepada yang 40%, jawabannya iya, karena kalau kita lihat misalnya rastra itu tidak hanya dibagikan kepada penduduk miskin, tetapi penduduk yang hampir miskin, bisa dicek jumlah rastra itu awalnya 15,5 juta rumah tangga, kalau diambil rata-rata anggota rumah tangga 4 saja itu sudah 64 juta.
40% kelompok bawah itu berarti beda dengan garis kemiskinan?
Betul
Yang sekitar Rp 401 ribu itu, bisa dijelaskan? Karena kan kemarin juga sempat heboh, bahkan ada yang membaginya 30 hari sehingga dapat angka Rp 13.000?
Sebetulnya tidak begitu, tadi saya bilang bahwa metodologi yang digunakan BPS itu adalah metode kebutuhan dasar mengacu kepada. Handsbooknya World Bank, digunakan di mana saja di Vietnam digunakan, Thailand, Filipina, jadi dengan metode itu kita harus menghitung sebuah garis kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan yang lalu-lalu, kemudian dipertimbangkan garis inflasi.
Garis kemiskinan itu bisa dipilah menjadi dua, makanan dan non makanan, komoditasnya sudah ditentukan. Garis kemiskinan BPS terakhir itu adalah Rp 401.220 per kapita per bulan, bukan per rumah tangga. Kalau orang membagi 401 ribu di bagi 30 dapatnya 13.000, tapi bukan begitu.
Perlu disadari bahwa anggota rumah tangga miskin itu jauh lebih besar dibandingkan anggota rumah tangga yang tidak miskin. Biasanya kalau yang miskin anggotanya lebih banyak, jadi kalau saya ambil rata-rata untuk Indonesia itu rumah tangga miskin itu adalah 4,6, jadi anggota miskin punya anak 2-3 orang bahkan sampai 4. Dengan mengalikan itu kita bisa mendapatkan feelnya bahwa garis kemiskinan BPS 401 ribu per kapita per bulan kalau saya kalikan dengan jumlah anggota keluarga itu setara dengan Rp 1,8 juta per bulan. Itu saya ngomongin Indonesia secara rata-rata.
Tetapi perlu disadari bahwa garis kemiskinan itu dibuat berbeda-beda antar provinsi, di DKI itu termasuk yang tinggi, garis kemiskinan di DKI itu Rp 593.000 per kapita perbulan, kalau saya kalikan dengan jumlah rata-rata anggota rumah tangganya garis kemiskinan adalah Rp 3 juta, Rp 3 juta bukan hal yang kecil karena untuk mencari penghasilan Rp 3 juta untuk lapisan bawah itu tidak mudah. Saya ambil contoh lagi di NTT, itu dengan garis kemiskinan yang ada dikalikan jumlah anggota keluarga yang ada itu batasannya adalah Rp 2,1 juta perbulan. Jadi bukan Rp 401 di bagi 30 hari tetapi coba dipikirkan kalau itu dikalikan anggota rumah tangga jadi lebih mudah membayangkannya, Rp 1,8 juta untuk Indonesia, Rp 3 juta untuk DKI, Rp 2,1 juta untuk NTT, bukannya kecil.
Kedua, bahwa angka Rp 401 ribu dikonversi ke metodologi World Bank yang US$ PPP Rp 401 ribu itu setara dengan US$ 2,5 Purchasing Power Parity, World Bank tadi menggunakan batasan ekstrem parity US$ 1,9 jadi kita lebih tinggi batasannya. Jadi kalau ada yang mengimpretasikan Rp 401 ribu dibagi 30, ya nggak begitu.
Perlu membayangkan kalau ini diangkat ke rumah tangga, di manapun garis kemiskinan itu selalu per kapita. Saya ingin memberikan feel bahwa kalau rumah tangga itu garis kemiskinannya Rp 3 juta itu kecil atau tidak.
Seperti saya bilang tadi pemerintah banyak sekali melakukan perubahan program, ada bansos, ada rastra, ada dana desa, ada KIS, KIP, BPS tidak bisa memilah ini disebabkan oleh apa, karena seluruh program ini saling berinteraksi saling memperkuat bersama akan menurunkan kemiskinan.
Ttapi memang salah satu indikator pada triwulan I ini karena Bansos atas instruksi presiden itu lebih di jaga penyalurannya, kalau dilihat pesejak Januari-Maret penyaluran atas instruksi presiden rastra itu harus dibagikan rata sampai Januari-Desember, kalau ada yang bilang Maret tidak begitu, bisa dicek di bulan maret, jadi idealnya bantuan itu tidak terlambat, bantuan rastra ini berupa 15 kg beras. Ini penting sekali, karena salahs atu faktor yang mempengaruhi garis kemiskinan salah satunya itu adalah harga beras, peran beras pada garis kemiskinan itu kalau dikota sekitar 21%, di desa itu 26%, jadi dengan bantuan rastra itu betul-betul bermanfaat, tapi kalau ditanya berapa manfaatnya berapa persen tidak bisa, karena ini saling.
Kalau untuk target angka kemiskinan sampai 2019 berapa?
Saya lupa, tapi sekitar 8-8,5%,
Selain bansos, ada upaya lain pak?
Itu tadi saya sampaikan pemerintah membangun infrastruktur dengan harapan konektivitas antar daerah akan terbuka, kalau konektivitas ini terbuka berarti perdagangan antar wilayah itu lebih gampang, cost of production akan turun, harga di konsumen akan turun, inflasi akan terjaga.
Pemerintah juga berupaya mensosialisasikan sosial inclution supaya penduduk yang di bawah, yang pendapatannya pas-pasan bisa menikmati pendidikan lewat KIP. Bisa menikmati kesehatan lewat KIS, pada saat yang sama dana desa digulirkan untuk menggerakkan supaya ekonomi di desa bergeliat dalam bentuk produktif, sehingga memberdayakan orang miskin, juga ada sosial safety net dalam bentuk rastra, dan bentuk lainnya.
(Detik-Finance/Fokus-Today/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Posting Komentar