Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan melakukan Coffee Morning bersama tokoh keagamaan dalam forum keagamaan umat beragama (FKUB) Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota, Kamis (23/11/2017). (Foto: Tribunnews)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pengangkatan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) jauh lebih penting karena menyangkut tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab dan transparan, ketimbang membahas dari mana sumber dana untuk membiayai tim tersebut.
“Jadi kita dengan menyusun TGUPP ini maka semua orang yang diangkat memiliki surat pengangkatan. Ada pengangkatannya. Dengan surat pengangkatan maka ada tugas pokoknya jelas fungsinya jelas, pertanggungjawabannya juga jelas,” kata Anies di Balai Kota Jakarta, Rabu (22/11/2017).
“Jangan kita bicara sekadar soal dananya dari mana. Pengangkatannya. Bayangkan kalau misalnya saya membawa orang-orang di sekitar saya, itu yang tidak pernah diberi surat pengangkatan. Tidak ada tupoksi yang jelas tapi bisa bekerja atas nama gubernur,” paparnya.
Hal itu disampaikan Anies, saat ditanya soal data terkait pernyataannya yang menyebutkan jika TGUPP era gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berasal dari pihak swasta.
“Jadi ketika kita berbicara tentang sebuah tim sebuah gugus tugas maka bukan sekedar dari mana dananya, tapi ada SK nya tidak? Ada surat pengangkatannya tidak? Jadi justru yang sekarang mau kita lakukan adalah membuat ini menjadi jelas transparan,” tandasnya.
Sebelumnya, Anies sempat mendapat sorotan atas rencana kenaikan anggaran TGUPP dari Rp2,35 miliar menjadi Rp28,9 miliar. Menanggapinya, Anies beralasan jika kenaikan itu karena dalam Rancangan APBD 2018, tidak ada lagi anggaran masuk dari pihak swasta untuk membiayai tim gubernur seperti di era gubernur Ahok.
“Sekarang Anda cek saja di berita-berita dulu, dulu (staf gubernur) dibiayai oleh siapa? Anda bandingkan saja. Lebih baik Anda bandingkan dan lihat dulu dibiayai dengan siapa, sekarang dengan siapa,” Katanya di Balai Kota Jakarta, Selasa (21/11/2017).
Anies menganggap, cara gubernur sebelumnya dalam membiayai TGUPP menggunakan dana swasta, merupakan sesuatu yang lucu. Karena tim ini berkerja untuk pemerintah DKI, maka sudah seharus mendapat alokasi dana dari APBD.
“Kan lucu secara kepegawaian dibiayai swasta, tapi keberadaannya di kantor gubernur. Terus yang bersangkutan bekerja untuk gubernur atau perusahaan swasta?” papar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.
“Kalau mereka yang bekerja membantu gubernur menyusun kebijakan, membantu atau percepatan pembangunan justru dibiayai swasta maka potensi ada konflik kepentingan menjadi tinggi, karena itu sekarang kita buat transparan,” pungkasnya.
(Netral-News/suaraislam/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Posting Komentar