Pemerintah Malaysia dengan merespon segera protes masyarakat negara ini, menghapus kebijakan barunya, yang baru-baru ini diumumkan terkait anggaran pengeluaran visa dan asuransi haji umrah.
Menurut laporan IQNA dilansir dari Straits Times, kebijakan-kebijakan baru perjalanan haji dan umrah untuk para peziarah Malaysia yang diumumkan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata langsung dibatalkan hanya dalam jarak satu hari setelah adanya protes dari masyarakat, Jumat (15/12).
Kementerian Budaya dan Pariwisata Malaysia, Jumat, dengan memperkenalkan satu sistem baru bernama sistem pengawasan manasik haji, dan tujuan dari peluncuran sistem baru ini adalah mengontrol secara lebih baik para peziarah muslim yang hendak berangkat ke Arab Saudi.
Sesuai dengan sistem baru ini, setiap peziarah harus membayar $ 30 dengan tambahan untuk mengunjungi kota-kota Mekah dan Madinah di Arab Saudi.
Anggaran tambahan ini yang sekitar 1.5% seluruh anggaran perjalanan umrah, menurut kementerian kebudayaan dan pariwisata diambil untuk dapat memanfaatkan sistem ini dan biaya asuransi dan visa.
Dato’ Seri Najib Tun Razak, Perdana Menteri Malaysia dalam twittnya dengan menentang implementasi sistem ini untuk visa perjalanan umrah, juga menyebut sahih penghapusannya adalah sebuah keputusan tepat, yang telah diambil oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
Di Malaysia, terdapat 65 agen perjalanan yang bertanggung jawab atas penjualan paket umrah dan setiap dari agen tersebut memiliki seorang rohaniawan yang bertanggung jawab pembelian visa untuk pelanggan mereka dari kedutaan Arab Saudi.
Setiap tahunnya, lebih dari 200 ribu warga Malaysia berangkat umrah, dan jika sistem baru ini dihapus, setiap tahunnya akan diambil anggaran tambahan yang signifikan dari para peziarah guna mengunjungi Mekah dan Madinah.
(Straits-Times/IQNA/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Posting Komentar