Gempita Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) serentak di tanah air adalah hajad demokrasi dan amanat UU yang harus dijalankan. Oleh karena Pilkada adalah “pertarungan demokrasi” jangan sampai mengorbankan sendi-sendi demokrasi itu sendiri. Apalagi mengorbankan banyak hal seperti tata nilai, budaya, etika yang pada akhirnya masyarakatlah yang dirugikan.
Pesan itu disampaikan KH Mustofa Bisri (Gus Mus) pengasuh ponpes Roudlatut Thalibin, Leteh, Rembang saat menerima kunjungan silaturahmi sejumlah perwira jajaran Mabes Polri dan Polda Jawa Tengah di kediamannya hari ini, Rabu (28/2).
“Tugas polisi mengamankan jalannya pilkada. Tugas tersebut tentu menjadi tanggung jawab semua komponen bangsa. Kalau sekarang ini ada ulama yang dianiaya ya diproses hukum sebagai tindakan kriminal,” jelas kiai kharismatis ini.
Sementara itu ketua rombongan perwira Mabes Polri yang datang ke kediaman Gus Mus dipimpin oleh Direktur Pembinaan Ketertiban Masyarakat Korbinmas Baharkam Mabes Polri Brigjen (Pol) Soetarno bersama rombongan Mabes Polri dan diikuti perwira di lingkungan Polda Jawa Tengah.
Kepada pers Brgijen Soetarno mengatakan bahwa kasus penganiayaan terhadap ulama tetap diproses sesuai hukum yang berlaku. “Perintah dari Bapak Kapolri semua jajaran Polres di daerah untuk melakukan koordinasi dengan para ulama di wilayahnya masing-masing terkait dengan adanya kasus penganiayaan terhadap ulama,” kata Brigjen Soetarno.
Menjawab pertanyaan,apakah hal itu terkait dengan pengamanan terhadap ulama,Soetarno enggan menjelakan secara rinci. Yang pasti, kata Soetarno, kejadian tersebut tidak sampai melebar.
“Kami mengemban tugas dari Mabes. Kami diminta meminta pentujuk kepada beliau (Gus Mus-Red) terkait kasus tersebut. Bahkan ulama sekelas Gus Mus juga akan diminta tausiyahnya terkait kasus tersebut agar jangan meluas. Tokoh sekelas Gus Mus diharapkan mampu meredam dan menjaga keutuhan umat beragama,” kata Brigjen Soetarno.
(Krjogja/Islam-Indonesia/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Posting Komentar