Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama menggelar ijtima di Hotel Menara Peninsula sejak Jumat (27/07/2018) hingga Ahad (29/07/2018). Salah satu pembahasan yang mencuat ke publik ialah mengusung Habib Rizieq Shihab sebagai Calon Presiden 2019.
Ijtima ulama GNPF yang mengarah kepada politik praktis tersebut mendapat kritik keras dari Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin. Ia mengatakan, institusi ulama adalah represenYtasi para pewaris nabi sehingga tidak boleh dibawa ke politik-politik praktis.
“Karena ulama tempat umaroh bertanya, tempat semua orang bertanya, maka jangan dibawa-bawa untuk kepentingan-kepentingan politik praktis,” kata Ngabalin, Sabtu, (28/07/2018), dilansir dutaislam.com dari tempo.co.
Ngabalin berpadangan, ijtima ulama adalah mengumpulkan seluruh komponen umat dan organisasi untuk berbicara tentang masa depan bangsa dan negara. Ketika politik identitas muncul dan membicarakan tentang kepentingan politik praktis, dinilai akan bisa mencabik-cabik seluruh kepentingan-kepentingan keumatan.
Ngabalin merupakan Ketua Umum Badan Koordinasi Mubalig Seluruh Indonesia. Selanjutnya, dia berpendapat bahwa ulama musti berdiri di atas seluruh kepentingan umat. Sehingga hasil ijtima bisa memberikan manfaat kepada masa depan bangsa dan negara. Selain itu, mempersiapkan pemimpin yang amanah, jujur, dan tidak berkhianat. Menurutnya, pemimpin yang tidak hanya pandai berbicara tapi bisa mempresentasikan seluruh gagasan-gagasannya kepada kepentingan bangsa dan negara.
“Saya ingin bilang bahwa bangsa ini adalah bangsa besar. Kita menjadi kaya karena ada etnis yang luar biasa,” ucap Ngabalin.
“Kita ini bukan hanya umat Islam di dalam, ada Katolik, Protestan, Hindu, dan Konghucu. Menurut saya sebagai kelompok mayoritas, kita harus memberikan suasana yang teduh, cinta damai kepada semua kebersamaan dalam rangka kepentingan bangsa dan negara.”
Ketua GNPF sekaligus penanggung jawab acara Yusuf Muhammad Martak sebelumnya mengatakan, pertemuan ulama ini bertujuan menjadi forum menyampaikan aspirasi umat ihwal koalisi keumatan untuk pemilihan presiden 2019. Pertemuan itu juga menghadirkan tokoh dan pimpinan dari lima partai politik, yakni Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bulan Bintang, dan Partai Berkarya.
Pertemuan tersebut juga sekaligus menindaklanjuti diskusi para ulama GNPF dengan pimpinan-pimpinan partai politik yang telah dilakukan sebelumnya.
“Kami harapkan di internal mereka membahas hasil kunjungan koalisi keumatan dan kebangsaan agar bisa menimbulkan satu konklusi hingga bisa ditingkatkan terbentuknya koalisi dan deklarasi,” kata Yusuf, masih dilansir dari tempo.co.
(Tempo/Duta-Islam/Suara-Islam/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Posting Komentar