CAATSA
Dalam konteks tujuan kebijakan luar negerinya, Amerika Serikat memiliki pengalaman paling banyak dalam menjatuhkan sanksi terhadap negara lain. Pemerintah AS percaya penerapan tekanan, khususnya sanksi sebagai kekuatan "semi keras" merupakan alat yang efektif untuk memenuhi tujuannya di negara lain. Gedung Putih menggunakan perang ekonomi dalam bentuk berbagai sanksi keuangan, perdagangan dan ekonomi terhadap musuh dan saingannya.
Pendekatan sanksi di masa kepresidenan Donald Trump justru dilanjutkan lebih intens, khususnya terhadap saingan dan musuh Washington. Sekaitan dengan hal ini, beberapa jam setelah Trump menyerahkan wewenangnya dalam UU CAATSA terhadap Rusia kepada Kementerian Luar Negeri dan Keuangan, Kementerian Keuangan AS mengkonfirmasikan telah menerapkan sanksi terhadap Departemen Pengembangan Peralatan Cina (EDD) karena membeli sistem pertahanan rudal dan jet-jet tempur dari Rusia.
Kemenkeu AS mengklaim departemen yang berafiliasi dengan Kemenhan Cina telah membeli 10 jet tempur Rusia jenis Sukhoi-35 dan sistem pertahanan rudal S-400 dari Rusia. Itu berarti Cina telah melanggar sanksi anti-Rusia yang diterapkan Amerika Serikat.
Ini adalah pertama kalinya pemerintah Trump, di bawah undang-undang CAATSA, menerapkan sanksi kepada negara ketiga untuk pembelian senjata. CAATSA ialah undang-undang sanksi embargo yang digunakan Amerika Serikat kepada suatu negara terkait aktivitas belanja peralatan militer negara bersangkutan ke Rusia. Undang-undang ini secara luas menargetkan Rusia, Iran dan Korea Utara. Kemenlu AS menyatakan CAATSA menarget Rusia karena telah menyerang Ukraina, mencaplok Krimea, infiltrasi dan serangan siber, mengintervensi pemilu AS tahun 2016 dan aksi-aksi merusak lainnya.
Jurubicara Kemenlu AS, Heather Nauert mengatakan, sanksi CAATSA dalam konteks ini pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk melemahkan kemampuan ekonomi negara tertentu. CAATSA bertujuan menambah biaya bagi Rusia sebagai reaksi atas kegiatan-kegiatan mereka yang berbahaya. Tujuan puncak dari sanksi ini adalah Rusia dan sanksi yang dijatuhkan kepada lembaga Cina yang disasar adalah Moskow, bukan Beijing atau militer Cina.
Pada saat yang sama dengan pengumuman sanksi, Nauert mengumumkan bahwa menurut CAATSA, ada 33 orang dan entitas lain yang terkait dengan militer Rusia dan komunitas intelijen yang dimasukkan dalam daftar hitam sanksi. Amerika Serikat sudah memiliki 39 individu dan perusahaan Rusia dalam daftar sanksi.
Amerika Serikat telah memulai sanksi terhadap Rusia pada tahun 2012 dalam "Hukum Magnitsky". Pada tahun 2014, Washington menerapkan sanksi ekonomi dan keuangan anti-Rusia dengan menuding Rusia terlibat dalam konflik timur Ukraina dan bantuan pada oposisi, serta aneksasi Krimea. Sanksi ini mendapat perlawanan Rusia. Pasca tuduhan intervensi Moskow pada pemilu presiden AS tahun 2016, ketegangan antara Moskow dan Washington semakin meningkat yang berujung pada disahkannya UU CAATSA.
Menurut Jurubicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova, jika Gedung Putih memberlakukan sanksi terhadap Rusia, Iran dan Korea Utara, itu karena mereka menyadari kurangnya sumber daya untuk pembangunan masa depan Amerika Serikat dan untuk menjauh dari krisis dunia saat ini.
Sanksi-sanksi AS diterapkan dengan berbagai dalil politik, perdagangan, keamanan dan bahkan hak asasi manusia terhadap negara-negara lain, terutama negara-negara pesaingnya atau yang bermusuhan, khususnya Rusia dan Cina, bagaimanapun juga untuk menindaklanjuti kepentingan Washington, terlepas dari alasan yang tampak. Amerika Serikat sekarang melihat Rusia dan Cina sebagai ancaman militer dan ekonomi terbesar sesuai dokumen Strategi Keamanan Nasional 2017 dan melakukan seluruh upayanya untuk melemahkan dan menekan Moskow dan Beijing dengan berbagai alasan.
(Parstoday/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Posting Komentar