Israeli police forcibly remove an ultra-Orthodox Jew during a sit-in in Jerusalem.
Polisi Israel telah bergerak untuk membubarkan sekelompok Yahudi ultra-Ortodoks yang melakukan demo di Yerusalem al-Quds untuk memprotes penangkapan anggota masyarakat mereka.
Sekitar 150 orang Yahudi ultra-Ortodoks, dari apa yang disebut Fraksi Yerusalem, telah melakukan aksi duduk di persimpangan utama pada hari Minggu (26/11) untuk memprotes penangkapan sesama Yahudi yang telah gagal untuk mencari pembebasan resmi dari dinas militer.
Para demonstran telah mengganggu lalu lintas dan sistem kereta ringan setempat. Walikota Yerusalem Nir Barkat mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa demonstrasi tersebut "ilegal" dan bahwa pasukan keamanan harus menggunakan "cara apapun yang mereka mau" untuk mengakhirinya.
Polisi kemudian dikirim ke lokasi demonstrasi, dengan menggunakan meriam air untuk membubarkan para demonstran. Tiga puluh enam orang juga ditangkap.
Beberapa petugas polisi mengatakan bahwa mereka telah diserang oleh para demonstran.
Rekaman kebuntuan menunjukkan seorang wanita yang lewat pada saat serang meriam air, terlempar dan jatuh terpelanting beberapa meter.
Orang-orang Yahudi ultra-Ortodoks di Israel, di mana dinas militer diwajibkan, dibebaskan dari wajib militer. Tapi mereka harus melapor ke kantor wajib militer untuk mendaftar dan mendapatkan pembebasan resmi.
Menurut harian Israel Haaretz, kebanyakan orang Yahudi ultra-Ortodoks mematuhi peraturan tersebut, namun Fraksi yang disebut Yerusalem, yang dipimpin oleh Shmuel Auerbach, menentang anggotanya bahkan memasuki kantor wajib militer untuk melapor.
Sebelas orang Yahudi dari faksi tersebut telah ditangkap baru-baru ini karena gagal mendaftar, dan Auerbach telah menyerukan demonstrasi untuk memprotes penangkapan tersebut.
"Pergi ke jalan-jalan kota dan memprotes untuk menghormati Taurat, yang telah diinjak-injak ke dalam debu," kata Auerbach.
Sebelumnya pada bulan September, Mahkamah Agung Israel memutuskan bahwa pembebasan orang Yahudi ultra-Ortodoks dari dinas militer tidak yang konstitusional.
(Haaretz/Islam-Times/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Posting Komentar