Seorang komandan Irak menolak seruan pembubaran Unit Mobilisasi Populer Irak (PMU), yang juga dikenal dengan nama Arab mereka Hashd al-Sha'abi, yang telah memainkan peran penting dalam mendorong kelompok teroris Takfiri ISIS keluar dari beberapa tempat di Irak.
Ahmad al-Assadi, salah satu pemimpin PMU, dikutip oleh AFP mengatakan bahwa "diskusi semacam kami tolak dan kami tidak menerima campur tangan dalam urusan Irak."
Dia menambahkan, "Meminta pembubaran Hashd al-Sha'bi itu seperti meminta pembubaran tentara Irak, karena pasukan PMU adalah elemen kunci keamanan Irak."
Pada hari Sabtu (2/12/17), Presiden Prancis Emmanuel Macron mengunjungi Irak, menyerukan "demiliterisasi demokratik" dan menyarankan untuk membongkar dan mengakhiri semua milisi di Irak."
Bereaksi terhadap kunjungan dan komentar Macron, wakil presiden Irak dan mantan perdana menteri, Nouri al-Maliki, mengatakan dalam sebuah posting Facebook bahwa "Emmanuel Macron mengganggu secara tiba-tiba dalam urusan dalam negeri Irak dengan meminta pembongkaran sebuah institusi hukum, Hashd al-Sha'abi. "
"Kami tidak ingin ada negara yang memaksakan kehendaknya atas pemerintah Irak," kata politisi terkemuka tersebut.
Pada bulan Oktober, Perdana Menteri Haider al-Abadi sangat membela Hashd al-Sha'abi setelah mendengar komentar Sekretaris Negara AS Rex Tillerson bahwa milisi di Irak harus dibubarkan dan "pulang ke rumah." Milisi secara resmi dikendalikan oleh perdana menteri Irak.
Menanggapi seruan pejabat Barat, seorang komandan senior PMU Irak baru-baru ini mengatakan bahwa pasukan militer AS harus meninggalkan negaranya setelah pemberantasan ISIS. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Press TV, Hadi al-Ameri, yang memimpin Organisasi Badr Irak, mengatakan bahwa pasukan rakyat tersebut akan meminta parlemen untuk membuat undang-undang yang menuntut AS menarik semua tentaranya dari negara Arab tersebut.
(AFP/Press-TV/Islam-Times/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Posting Komentar