Pemerintah Myanmar menolak untuk bekerja sama dengan inspektur khusus yang telah ditunjuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengusut kasus pelanggaran HAM di negara ini.
Untuk itu, Pemerintah Myanmar telah mengumumkan kepada Yangli Lee, inspektur khusus PBB untuk krisis Myanmar, tidak boleh memasuki kawasan-kawasan yang sekalipun perlu untuk diinvestigasi.
Menurut pernyataan Yangli, ia menurut rencana akan berkunjung ke Myanmar pada bulan Januari mendatang untuk mengevaluasi kondisi HAM di negara ini. Salah satu kasus yang akan ia cermati adalah gangguan terhadap Muslimin Rohingya di Rakhine.
“Penolakan Myanmar untuk bekerja sama dengan inspektur khusus PBB hanya memiliki arti bahwa sedang terjadi sebuah bencana mengerikan di Rakhine dan juga kawasan-kawasan yang lain,” ujar Lee dalam pernyataan resmi ketika menanggapi pernyataan Myanmar tersebut.
Rakhine dari sejak bulan Agustus lalu sudah mulai kosong dari warga muslim yang sebelum itu berdomisili di kawasan ini.
Penindasan terhadap warga muslim Rohingya telah berakibat sekitar 655 ribu orang dari kalangan mereka terpaksa melarikan diri dari Myanmar dan berlindung ke penampungan-penampungan pengungsi di Bangladesh.
PBB, Amerika Serikat, dan kelompok-kelompok HAM dunia menuduh Myanmar sedang melakukan pembersihan etnis yang sistematik di Rakhine.
(Reuters/Shabestan/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Posting Komentar