Oleh: Kajitow Elkayeni
21. Membentuk Komite Harmonisasi Regulasi.
Anies-Sandi membual, ini faktanya:
Sama seperti TGUPP, tim Komite Harmonisasi Regulasi itu hanya akan menghabiskan anggaran. Itu juga membuktikan, Anies-Sandi tidak bisa bekerja. Semua tugasnya dikerjakan orang lain.
22. Pendapatan APBD 2017 Melebihi Target Hingga 103%.
Anies-Sandi membual, ini faktanya:
Di jaman Jokowi jadi Gubernur, lonjakan pendapatan jauh lebih besar. Bukan persoalan spesial. Penyerapan anggaran (80%) juga jauh lebih besar dari jaman Anies (69%).
Serapan APBD DKI dari Era Jokowi, Ahok, Djarot Hingga Anies
Gubernur DKI Anies Baswedan sempat menyebut ada kesalahan dalam pengelolaan terkait rendahnya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2017. Dia menganggap lonjakan serapan yang terjadi di akhir tahun menunjukkan persoalan tersebut.
Sampai pertengahan Desember ini, serapan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI hanya 69 persen dan ditargetkan menyentuh angka 86 persen di akhir tahun. Lalu bagaimana serapan anggaran di tahun-tahun sebelumnya dalam satu periode kepemimpinan DKI (2012-2017)?
Joko Widodo resmi menjadi orang nomor satu di DKI pada 15 Oktober 2012. Di tahun tersebut, serapan anggaran mencapai 80 persen dari APBD sebesar Rp 41,3 triliun. Sebelum Jokowi, gubernur DKI dijabat oleh Fauzi Bowo (Foke). Artinya, selama hampir 10 bulan di tahun 2012, pengelolaan anggaran masih dalam kendali Foke.
Tahun 2013 APBD DKI sebesar Rp 50,1 triliun. Jokowi yang menjadi nahkoda DKI sedikit meningkatkan penyerapan anggaran mencapai 82 persen. Kemudian di tahun 2014, APBD DKI meningkat drastis menjadi Rp 72,9 triliun. Namun, penyerapannya juga turun drastis menjadi 59 persen.
Tahun 2014 ini adalah pemilihan presiden. Jokowi sempat mengambil cuti untuk melakukan kampanye dalam proses pencapresannya. Kendali Pemprov DKI saat itu berada dalam genggaman pelaksana harian (plh) gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ahok akhirnya resmi menjadi gubernur definitif setelah Jokowi dilantik menjadi presiden.
Tahun 2015, APBD DKI sebesar 65,7 triliun. Jumlah ini turun dari tahun sebelumnya. Hingga akhir tahun, penyerapan anggaran berada di angka 68 persen. Sementara di tahun 2016, serapan anggaran DKI sebesar 82 persen dari APBD yang ditetapkan yakni Rp 62,9 triliun.
Tahun 2017, terjadi pergantian gubernur dua kali. Djarot Saiful Hidayat menjadi gubernur definitif pada Juni 2017 setelah Ahok divonis bersalah oleh majelis hakim terkait kasus yang membelitnya saat itu. Djarot menjadi orang nomor satu di ibu kota hingga Oktober dan digantikan gubernur terpilih dalam Pilkada DKI 2017 Anies Baswedan.
Anies menjabat sejak 16 Oktober 2017. Artinya, selama hampir 10 bulan pengelolaan anggaran masih dalam kendali pemimpin sebelumnya, sama seperti ketika Jokowi awal menjabat pada 2012. Anies lantas membandingkan penyerapan anggaran DKI dengan saat ia menjabat sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan.
"Saya mengelola Dikbud, (penyerapannya) 93-94 persen, karena kita atur spread-nya dengan baik. Jadi kalau pengaturannya baik maka uang bisa keluar sesuai progres program," kata dia, Senin (18/12).
Anies mengatakan, penagihan harusnya terjadwal lebih baik. Dia mencontohkan, perjanjian kerjasama harus dilakukan revisi. Artinya, durasi kerja bukan hanya satu tahun tetapi di-breakdown empat kali sehingga menjadi per kwartal. Maka, kata dia, otomatis evaluasi kinerjanya juga per kwartal.
"Yang sering terjadi kalau sudah di ujung baru dibayar semua. Itu fenomena di Jakarta seperti itu, maka kita akan ubah semuanya," ujar dia.
https://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/17/12/20/p18gwi335-serapan-apbd-dki-dari-era-jokowi-ahok-djarot-hingga-anies
23. Mengizinkan Pemegang KJP Masuk Ancol Secara Gratis.
Anies-Sandi membual, ini faktanya:
KJP Plus bermasalah. Masuk Ancol bukan peruntukan kartu tersebut. Tujuan kartu itu untuk menunjang pendidikan anak. Jumlah penerima KJP juga berkurang drastis, padahal anggarannya membengkak.
KJP Plus Anies-Sandi Dipertanyakan
PERUNTUKAN dana kartu Jakarta pintar plus (KJP plus) yang mulai diterapkan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, masih menjadi pertanyaan berbagai pihak.
Apalagi, pada tahun ajaran 2017/2018, ada penambahan dana Rp46 miliar untuk KJP plus, selain anggaran pendidikan 20% dari 17,6 triliun.
Kepala Bidang Perencanaan dan Penganggaran Dinas Pendidikan DKI Gunas Mahdianto menyebutkan inti KJP plus ialah memberikan akses perguruan tinggi kepada siswa kelas XII.
Salah satunya ialah dengan bimbingan belajar (bimbel).
Setiap bulan, setiap siswa kelas XII yang menerima KJP sejak kelas XI akan mendapat dana Rp500 ribu.
Namun, lanjutnya, jika masa efektif belajar siswa kelas XII hanya tiga bulan, bimbel bisa jadi tidak efektif.
"Oleh karena itu, dana bisa digunakan untuk membantu biaya pendaftaran masuk siswa ke perguruan tinggi. "Saya rasa besaran itu untuk mendaftar sih cukup," jelas Gunas, kemarin.
Sementara itu, Kepala UPT Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana berpandangan peruntukan dana Rp46 miliar untuk KJP plus belum jelas.
Timnya baru dua kali bertemu dengan Tim Sinkronisasi Anies-Sandi.
Menurutnya, penganggaran APBD 2018 tetap harus dipersiapkan sekarang dengan asumsi jumlah murid kelas XI penerima KJP saat ini sebanyak 51 ribuan.
"Baru Agustus ini kami memperbarui data penerima KJP. Bentuknya untuk apa peruntukan Rp500 ribu per bulan itu, untuk apa?" katanya.
Bagi sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta, rencana tersebut masih menjadi pertanyaan.
Tambahan (plus) berupa biaya bimbingan belajar terkesan mendiskreditkan kualitas guru di sekolah-sekolah dan dinilai hanya memberikan perbedaan dari kebijakan plus-plus gubernur sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
"Jangan hanya memberikan perbedaan plus-plus dari apa yang sudah dikerjakan sebelumnya. Jangan hanya sekadar gagah-gagahan saja. Sementara itu, dengan bimbel berarti mereka merasa kualitas pendidikan guru kurang bagus. Nah, kualitas itulah yang harus diperbaiki," tandas Ketua Komisi E DPRD DKI, Pantas Nainggolan.
Menurut Pantas, dengan anggaran lebih 20% dari APBD 2017 atau sekitar Rp17,6 triliun, guru-guru yang tergabung dalam Dinas Pendidikan DKI seharusnya sudah bisa memberi kualitas pendidikan yang baik.
Berdasarkan hitungan Media Indonesia, dana untuk tunjangan dan gaji guru sudah menghabiskan setengah dari total anggaran Disdik.
"Kalau hanya perbedaan plus-plus tanpa hakikat, lebih bagus tidak usah. Nanti kita akan bahas esensinya dengan meng-undang pakar. Kalau memang sungguh-sungguh dan kita yakini ini baik untuk masyarakat tanpa diskriminasi, ya kita dukung. Kalau tidak ada manfaatnya, lebih baik tidak usah, hanya pemborosan," imbuh Pantas.
Bimbel buat siapa
Anggota DPRD Komisi E dari Fraksi Golkar Ashraf Ali meng-ungkapkan hal senada.
Di masa pembahasan APBD 2018 dirinya akan mempertanyakan mengenai mengapa harus bimbel yang dipilih menjadi tambahan.
http://mediaindonesia.com/read/detail/109541-kjp-plus-anies-sandi-dipertanyakan
24. Meluncurkan One Kelurahan Outstanding Care (OK OCARE) Program Kesehatan Bersama Dinas Kesehatan.
Anies-Sandi membual, ini faktanya:
Program lama yang hanya ganti nama. Karya orang lain yang diakui. Tidak kreatif sekaligus tak punya malu.
Sandi Ubah Nama Program Kesehatan Ahok Jadi Oke Ocare?
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengapresiasi program Ketuk Pintu Layani dengan Hati yang dicanangkan oleh mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Namun, Sandiaga menilai program Ketuk Pintu Layani dengan Hati (KPLDH) atau program keliling itu penyebutannya terlalu rumit. Bahkan, ia sempat sebut PKDLH.
Sandi lantas berencana mengganti KPLDH dengan Ok Tok Atau Oke Ocare.
"Jadi, nanti yang ketuk pintu itu kita ganti saja branding-nya. Mungkin tok-tok atau apa begitu yang gampang. Tok-tok, OK Tok, OK Ocare, gampang gitu," kata Sandiaga di Ragunan di Kawasan Ragunan, Sabtu (25/11/2017).
Sandi mengatakan, telah meminta Kepala Dinas Kesehatan agar mengubah nama yang lebih mudah diingat masyarakat.
"Tadi saya sudah ngomong sama Pak Kadis. Pak, perlu buat branding yang bagus buat Ketuk Pintu Layani dengan Hati. Cari branding yang bagus. Betul?" ujar Sandi
Meski nama diganti, Sandi meminta masyarakat tidak takut bahwa program tersebut akan dihentikan. Sebab, kata Sandi, program tersebut membawa dampak positif bagi masyarakat.
"Banyak yang bilang sama saya program itu bagus tapi susah diucapkan jadi perlu dicari catchy word-nya. Kita mesti cari dan kita sayembarain sajalah apa yang bagus," ujar dia.
Ketuk Pintu Layani Dengan Hati
Pada zaman gubernur terdahulu, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan membentuk sebuah program yang dapat mengurai permasalahan kesehatan yang kompleks di Jakarta. Program tersebut adalah Ketuk Pintu Layani Dengan Hati (KPLDH).
Program yang digagas langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Koesmedi Priharto ini diharapkan dapat menjangkau warga DKI Jakarta yang membutuhkan petugas kesehatan dengan mudah.
"Untuk itu, kami membuat program Ketuk Pintu Layani Dengan Hati (KPLDH). Kalau ketemu wanita usia subur, kita akan cek IFA. Apabila ada bayi imunisasi, kalau ada lansia kita lanjutkan program di situ. Warga Jakarta yang belum memiliki BPJS, kita akan kasih. Harapan kami semuanya jadi data," ujar Koesmedi setahun lalu.
Dalam KPLDH ini disiapkan petugas kesehatan yang bekerja secara tim yang terdiri dari seorang dokter, perawat, dan bidan yang akan bertanggung jawab di satu wilayah tertentu yang sudah ditetapkan. Satu tim KPLDH akan bertanggung jawab pada sekitar lima ribu jiwa dari wilayah yang telah ditetapkan.
Tugas utama tim KPLDH adalah melakukan tindakan preventif (pencegahan) dan promotif (pemeliharaan dan peningkatan), dengan tetap melakukan tindakan kuratif (pengobatan) dan rehabilitatif bila diperlukan sebagai tindakan awal.
Tindakan-tindakan tersebut diawali dengan melakukan pendataan kesehatan di wilayah kerja masing-masing, kemudian tim akan melakukan pengolahan data untuk menentukan prioritas masalah.
Dengan adanya program KPLDH ini, permasalahan kesehatan di wilayah Jakarta semakin berkurang, sehingga masyarakat dapat hidup dengan sejahtera dan semakin menyadari pentingnya kesehatan dan lingkungan yang sehat.
https://www.liputan6.com/news/read/3175398/sandi-ubah-nama-program-kesehatan-ahok-jadi-oke-ocare
25. Mengubah Status Pusdok HB Jassin Jadi UPT, Kesepakatan Digitalisasi Koleksinya, Dan Menggaji Karyawannya 6 Bulan Terakhir.
Anies-Sandi membual, ini faktanya:
Di jaman Ahok sudah ada tawaran itu, tapi pengurus yang menolaknya. Pengurus memiliki pandangan berbeda. Jaman Anies, mungkin ada deal-deal yang menguntungkan mereka secara pribadi. Maklum saja, anggaran saat ini jor-joran semaunya.
Soal Nasib PDS HB Jassin, Ahok: Kalau Cinta Seni, Serahkanlah ke Pemprov DKI
Nasib Pusat Data Sastra (PDS) HB Jassin disorot karena tidak menentu. Kabarnya, perpustakaan ini tak lagi dialiri kucuran dana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyarankan agar PDS HB Jassin diserahkan ke Pemprov DKI saja.
"Pengurus yang mengaku cinta seni, lebih aman (PDS HB Jassin) diserahkan ke Pemda enggak? Bukan pada Ahok loh," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (29/8/2016).
Ahok menyatakan pihak Pemerintah Daerah DKI sudah mengucurkan dana hibah ke PDS HB Jassin. Namun di tahun ini, mereka tak lagi bisa menerima hibah karena batasan yakni Peraturan Mendagri Nomor 39 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial tak mengungkinkan hibah dilakukan berturut-turut.
"Dari Mendagri bilang ini enggak boleh," kata Ahok.
Ahok menilai, seharusnya pihak pengelola bersedia perpustakaannya diambil alih Pemprov DKI. Namun, masih menurut Ahok, pihak pengelola malah tak mau bila ini dikelola Pemprov.
"Anda cuma minta Rp 2 miliar terus pesta-pora. Sori. Masukin dong resmi pemda.
Ahok juga menanggapi komentar sejarawan JJ Rizal yang mengatakan PDS HB Jassin seperti perpustakaan tua yang tak terawat .
"JJ Rizal enggak usah sok ngomong deh, yang gaji mereka tiap bulan puluhan juta itu siapa? Duit gua (saya, Ahok)," ujar Ahok.
Menurutnya, pengurus PDS HB Jassin telah mempolitisir kasus ini, yakni dengan mencitrakan seolah-olah Pemprov DKI tak bebuat apa-apa demi menyelamatkan aset seni ini.
"Main politik gitu loh, gaji kamu saya lagi, pernah enggak dia ngomong gaji mereka saya yang bayar? Kurang ajar kalau begitu. Besok aku setop kalau begitu kan enggak lucu, saya juga kasihan," kata Ahok. (dnu/rvk)
https://news.detik.com/berita/3286329/soal-nasib-pds-hb-jassin-ahok-kalau-cinta-seni-serahkanlah-ke-pemprov-dki
26. Meluncurkan Program Pertanian Perkotaan.
Anies-Sandi membual, ini faktanya:
Sejak jaman gubernur Jokowi sudah ada program Urban Farming. Gubernur-Wagub paling buruk bernama Anies-Sandi kembali mengakui program orang lain.
Jokowi Ingin Buat Rusun Marunda Percontohan Urban Farming di Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan membangun green house dan hydroponic di halaman Rusun Marunda, Jakarta Utara. Hal tersebut dilakukan untuk membuat Rusun Marunda sebagai percontohan urban farming bagi warga Jakarta lainnya.
"Ini maksudnya untuk mengajari dan memberikan edukasi bagi masyarakat Jakarta untuk bertani. Dan baru akan dilakukan di rusun sini sebagai percontohan dan tidak ingin bicara banyak sampai terlihat hasilnya," ujar Jokowi di saat menengok urban farming di Rusun Marunda, Jakarta Utara, Minggu (2/2/2014).
Jokowi mengatakan, pembangunan green house dan hydroponic diharapkan bisa selesai dalam waktu dua minggu. Dan nantinya kita akan serahkan ke masyarakat untuk tanaman apa saja yang ditanam di lahan tersebut.
"Kita ingin bisa memproduksi makanan yang bisa dikonsumsi sekarang. Jenis sayuran seperti sawi, pakcoi, kailan, kangkung dan bayam saat kita datang dua minggu lagi sudah ditanam," imbuh politisi PDIP ini. (spt/try)
https://news.detik.com/berita/2484872/jokowi-ingin-buat-rusun-marunda-percontohan-urban-farming-di-jakarta
27. Menghias Kota Dimulai Dengan Mural Flyover Casablanca Dengan melibatkan Siswa SMK.
Anies-Sandi membual, ini faktanya:
Gubernur sebelumnya punya kegiatan yang jauh lebih bermanfaat dan mendidik. Mereka benar-benar bekerja, bukan sibuk pencitraan.
Warga Jakarta yang Hias dan Bersihkan Rumah akan Dapat Hadiah dari Ahok
Pemprov DKI sudah memulai rangkaian acara menyambut HUT ke-488 Jakarta Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) pun meminta agar warga Jakarta menghias dan membersihkan rumah masing-masing dan nantinya akan dicari pemenangnya.
"Masyarakat yang membersihkan rumah di depannya nanti akan dikasih kupon. Nanti kita undi di akhir acara HUT Jakarta, kami akan berikan hadiah," ungkap Ahok dalam acara Pencanangan HUT ke-488 Jakarta di Taman Fatahillah, Kota Tua, Jakbar, Minggu (31/5/2015).
Bukan hanya itu, Pemprov DKI juga terus melakukan upaya persuasi agar warga Jakarta berlaku disiplin dengan memberikan reward-reward lain. Ini sejalan dengan tema HUT Ibukota kali ini yaitu 'Jakarta: Modern, Kreatif dan Berbudaya'.
"Kami dorong masyarakat yang sudah bayar pajak melaporkan via handphone. Bardcodenya bisa difoto dikirimkan ke kami, kalau yang non tunai mungkin bisa dapat 2 kupon," jelas Ahok.
"Ini sedang kami siapkan. Rapikan, hias, dan bersihkan rumah. Kalau hadiahnya bisa duit atau naik umroh, sedang kita siapkan," sambung suami Veronica Tan itu.
Menurut Ketua Panitia HUT Jakarta, Andi Baso, akan ada 34 kegiatan acara dalam rangkaian HUT Jakarta kali ini. Warga diminta untuk ikut berpartisipasi.
"Kami mengimbau agar masyarakat memeriahkan HUT untuk menghias rumah dan lingkungan sekitar untuk menambah semarak. Ada 34 kegiatan, seperti festival kegiatan kreatif dan tradisional, olahraga, acara SKPD juga Badan. Kami minta masyarakat ikut berpartisipasi," jelas Andi di lokasi yang sama.
(Elza Astari Retaduari/Prins David Saut)
https://news.detik.com/berita/d-2930080/warga-jakarta-yang-hias-dan-bersihkan-rumah-akan-dapat-hadiah-dari-ahok
Ini Bedanya Anies Baswedan dengan Jokowi Dalam Menata Tanah Abang
Kebijakan penataan kawasan Tanah Abang di era Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi dinilai lebih tepat dibandingkan dengan Gubernur Anies Baswedan.
Menurut pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, pada saat itu Jokowi merelokasi pedagang kaki lima (PKL) masuk ke dalam Pasar Blok G Tanah Abang dan melarang keras mereka berjualan di pinggir jalan dan trotoar.
“Masukin (PKL) ke (Pasar) Blok G itu sudah betul. Karena jalur itu (Jalan Jatibaru) jalur padat," kata Agus Pambagio kepada Tempo saat dihubungi pada Sabtu, 23 Desember 2017. "Kalau jalur itu sekarang ditutup, orang mau lewat mana?”
Dalam konsep penataan kawasan Tanah Abang tahap pertama, Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno menutup Jalan Jatibaru Raya yang terletak di depan Stasiun Tanah Abang pada pukul 08.00-18.00 WIB setiap hari. Penutupan berlaku untuk kedua jalur, baik yang mengarah ke Jalan Kebon Jati maupun sebaliknya.
Kendaraan pribadi dan umum dilarang melintasi jalan itu pada waktu yang telah ditentukan. Selama sepuluh jam setiap hatinya, satu jalur Jalan Jatibaru Raya yang mengarah ke Jalan Kebon Jati dijadikan tempat jualan PKL yang sebelumnya berdagang di trotoar. Sedangkan satu jalur lainnya untuk perlintasan bus Transjakarta sebagi pengganti angkutan umum yang biasa lewat di situ.
Agus bahkan berpendapat, kebijakan Gubernur Anies Baswedan di Tanah Abang yang menggunakan jalan raya untuk PKL melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang itu menyebutkan setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan. Ayat 2 menyatakan, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan.
Selanjutnya, Agus meneruskan, dalam Pasal 275 Ayat 1 juga disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu.
“Ngawur itu kebijakan (Anies Baswedan di Tanah Abang). Kalau mau jualan, ya di pasar. Jualan, kok di jalanan,” ucap Agus Pambagio.
Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia Deddy Herlambang sependapat dengan Agus bahwa penggunaan jalan raya untuk berjualan melanggar aturan, kecuali untuk acara-acara tertentu seperti car free day.
“Ya, tetap tak diizinkan jalan untuk berjualan karena melanggar regulasi,” katanya pada Sabtu, 23 Desember 2017.
Deddy mengatakan, kebijakan Anies Baswedan telah melanggar Pasal 12 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Pada ayat 1 pasal itu disebutkan, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan. Sedangkan ayat 2, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan. Kemudian ayat 3 menyebutkan, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan.
Oleh sebab itu, baik Agus dan Deddy meminta Pemerintah DKI mengkaji ulang kebijakan penataan Tanah Abang yang baru diberlakukan pada Jumat lalu, 22 Desember 2017 karena dinllai merugikan masyarakat. “Masyarakat yang merasa dirugikan bisa menggugat kebijakan itu ke pengadilan,” kata Agus mengakhiri perbandingan penataan Tanah Abang oleh Anies Baswedan dengan Jokowi sebelum menjabat Presiden RI.
https://metro.tempo.co/read/1044771/ini-bedanya-anies-baswedan-dengan-jokowi-dalam-menata-tanah-abang
28. Menyelenggarakan Nikah Massal Untuk 437 Pasangan.
Anies-Sandi membual, ini faktanya:
Program seperti itu biasa saja dan hanya seremonial sifatnya. Gubernur sebelumnya juga punya program mengumrohkan marbot. Nikah masal bukan program luar biasa. Secara substansial tidak memberikan dampak apa-apa.
Alhamdulillah 3000 Marbot Jakarta Bisa Berangkat Umroh, Terima Kasih Ahok!
Alhamdulillah, kata ini dipergunakan untuk mengucapkan rasa syukur, rasa syukur yang telah diberikan sesuatu oleh-Nya atau pujian yang disertai dengan mahabah (kecintaan) dan pengagungan atas kebaikan dari suatu anugrah kenikmatan, kebaikan yang diberikan oleh seseorang. Inget ya “Nya” disini adalah Tuhan, bukan seseorang seperti kata terakhir. Tetapi hubungan rasa terima kasih ini baik pemberian Tuhan maupun seseorang kita pasti berucap alhamdulilah atau terima kasih. Perkataan ini dipakai oleh sebagian besar umat Islam, tetapi juga dipakai oleh umat Kristiani dan Yahudi yang berbahasa Arab.
Kenapa saya berucap Alhamdulilah saat ini? Karena sejuk sekali mendengarkan dan membaca berita seperti ini :
Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono (Soni) mengapresiasi program umrah gratis bagi marbut di era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat. Program ini pun ditingkatkan.
“Saya ingat pertama ke sini waktu itu ketemu marbut juga. Dulu ada 50 orang yang diberangkatkan umrah,” ujar Soni dalam peluncuran kartu layanan gratis di Balai Kota, Jl Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (7/4/2017).
Program baik ini bahkan ditingkatkan dengan menambah kuota jumlah marbut yang diberangkatkan umrah. Penambahan ini dimasukkan ke penyusunan APBD.
“Karena saya diberi kesempatan untuk menyusun APBD sekarang dan dorongan dari Ahok untuk menaikkan dua kali lipat jumlahnya jadi 100 marbut sekali berangkat,” ujar Soni.
“Waktu itu Pak Ahok katakan kenapa cuma 50 marbut yang umrah. Dia langsung minta naikin dua kalinya,” lanjut Soni. (https://news.detik.com/berita/d-3468444/marbot-hingga-jumantik-gratis-naik-transjakarta-dan-angkot-kwk)
Basuki Tjahaja Purnama yang dikatakan banyak orang sebagai penista agama memiliki hati yang bertolak belakang dengan perkataan orang-orang ini. Ahok (seharusnya pak Basuki sekarang, tetapi yang lebih populer kan Ahok), sudah berjanji akan terus memberangkatkan hingga ribuan marbot seluruh Jakarta dan akan dikondisikan seperti ini hingga 5 tahun kedepan.
Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berencana akan memberangkatkan 100 marbot atau orang yang mengurus masjid atau musala setiap dua bulan sekali jika kembali terpilih.
Pernyataan itu diungkapkan saat memberi sambutan dalam acara Istigosah Kebangsaan Warga Nahdliyin DKI Jakarta di halaman Masjid Al Huda, Jakarta, Minggu (5/2).
Ahok mengatakan, telah berkoordinasi dengan Biro Pendidikan dan Mental DKI terkait dengan rencana tersebut. Ia berharap, dalam kurun lima tahun ke depan ada tiga ribu marbot yang menunaikan ibadah Umroh.
“Kalau marbot diumrohkan saya sudah bicarakan dengan Dikmental DKI… harusnya tiap dua bulan kirim seratus,” ujar Ahok. (https://www.cnnindonesia.com/kursipanasdki1/20170205221656-516-191448/di-depan-nu-dki-ahok-janji-akan-umrohkan-tiga-ribu-marbot/)
Ini adalah janji yang menyejukkan tentunya, Ahok kalau mau pasti tidak akan mengadakan hal seperti ini, berkaca pada kasus spanduk masjid yang menyiratkan untuk tidak mensholatkan semua pendukung Ahok sebagai terduga penista agama. Ahok bukanlah seorang pendendam, ini juga bukan untuk meredam gejolak tersebut, karena saya masih yakin banyak marbot yang juga pasti tertekan akan hal tersebut. Hal seperti ini seperti meredamkan segala gejolak, karena memang tidak akan ada gejolak dendam antara Ahok dan Marbot masjid seluruh Jakarta.
Ahok meskipun memiliki agama non-Islam tetapi dibesarkan dan berada di tengah-tengah keluarga Islam, ini yang membuat Ahok seakan memiliki agama kedua yang harus juga dihormatinya dengan sepenuh hati. Ahok juga dahulu di Belitung Timur adalah bupati yang menang di kawasan mayoritas muslim, dan begitu banyak inovasi yang dilakukannya selama ini.
Ahok pun memanjakan marbot, guru PAUD dan juga Jumantik (juru pemantau jentik) dengan memberi keistimewaan dapat naik transportasi gratis.
Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono dan Direktur Utama PT Transportasi Jakarta Budi Kaliwono meluncurkan kartu layanan gratis bagi marbut (pengurus masjid), guru PAUD, serta juru pemantau jentik (jumantik). Kartu ini diluncurkan sebagai apresiasi untuk para pekerja sosial itu.
Dengan menggunakan kartu layanan gratis ini, pemegang bisa menggunakan angkutan kota Koperasi Wahana Kalpika (KWK) dan TransJakarta gratis tanpa dikenai biaya. (https://news.detik.com/berita/d-3468444/marbot-hingga-jumantik-gratis-naik-transjakarta-dan-angkot-kwk)
Kalau bilang ini pencitraan selagi kampanye ya ojo marah, ojo tersinggung, program ini sudah digariskan jauh-jauh hari, dari tahun sebelumnya, hanya saja untuk bisa dieksekusi di bulan ini. Kalau ini persiapan kampanye, kenapa Ahok kalau kampanye yang iya bilang iya, yang tidak memang dibilang tidak, toh mana ada sewaktu kampanye bilang mau gusur warganya? Cuman ahok doang yang bisa bicara seperti itu di masa kampanye. Ya kan?
Persoalan marbot yang diberangkatkan umroh memang harus dilaksanakan, karena mereka adalah pekerja sosial yang membuat indah, menjaga kebersihan rumah Tuhan bagi umat Islam, wajar untuk diberi ganjaran seperti itu. kalau ada yang nyinyir lagi kenapa ini pas masa kampanye, sana pergi ke Mina, Mekkah, biar dilempari sama kerikil sampai sadar diri, sadar diri bahwasannya dirinya adalah setan yang terkutuk. Ya Alhamdulillah …
https://seword.com/politik/alhamdulillah-3000-marbot-jakarta-bisa-berangkat-umroh-terima-kasih-ahok
29. Membuka Flyover Antasari Untuk Car Free Day.
Anies-Sandi membual, ini faktanya:
Acara seperti ini mestinya tak masuk program kerja. Itu kegiatan sepele yang tak berefek luar biasa. Anehnya, Gubernur dan Wagub paling doyan pamer kedunguan itu malah mencantumkannya. Hal itu membuktikan, mereka memang tak bisa bekerja.
Terlihat jelas, program Anies-Sandi bermasalah karena semata dilakukan demi kejar pencitraan. Ironisnya, dia berani memamerkan kekonyolan itu di media. Kalaupun ada program yang lumayan, itu adalah program gubernur sebelumnya yang dipoles. Anehnya, mereka berdua sengaja mengubah namanya agar jejak gubernur sebelumnya lenyap.
Kenapa program bikinan Anies-Sandi tak bermutu? Karena miskin kajian. Mereka membuatnya tanpa pendalaman persoalan. Kerja tanpa otak. Pencitraan yang gagal ini sungguh menyedihkan. Anies-Sandi, gubernur dan wakil gubernur terburuk dalam sejarah Jakarta.
(Seword/Suara-Islam/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Posting Komentar