Oleh: Kajitow Elkayeni
13. Integrasi Nomor Telepon 12 untuk Lapor Kekerasan Perempuan dan Anak.
Anies-Sandi membual, ini faktanya:
Call center itu sudah diintegrasikan sejak jaman Ahok. Anies hanya menambahi fitur. Ia hanya menyempurnakan program rintisan Ahok sebelumnya.
Pemprov DKI Jelaskan Jakarta Siaga 112 Mirip 911 Amerika Begini Sistemnya
Ketika terjadi kecelakaan, bencana atau tindak kejahatan, di Amerika cukup telepon 911. Pemprov DKI Jakarta perkenalkan hal yang sama yakni 112, Kamis (27/10/2016).
Tak mau kalah dengan kesigapan negara adidaya Amerika saat menangani kondisi urgent warganya, pemprov DKI Jakarta memperkenalkan Jakarta Siaga 112.
Hari terakhir Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengawali cuti dalam proses Pilkada DKI Jakarta, melalui akun Instagram terverifikasi miliknya yang dikelola oleh tim posting Jakarta Siaga 112, Rabu (26/10/2016).
Jakarta Siaga 112 diklaim 'sehebat' 911 dalam kecepatan merespon.
Berikut penjelasannya.
https://www.instagram.com/p/BMBpxJ5ggiG/embed/
"Layanan Call Center Jakarta Siaga 112 merupakan program yang dilaksanakan secara mandiri oleh Pemprov DKI Jakarta dengan bantuan CSR dari PT BCA Tbk, yang meliputi pembangunan sistem dan pelatihan agent."
"Dikoordinir oleh BPBD DKI dengan tujuan untuk mempermudah pelayanan pengaduan masyarakat untuk Kebakaran, Bencana, Ambulance Medis, Gangguan Keamanan, Kecelakaan dan Kasus Kegawatdaruratan lainnya dan koordinasi antar instansi di Jajaran Pemprov DKI Jakarta menjadi lebih baik dan terpadu."
"Layanan Call Center Jakarta Siaga 112 memiliki sistem hampir serupa dengan 911 milik Amerika."
"Dengan mengintegrasi data dari Jakarta Smart City Dinas Kominfomas Provinsi DKI Jakarta dimana Agent Call Center Jakarta Siaga 112 akan memandu, memberikan pertolongan pertama dan memberikan saran kepada penelpon agar melakukan tindakan-tindakan tertentu sampai bantuan atau petugas tiba dilokasi kejadian sesuai dengan Standard Operational Porsedur (SOP) yang telah ditetapkan."
"Agent Call Center Jakarta Siaga 112 nantinya juga langsung dapat menghubungi dan mengarahkan petugas dilapangan agar cepat sampai ke lokasi kejadian dengan memanfaatkan Global Positioning System (GPS) yang terpasang pada setiap perangkat yang dibawa oleh petugas lapangan."
"Beberapa jalur komunikasi yang digunakan sebagai sarana komunikasi berlapis dalam Sistem Jakarta Siaga 112 antara lain Radio Trunking, Web Monitoring , CROP dan pergerakan aktivitas di lapangan dapat dimonitor oleh Agen Call Center Jakarta Siaga 112 melalui camera CCTV."
"Untuk koordinasi dan komunikasi dengan Polda Metro Jaya, Agent Call Center Jakarta Siaga 112 menggunakan Radio RIG Polda Metro Jaya yang ditempatkan di ruang Call Center Jakarta Siaga 112 dan terhubung dengan Biro Operasi Polda Metro Jaya dan seluruh Polsek di DKI." (*)
http://www.tribunnews.com/metropolitan/2016/10/27/pemprov-dki-jelaskan-jakarta-siaga-112-mirip-911-amerika-begini-sistemnya.
14. Meluncurkan Kartu Pangan dan Kartu Pekerja untuk Buruh.
Anies-Sandi membual, ini faktanya:
Kartu Pekerja DKI Tak Laku
Kartu Pekerja yang menyasar para buruh berpenghasilan upah minimum provinsi (UMP) ternyata tak laku. Sejak diluncurkan pada Januari 2018 lalu, baru 5.000 buruh yang menggunakannya.
"Per hari ini kalau nggak salah masih di angka 5.000. Sangat rendah. Total (buruh) 300.000," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Jakarta Selatan, Sabtu (28/4/2018).
Sandiaga mengatakan rendahnya serapan Kartu Pekerja boleh jadi karena tidak tepat kebutuhan. Ia juga menduga sosialisasi dan distribusinya buruk.
"Data kami dari Smart City menunjukkan kalau kebutuhan buruh itu transportasi dan juga biaya hidup dari pangan. Itu dari PD Pasar Jaya Juga sesuai dengan statistiknya. Tapi kami akan kaji lagi, ada kemungkinan itu tepat tapi tapi tidak didistribusikan dan disosialisasikan dengan baik," kata Sandiaga di Jakarta Selatan, Sabtu (28/4/2018).
Untuk membenahi masalah ini, Sandiaga mengatakan pihaknya akan memanggil Koalisi Buruh Jakarta untuk mengatasi masalah ini. Yang pasti, DKI tak akan menaikkan UMP kendati itu yang dituntut buruh. Sandiaga yakin Kartu Pekerja bisa meringankan beban hidup buruh.
"Sebetulnya nggak jadi issue di Jakarta karena kalau kebutuhan dari kartu pekerja itu dari segi pangan murahnya, transportasinya, dan dari Bank DKI juga Food Station, dan Transjakarta, itu akan memudahkan sekali untuk para buruh," ujar Sandiaga.
Gubernur DKI Jakarta Anies-Baswedan meluncurkan Kartu Pekerja sebagai program peningkatan kesejahteraan buruh.
Dengan kartu ini, para buruh berpenghasilan upah minimum provinsi (UMP) DKI bisa naik transjakarta gratis dan memperoleh subsidi daging sapi, ayam, telur, dan beras.
Peluncuran kartu ini merupakan pemenuhan janji peningkatan kesejahteraan buruh yang pernah disampaikan sebelumnya. Ketika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan UMP DKI Jakarta 2018 sebesar Rp 3.648.035 pada November 2017, ia berjanji memberikan subsidi transportasi dan pangan.
Baik besaran UMP maupun Kartu Pekerja ini diprotes oleh buruh.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kartu Pekerja DKI Tak Laku", https://megapolitan.kompas.com/read/2018/04/28/19492431/kartu-pekerja-dki-tak-laku.
Penulis : Nibras Nada Nailufar
Editor : Aprillia Ika
https://megapolitan.kompas.com/read/2018/04/28/19492431/kartu-pekerja-dki-tak-laku
15. Meluncurkan Kartu Lansia Jakarta
Anies-Sandi membual, ini faktanya:
Itu program Ahok-Djarot, Anies-Sandi hanya mengganti nama. Lalu mereka mengakuinya sebagai program kerja mereka.
Kartu Jakarta Lansia Diubah Jadi Kartu Lansia Jakarta, Pembalutan Program Lagi!
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meluncurkan Kartu Lansia Jakarta (KLJ) untuk para lansia di Jakarta. Peluncuran KLJ ini langsung dilakukan pada Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis (21/12).
"Kalau dulu namanya Kartu Jakarta Lansia, tapi sekarang Kartu Lansia Jakarta. Tim yang membuat Kartu Lansia Jakarta," ujar Anies. Ini pengakuan jujur Anies sekaligus apresiasi atas program sebelumnya dari Ahok-Djarot walaupun tak menyebut nama mereka tapi publik pastinya sudah paham.
Besarannya? Sama persis yang diberikan olah Ahok-Djarot yaitu sebesar Rp 600 ribu seperti dilansir CNNIndonesia . Nah apanya yang plus. Meniru kebijakannya secara konsisten bahkan jumlahnya sama persis. Harusnya ditambahin dong. Tapi kan namanya menyontek ya jumlahnya sama persis juga dong. Itu namanya nyontek konsisten, ha ha.
Jadi ini sebenarnya tinggal melanjutkan atau tepatnya meneruskan kebijakan sebelumnya. Sama dengan KJP jadi KJP Plus. Kalau ini tinggal dibolak-balik. Inilah kerjaan Gubernur DKI zaman now yang tidak usah capek bikin program karena tinggal mengutak-atik dan memoles program gubernur sebelumnya.
Jadi spesialisasi dari Anies-Sandi adalah mengusung program lama dan membalutnya dengan nama baru lalu melemparnya ke publik dan mengklaim sebagai program mereka. Jadi apanya yang baru? Kepulauan Seribu saja diganti namanya oleh Sandi dengan nama Kepulauan Jakarta Seribu, ha ha ha.
"Kalau bedanya dulu sama Pak Ahok enggak ada, kan belum ada. Ini baru pertama kali direalisasikan waktu zaman Pak Anies," ujar Masrokhan Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Masrokhan seusai peluncuran KLJ di Kompleks Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (21/12/2017).
Masrokhan mengatakan, sebelumnya belum ada program khusus untuk membantu para lansia. Program bantuan yanga ada hanya bantuan corporate social responsibility (CSR) dari sejumlah instansi. Masrokhan ini mau memuji atasannya yang baru padahal sudah ada di zaman Ahok.
Ahok-Djarot menyebut program bantuan itu dengan Kartu Jakarta Lansia dengan pemberian bantuan Rp 600.000. Saat Ahok menjabat, bantuan diberikan melalui dana operasional Ahok sebagai Gubernur DKI.
Baru di masa Djarot menggantikan Ahok Kartu Jakarta Lansia itu diteruskan. "(Bantuan) Langsung ditransfer ke nomer rekening yang bersangkutan, satu bulan Rp 600 ribu," ujar Djarot. Ini adalah realisasi dari kampanye mereka.
Sistem penyaluran bantuan lewat Kartu Jakarta Lansia akan sama dengan penerapan Kartu Jakarta Pintar melalui transfer ke nomor rekening penerima. Dia mengatakan bantuan tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup lansia.
"(Kartu Jakarta Lansia) bisa untuk beli daging, bisa untuk beli tempe, beras, beli telur, beli susu," tuturnya. Djarot Saiful Hidayat berharap dapat menerapkan Kartu Jakarta Lansia (lanjut usia) pada Mei 2017.
Djarot Saiful Hidayat tidak mempermasalahkan program-program kerjanya ditiru oleh pasangan calon Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno, seperti dilansir BeritaSatu.
Berbagai program unggulan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Sehat (KJS), dan Kartu Jakarta Lansia (KJL) yang menjadi andalan Ahok-Djarot ditiru dengan sedikit perbedaan penambahan tanda plus '+' pada bagian nama programnya.
"Ya nggak apa-apa, nyontoh, nyontek itu gampang, nggak apa-apa biarkan saja. Nanti program KJP jadi KJP+, KJS jadi KJS+, KJL jadi KJL+, nggak apa-apa ditiru sama mereka," ujar Djarot, saat berkampanye di di RW02 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (22/3/2017).
Ia memastikan seluruh program yang sudah dibuatnya bersama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)memiliki tujuan untuk menyejahterakan masyarakat dari golongan tidak mampu.
"Jadi ini KJL sebelum kita luncurkan kita pikirkan apakah program baik ini cocok nggak, dengan visi misi Badja (Basuki-Djarot). Karena kita membangun berpusat pada manusia dan lingkungan," tandasnya.
Kalaupun saat ini diresmikan dengan nama baru dipoles dari nama yang lama publik sudah paham. Tidak ada yang benar-benar baru dari mereka untuk saat ini. Sebagian besar adalah mengadopsi program yang sudah berjalan.Berharap solusi inovatif dari Anies-Sandi saat ini tapi rasanya tak ada yang baru. Solusi yang adapun masih menghadirkan kesemrawutan misalnya penataan Tanah Abang dan penanganan banjir di Jatipadang. O ya solusi yang menarik adalah berkantor terus di Kepulauan Seribu eh salah Kepulauan Jakarta Seribu. Paling tidak 4 hari di sana dan sehari saja di Balai Kota.
https://seword.com/umum/kartu-jakarta-lansia-diubah-jadi-kartu-lansia-jakarta-pembalutan-program-lagi-rkyOGLsMf
16. Menata Kawasan Tanah Abang
Anies-Sandi membual, ini faktanya:
Kondisi Pasar Tanah Abang yang Kian Semrawut karena PKL
Sejak akhir Mei hingga awal Juni 2018 ini, kondisi Pasar Tanah Abang, di Jakarta Pusat, kian memprihatinkan. Ratusan pedagang kaki lima ( PKL) mengokupasi hampir seluruh trotoar pasar di sana.
Saat dipantau Kompas.com, Rabu (6/6/2018) siang, sepanjang trotoar Jalan Jatibaru Raya hingga di depan pintu masuk Stasiun Tanah Abang, telah dipenuhi PKL.
Para PKL menjajakan berbagai jenis dagangan mulai kaca mata, pakaian dalam, celana, serta sejumlah produk fashion lainnya.
Sejumlah pakaian yang dijual digantung di tiang listrik dan pepohonan yang ada di kawasan tersebut.
Tepat di samping tangga stasiun, pedagang bakso, siomay, dan makanan lainnya berjajar menaikan gerobak mereka di trotoar.
Di samping para pedagang tersebut, tampak dipenuhi pedagang pecel dengan mayoritas penjual merupakan ibu-ibu.
Padahal, trotoar yang berada sejajar dengan stasiun semestinya bersih dari PKL. Pemprov DKI Jakarta hanya menggunakan sisi jalan sebaliknya sebagai lokasi untuk para pedagang.
Petugas di Stasiun Tanah Abang tak bisa melakukan apa-apa lantaran pengawasan dan penindakan berada di bawah Satpol PP DKI Jakarta.
"Ya Satpol PP-nya diam saja, terus kami bisa apa, Mas, memang seperti inilah sekarang, semrawut. Saya sudah minta geser, jangan berjualan di situ, tapi tetap jualan juga," ujar salah satu petugas.
Hanya berjarak 50 meter dari gerobak bakso samping tangga stasiun, terdapat sebuah tenda di mana ada 10 petugas Satpol PP sedang berteduh. Tak ada penindakan yang dilakukan para petugas.
Ardianto, salah satu penumpang KRL mengatakan, sejak sebulan belakangan kondisi Tanah Abang memang kian semrawut.
Dia kerap melihat petugas Satpol PP di sana, tapi tidak melakukan apa-apa.
"Ya begini, jalan susah, kalau dulu ini semua bersih, enggak ada nih gerobak sampai naik ke trotoar. Melempem nih petugasnya," ujar Ardianto.
Penumpang KRL lainnya, Adrian menilai kondisi ini wajar mengingat memasuki Lebaran.
"Ya, mungkin mereka mau cari rejeki juga, kalau Lebaran. Tapi kalau bisa kasih ruang yang lebih besar untuk pejalan kaki," ujar Adrian.
Pemandangan kesemrawutan PKL saat ini, nyaris tak berubah seperti saat dipantau akhir Mei kemarin.
Saat itu, Camat Tanah Abang Dedi Arif Darsono yang dihubungi Kompas.com menyatakan akan menindaklanjuti masalah itu.
Namun, hingga hari ini tidak ada perubahan berarti soal kondisi PKL di sana.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kondisi Pasar Tanah Abang yang Kian Semrawut karena PKL", https://megapolitan.kompas.com/read/2018/06/06/21014031/kondisi-pasar-tanah-abang-yang-kian-semrawut-karena-pkl.
Penulis : Kontributor Jakarta, David Oliver Purba
Editor : Robertus Belarminus
17. Membuka Monas untuk Kegiatan Seni, Budaya dan Keagamaan.
Anies-Sandi membual, ini faktanya:
Tidak Tidur Demi Monas Kembali Bersih
Pengelola Monumen Nasional (Monas) harus bekerja ekstra keras untuk membersihkan sampah hasil perayaan tahun baru, Senin, 1 Januari 2018. Segala tenaga dikerahkan untuk membuat kawasan ikon Ibu Kota itu bersih seperti sediakala.
"Jujur saja, petugas tidak tidur, overwork, agar Monas kembali bersih," kata Kepala Sub Bagian Tata Usaha Monas Arista kepada Medcom.id di Monas, Jakarta Pusat, Selasa,2 Januari 2018.
Arista menyebutkan hal itu perlu dilakukan lantaran Monas harus dibuka lagi untuk umum pukul 08.00 WIB, Senin pagi. Pihaknya harus mengerahkan 280 orang petugas gabungan yang bahu-membahu membersihkan sisa sampah.
Mereka adalah dua per tiga dari seluruh tim Unit Pengelola Kawasan (UPK) Monas hingga pemadam kebakaran. "Kalau tidak dibantu seluruh pihak, mungkin Monas masih dilauti sampah," tutur dia.
Menurut dia, hingga saat ini pihaknya terus membersihkan Monas dari sampah. Sampah yang berukuran kecil membuat pembersihan Monas membutuhkan waktu panjang.
Salah satu masalahnya, kata dia, sampah itu terdapat di rerumputan. Pihaknya harus tetap menjaga kebersihan tanpa merusak tanaman. Hal itu dilakukan untuk mengembalikan Monas sebagai lokasi hijau di tengah Ibu Kota.
Masalah lain adalah rumput Monas dikotori oleh air seni pengunjung. Bau pesing tercium tajam di lokasi itu usai acara. Petugas pemadam kebakaran harus bekerja ekstra menyirami rumput agar kembali bersih.
Arista menyesalkan pengunjung mengotori rumput dengan air seni. Padahal, kata dia, Monas sudah memiliki lokasi toilet yang selalu dirawat.
"Kita harus konsisten menjaga rumput. Tidak dengan cara disapu seperti di jalan. Kita harus berhati-hati karena rumput juga tumbuhnya lama. Ini bukan wilayah subur," tutur dia.
http://news.metrotvnews.com/metro/ybJMaR4N-tidak-tidur-demi-monas-kembali-bersih
18. Menyelesaikan APBD secara praktis dan tepat waktu.
Anies-Sandi membual, ini faktanya:
APBD tepat waktu karena banyak proyek siluman yang diloloskan. Hal itu mencurigakan karena ada pembengkakan anggaran yang gila-gilaan. Jelas ada kong kalikong di sana.
Proyek Siluman di APBD DKI 2018
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD DKI Jakarta 2018 disahkan di sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI seusai pembahasan selama dua hari oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta. Dalam rapat finalisasi pada 30 November 2017, rancangan APBD DKI mengalami kenaikan hampir Rp 6,5 miliar.
Sebelumnya sudah terjadi kontroversi karena anggaran naik sekitar tiga triliun dibanding rancangan anggaran yang diajukan Gubernur Djarot Saiful Hidayat pada 14 Juni 2017. Seharusnya dewan sudah membahasnya tak lama dari saat penyerahan dokumen itu, tapi para politikus tak menyentuh anggaran 2018 itu hingga kursi gubernur diduduki Anies Baswedan pada awal Oktober 2017.
Majalah Tempo mengamati euforia pada Selasa tiga pekan lalu, saat rapat Badan Anggaran. Agendanya penandatanganan kesepakatan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018. Para politikus tumplek di lantai tiga, komplet dengan semua pemimpin Dewan. Padahal itu bukan sidang paripurna yang mewajibkan lima pemimpin datang.
Para anggota dewan antusias karena rapat tersebut acara pertama sejak Jakarta dipimpin gubernur baru, Anies Baswedan. ”Ini gubernur baru, sekarang saya mau mengawal anggaran,” kata Abraham Lunggana alias Lulung, Wakil Ketua DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan, pada Kamis dua pekan lalu. Padahal di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, Lulung selalu menolak rapat soal anggaran karena pernah berseteru.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim bahwa rancangan anggaran tak bisa diotak-atik karena sudah memakai e-budgeting. Mereka yang bisa memasukkan program dan rencana anggaran hanya segelintir dan bisa dicek jejaknya jika ada perubahan.
Tapi celah untuk menyusupkan proyek pesanan tetap ada. Para pemburu rente memanfaatkan tahapan yang legal: di bawah saat musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) dan di atas dalam pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Penyusupan ini di zaman Gubernur Basuki Tjahaja Purnama disebut anggaran siluman sehingga ia mencoret dan, akibatnya, ia berkonflik dengan legislatif. Rapat anggaran kerap berlangsung dalam tensi tinggi.
Kondisi itu jauh berbeda dengan suasana rapat bersama Gubernur Anies Baswedan yang berlangsung adem. Menurut Wakil Ketua DPRD Ferrial Sofyan, di zaman Ahok, Dewan kehilangan hak bujet karena usul-usul mereka ditolak. ”Sekarang hak itu sudah kembali, meskipun belum maksimal,” katanya. ”Ini bedanya Anies dengan Ahok.”
Hasil dari kemesraan itu adalah diterimanya usul-usul Dewan dalam dokumen anggaran 2018 sehingga bujet naik dari Rp 74 triliun yang diajukan Djarot menjadi Rp 77 triliun. Gubernur Anies dan wakilnya, Sandiaga Uno, menyetujui kenaikan itu. Bahkan pemerintah baru Jakarta menyetujui beberapa kegiatan meskipun tak pernah dibahas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) saat gubernur dijabat Djarot.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 memang menyebutkan bahwa pemerintah pusat mengizinkan pemerintah daerah memasukkan kegiatan baru di luar RKPD. Syaratnya, kegiatan baru itu muncul sebagai dampak kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat dan luar biasa, serta disepakati antara eksekutif dan legislatif yang tertuang dalam berita acara.
Agaknya hanya poin terakhir yang menjadi senjata DPRD-pemerintah menyetujui KUA-PPAS dengan menyetujui proyek-proyek baru senilai Rp 3 triliun.
Juru bicara Kementerian Dalam Negeri, Arief M. Eddie, menjelaskan kegiatan yang masuk kategori darurat dan luar biasa seperti pemulihan akibat bencana alam atau karena wabah. Adapun kebijakan provinsi merupakan kebijakan yang sifatnya mendesak.
Masalahnya, aturan itu tak dilengkapi dengan penjelasan rigid soal syarat-syarat tersebut. Maka Arief Eddie juga tak bisa menjawab apakah usul-usul baru dalam anggaran 2018 memenuhi syarat-syarat tersebut. ”Sepanjang dipandang mendesak, silakan saja,” ucapnya.
Melejitnya anggaran RAPBD DKI menjadi kontroversi di masyarakat. Menanggapi kritikan publik dan hujan interupsi di DPR, dalam rapat finalisasi rancangan anggaran pekan lalu, sejumlah pos anggaran akhirnya dikurangi atau dihapus. Beberapa poin yang disorot seperti pemberian dana hibah dievaluasi. Anggaran untuk perbaikan kolam air mancur DPRD sudah dihapus. Hibah untuk Laskar Merah Putih juga dipangkas hingga tinggal Rp 100 juta. Begitu pula anggaran kunjungan kerja DPRD DKI yang dipotong Rp 40 miliar. Tapi, nilai finalnya tetap saja naik, karena ada beberapa pos anggaran lain yang bertambah angkanya.
Angka-angka ini masih mungkin berubah dalam pembahasan berikutnya, bahkan jika dokumennya sudah sampai ke Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah pusat memang tak bisa mengubah pagu yang sudah diketuk pemerintah daerah dan DPRD. Mereka hanya bisa mencoret kegiatan yang dianggap tak perlu. Anggarannya bisa disebarkan pada kegiatan yang disetujui oleh pemerintah daerah atas persetujuan parlemen setempat.
Untuk mengetahui lebih detil proses pengesahan APBD DKI tahun depan, berikut pergerakan angka-angka rancangan APBD 2018, APBD 2018 dan perbandingannya dengan APBD 2017.
Perbandingan APBD 2017 dengan rancangan APBD 2018
Pos Anggaran yang Melonjak Tiba-tiba
Beberapa mata anggaran yang diajukan di era Gubernur Djarot Syaiful Hidayat mendadak melonjak saat dibahas di Banggar DPRD dan TAPD DKI era Gubernur Anies Baswedan, atau dikenal juga dengan sebutan penebalan anggaran. Saat finalisasi APBD 2018, sejumlah pos anggaran yang awalnya melonjak ini kemudian dikurangi.
Pos Anggaran yang Mendadak Muncul di APBD 2018
Sejumlah anggaran kegiatan dalam APBD DKI 2018 Jakarta tak terdaftar dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menjadi dasar penyusunan APBD. Anggaran tersebut masuk di tengah proses pembahasan bersama DPRD. Berikut ini beberapa mata anggaran yang muncul di tengah jalan.
10 Besar Penerima Hibah (RAPBD 2018 kesepakatan Banggar DPRD dan TAPD DKI era Gubernur Anies Baswedan)
Sumber: Majalah Tempo, Tempo.co, Koran Tempo
Teks: Anton Septian/Larissa Huda/Linda Hairani/Sadika Hamid
https://investigasi.tempo.co/201/proyek-siluman-di-apbd-dki-2018
19. Membuka Layanan Pengaduan Warga setiap hari Sabtu di seluruh Kantor Kecamatan.
Anies-Sandi membual, ini faktanya:
Posko Aduan di Kecamatan Tak Efektif? Sandiaga: Sabar Saja, Kita akan Evaluasi
Meski telah dibuat posko pengaduan di tiap-tiap kecamatan, namun sejumlah warga masih menyambangi Balai Kota Jakarta untuk mengadu langsung ke Gubernur dan Wakil Gubernur Anies Baswedan- Sandiaga Uno.
Kehadiran warga di Balai Kota ini kemudian mengundang tanya tentang efektif tidaknya posko pengaduan di kecamatan. Menanggapinya, Sandiaga punya alasan.
"(Posko aduan di kecamatan) Baru berjalan satu minggu jadi kita sabar saja, kita akan evaluasi lagi tapi kemarin pengaduan di kantor kecamatan juga sudah cukup banyak," kata Sandiaga di Balai Kota Jakarta, Senin (20/11/2017).
"Kemarin kita juga melihat berbagai permasalahan bisa diselesaikan di level kelurahan, di level kecamatan dan nanti kalau, misalnya belum selesai juga maka angkat ke walikota dan yang kita inginkan agar bahwa pengaduan masyarakat itu terstruktur dengan baik," sambungnya.
Lagi pula, dijelaskan politisi Gerindra ini, pihaknya tidak melarang masyarakat ke Balai Kota walaupun sudah ada posko pengaduan di Kecamatan.
"Yang ingin ke Balai Kota masih tetep diterima, jadi nggak ada masalah. Misalnya ada beberapa yang datang ke sini kayak yang mau daftar jadi anggota PPSU. Kita ingin misalnya yang tadi mendaftar lapangan kerja PPSU itu bisa di level kelurahan dan banyak sekali juga sebetulnya yang bisa ditangani di kecamatan," ungkap Sandi.
Sebelumnya diberitakan, pada Sabtu (18/11/2017), Pemprov DKI Jakarta resmi membuka 44 posko pengaduan di 44 kecamatan DKI Jakarta dan Sandi kemarin mengunjungi Kantor Kecamatan Gambir untuk mengecek posko yang dibuka setiap hari Sabtu sejak pukul 08.00 sampai 11.00 WIB.
Reporter : Adiel Manafe
Editor : Wulandari Saptono
http://www.netralnews.com/news/megapolitan/read/114755/posko-aduan-di-kecamatan-tak-efektif-sandiaga-sabar-sajakita-akan-evaluasi
20. Menerbitkan Ingub No.2/2018 tentang Penyandang Difabel sebagai Penyedia Jasa Layanan Perorangan.
Anies-Sandi membual, ini faktanya:
Gubernur sebelumnya juga sudah menjalankan hal itu. Pencitraan murahan ini sungguh menyedihkan. Ini bukan program baru. Tidak ada yang istimewa untuk mendongkrak nama Anies-Sandi.
Soal PNS Difabel, Ahok: Bu Sylvi ke Mana Aja!
Cawagub DKI nomor urut 1 Sylviana Murni mengkritik Ahok dengan menyebut tidak ada penyandang disabilitas sebagai pegawai Pemprov DKI. Ahok mengkritik balik.
"Untuk PNS, Ibu Sylvi ini ke mana aja! Kita ini ada 1 persen CPNS yang penyandang disabilitas di DKI. Makanya nanti kami mau tingkatkan di UU yang baru agar 2%," kata Ahok di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (10/2/2017).
Ahok menuturkan dia pernah membelikan kursi roda bermesin untuk PNS Pemprov DKI. Dia juga memindahkan PNS itu ke bagian Kominfo.
Sylvi juga mengkritik Ahok dengan mengatakan ada pembatasan PKK. Ahok menepis hal tersebut.
"PKK dibatasi? Aduh… justru PKK inilah yang menghasilkan 600 ribu data rumah tangga. PKK sekarang gunakan aplikasi, yang tersingkir itu yang tidak mau berubah," ujar Ahok. (tor/fjp)
https://news.detik.com/berita/d-3419586/soal-pns-difabel-ahok-bu-sylvi-ke-mana-aja
(Bersambung)
(Seword/Suara-Islam/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Posting Komentar