Deklarasi gerakan 2019 Ganti Presiden ditolak di beberapa daerah (Dok. Istimewa)
Deklarasi gerakan 2019 Ganti Presiden kembali direncanakan akan digelar di daerah. Adapun, daerah yang menjadi tempat berlangsungnya deklarasi itu yakni Banyuwangi, Jawa Timur. Baru sekedar wacana, namun penolakan pun datang dari berbagai elemen masyarakat. Mereka meminta para pendukung calon tidak melakukan aksi provokatif yang akan menimbulkan gesekan di masyarakat.
Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah, Banyuwangi, Rofik. Menurutnya, gerakan yang ada di pusat hendaknya tidak dibawa ke daerah. Perbedaan pandangan dalam menentukan pilihan Presiden tidaklah perlu dibesar-besarkan. “Perbedaan pandangan tidak perlu dibesar-besarkan. Jika memang mau berpendapat silahkan, asal tidak melanggar hukum dan melakukan provokasi. Nanti akan timbul intrik dan gesekan di masyarakat dan itu juga akan berimbas dengan pembangunan suatu daerah,” ujarnya, Kamis (30/8/2018).
Terlebih, dalam melihat aturan pemilu yang merupakan sebuah mekanisme yang sudah disepakati oleh anak bangsa seharusnya dijunjung tinggi dan dihormati. “Sekali lagi proses pergantian pimpinan tidak perlu dibesar-besarkan. Masyarakat saat ini sudah paham dan bisa melihat, menilai dan mengamati pimpinan saat ini. Jika baik pasti akan didukung, sementara jika jelek pasti masyarakat juga akan mencari pimpinan lain. Jangan lah dikotori Banyuwangi yang saat ini sedang berkembang ini. Karena jika terjadi gesekan pasti akan berimbas dengan pembangunan di Banyuwangi,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua PCNU Banyuwangi Ali Makki Zaini meminta kepada para pendukung calon dan tim sukses calon presiden dan wakil presiden untuk dapat menahan diri. Menurut Ali Makki, saat ini belum waktunya digelar kampanye pemilu presiden yang akan berlangsung pada April 2019. “Kita mengharap masing-masing tim sukses menahan diri. Kita bangsa yang bisa senyam senyum. Bisa menyelesaikan dengan musyawarah kenapa tidak melakukan hal itu,” ujarnya singkat.
Tak hanya sampai di situ, tanggapan keras pun dilontarkan oleh Kaukus Muda Banyuwangi (KMB). Polisi pun diminta untuk menindak secara tegas dengan tidak memberikan izin terkait dengan rencana deklarasi gerakan ganti presiden tersebut di Banyuwangi.
Ketua KMB Fajar Isnaini mengatakan jika rencana deklarasi 2019 Ganti Presiden itu hanya akan menimbulkan gesekan fisik di grassroot. Menurutnya, perlu adanya keberanian dari aparat dalam meminimalisir dampak terburuknya. Terlebih, hal itu jelas-jelas sudah ada sikap dari berbagai ormas yang akan menghadang kegiatan tersebut. “Maka untuk mengantisipasi hal terburuk yang hanya akan menjadikan anak bangsa ini terpecah, maka KMB meminta pihak kepolisian untuk mempertimbangkan bahkan menolak deklarasi #2019GantiPresiden demi kondusifitas Banyuwangi,” pungkasnya.
(Breaking-News/Suara-Islam/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Posting Komentar