Pemerintah Myanmar meminta Bangladesh untuk memutuskan bantuan apa pun kepada warga Rohingya yang tinggal di perbatasan dua negara tersebut.
Menurut laporan IQNA dilansir dari situs Arakan, Kementerian luar negeri Bangladesh menegaskan, Menteri Luar Negeri Myanmar dalam pertemuan dengan mitranya Bangladesh, Mahmood Ali, menyerukan penghentian bantuan apa pun kepada sekitar 6.000 warga Rohingya yang menetap pasca dimulainya serangan militer terhadap muslim di perbatasan antara kedua negara.
Kelompok muslim ini melarikan diri dari rumah mereka setelah dimulainya serangan Myanmar ke minoritas Rohingya, yang disebut pembersihan rasial, tetapi menolak untuk masuk ke Bangladesh dan menetap di daerah terpencil dan menerima bantuan internasional, yang dikirim untuk mereka oleh Bangladesh.
Kementerian Luar Negeri Bangladesh tidak menjanjikan dukungan Pemerintah Bangladesh kepada pemerintah Myanmar, tetapi tanggapan Bangladesh terhadap tawaran Myanmar adalah positif.
Demikian juga, Menteri luar negeri Myanmar dalam kunjungan ke kawasan ini, memperingatkan pengungsi Rohingya bahwa mereka akan menghadapi konsekuensi yang sulit jika mereka tidak menerima permintaan Myanmar untuk pemulangan.
Dil Muhammad, salah satu warga Rohingya yang tinggal di daerah perbatasan yang terpencil, mengatakan: “Tekanan Myanmar yang baru-baru ini dilakukan untuk mengosongkan area tersebut telah membuat mereka lebih sulit dan jika Bangladesh telah memutuskan bantuannya dari kami, maka kami akan menghadapi masalah besar.”
Kendati Myanmar berkomitmen untuk menerima warga Rohingya yang melarikan diri dari daerah tersebut, namun tidak ada satupun dari mereka yang kembali ke negara mereka.
Para pemimpin Rohingya mengatakan, desas-desus yang ada di kamp-kamp padat di Bangladesh bahwa mereka akan kembali ke negaranya jika keselamatan mereka terjamin.
(Arakan/IQNA/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Posting Komentar