US-made Patriot missile system.
Pejabat tinggi militer Kuwait mengatakan bahwa keputusan departemen pertahanan AS baru-baru ini untuk menarik dua sistem rudal anti-udara Patriot dari kerajaan Teluk Persia adalah "prosedur rutin" di tengah penolakan Pentagon untuk membahas langkah itu.
Kepala Staf Jenderal Angkatan Darat Kuwait Letnan Jenderal Mohammad Al-Khuder dalam laporan Sabtu (29/9) yang dikutip oleh harian berbahasa Arab, Arab Saudi yang mengatakan bahwa penarikan baterai rudal oleh militer AS mencerminkan "prosedur dalam negeri” yang berkoordinasi dengan tentara Kuwait.
"Sistem rudal Patriot Kuwait, secara independen, melindungi dan mencakup semua perbatasan geografisnya," tambahnya dalam pernyataan yang dikutip dalam laporan itu.
Sistem rudal Patriot dirancang untuk mencegat rudal balistik dan jelajah dan ancaman udara lainnya seperti pesawat perang.
Media AS melaporkan pekan lalu bahwa militer AS menarik sebagian dari baterai anti-pesawat dan rudalnya keluar dari Timur Tengah, menandai pergeseran yang memusatkan perhatian dari konflik-konflik yang berlangsung lama di kawasan itu menjadi ketegangan dengan China, Rusia dan Iran.
Laporan lebih lanjut mengutip pejabat militer Amerika yang mengatakan pada hari Rabu bahwa pasukan AS akan menarik empat sistem rudal Patriot dari Yordania, Kuwait dan Bahrain bulan depan.
Dua sistem rudal Patriot akan diturunkan dari Kuwait, dan masing-masing dari Yordania dan Bahrain, laporan lebih lanjut mencatat.
Reuters juga mengutip seorang pejabat militer AS yang mengatakan pada hari Rabu (26/9) bahwa pengerahan kembali sistem rudal Washington adalah bagian dari pergeseran fokus pertempuran melawan "militan ekstremis" dalam upaya "untuk mengatasi ketegangan dengan China dan Rusia" tanpa merinci.
Namun, Menteri Pertahanan AS Jim Mattis menolak berkomentar mengenai masalah ini ketika didekati oleh para wartawan Pentagon pada hari Jumat (28/9).
Selain itu, juru bicara Komandan Pentagon Rebecca Rebarich juga menolak untuk menjelaskan langkah itu, mengatakan bahwa karena keamanan operasional, "kita tidak akan membahas pergerakan kemampuan khusus masuk dan keluar dari daerah tanggung jawab Komando Pusat AS."
Perkembangan ini terjadi di tengah meningkatnya retorika permusuhan terhadap Iran oleh Presiden AS Donald Trump dan Penasihat Keamanan Nasionalnya yang gila perang, John Bolton, serta rezim Zionis Israel dan negara-negara klien AS dari Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.
Sementara itu, AS dilaporkan hendak mengadakan pertemuan tingkat tinggi dengan para pemimpin Arab pada bulan Januari untuk mempercepat pembentukan aliansi yang sebagian besar ditujukan untuk menghadapi Iran.
(Islam-Times/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Posting Komentar