Kementerian Agama Gelar Konferensi Studi Keislaman Internasional di Palu

Annual International Conference on Islamic Studies.

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama akan menggelar forum Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) 2018 atau Konferensi Studi Keislaman International Tahunan 2018 di Palu, Sulawesi Tengah pada 17-20 September 2018.

"Dengan adanya AICIS, akan menguatkan komitmen bagaimana melihat Islam secara universal dan tentu ending-nya, kita ingin mengembangkan Islam moderat," kata Direktur Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Kementerian Agama, Prof Arskal Salim di Gedung Kementerian Agama, Jakarta, Kamis.

AICIS 18 yang mengambil tema Islam di Asia Tenggara dan Dunia Global: Teks, Pengetahuan dan Praktik, akan diselenggarakan bertempat di kampus IAIN Palu.

Konferensi ini akan membahas mengenai praktik keislaman di Asia Tenggara. Tak hanya membahas kultur Islam secara umum, menurut Prof Arskal Salim, AICIS juga akan membahas isu radikalisme dan terorisme termasuk kondisi terkini di tengah konflik yang melibatkan organisasi teroris ISIS di Marawi, Filipina Selatan.

Tujuan pelaksanaan konferensi ini adalah untuk menunjukkan wajah islam yang damai dan mengembangkan paham Islam yang moderat.

Menurut dia, sebanyak 360 makalah terbaik yang sudah diseleksi dari 1.500 makalah yang diajukan peserta dalam negeri dan luar negeri akan dipresentasikan dalam konferensi.

"Ada 23 negara yang berpartisipasi sebagai pemakalah. Mereka ada yang mendaftar, ada juga yang diundang," katanya.

Pihaknya memperkirakan sebanyak 2.000 peserta yang terdiri dari mahasiswa S3 maupun dosen dari berbagai perguruan tinggi keagamaan Islam negeri maupun swasta di seluruh Indonesia maupun perguruan tinggi Islam dari 23 negara akan hadir di AICIS.

Nantinya pembahasan di AICIS 2018 akan menghasilkan sejumlah rekomendasi. "Pembahasan diskusi di masing-masing panel akan mengerucut," katanya.

(Antara/Islam-Times/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Tragedi Tanjung Priok: Dari Provokasi, Subversi, Hingga Pelanggaran HAM

Diskusi tragedi Priok oleh aparat.

Tragedi Tanjung Priok merupakan salah satu peristiwa pelanggaran hak asasi manusia tingkat berat yang terjadi akibat aparat keamanan bertindak berlebihan dalam menghadapi aksi demonstrasi masyarakat.

Demonstrasi ini bermula saat masyarakat, terutama di Jakarta, menolak penerapan Pancasila sebagai asas tunggal yang dimuncukan Presiden kedua RI Soeharto.

Namun, provokasi dan hasutan diduga sebagai akar yang membuat aksi protes terhadap kebijakan Soeharto itu berujung tragedi.


Diduga akibat provokasi

Dilansir dari dokumen Komnas HAM, demonstrasi penolakan terhadap Pancasila sebagai asas tunggal berakar pada aksi kekerasan dan penahanan terhadap empat warga, yaitu Achmad Sahi, Syafwan Sulaeman, Syarifuddin Rambe, dan Muhammad Nur.

Empat orang itu ditahan setelah sebelumnya terdapat aksi pembakaran sepeda motor Babinsa. Pembakaran terjadi setelah masyarakat mendengar ada aksi provokasi yang dilakukan oknum tentara di sebuah masjid.

Kabar beredar semakin liar dan menyebabkan masyarakat setempat marah. Aksi untuk menolak penahanan empat orang itu pun terjadi.

Massa kemudian berkumpul dalam sebuah tabligh akbar di Jalan Sindang, di wilayah Koja, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada 12 September 1984. Amir Biki, salah seorang tokoh masyarakat, dalam ceramahnya menuntut pembebasan empat orang itu, yang juga jemaah Mushala As Sa’adah.

Amir Biki memimpin massa untuk mendatangi Komando Distrik Militer Jakarta Utara. Berbagai upaya dilakukan agar empat tahanan itu dibebaskan. Namun, upaya yang dilakukan oleh Amir Biki tak mendapat respons yang baik. Massa dihadang aparat keamanan di depan Polres Jakarta Utara.

Harian Kompas pada 14 September 1984 menulis, aparat keamanan berupaya melakukan tindakan persuasif untuk membubarkan massa. Namun, saat itu massa tidak mau bubar sebelum tuntutannya dipenuhi.

Bahkan, menurut Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban LB Moerdani, dari arah massa yang berdemonstrasi terdapat sejumlah provokator yang membawa senjata tajam dan bensin.

Ini menjadi alasan bagi aparat keamanan untuk bertindak tegas, bahkan brutal. Hujaman timah panas menjadi langkah akhir, ketika imbauan agar massa membubarkan diri tak digubris.

Akibatnya, korban berjatuhan. Komnas HAM mencatat korban tewas mencapai 24 orang, sedangkan 55 orang luka-luka.


Pasca-peristiwa

Pasca-peristiwa Setelah peristiwa itu, banyak yang menyayangkan atas tindakan yang dilakukan ABRI. Muncul pendapat hal itu merupakan peristiwa yang melanggar HAM dan harus segera diselesaikan.

Kemudian, mengutip Harian Kompas edisi 6 Januari 1986, kasus itu berlanjut kepada sidang subversi. Sejumlah orang diadili atas tuduhan melawan pemerintahan yang sah. Terdakwa seperti Salim Qadar dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dan Tonny Ardie 17 tahun 6 bulan penjara.

Selain mereka terdapat terdakwa lain, Ratono, yang didakwa telah merongrong dan menyelewengkan ideologi serta haluan negara yang salah. Tidak hanya itu, bahkan pemerintah menahan anggota Petisi 50, AM Fatwa.

Sebab, kelompok itu menerbitkan "Lembaran Putih" yang berisi penjelasan mengenai tragedi itu, yang berbeda dengan versi pemerintah. AM Fatwa terkena jerat subversi.


Pelanggaran HAM

Masalah yang terjadi di Tanjung Priok ini menjadi sebuah perhatian serius. Pemerintah dinilai tak bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik dan melanggar HAM. Dalam sebuah laporan investigasi Kasus Tanjung Priok terbitan Kontras pada Maret 2000, Komisi Penyelidik Pemeriksa dan Pelanggaran HAM Tanjung Priok (KP3T) dibentuk.

Pembentukan KP3T untuk melakukan penyelidikan kasus pelanggaran HAM karena mendapat tekanan yang serius dari berbagai pihak untuk segera mengusut tuntas peristiwa tersebut. Laporannya adalah terdapat sebuah kesewenang-wenangan dari pihak aparat terhadap korban.

Pihak aparat juga melakukan penangkapan dan penahanan di luar proses hukum terhadap seseorang yang dicurigai ikut dalam insiden tersebut. Selain itu, adanya penghilangan paksa juga terjadi selama selang waktu tiga bulan sejak peristiwa 12 September 1984.

Saat itu, korban ditangkap dan ditahan secara semena-mena tanpa ada surat pemberitahuan kepada pihak keluarga dan tanpa alasan yang jelas. Selain dalam penangkapan dan penahanan, dalam persidangan juga diketemukan ketidakjujuran selama prosesi.

Hasil dari KP3T menyebutkan nama-nama yang terlibat dalam aksi pelanggaran HAM tersebut, yaitu dari Babinsa, Kesatuan Arhanud, Koramil Koja, Polres Jakarta Utara dan beberapa perwira tinggi selama kejadian itu.

Karena termasuk pelanggaran HAM berat, pemerintah diminta untuk menuntaskan kasus itu. Kasus ini akhirnya dianggap sudah diselesaikan melalui proses mediasi dan islah yang panjang.

(Kompas/Islam-Times/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Heboh! Novel Bamukmin dan Dusta MCA

Novel Bamukmin

Oleh : Vivanda Febriani

Saya kaget barusan membaca status facebook kawan saya yang menginformasikan bahwa di Mata Najwa (Trans TV) ada debat omkos tentang MCA dengan narasumber Novel Bamukmin, savic ali dan yang lainnya. Sontak saya langsung "njundul" akhirnya saya "keselak" makan nasi... aduh, sakit ternyata.

Lebih kaget lagi ketika saya dengar di Mata Najwa malam hari ini (Rabu, 21 Maret 2018) cung Novel Bamukmin ngoceh gak jelas soal "Kebangkitan PKS eh.. PKI".

Ditanya oleh mbak Najwa "Apa ciri-ciri PKI yang anda duga bangkit dan sudah anda tangkap?"

"Ya itu di DPR, ada yang mengaku bangga sebagai anak PKI, berarti dia PKI. Sudah kami tangkap" jawab cung Novel Bamukmin

Lalu ditanya lagi "Apa ciri-ciri PKI yang sudah anda tangkap?"

"Ya itu, pakai kaos palu arit"

Hahhahaha rasanya aku pengen teriak "Guoblog" eh tapi inget cung, saya masih punya adab... tahan... tahan... tahan.

Lanjut...
Saya terus menahan tahan tahan dan tahan, tapi sepertinya Tuhan menakdirkan saya untuk misuh-misuh malam hari ini. Terlebih ketika cung Novel Bamukmin mengatakan bahwa "MCA TIDAK MENYEBARKAN HOAX, MCA berhasil mengusut tuntas hoax PKI". Aduh, tiba tiba perut ini mules sekali. Rasanya cung Novel ini seperti sedang terlelap dalam dunia imajinasinya yang tertutup dusta. Hahaha... bisa jadi memang benar.

"MCA Tidak Menyebar Hoax"
Itu kata pertama yang ingin saya klarifikasi. Jadi begini cung yang paling bereman sedunia ghaib, kalau MCA tidak menyebar hoax, lalu kenapa setiap kali saya melihat akun-akun MCA, PASTI ada postingan hoax entah tentang PKI, pemerintahan dan lain sebagainya. Ah, mungkin cung Novel sedang bergurau... mari kita tertawa bung ha...ha...ha

Sek bentar... malam hari ini sebenarnya saya mau nonton film suzana. Tapi setelah saya mampir "nglegakke" nonton Mata Najwa, saya sudah ngeri sendiri melihat raut muka cung Novel (sebenarnya bukan takut, cuma eneg aja).

Gini Cung
Kalau MCA tidak sebar Hoax
Lalu siapa itu
1. SARACEN
2. The Family of MCA

Dan berbagai akun baik kloningan maupun asli yang mencantumkan nama MCA untuk menyebar hoax di sosmed.
Sadarlah cung, wes rak usah kakehan goroh. Rakyat sudah tahu, sudah pada cerdas. Mau lu ngibul pake apa aja ya kalau salah tetep wae salah, apalagi disitu ada POLRI. Fix, Cung Novel Bamukmin melakukan Pencitraan agar tidak ditangkap Polisi karena ketololannya.

Berbicara masalah MCA sama saja kita bicara masalah dusta yang tidak ada habisnya. Bagaimana tidak? Sebelum muncul dan piral nama MCA, Indonesia baik-baik saja, tidak ada permusuhan antar umat beragama, tidak ada keributan politik ini itu, tidak ada hoax dan lain sebagainya yang mengatasnamakan agama. Bukan maksud saya menyalahkan MCA, tapi setidaknya MCA sadar sendiri lah apa saja dustanya kepada rakyat.

Untung lawan bicaranya baru sekelas Savic Ali dan kawan-kawan. Nek sekelas Arasy Id (bib Rasyid) modyar koen cung.

Saya punya usul mbak Najwa, besok lagi lebih cerdas ya cari narsum di Mata Najwa, lha orang sekoplak Cung Novel Bamukmin kok diundang, bubrah. Boleh lah sekali undang dia di acara, tapi saranku lawan debatnya yang sekelas anak-anak TK aja atau PAUD. Pasti lebih greget !

Sekian pisuhan malam hari ini
Salam wiro gendeng !

Sumber : Status Facebook Vivanda Febriani

(Redaksi-Indonesia/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Orang Kepercayaan Rizieq Shihab Novel Bamukmin Ancam Ahok Jika Menikah Tidak Jadi Muallaf

Novel Bamukmin

Habib Novel Bamukmin rupanya memonitor kabar Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang merencanakan menikah dengan seorang polisi wanita muslimah.

Menurut pria yang juga Juru Bicara PA 212 itu, pihaknya akan sangat mendukung apabila Ahok mau pindah agama demi pernikahan.

“Sangat mendukung dan saya orang pertama yang jadi saudaranya Ahok secara Islam,” kata dia ketika dihubungi JPNN, Minggu (9/9/18).

Bahkan, apabila nanti Ahok mengundangnya di acara pernikahan, Habib Novel bakal datang.

“Apabila Ahok bersedia saya syahadatkan, saya siap. Kalau perlu, Ahok mau diislamkan sama Habib Rizieq, saya siap antarkan ke Arab Saudi,” tambah dia.

Dia menambahkan, pihaknya setuju Ahok yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta itu masuk Islam karena bukan untuk masalah politik dan kekuasaan.

Namun, dia menekankan, kalau sampai Ahok nikah beda agama dengan calonnya, maka pihaknya akan mengecam.

“Karena itu haram menurut fatwa MUI tahun 2005 dan secara hukum di KUA Indonesia tidak diperbolehkan nikah beda agama. Itu sangat ilegal, namun kalau di luar negeri bisa saja,” tegas dia.

Bagaimana dengan sikap Ahok? Mantan gubernur DKI Jakarta itu berjanji akan menjelaskan duduk perkaranya nanti.

"Terkait opini pemberitaan yang beredar akhir-akhir ini, BTP mengatakan akan menjawab sendiri mengenai semua hal itu ketika bebas nanti," tulis akun instagran resmi Ahok bertuliskan Pesan BTP dari Mako Brimob, Jumat (7/9/18).

Sementara itu, Teguh Priyono yang merupakan ayah Bripda Puput Nastiti Devi (21) mengatakan kabar pernikahan tersebut sudah ditanyakan ke anaknya langsung.

Bripda PND dikabarkan akan dinikahi Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (Istimewa)

’’Saat ini (Puput) lagi pergi. Namun, saya sudah pernah tanya langsung ke Puput,’’ kata Teguh saat ditemui di rumahnya di kawasan Cimanggis, Kota Depok, Sabtu (8/9).

Menurut Teguh, Puput belum memberikan jawaban pasti soal hubungannya dengan Ahok.

’’Dia bilang itu (rencana Ahok mau nikah dengan Puput) cuma isu dari luar,’’ kata Teguh

(Berani-News/JPNN/Berita-Terheboh/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Perwakilan Gabungan Ormas Islam Sumbar Menuntut Jokowi Mundur, Alasannya Bikin Geleng-geleng!

Tanggal 7 September 2018 hari telah berlangsung Audiensi (penyampain Aspirasi) gabungan ormas Islam Sumbar Forum Masyarakat Minangkabau (FMM Sumbar) sebanyak -+35 orang dipimpin Ketua MTKAAM Sumbar Dr Irfianda Abidin, SE, MBA di DPRD Propinsi Sumbar Jl. Khatib Sulaiman no 87 Padang.

A. Inti audiensi FMM Sumbar dengan juru bicara Ustadz Jell fathullah, Lc perihal Tuntutan Mundur Presiden RI, diterima Wakil Ketua DPRD Propinsi Sumbar Drs. H. Guspardi Gaus, M.Si, dari Partai PAN, dan Kabid Humas DPRD Sumbar Riswadi di Ruang Khusus I DPRD Lantai 2 Gedung DPRD Propinsi Sumbar Jalan Khatib Sulaiman No. 87. Kec. Padang Utara Kota Padang.

B. Perwakilan ormas Islam Sumbar tergabung FMM Sumbar hadir dalam kegiatan tersebut :

1. Dr. H. Irfianda Abidin Dt Penghulu Basa Ketua KPSI, MTKAAM,Wakil Ketua FMM Wil.Sumbar.
2. Drs. Ibnu Aqil D. Ghani Ketua Paga Nagari Sumbar, Wakil Ketua FMM Wil. Sumbar
3. Alfandi khadir Sekjend MTKAAM Sumbar
4. Aswin dt Rajo malano Kep. Suku Melayu MTKAAM Sumbar
5. Indra Jaya dari FMM (Forum Masyarakat Minangkabau)
6. Aniffuddin dari FMM (Bukittinggi)
7. Buya Agus Salim dari FMM (Solok)
8. Abu Huda wal Ketua Majelis muahidin Sumbar
9. Bpk Munzir sekretari FMM
10. Khairul Azmi dari FPI Sumbar
11.Mirzal Amir dari FMM
12. Indra Yusriadi dari FMM
13. Sdri. Renti Samsumarini dari Bundo kanduang MTKAAM
14.Reza Irham dari KPSI (Komite penegak Syariat Islam)
15. Sdri. Nurtzali dari Pengusaha Minang
16. Ustadz. Yum dari Majelis Tazkiyah Sumbar
17. M. Adhaamil dari Kualisi masyarakat Anti hutang Luar Negeri
18. Ustadz Zulfahmi dari KPSI
19. Faishl Amir dari Majelis Mujahidin Sumbar
20. Lucky Abdul hayyi dari Relawan Bambu Runcing, Wakil Sekjen MMI Sumbar.
21. Ust Jell Fatullah , Lc ketua GNPF – Ulama Sumbar/Wakil Amir Pusat MMI
22. Jonnedi dari FPI Sumbar
23. Herman dari FPI Sumbar
24. Gusnik Adi Putra dari Tazkiyah Sumbar
25. Abu Huzeafah dari Tazkiyah Sumbar
26. oemar Abbas dari Tazkiyah Sumbar
27. Abu Rasyid dari MMI Bukittinggi
28. Abu Rezadari MMI Bukittinggi
29. Andre dari MMI Bukittinggi
30.Abu Iman dari PSAUN
31. Sutan Mangkuto dari MMI Sumbar.
32. Ketua MMI Sumbar Ust Kamrianto.

C. Adapun inti pembicaraan dalam kegiatan audiensi tersebut sbb :

1. Ketua MTKAAM Sumbar Dr Irfianda Abidin menyampaikan bahwa kedatangan kami hanya menyampaikan aspirasi ke wakil rakyat untuk meminta presiden RI mundur karena banyak permasalahan bangsa yg tidak dapat diselesaikan.

2. Ustadz Jell fathullah, Lc menyampaikan :

a. Kedatangan perwakilan Ormas yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Minangkabau ke DPRD Sumbar adalah sebagai bentuk rasa ingin menjaga kondusifnya khususnya wilayah Sumbar dan hal ini merupakan murni pernyataan dari masyarakat minangkabau yang tidak ada kaitannya dengan unsur Politik sedikitpun, hal ini muncul atau terjadi karena adanya rasa kekuatiran melihat keadaan bangsa indonesia yang dinilai sudah mengarah tidak lagi kondusif, halini dapat dilihat dengan perkembangan situasi saat ini, yang mana kndisi tersebut menunjukan ketidak mampuan presiden RI bapak Ir. Joko Widodo dalam menangani persalan persoalan yang ada di NKRI tercinta ini.

b. Jadi berdasarkan kondisi tersebut maka kami atasa nama masyarakat Minangkabau meminta Bapak Ir.Joko Widodo untuk mundur sebagai Presiden RI secara terhormat, namun proses selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada DPR dan MPR RI.

3. Khairul Azmi dari FPI Sumbar, dalam penyampainnya :

a. Sangat merasa kecewa dengan adanya tenaga asing terutama yang datang dari china sebab masih banyak anak anak indnesia yang menganggur sementara mereka juga punya sekil dan ijazah, bahkan alasan tersebut terjadi berdasarkan penyampaian Bpk Luhut Binsar Penjaitan karena indonesia kurang tenaga ahli, dalam hal ini saya nyatakan itu hanya sebagai alasan saja, sebab saa pribadi dan rekan saya sepropisi pernah bertahun tahun bekerja di USA yang hanya tamatan D3 di gaji 4000 US Dolar /Bulan sdangkan tenaga kera Cina yang tamatan S1 hanya di gaji 2500 US Dolar/Bulan begitulah perbandingan nilai kepecayaan dengan tenaga kerja Indonesia dengan china.

b. Bahkan saat ini pemerintah terkesan tidak pro ke Rakyat, contoh disaat panen raya beras eh malahan pemerintah infor beras, dan infor garam padahal kita negara maritim.

4. Alfandi khadir Sekjend MTKAAM Sumbar, dalam penyampainya :

a. Saat ini kehidupan ekonomi bagi para Petani sangat sulit , karena Petan saatini mendapatkan pupuksangat sulit, harga beli pupuk tidak stabil dan setelah panen Ptanikesulitan ntuk mlakukan penjualan/pemasaran, hal ini sangat dirasakan oleh para petani dan tentunya sangat berpengaruh dengan kebutuhan pangan rakyat.

b. Sampa saat ini ada skitar 4000 Ha tanah Ulayat yang diserobot pemerintah di jadikan perkebunan yang ± 80% bukan punya Rakyat indonesa.

5. Aniffuddin dari FMM (Bukittinggi),dalam penyampaiannya :

a. seharusnya Presiden saatini mengundurkan diri karena sudah secarasyah sudah mencalonkan diri sebagai Presiden seprti yang dilakukan oleh Wakil Gubenur jakarta hal ini berdasarkan UU pemilu yang ada.

b. Polisi adalah alat negara sebagai penegak UU yang ada di NKRI, dan tidak boleh menjadi alat penguasa Politik, yang terjadi pada saat ini terkesan bahwa Polisi tidak amana dengan tugas yang dibebankan oleh NKRI dipundaknya, terkesan jauh dari berbuat adil dan jauh berbuat demi menjaga NKRI tercinta ini

6. Drs. Ibnu Aqil D. Ghani Ketua Paga Nagari Sumbar, Wakil Ketua FMM Wil. Sumbar, dalam penyampainnya :

a. Indonesia adalah negara yang Mayoritas Muslim namun dinilai saat ini, masyarakat yang mayoritas pula yang tidak merasakan kenyamanan hidp di NKRI ini tandanya adanya kesalahan dalam berdemokrasi, dan bahkan seperti tidak adanya keadilan terhadap umat Islam.

b. Kami Rakyat minang menolak Islam Nusantara dan menolak aturan penggunan alat pengeras dimasjid masjid yang ada di Sumbar, serta kami merasa tidak mau kehidupan adat istiadat minang digaduh dari orang-orang luar, minang sangat menghargai pendatang dari golongan mana pun asalkan merekatidak membuat kegaduhan di bumi minang.

7. Adapun beberapa Poin Persoalan persoalan yang dianggap Bapak Joko Widodo Presiden RI tidak mampu menyelesaikannya/menangani adalah :
a. Melemahnya nilai tukar rupiah hingga melewati nilai Rp. 15.000,-/US Dollar, menunjukan pemerintah telah gagal menjaga stabilitas ekonomi Negara.
b. Hutang luar negeri yang semakin meroket.
c. Janji kampanye Jokowi-JK tahun 2014 masih banyak yang belum terpenuhi.
d. Tidak mampu menangani kasus kejahatan OPM di Papua.
e. Pemerintahan Jokowi memberi ruang dan peluang kepada asing untuk mendominasi aset aset negara, termasuk ijin yaang diberikan utk menguasai sumber sumber agraria.
f. Sepuluh juta lapangan kerja belum terpenuhi secara signifikan, namun TKA justru semakin banyak di Indonesia sementara pengangguran anak bangsa semakin meningkat.
g. Kondisi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi semakin tajam.
h. Pembangunan infrastruktur yang menimbulkan masalah dengan jumlah anggaran sangat besar termasuk menggunakan dana pinjaman asing. Bahkan dibeberapa daerah terjadi kerusakan bangunan infrastruktur yang dibangun, sehingga menimbulkan korban jiwa dan kerusakan barang. Pada kenyataanya infrastruktur didesa blm menunjukkan adanya upaya pengentasan kemiskinan seperti yang diharapkan.
i. Kenaikan harga BBM, pajak, bahan pangan dan lain sebagainya disaat ekonomi rakyat yang semakin sulit.
j. Kenaikan tarif dasar listrik (TDL) yang nyata nyata memberatkan rakyat.
k. Impor bahan pokok, pertanian dan lain lain sementara produk lokal tdk dimaksimalkan.
l. Lemahnya penegakan hukum yang belum mampu mewujudkan keadilan bagi rakyat Indonesia.
m. Perlindungan terhdp hak hak warga negara yg masih tebang pilih, seperti terjadinya persekusi terhdp para aktivis dan ulama, hal ini sangat mencederai demokrasi.
o. Munculnya gesekan sosial dan kejahatan yg semakin mengkhawatirkan shg masyarakat merasa tidak aman.
p. Tidak bijak merespon derita anak bangsa, seperti tdk menjadikan bencana gempa lombok berstatus bencana nasional dll.
q. Kebijakan kebijakan yg merugikan agama Islam seperti, pengesahan agama Yahudi di Indonesia LGBT, aturan Toa masjid dll.

8. Adapun tanggapan dari Wakil Ketua DPRD Propinsi Sumbar Drs. H. Guspardi Gaus, M.Si menyampaikan :

a. Mengucapkan terimakasih atasapayang dilakukan oleh perwakilan Ormas yakni telah melakukan tindakan yang mengambil jalan penyampaianaspirasi secara musyawarah dengan tidak dengan melakukan aksi unjuk rasa atau dengan aksi aksi lain yang diniali dapat membutat kegaduhan.

b. Membaca tuntutan dengan dasar poin pin permasalaan yang ada dinilai ada nilai nilai kebenarannya dari pon poin tersebut, namun meminta agar data-data yangdisampaikan secara lisan terkait dngan penguasaan lahan rakyatoleh pemerintahan mohon diberikan data yang akurat dan, juga meninjau kembali UU pemilu tentang kearusan presiden RI mndur dari jabatan Jika kembalimencalonkan diri untuk priode brikutnya agar tidak mengurangi dari apa yang menjadi tuntutan aspirasi dari masyarakat.

c. Pihak DPRD Sumbar akan menyalurkan Aspiras masyarakat Sumbar yang mengatasnamakan Forum masyarakat Minangkabau, serta akan dilanjtkan kepada pimpinan DPRD Sumbar selanjtnya secara berjenjang kepemerintahan pusat.

(Nusa-News/Berita-Terheboh/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Amien Rais Dapat Sinyal Dari Langit, Jokowi Akan Tumbang dan Kalah di Pilpres 2019, Alasannya Bikin Geleng-geleng!

Politikus senior Amien Rais mengatakan sinyal pergantian pimpinan nasional telah terang benderang diberikan dari langit untuk Indonesia.

“Sudah terang benderang, inilah sinyal dari langit, harus ada pergantian pimpinan nasional,” ucap Amien yang langsung mendapat riuh tepuk tangan dari para tamu yang hadir di acara deklarasi Kornas Prabowo-Sandi di kediaman Noegroho Djajoesman, di Jalan Bangka IX, Jakarta, Minggu malam (9/9/18).

Ketua Dewan Kehormatan PAN itu mengatakan, berkaca dari Pilkada DKI 2017 bahwa banyak pihak menilai pilkada bakal dimenangkan dengan mudah oleh kubu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat.

Namun Tuhan punya jalan lain dan memenangkan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

“Ternyata Allah punya jalan lain. Kalau Pilkada DKI 2017 disebut sebagai pilkada rasa pilpres, maka saya yakin pada Pilpres 2019 mendatang kemenangan ada di pihak Prabowo,” jelasnya.

Mantan ketua MPR RI bahkan mengutip ayat Al-Quran dalam Surat Ali Imran ayat 26 yang berisi bahwa Allah akan memberi kekuasaan kepada siapapun yang dikehendaki dan akan mencabut kekuasaan kepada siapapun yang dikehendaki.

Amien sebelumnya menyinggung Jokowi yang mulai tidak laku di tempatnya berasal, Solo, Jawa Tengah. Hal ini dibuktikan dengan acara Jalan Sehat Umat Islam yang digelar Minggu (9/9/18) pagi di Gladag, Solo.

Menurutnya, kehadiran ribuan warga dalam jalan sehat tersebut menandakan bahwa Jokowi mulai tidak dipercaya di Solo yang pernah dipimpinnya.

Sebab, semangat dari jalan sehat itu adalah mengganti presiden di 2019. Selain itu, tidak ada penolakan dari kelompok lain yang semakin menegaskan warga Solo tidak lagi menginginkan Jokowi.

"Artinya apa di jantungnya (Jokowi) sudah tidak begitu laku. Jadi ini adalah kehendak Allah, kita terus berdoa," tukasnya.

(JPNN/Berita-Terheboh/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Senjata Makan Tuan! Maksud Hati Nyinyir Jokowi Tak Laku di Solo, Amien Rais Kena Sindir Telak Yunarto Wijaya

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Charta Politika, Yunarto Wijaya ikut mengomentari soal pernyataan Amien Rais soal dukungan pada Jokowi di wilayah Solo.

Yunarto Wijaya menyindir Amien Rais yang mengatakan kalau Jokowi sudah tidak laku di Solo.

Pernyataan itu disampaikan oleh Amin Rais pada pemberitaan di media online dengan judul 'Kata Amien Rais, Di Jantung Sendiri Jokowi Sudah Tidak Laku'.

Yunarto Wijaya kemudian menyindir pernyataan Amien Rais tersebut.

Sindiran itu disampaikan oleh Yunarto Wijaya di akun Twitternya @yunartowijaya, Senin (10/9/2018).

Menurutnya, berdasarkan data, Amien Rais dan anaknya juga belum pernah menang.

Bahkan, masih dalam cuitannya, Yunarto Wijaya juga mengatakan kalau kekalahan Amien Rais itu juga terjadi di kampungnya sendiri.

"Yg jelas berdasar data, Amien Rais & Anaknya yg blm pernah menang.. termasuk di kampungnya sendiri..," tulisnya dilansir TribunnewsBogor.com, Senin (10/9/2018).

Yg jelas berdasar data, Amien Rais & Anaknya yg blm pernah menang.. termasuk di kampungnya sendiri.. https://t.co/jqoTRzCs13

— Yunarto Wijaya (@yunartowijaya) September 9, 2018

Di desa Santren, Bekonang, Sukoharjo jg kalah. Itu desa istrinya Pak Amien.

— ini lina (@lookslina) September 9, 2018

Mungkin anda yang bodo dan sok tau... Itu bukan peserta ganti presiden. Itu ribuan orang menyambut kirab atlit haornas di Solo... jangan ngeyel. Saya ada di sana kog

— Ki Ronggo Sedayu (@KiRasss_) September 10, 2018

Blum tentu mereka yg ikut jaln sehat,milih prabowo,biasanya klo jalan sehat gitu mereka itu cari doorprise nya gak peduli siapa yang ngadain...

— Yan (@Yan38549204) September 10, 2018

(Tribun-News/Berita-Terheboh/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Jangan Bikin Fitnah, Ini Klarifikasi POLRI Terkait Isu Penangkapan Panitia Ceramah Ustaz Somad

Polri menyatakan tak ada penangkapan terhadap panitia ceramah Ustaz Abdul Somad (UAS) di Grobogan, Jawa Tengah. Menurut Polri, Somad dipersilakan melapor jika memang merasa ada gangguan saat ceramah.

"Tidak ada penangkapan terhadap panitia pengajian Ustaz Abdul Somad tersebut," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo kepada detikcom, Senin (10/9/2018).

Dedi mengatakan saat ini ada kasus yang telah dilaporkan oleh Somad ke Polda Riau dan sedang ditangani. Dia menyatakan Somad bisa menyampaikan ke penyidik Polda Riau soal dugaan adanya panitia ceramah di Grobogan yang ditangkap polisi.

"Silakan kalau memang Ustaz Abdul Somad merasa (ada panitia ceramahnya) ditangkap, kan dia sudah ditangani kasusnya (kasus dugaan penghinaan Somad di akun FB milik JB) oleh Polda Riau, silakan nanti disampaikan aja ke penyidik. Nanti penyidik akan konfirmasi ke Bareskrim, atau Propam, silakan kita pasti akan melayani," ucapnya

Sebelumnya, Somad menuturkan saat akan berceramah di Kudus, Jawa Tengah, awalnya panitia menyatakan semua persiapan sudah selesai. Seusai acara, panitia baru mengatakan ada gangguan. Hal yang sama terjadi di Grobogan, Jawa Tengah. Bahkan, kata UAS, panitia mengatakan ada beberapa anggotanya yang ditangkap polisi.

"Ternyata setelah acara baru ngaku. Tadi malam itu sebenarnya banyak yang mengganggu, (panitia) ditangkap," ungkapnya.

Hal itu disampaikan Somad lewat video yang beredar di media sosial, Senin (10/9/2018). Dalam video itu, UAS tampak bicara saat berada di dalam mobil.

(Detik/Berita-Terheboh/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Pengamat Politik Timur Tengah M. Najih Arromadoni Bongkar Modus Asli Gerakan #2019gantipresiden. Waspadalah!

Gerakan tagar #2019GantiPresiden dinilai punya kemiripan dengan gerakan yang berjalan di Suriah.

Menurut pengamat politik Timur Tengah, M. Najih Arromadoni, gerakan di Suriah ingin meruntuhkan rezim dengan bungkus khilafah, sedangkan gerakan tagar tersebut juga mirip yakni ambisi mengganti pemerintahan yang sah.

Apalagi, elemen kunci dari gerakan ini juga disokong oleh sosok yang selama ini menyuarakan khilafah di Tanah Air.

Najih menyebutkan, di belakang gerakan tagar itu, ada Jubir Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto. Untuk itu, menurutnya, gerakan ini sangat perlu diwaspadai, sebab bisa saja Indonesia di-Suriah-kan.

“Khilafah bagi mereka layaknya 'lampu ajaib' yang bisa memberi apa saja dan menyelesaikan masalah apa saja. Tidak sadar bahwa berbagai kelompok saling membunuh dan berperang di Timur Tengah karena sedang berebut mendirikan khilafah, dan ujungnya adalah kebinasaan,” kata Najih dalam keterangannya di Jakarta, Senin 10 September 2018.

Alumnus Universitas Ahmad Kuftaro Damaskus ini mengatakan, pola gerakan #2019GantiPresiden mempunyai pola kemiripan dengan gerakan kelompok makar di Suriah yang menginginkan mengganti sistem dan turunnya Presiden Bashar Al Assad.

Dia menjelaskan, kelompok makar di Suriah berusaha meruntuhkan sistem dan pelaksana negara dengan slogan antipemerintah yakni al-sha'b yurid isqat al-nizam (rakyat menghendaki rezim turun) dan irhal ya Basyar (turunlah Presiden Basyar).

"Slogan dengan fungsi yang sama di-copy paste oleh jaringan mereka di Indonesia, jadilah gerakan dan tagar #2019GantiPresiden,” ujarnya.

Sebelum viralnya gerakan #2019GantiPresiden, Najih menjelaskan, pola-pola ingin men-Suriah-kan sudah lebih dulu, dengan dilakukan dengan memolitisasi agama.

“Indikasi menguatnya penggunaan kedok agama demi kepentingan kekuasaan, sebagaimana pernah dilakukan di Suriah, terlihat dalam banyak hal, di antaranya adalah penggunaan masjid sebagai markas keberangkatan demonstran,” ujarnya.

Selain politisasi agama, Najih menuturkan, pola gerakan men-Suriah-kan Indonesia juga berupaya menghilangkan kepercayaan kepada pemerintah dengan terus-menerus menebar fitnah murahan, bukan kritik yang konstruktif, terhadap pemerintah.

Dalam konteks Suriah. menurutnya, sesekali Presiden Basyar al-Assad dituduh Syiah, kafir, dan pembantai Sunni.

“Dalam konteks Indonesia, Anda bisa mengingat-ingat sendiri, presiden Indonesia pernah difitnah apa saja, mulai dari Kristen, China, Komunis, anti-Islam, mengkriminalisasi ulama, dan sederet fitnah lainnya,” ujarnya.

(Viva/Berita-Terheboh/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Massa Ngamuk Tolak #2019GantiPresiden Akhirnya Bakar Ban di Kantor PKS Sumut

Sekelompok orang yang menamakan diri Gerakan Masyarakat Sumut Selamatkan NKRI berunjuk rasa di depan kantor Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera atau DPW PKS Sumatera Utara, di Jalan Kenanga Raya, Tanjung Sari, Medan Selayang, Senin, 10 September 2018.

Massa menilai gerakan tanda pagar (tagar) #2019GantiPresiden yang digerakkan oleh politikus PKS, Mardani Ali Sera, bertujuan mengganti dasar negara Pancasila.

Menurut pengunjuk rasa, gerakan #2019GantiPresiden sengaja digerakkan PKS karena kecewa dengan sikap pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla yang membubarkan Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Massa membentangkan spanduk bertulisan Gerakan #2019GantiPresiden sebagai percobaan makar.

Selain membentangkan spanduk, massa yang didominasi pemuda dan mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) tersebut membakar ban bekas persis di depan kantor DPW PKS.

"April 2019 pemilu dan pilpres secara serentak dilakukan. Kita semua ingin pesta demokrasi itu damai. Ajakan ganti presiden 2019 sebelum April 2019 berpotensi membenturkan masyarakat. Bahkan ajakan tersebut akan mereka gaungkan lebih besar lagi jika calon presiden yang didukung PKS kalah April 2019," kata Syaid Akbar Pamungkas, juru bicara pengunjuk rasa.

Pengunjuk rasa menilai PKS melakukan gerakan #2019gantiPresiden itu dengan sasaran untuk menaikkan citra di mata publik, juga dengan sasaran akhir mengajak rakyat antinegara. "Padahal sudah jelas pemilihan presiden dan wakil presiden pada pilpres 2019 hanya akan diikuti dua pasang calon," kata Syaid Akbar.

Ia mengatakan PKS silakan bantu saja capres yang mereka dukung agar menang tapi jangan menebar kebencian kepada negara dan simbol negara. "Pilpres sebagai sarana demokrasi dibangun dengan susah payah dan dengan biaya yang mahal," ujarnya.

Ratusan polisi berpakaian dinas dan sipil menjaga aksi unjuk rasa. Akibat aksi ini, jalan di depan kantor DPW PKS, yang menghubungkan Jalan Dokter Mansyur Kampus USU dengan Jalan Ringroad Medan macet. Polisi terpaksa mengalihkan arus lalu lintas

(Tempo/Berita-Terheboh/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Bawa-bawa Pompa Air, Hotman Paris Ngoceh Lagi Sindir Roy Suryo, Kali Ini Bikin Ketawa Warganet. Simak Videonya!

Sebelumnya telah beredar surat dari Kementerian Pemuda dan Olahraga yang berisi permintaan pengembalian Barang Milik Negara (BMN) kepada Roy Suryo.

Dikutip dari Tribunwow.com, dalam surat tersebut disebutkan jika jumlah barang yang belum dikembalikan Roy Suryo sebelum menjabat sebagai Menpora berjumlah 3.226 unit.

Kasus yang belum menemui titik penyelesaian itu mendapat tanggapan dari berbagai tokoh, satu diantaranya adalah pengacara kondang Hotman Paris.

Hotman Paris berpendapat jika memang asetnya mencapai 3 ribu unit seharusnya tidak bisa masuk ke dalam rumah dinas.

Ia mengatakan itu melalui video yang dia unggah di instagram miliknya, @hotmanparisofficial, Selasa (11/9/2018) pagi.

"Jangan-jangan aset kemenpora dibeli tapi tidak masuk rumah dinas," ucap Hotman di video itu.

"Karena tidak mungkin 3 ribu unit aset bisa masuk di rumah dinas," lanjut Hotman.

Hotman juga memperingatkan kepolisian dan KPK untuk cek saat proses pembelian aset-aset tersebut.

"Perlu ini KPK dan kepolisian cek bon pembeliannya, lalu cek kemana asetnya itu," tandas Hotman.

Video Hotman Paris yang baru diunggah satu jam itu sudah dilihat lebih dari 37 ribu kali.

aquinasthomazMau pingsan aku liat lawakanmu bg Hotman

pakpahan.thomasOpung Hotman dah ngamuk

narendranuriskyRusak itu penutup pompa air nya😂

paqih_papanyaHahahaha lucu abng,..hajar terus bng..buat malu aja tu TV..rusak


dominikajuannaljk79Jangan jangan udah di bagi bagi sama keluarga Nya😢

View this post on Instagram

A post shared by Dr. Hotman Paris Hutapea SH MH (@hotmanparisofficial) on Sep 10, 2018 at 4:01pm PDT

View this post on Instagram

A post shared by Dr. Hotman Paris Hutapea SH MH (@hotmanparisofficial) on Sep 10, 2018 at 4:06pm PDT

Simak videonya:

(Tribun-Wow/Berita-Terheboh/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Terbongkar Kebohongan Sandi Uno, Ngaku-ngaku Dekat Erick Thohir Sejak SD. Fakta Sebenarnya Begini!

Menjelang diresmikannya Erick Thohir sebagai Ketua Tim Pemenangan (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan kecemasannya. Sandiaga mengumbar seberapa dekat hubungannya dengan Erick pada awak media. Hal itu yang menjadi alasan Sandiaga untuk berharap, Thohir menolak ajakan Jokowi.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu mengklaim bahwa, dia kerabat dekat Thohir sejak SD hingga menempuh jenjang pendidikan tinggi. Intimnya persahabatan itu, menurut Sandiaga membuat keluarganya turut berhubungan dekat dengan famili Thohir. Sandiaga mencontohkan, istrinya dengan istri Thohir mengikuti arisan dan pengajian yang sama. Anak-anak mereka pun saling akrab.

“Kami bareng waktu SD dan SMA, serta bersahabat waktu kuliah,” kata Sandi seperti dikutip dari Inews seusai peluncuran relawan Prabowo-Sandi Digital Team (Pride) di Jalan Widya Candra, Jakarta Selatan, Kamis (6/9/2018).

Untuk mendalami seberapa dekat hubungan Sandiaga dan Thohir, saya bertemu dengan Karmin, 68 tahun. Karmin bekerja sebagai penjaga sekolah SD Kwitang Perkumpulan Sekolah Kristen Djakarta (PSKD) 6 di Bulungan, Jakarta Selatan. Sudah 45 tahun Karmin menekuni profesi itu.

Lamat-lamat Karmin mencoba membongkar ingatannya soal salah satu murid di sekolah tersebut yaitu Sandiaga.

“Saya pernah lihat Pak Sandiaga ketika dia masih sekolah di sini. Dia itu angkatan yang lulusnya tahun 1981,” kata Karmin kepada reporter Tirto di salah satu sudut SD 6 PSKD, Senin (10/9/18). Jika Sandiaga lulus tepat waktu, itu artinya ia mulai masuk sekolah pada tahun ajaran 1975 atau 1976.

Karmin menuturkan, sejak Sandiaga lulus, ia baru bertemu lagi dengan bakal calon wakil presiden dalam Pilpres 2019 tersebut sekitar tahun 2007. Saat itu SD 6 PSKD angkatan 1981 tengah menggelar reuni di lantai 5 Hotel Ritz-Carlton, Jakarta Selatan. Tapi Sandiaga tak ikut acara itu secara penuh, dia terburu-buru pamitan.

“Eh, Pak Karmin, apa kabar? Sehat? Saya duluan ya, mau ada rapat lagi,” kata Karmin mengenang apa yang diucapkan Sandiaga saat itu.

Pada tahun 2007 itu, Sandiaga memang sibuk dengan bisnisnya. Dia telah menjadi ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi). Kala itu perusahaan Sandiaga, PT Recapital Advisors dan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk telah berkembang dan dia merambah ke situs iklan properti melalui PT Web Marketing Indonesia (WMI).

Menurut Karmin, Sandiaga juga pernah hadir di reuni akbar SD 6 PKSD pada tahun 2009 yang berlokasi di sekolah tersebut. Acara temu kangen itu ramai, diikuti kurang-lebih 10 angkatan. Selain Sandiaga, beberapa orang ternama juga hadir seperti politikus PDIP Maruarar Sirait, presenter televisi Nico Siahaan, penyiar berita Putra Nababan, hingga pendeta Andi Panggabean.

“Setelah itu hingga saat ini, angkatan Sandiaga, tahun 1981, pernah tiga kali reuni tapi Pak Sandiaga tak pernah datang. Saya tahu karena saya selalu diundang,” kata Karmin.

Saya mencoba mencari tahu lebih jauh tentang Sandiaga melalui dokumen atau arsip yang dikelola sekolahan itu. Saya bertemu dengan Kartono, 57 tahun yang bekerja sebagai staf Tata Usaha SD 6 PSKD. Dia mengaku arsip terkait Sandiaga tak ada.

“Yang paling jauh kami punya itu cuma lulusan tahun 1983, artinya ini dua tahun di bawah Pak Sandiaga. Di atasnya lagi kami tidak punya, mungkin karena ruang tata usaha sempat pindah-pindah,” kata Kartono.


Tak Pernah Satu Sekolah

Sandiaga dan Thohir tak pernah mengenyam pendidikan dalam satu SD yang sama. Dari penelusuran tim riset Tirto, Thohir tercatat menempuh pendidikan dasar di SD Santo Fransiskus Asisi yang berada di Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan.

Novia, salah satu pegawai Tata Usaha SD Asisi, mengkonfirmasi informasi itu. “Iya, benar Erick Thohir pernah sekolah di sini. Dari tahun 1977 hingga 1983. Kalau SMP-nya saya kurang tahu beliau di mana,” katanya kepada reporter Tirto, Senin (10/9/18).

Jika Thohir lulus tahun 1983, itu artinya ia berada dua tahun di bawah Sandiaga.

Menginjak Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sandiaga memilih SMP Negeri 12 Wijaya, Jakarta Selatan, sebagai studi lanjutannya. Tak ada data yang jelas kapan ia mulai dan mengakhiri sekolah di situ.

Jika merujuk informasi bahwa Sandiaga lulus dari SD 6 PSDK pada tahun 1981 dan masuk ke SMA Pangudi Luhur pada tahun 1984, berarti ia secara penuh menjadi siswa di SMP Negeri 12 Wijaya pada tahun 1981 hingga 1984.

Suwarsih, salah satu mantan guru SMP Negeri 12 Wijaya, mengaku pernah mengajar Sandiaga pada tahun-tahun itu. Namun guru perempuan yang sudah pensiun sejak 10 tahun lalu itu mengaku, tak pernah ingat ada murid yang bernama Thohir bersekolah di situ.

“Kalau Erick Thohir saya kurang paham. Seingat saya teman angkatannya itu Beno Benyamin [putra Benyamin Sueb],” kata Suwarsih saat dihubungi reporter Tirto, Senin (10/9/18).

A.Y. Pudyartana, 79 tahun, sedang santai di teras rumahnya saat saya mendatanginya. Sebelum berobat ke rumah sakit, ia menyempatkan diri menerima saya. Lelaki yang akrab disapa Michael tersebut pernah selama 14 tahun menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA Pangudi Luhur, sekolah menengah Katolik periode 1978 hingga 1992.

Pudyartana masih mengingat pernah ada siswanya yang bernama Sandiaga. Menurutnya Sandiaga menyelesaikan studi tepat waktu, dari tahun 1984 hingga 1987.

“Intinya Sandiaga anaknya baik, sekolahnya juga lancar, tak pernah bermasalah,” katanya dengan suara yang parau.

Warto, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA Pangudi Luhur, memberikan beberapa data kepada Tirto mengenai masa-masa di saat Sandiaga bersekolah di Pangudi Luhur.

Dari data kelulusan EBTA-SMA Pangudi Luhur tahun 1987, tercatat Sandiaga Uno pernah seangkatan dan sekelas di jurusan IPS dengan politikus PDIP Sihar Sitorus dan Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Rosan Perkasa Roeslani.

Sandiaga dan Thohir tak pernah mengenyam pendidikan dalam satu SD yang sama. Dari penelusuran tim riset Tirto, Thohir tercatat menempuh pendidikan dasar di SD Santo Fransiskus Asisi yang berada di Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan.

Novia, salah satu pegawai Tata Usaha SD Asisi, mengkonfirmasi informasi itu. “Iya, benar Erick Thohir pernah sekolah di sini. Dari tahun 1977 hingga 1983. Kalau SMP-nya saya kurang tahu beliau di mana,” katanya kepada reporter Tirto, Senin (10/9/18).

Jika Thohir lulus tahun 1983, itu artinya ia berada dua tahun di bawah Sandiaga.

Menginjak Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sandiaga memilih SMP Negeri 12 Wijaya, Jakarta Selatan, sebagai studi lanjutannya. Tak ada data yang jelas kapan ia mulai dan mengakhiri sekolah di situ.

Jika merujuk informasi bahwa Sandiaga lulus dari SD 6 PSDK pada tahun 1981 dan masuk ke SMA Pangudi Luhur pada tahun 1984, berarti ia secara penuh menjadi siswa di SMP Negeri 12 Wijaya pada tahun 1981 hingga 1984.

Suwarsih, salah satu mantan guru SMP Negeri 12 Wijaya, mengaku pernah mengajar Sandiaga pada tahun-tahun itu. Namun guru perempuan yang sudah pensiun sejak 10 tahun lalu itu mengaku, tak pernah ingat ada murid yang bernama Thohir bersekolah di situ.

“Kalau Erick Thohir saya kurang paham. Seingat saya teman angkatannya itu Beno Benyamin [putra Benyamin Sueb],” kata Suwarsih saat dihubungi reporter Tirto, Senin (10/9/18).

A.Y. Pudyartana, 79 tahun, sedang santai di teras rumahnya saat saya mendatanginya. Sebelum berobat ke rumah sakit, ia menyempatkan diri menerima saya. Lelaki yang akrab disapa Michael tersebut pernah selama 14 tahun menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA Pangudi Luhur, sekolah menengah Katolik periode 1978 hingga 1992.

Pudyartana masih mengingat pernah ada siswanya yang bernama Sandiaga. Menurutnya Sandiaga menyelesaikan studi tepat waktu, dari tahun 1984 hingga 1987.

“Intinya Sandiaga anaknya baik, sekolahnya juga lancar, tak pernah bermasalah,” katanya dengan suara yang parau.

Warto, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA Pangudi Luhur, memberikan beberapa data kepada Tirto mengenai masa-masa di saat Sandiaga bersekolah di Pangudi Luhur.

Dari data kelulusan EBTA-SMA Pangudi Luhur tahun 1987, tercatat Sandiaga Uno pernah seangkatan dan sekelas di jurusan IPS dengan politikus PDIP Sihar Sitorus dan Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Rosan Perkasa Roeslani.


Artikel Ini Telah Tayang di Tirto.id dengan Judul"Sandiaga Uno & Erick Thohir Tak Pernah Satu Sekolah Sejak SD"

(Tirto/Berita-Terheboh/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Posting Soal Gubernur dan PNS, Ahmad Dhani Dibully Disebut Warganet Bodoh!

Penyanyi senior yang kini terjun di dunia politik Ahmad Dhani sepertinya selalu saja membuat pernyataan yang menyindir pemerintahan Jokowi.

Kali ini membahas Presiden RI Joko Widodo.

Ahmad Dhani mengatakan, Presiden Joko Widodo menurutnya, sama sekali tidak mewakili kaum milenial.

Hal itu disampaikan Ahmad Dhani dalam Apa Kabar Indonesia Pagi, Senin (10/9/2018).

"Ya itu kan perasaannya Pak Jokowi sendiri ya, kalau buat saya sendiri sih nggak juga, gitu loh, nggak juga mewakili, dari mana mewakilinya, gitu loh," kata Ahmad Dhani dilansir TribunnewsBogor.com dari tayangan YouTube yang diposting di hari yang sama.

Bahkan secara tidak langsung ia menyebut, Jokowi tidak memiliki tampang milenial sama sekali.

"Milenial itu dilihat dari wajahnya, tampang kayak saya ini milenial, jelas," ujarnya kemudian tertawa.

Bahkan kata Ahmad Dhani, meski Jokowi sering mengenakan sneakers, membawa motor gede, hal itu tak lantas disebut Jokowi mewakili kaum milenial.

"(Sneaker, motor) Itu tidak substantif, anak muda tidak harus seperti itu. Misal suka metalica, jangan-jangan cuma tahu satu lagu saja," sindirnya.

Untuk itu kata dia, Erick Thohir harus bekerja keras untuk membangun pandangan bahwa Jokowi mewakili kaum milenial.

"Jadi buat saya Pak Erick Thohir kerjanya keras," tandasnya.

Ia juga mengaku tak gentar dengan adanya sosok Erick Thohir di tim Jokowi, sebab menurutnya ada 99 orang seperti Erick Thohir di tim Prabowo.

"Di tim kami orang seperti Erick Thohir itu ada 99 orang, salah satunya saya. Pak Joko panglimanya, saya sama Erick Thohir Apple to Apple lah," tandasnya.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak atau yang akrab disapa Anin, kemudian menanggapi pernyataan Ahmad Dhani tersebut.

Menurutnya, apa yang disampaikan Ahmad Dhani itu justru mengarah pada kedangkalan peradaban politik.

Hal itu disampaikannya di akun Twitter miliknya, @Dahnilanzar, Senin (10/9/2018).

"Kok saya merasa diskusi status milenial gak milenial ini, justru mengarah kepada "kedangkalan peradaban politik" Indonesia kekinian ya. Yang kita butuhkan adl apa gagasan besar bagi kemajuan Indonesia masa depan. Komitmen lawan bandit politik yg menyandera negeri," tulisnya di postingan berita terkait statemen Ahmad Dhani tersebut.Dahnial Simanjuntak

Ia kemudian mengatakan, milenial tidak bisa diasosiasikan pada simbol-simbol fisik dan gimmick semata, melainkan pada pada kemajuan berpikir.

"Sahabat muda, mencermati kontestasi politik yg berebut suara milenial. bila status2 milenial itu diasosiasikan pd simbol-simbol fisik dan gimmick, bukan pd kemajuan pikir,akhlak dan integritas.Apa bedanya kita dengan generasi alay-alay yg sibuk dg model sepatu dan baju terbaru," tulisnya lagi.

Terbaru Ahmad Dhani mengunggah sebuah status yang lantas menjadikannya sebagai bahan bulliyan.

Diunggahan tersebut Ahmad Dhani menuliskan caption "rusak" dengan mengunggah pic bertuliskan PNS dilarang berpolitik, dukung mendukung, Ehhh Gubernurnya dengan bangganya saya mendukung capres ini itu..kan koplak?

mood.swing07ora ming koplak, yo wes sing pns meneng2 wae gak popo asal pas nyoblos sesuk dudu jokowi

monicayustinaWkwkwk ngakak so hard.. Kmu kmrin nyalon jd pjbt,, tpi ga paham beda gubernur n PNS... buknny Gubnur lewat jalur politik ya??? PNS lewat pendaftaran umum, lewat tes tulis. Ga pke jalur politik.

herikedengSebagai masukan bahwa gubernur adalah jabatan politik dan bukan bagian ASN @ahmaddhaniprast

erwin_bahtiarLah kan Gubernur bukan PNS mas @ahmaddhaniprast

arif_mjnSegoblog goblognya pedagang cendol pasti tau lah kalo gubernur dipilih melalui partai, ngga ndaftar CPnS. wajar dong gubernur, bupati jadi tim sukses capres..hufff

awliaqhamrald@arbiafif17 giliran gubernur pd dukung jokowi elo2 cari pembnran diri wkwkwk..kmrn2 gubernur dukung era sby dll elo2 mingkem ihirrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
sirajacopet@bayurizky95 gubernur adalah pejabat publik atau pejabat negara yang dipilih dengan proses politik. Gubernur mencalonkan diri lalu dipilih oleh rakyat. berbeda dengan PNS yang mendaftarkan diri kemudian dipilih oleh gubernur. Jadi kalau gubernurnya berpolitik itu SAH. Karena dia terpilih oleh rakyat dan partai pendukung nya. Chek lagi siapa yang koplak?

oneilsitumeangHahaha Dani daniiiii udah deh elu itu gak ada isinya mau masuk dunia politik jd nya mempertontonkan kebodohan sendiri. Gubernur itu bukan PNS paham????

View this post on Instagram

RUSAK

A post shared by Ahmad Dhani Prasetyo (@ahmaddhaniprast) on Sep 11, 2018 at 1:56am PDT

(Tribun-News/Berita-Terheboh/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Capres dan Cawapres Dari Gerindra, Ketua Tim Sukses Juga Dari Gerindra. Kenapa PKS dan PAN Tak Protes?

Oleh: Eko Kuntadhi

Jadi partai politik pendukung Prabowo itu memang makan hati. Coba bayangkan. Capresnya Prabowo, ketua Partai Gerindra. Cawapresnya Sandiaga Uno, Wakil ketua Dewan Pembina Gerindra. Meskipun, untuk akal-akalan Prabowo meminta Sandiaga mundur sebagai kader Gerindra agar bisa diterima partai pendukung lain.

Eh, ketika memilih ketua tim pemenangan jatuhnya pada kader Gerindra juga. Jenderal Djoko Santoso yang selama ini duduk sebagai anggota Dewan Pembina Gerindra ditunjuk sebagai ketua tim.

Posisi PKS, PAN dan Demokrat memang hanya ditempatkan sebagai tim hula-hula. Barangkali pada saat deal dengan partai-partai pendukung itu, transaksinya berbentuk gelondongan. Sekali ‘bayar’ dapat semua. Artinya mereka gak bisa cawe-cawe lagi untuk minta jatah jabatan dan peran. Semuanya sudah dilepas satu paket.

Wajar sih. Barang yang sudah dibeli akan menjadi hak pembelinya. Mau digunakan atau dibuang ke tong sampah, gak boleh protes.

PAN dan PKS tampaknya menikmati kondisi seperti itu. Lihat saja ulah para petingginya. Meski semua posisi paling strategis diborong Gerindra, mereka asyik saja gak protes.

Kalau para pemimpi partainya bersikap pasrah begitu, mungkin wajar. Kepada merekalah proses deal tersebut terjadi. Hitung-hitunganya hanya di kalangan petinggi. Tapi apakah hasil deal itu merembes ke pengurus di bawahnya? Ini yang kita gak tahu.

Jika saya anggota partai yang ‘tergadai’ itu, saya pasti akan protes. Partai adalah organisasi. Punya wujud. Punya marwah dan harga diri. Bagi politisi parpol adalah rumahnya. Ketika parpol yang saya diami sama sekali gak direken dalam proses politik yang sepenting ini, pasti saya tersinggung.

Untung saya bukan anggota PAN atau PKS. Sehingga saya gak merasa jadi barang jualan.

Masih lebih bagus beberapa kader Demokrat. Mereka gak rela partainya dibeli dengan cara murah. Masih ada harga diri kepertaian dalam diri sebagian kadernya untuk bersuara. Partai Demokrat bukan barang yang bisa dibeli dengan murah seperti sebungkus kripik tempe.

Jadi meskipun partainya secara resmi mendukung Prabowo-Sandi, tapi kader-kadernya di berbagai daerah dibiarkan menyuarakan pikirannya sendiri.

Lihat saja Soekarwo, ketua DPD Demokrat Jawa Timur, atau TGB kader Demokrat di NTB yang lebih memilih mendukung Jokowi-Maruf ketimbang ikut pilihan partainya. Yang lebih keren Lukas Enembe, Gubernur Papua dan ketua DPD Demokrat Papua, menjanjikan 3 juta suara rakyat Papua untuk Jokowi.

Bukan hanya kepala daerah yang ego kepartaiannya terganggu seolah partainya diakuisisi oleh Gerindra. Deddy Mizwar, kader Demokrat mantan Wagub Jabar, juga bergabung dalam tim pemenangan Jokowi. Artinya kader-kader Demokrat yang punya basis masa dibiarkan menyuarakan aspirasinya sendiri. Tidak harus sepaket dengan suara DPP.

Dengan kondisi ini, setidaknya Demokrat ingin menyampaikan pesan kepada publik bahwa partainya belum ‘dijual’ dengan harga murah. Bahkan sejak Prabowo mendepak AHY, kita tidak pernah lagi melihat SBY bergaya di depan kamera menunjukan dukungannya kepada Prabowo.

Berbeda dengan PAN dan PKS, yang mau diapain saja terlihat pasrah. Capres dari Gerindra, mereka dukung. Cawapres dari Gerindra, mereka ikut. Ketua Tim Sukses kader Gerindra lagi, mereka nurut. Wong, transaksinya paket gelondongan.

Yang ngenes adalah nasib PBB. Mereka jelas menunjukan dukungannya kepada Prabowo. Saat Intima Ulama yang merekomendasikan dukungan pada Prabowo, Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra tampak hadir dan aktif. Itu adalah kode keras penawaran partainya langsung kepada Prabowo.

Tapi apa yang didapat PBB? Boro-boro dibeli. Ditawar aja, kagak. Apalagi diajak bergabung dengan koalisi Prabowo. Wong gak ditoleh sama sekali. Artinya meski sudah diobral, Prabowo-Sandi tidak juga mau ‘menawar’ PBB.

Padahal meski tidak lolos elektoral treshold pada Pemilu lalu, PBB tetap punya basis pendukung. Punya suara yang bisa dikonversi jadi dukungan kepada Prabowo. Tapi, mungkin saja ‘budgetnya’ sudah habis untuk ngeborong PKS dan PAN.

Bandingkan dengan PSI dan Perindo di kubu Jokowi. Sebagai partai baru, PSI dan Perindo tetap diberi peran signifikan. Direken. Dihargai. Bukan dilepeh seperti PBB di kubu Prabowo.

Kondisi itu terjadi mungkin karena budget transaksi semua dari Sandi. Sebagai ahli investasi, Sandi terbiasa berfikir efisien. Dia hanya mau keluarkan budget yang sesuai dengan targetnya.

Sandi pasti rasional. Kondisi sekarang agak sulit baginya untuk memenangkan pertarungan Pilpres. Tujuannya berinvestasi saat ini bukan untuk pertempuran Pilpres 2019. Tapi targetnya 2024 nanti. Dengan menjadi Cawapres Prabowo dia seolah menempati orang kedua di partai Gerindra setelah Prabowo, menyingkirkan elit partai lainnya.

Dan dia tahu pasti, pada 2024 nanti peluang Prabowo maju lagi semakin menipis. Kecuali kalau gak tahu malu seumur hidup jadi Capres. Jadi anggap saja biaya politik yang dikeluarkan Sandi sekarang semacam ijon untuk Pilpres 2024.

Semua partai koalisi Prabowo-Sandi juga sadar kondisi ini. PKS dan PAN memilih menjual grosiran, dari pada gak dapat sama sekali. Demokrat memilih jalan asal memenuhi prasyarat saja. Aturannya Parpol memang wajib mendukung salah satu Capres. Kebijakan PD sesungguhnya sama seperti Pilpres 2014 lalu yaitu membiarkan kadernya mendukung siapa saja.

Semua partai itu kompak bernyanyi, “Partai-partai penggembira, penggembira semua…”

Yang sial adalah para Caleg PAN dan PKS. Mereka berfikir sedang berjuang untuk membesarkan partainya nanti. Mengeluarkan duit untuk biaya kampanye. Padahal partainya sudah diobral ke Sandiaga.

Apalagi Caleg PKS, belum apa-apa sudah dipaksa menandatangani surat pengunduran diri yang tanggalnya dikosongkan. Artinya nanti DPP PKS berhak memberhentikan anggotanya yang duduk di legislatif.

“Mas, bu Lia saja berantem sama suaminya gara-gara duit Rp100 ribu. Apalagi kalau Rp500 milyar ya?,” ujar Abu Kumkum.

(Eko-Kuntadhi/Suara-Islam/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Viral, Sandiaga Uno Sebut Rp 100 ribu Hanya Bisa Beli Bawang dan Cabai, Guntur Romli: Sandi Kamu Bohong

Ilustrasi

Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Mohamad Guntur Romli mematahkan pernyataan bakal calon wakil Presiden Sandiaga Uno soal uang belanja.

Di sejumlah media massa, Sandiaga Uno mengatakan bahwa saat ini dengan nominal Rp 100 ribu, ibu-ibu hanya bisa membeli bawang dan cabai saja.

Hal tersebut merupakan dampak dari kondisi ekonomi dimana nilai tukar rupiah terhadap dollar yang melemah beberapa hari belakangan ini.

Lewat akun Twitternya, Guntur Romli memposting video seorang wanita yang membawa uang Rp 100 ribu.

“Pagi ini saya mau belanja dengan uang Rp 100 ribu, kita akan dapat apa nih, saya belanja di warung dekat rumah,” kata wanita di video.

Hasilnya, tak seperti yang dinyatakan oleh Sandiaga Uno.

Wanita tersebut bisa membeli mulai dari daging ayam, bawang, tahu dan bahan makanan lainnya.

Unt membongkar kebohongan @sandiuno yg bilang uang 100 ribu cuma dapat bawang & cabe, saya & istri @nongandah belanja ke warung2 dekat rumah (bukan pasar), 100 ribu bisa dapat ayam 1 ekor, tahu+tempe, sayur sop, bawang merah-putih, cabe, beras, pepaya, ini bahan unt 3 hari! pic.twitter.com/EU6NqgZdhw

— Mohamad Guntur Romli (@GunRomli) September 7, 2018

“Unt membongkar kebohongan @sandiuno yg bilang uang 100 ribu cuma dapat bawang & cabe, saya & istri @nongandah belanja ke warung2 dekat rumah (bukan pasar),

100 ribu bisa dapat ayam 1 ekor, tahu+tempe, sayur sop, bawang merah-putih, cabe, beras, pepaya, ini bahan unt 3 hari!” tulisnya di keterangan.

Malahan dari catatan yang diposting oleh akun Guntur Romli, dari uang Rp 100 ribu yang dibawa tersisa Rp 7.500.

Catatan belanja hari ini yg membuktikan omongan @sandiuno "100 ribu cuma dapat bawang & cabe" = bohong. Ini belanja di warung bukan di pasar besar, gak pake nawar2 & ambil yg terbaik. Sandi kamu bohong! pic.twitter.com/NWTqE0Qm27

— Mohamad Guntur Romli (@GunRomli) September 7, 2018

“Catatan belanja hari ini yg membuktikan omongan @sandiuno “100 ribu cuma dapat bawang & cabe” = bohong.

Ini belanja di warung bukan di pasar besar, gak pake nawar2 & ambil yg terbaik.

‘Sandi kamu bohong!” tulis akun Twitter @GunRomli.

(Tribun-News/Suara-Islam/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)