Sergei Lavrov, Russian Foreign Minister.
Rusia mengatakan akan melakukan yang terbaik untuk mengembalikan situasi di sekitar Yerusalem al-Quds ke jalur yang konstruktif, sehari setelah AS memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang bertujuan untuk membatalkan langkah kontroversial Presiden AS Donald Trump yang mengakui kota itu sebagai "ibukota Zionis Israel".
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov membuat pernyataan dalam sebuah pertemuan dengan Nabil Shaath, seorang penasihat presiden Palestina mengenai isu-isu kebijakan luar negeri dan hubungan internasional, pada hari Selasa (19/12), dengan mengatakan Moskow, tanpa keraguan, "terkejut" mengenai situasi di sekitar Yerusalem al-Quds saat ini.
"Sikap kami mengenai masalah ini telah berulang kali digariskan oleh Presiden Rusia [Vladimir Putin] dan dikonfirmasi dalam percakapan teleponnya dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas," kata diplomat tinggi Rusia tersebut.
Pada tanggal 6 Desember, Trump mengumumkan keputusannya mengakui Yerusalem al-Quds sebagai ibu kota Zionis Israel dan memindahkan kedutaan AS di tanah yang diduduki dari Tel Aviv ke Yerusalem al-Quds, sebuah langkah yang sangat diperdebatkan yang memicu demonstrasi di wilayah Palestina yang diduduki, Iran, Turki , Mesir, Yordania, Tunisia, Aljazair, Irak, Maroko dan negara-negara Muslim lainnya.
Pada hari Senin, 14 anggota dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB mendukung resolusi yang dibuat oleh orang Mesir, yang tidak secara khusus menyebutkan nama AS atau Trump namun menyatakan "penyesalan mendalam atas keputusan baru-baru ini mengenai status Yerusalem" al-Quds, sementara Duta Besar AS Nikki Haley menggunakan hak veto Washington untuk tidak menerima resolusi tersebut.
Tak lama setelah veto AS, pemerintah Palestina mengecam keras tindakan Washington yang "tidak dapat diterima", dengan mengatakan langkah yang sangat provokatif "mengancam stabilitas masyarakat internasional karena dia tidak menghargainya."
(Islam-Times/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Posting Komentar