Benjamin Netanyahu shakes hands with Yair Lapid, leader of the Yesh Atid party, at the Knesset.
Uni Eropa (UE) telah mengecam dukungan awal sebuah undang-undang di parlemen Zionis Israel, yang akan memudahkan kondisi pengadilan untuk menjatuhkan hukuman mati terhadap apa yang disebutnya sebagai "teroris", dengan mengatakan bahwa tindakan tersebut "tidak sesuai dengan martabat manusia".
Hukuman mati "merupakan perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat, tidak memiliki efek jera yang terbukti dan memungkinkan kesalahan yudisial menjadi tidak dapat diubah dan fatal," sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh UE pada hari Rabu (3/1).
Pernyataan tersebut muncul beberapa jam setelah parlemen Zionis Israel (Knesset) dalam sebuah voting 52-49 yang ketat menyetujui draf pertama sebuah undang-undang yang akan memudahkan pengadilan militer menjatuhkan hukuman mati terhadap mereka yang terlibat dalam pembunuhan atau "operasi teroris."
Mosi yang diajukan oleh menteri urusan militer rezim tersebut, Avigdor Lieberman, berusaha untuk mengubah undang-undang saat ini dan menginginkannya diganti dengan keputusan mayoritas hakim biasa.
Saat ini, hukuman mati di Zionis Israel hanya bisa dikenakan jika sebuah panel dari tiga hakim militer mengeluarkan hukuman dengan suara bulat. Jika RUU amandemen tersebut menjadi undang-undang, seorang "teroris" dapat dijatuhi hukuman mati jika dua dari tiga hakim tersebut menyetujuinya.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, pendukung kuat RUU tersebut, telah mengatakan kepada Knesset menjelang pemungutan suara bahwa hukuman mati adalah "keadilan dalam situasi yang ekstrim."
Anggota parlemen oposisi Tzipi Livni berbicara menentang RUU tersebut, menyebutnya "sembrono, 100 persen politik."
RUU tersebut tidak menyebutkan etnis tertentu, namun tampaknya menargetkan orang-orang Palestina, kebanyakan pemuda, yang oleh rezimnya disebut "teroris" karena meluncurkan serangan menusuk yang dituduhkan kepada personil militer Zionis Israel.
(Islam-Times/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Posting Komentar