Pidato Kapolri Jendral Tito Karnavian terus mendapat sorotan terutama dari Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain.
Sebagai bentuk protes, Zulkarnain lantas membuat surat terbuka melalui akun facebook pribadinya.
Protes dan tuntutan Tengku Zulkarnain itu sendiri dituangkannya dalam akun facebook miliknya, kemarin, Senin (29/1/2018) pukul 16.54 WIB.
Dalam unggahan tersebut, ia menyertakan penggalan rekaman video saat Kapolri sedang menyampaikan pidato dimaksud.
Pidato sambutan Tito itu sendiri terjadi dalam sebuah acara penandatanganan MOU dengan PBNU pada 2016 lalu.
“Nampaknya, Bapak Kapolri sangat perlu belajar lagi tentang sejarah Pergerakan dan Perjuangan Indonesia. Sikap dan pengetahuan anda tentang hal Ini sangat mengecewakan,” tulis Zulkarnain.
“Ada banyak Ormasy Islam di luar NU dan Muhammadiyah yang ikut berjuang mati matian melawan Penjajah di seluruh wilayah Indonesia dari Aceh sampai Halmahera,” lanjutnya.
Di akhir surat tersebut, Zulkarnain menuntut Tito meminta maaf kepada umat Islam.
“Tengku Zulkarnain PROTES KERAS atas pernyataan Bapak Kapolri dan meminta anda meminta maaf serta menarik isi pidato anda yang saya nilai tidak ETIS,”
“Merendahkan jasa Para Ulama dan Pejuang Islam di luar Muhammadiyah dan NU. Mencederai rasa Kebangsaan, serta berpotensi memecah belah Persatuan dan Kesatuan Bangsa dan negara Indonesia,” tutupnya.
Berikut penggalan pidato Kapolri Tito yang viral di media sosial dan menuai kritik sejumlah kalangan:
Perintah saya melalui video conference minggu lalu, dua minggu lalu saat Rapim Polri, semua pimpinan Polri hadir, saya sampaikan tegas menghadapi situasi saat ini, perkuat NU dan Muhammadiyah. Dukung mereka maksimal.
(suara tepuk tangan)
Semua Kapolda saya wajibkan membangun hubungan dengan NU dan Muhammadiyah tingkat provinsi. Semua kapolres wajib untuk membuat kegiatan-kegiatan untuk memperkuat para pengurus cabang di tingkat kabupaten-kota.
Para kapolsek wajib, di tingkat kecamatan, bersinergi dengan NU dan Muhammadiyah. Jangan dengan yang lain.
(suara tepuk tangan)
Dengan yang lain itu nomor sekian. Mereka bukan pendiri negara, mau merontokan negara malah iya.
Tapi yang konsisten dari awal sampai hari ini itu adalah NU dan Muhammadiyah. Termasuk hubungan. Kami berharap hubungan NU dan Muhammadiyah juga bisa saling kompak satu sama lainnya.
Boleh beda-beda pendapat, tapi sekali lagi kalau sudah bicara NKRI, mohon, kami mohon dengan hormat, kami betul-betul titip kami juga sebagai umat muslim, harapan kami hanya kepada dua organisasi besar ini.
Selagi NU dan Muhammadiyah itu menjadi panutan semua umat Islam Indonesia, kita yakin negara kita tidak akan pecah seperti Siria, Irak, Libia, Mesir, tidak akan bergolak. Karena dua tiang ini jelas, ideologinya jelas, sangat pro-Pancasila.
Ketua MUI Sebut KH Tengku Zulkarnain Sudah Paham soal Pernyataan Kapolri
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Ma’ruf Amin mengatakan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Tengku Zulkarnain sudah paham dengan konteks pernyataan Kapolri terkait hubungan Polri dengan NU dan Muhammadiyah.
KH Ma’ruf Amin mengatakan itu setelah bertemu KH Tengku Zulkarnain.
“Dan saya barusan sudah ketemu Pak Tengku, karena Pak Tengku sudah membuat reaksi, dia juga paham,” kata Ma’ruf di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Rabu (31/1/2018), sebelum mengikuti acara Tasyakur Milad Ke-29 LPPOM MUI.
Ia pun mengatalan bahwa kini Tengku sudah tidak ada masalah karena sudah diklarifikasi olehnya.
“Jadi saya kira sudah nggak ada masalah lah. Sudah bisa diklarifikasi,” kata Ma’ruf.
Sebelumnya Tengku mengunggah surat terbuka untuk Kapolri Tito Karnavian yang di akun media sosialnya tertanggal 29 Januari 2018.
Dalam surat terbuka tersebut, ia meminta agar Tito meminta maaf atas pernyataan dalam video pidatonya yang beredar terkait hubungan Polri dengan ormas NU dan Muhammadiyah.
Berikut kutipan pidato Tito yang dilansir dari TribunWow.
“Semua Kapolda saya wajibkan untuk membangun hubungan dengan NU dan Muhammadiyah tingkat Provinsi. Semua Kapolres wajib untuk membuat kegiatan-kegiatan untuk memperkuat para pengurus di tingkat kabupaten atau kota. Para Kapolsek wajib untuk di tingkat kecamatan, bersinergi dengan NU dan Muhammadiyah, jangan yang lain. Dengan yang lain itu nomor sekian, karena yang lain bukan pendiri negara, mau merontokkan negara malah iya,” kata Tito.
(Berita-Terheboh/suaraislam/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Posting Komentar