Sumber Utang RI Yang Dicicil Pemerintah Rp 400 Triliun. Dari Mana Berasal?

Jumlah utang pemerintah Indonesia kembali menjadi sorotan. Kali ini giliran Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan yang menyebut utang RI sudah di luar batas kewajaran.

Utang pemerintah saat ini sudah di atas Rp 4 ribu triliun. Sumbernya pun bermacam-macam baik utang bilateral, multilateral hingga surat utang.

detikFinance merangkum sumber utang pemerintah berdasarkan data utang Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 3 bulan terakhir. Menurut data Kemenkeu, Total utang pemerintah per Mei 2018 sebesar Rp 4.169,09 triliun berasal dari pinjaman yang nilainya Rp 767,82 triliun. Dalam pinjaman terdapat yang sifatnya bilateral Rp 322,01 triliun, multilateral Rp 397,80 triliun, komersial Rp 41,38 triliun, dan supplier sebesar Rp 1,22 triliun. Lalu ada juga yang berasal dari pinjaman dalam negeri yang sebesar 5,40 triliun.

Selanjutnya utang yang berasal dari surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 3.401,77 triliun, yang terdiri dari SBN berdenominasi rupiah sebesar Rp 2.408,40 triliun dan denominasi valas sebesar Rp 766,63 triliun.

Di Juni 2018 total utang pemerintah pusat tercatat Rp 4.227,7 triliun tumbuh 14,06% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari laporan APBN Kita disebutkan pinjaman Rp 785,13 triliun tumbuh 7,99% year on year (yoy). Dari komponen tersebut, pinjaman luar negeri tercatat Rp 779,81 triliun tumbuh 8,03%.
Dirinci lebih jauh, pinjaman bilateral sebesar Rp 324,76 triliun tumbuh 4,45%, pinjaman multilateral Rp 409,89 triliun, pinjaman komersial Rp 43,81 triliun, pinjaman supplier Rp 1,34 triliun. Untuk pinjaman dalam negeri tercatat Rp 5,33 triliun tumbuh 2,82%.

Selanjutnya, untuk komposisi utang dari surat berharga negara (SBN) tercatat Rp 3.442,64 triliun tumbuh 15,54% yoy. Untuk SBN ini dengan denominasi rupiah tercatat Rp 2.419,67 triliun tumbuh 10,62%. Lalu untuk surat berharga syariah negara Rp 391 triliun tumbuh 16,12%.

Untuk utang denominasi valas tercatat Rp 1.022,91 triliun tumbuh 29,15%. Terbagi dalam surat utang negara (SUN) Rp 799,71 triliun dan SBSN Rp 223,26 triliun tumbuh 34,1%.
Total utang pemerintah pusat periode Juli 2018 tercatat Rp 4.253,02 triliun. Angka itu tumbuh 12,51% secara year on year (yoy). Utang itu setara dengan rasio utang 29,75% terhadap PDB.

Komposisi utang tersebut terdiri dari pinjaman bilateral sebesar Rp 323,79 triliun yang tumbuh 6,8% atau dengan persentase sebesar 7,61% dari keseluruhan pinjaman. Kemudian pinjaman multilateral tercatat Rp 411,19 triliun tumbuh 10,77% atau sebanyak 9,67% dari total pinjaman.

Ada juga pinjaman komersial sebesar Rp 43,32 triliun minus 0,87% atau sebesar 1,02% dari total pinjaman. Lalu ada pinjaman suppliers sebesar Rp 1,04 triliun atau tumbuh 56,32% dengan persentase 0,03%.

Lebih jauh juga ada pinjaman dalam negeri sebesar Rp 5,79 triliun atau tumbuh 48,28% atau sebesar 0,03%.

Pinjaman dari surat berharga negara yang berdenominasi rupiah seperti surat utang negara (SUN) tercatat Rp 2.155,85 triliun tumbuh 10,58% atau sebanyak 50,69% dari total pinjaman. Selanjutnya surat berharga syariah negara yang sebesar Rp 518,67 triliun yang tumbuh 24,88% atau sebesar 12,20%.

Sedangkan untuk surat berharga negara berdenominasi valas atau SUN valas tercatat Rp 692,11 triliun tumbuh 17,95% atau sebanyak 16,27% dari total pinjaman. Kemudian SBSN denominasi valas tercatat Rp 100,89 triliun atau tumbuh 8,18% yoy atau sebesar 2,37% dari keseluruhan pinjaman.
Pemerintah Tepis Tudingan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menepis sindiran Ketua MPR Zulkifli Hasan yang menyindir utang pemerintah sudah tidak wajar.

Dia menegaskan bahwa pengelolaan utang pemerintah semakin baik setiap tahunnya.

Namun dia mengakui, terkait pembayaran utang tahun depan merupakan tahun yang berat. Sebab utang pemerintah yang jatuh tempo di 2019 cukup besar.
“Banyak utang di masa lalu yang jatuh tempo cukup tinggi di 2019,” tuturnya dalam acara konfrensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2019 di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2018).

Sri Mulyani mengungkapkan jumlah utang pemerintah yang akan jatuh tempo pada 2019 mencapai Rp 409 triliun. Meski begitu dia menegaskan bahwa pengelolaan utang pemerintah semakin baik terlihat dari dua indikator yang menunjukan kesehatan APBN, yakni defisit APBN dan tingkat keseimbangan primer.
Dia juga menegaskan bahwa pemerintah juga akan menjagarasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) di bawah 30%.

(Detik-Finance/Fokus-Today/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)