Undang-Undang Dasar Bangsamoro dari pemerintah Filipina guna memberikan otonom kepada minoritas muslim Moro di kawasan Mindanao dan kepulauan sekitarnya, telah memberikan harapan kepada umat Islam yang lebih besar untuk masa depan yang lebih baik.
Menurut laporan IQNA, Filipina terdiri dari tiga wilayah geografis Luzon, Bisaya dan Mindanao di Asia Tenggara, dan di Pasifik Barat dan terdiri dari lebih dari tujuh ribu pulau.
Dari 1565 hingga 1898, Filipina menjadi koloni Spanyol dan nama negara itu diambil dari nama Raja Spanyol Philip II.
Menurut sensus terbaru, Filipina memiliki lebih dari 100 juta penduduk, yang sebagian besar beragama Katolik.
Dalam hal ini, Presiden Filipina, Rodrigo Duterte pada Jumat (27/7) mengkonfirmasi RUU parlemen yang menyetujui pemberian otonomi ke distrik Mindanao di selatan dan tempat tinggal minoritas muslim Moro, dimana kantor berita Anadolu Turki dalam sebuah berita dengan judul "10 Hakikat tentang Minoritas Muslim Maroko" mengkaji latar belakang sejarah dan status minoritas ini.
"Muslim Moro menyumbang 11 persen dari populasi Filipina dan tinggal di pulau Mindanao, Palawan, dan Arkhabil," kata laporan itu.
Kata Moro berasal dari kata latin Mauru dan mengacu pada penduduk Mauritania selama Kekaisaran Romawi, yang sekarang termasuk Aljazair, Mauritania dan Maroko.
Nama ini sekarang banyak digunakan oleh minoritas muslim yang bergabung dengan Andalusia yang diasingkan oleh Spanyol ke jajahannya ke lautan.
Sejarah Islam di Filipina
Muslim Moro memeluk Islam pada abad ke-14 dan hidup di kota-kota Maguindanao, Lanao del Sur, Sulu, Tawi Tawi dan Isabela City.
Selama berabad-abad, banyak penduduk di daerah ini, memeluk Islam karena terpengaruh oleh para pedagang Arab yang datang dari Jazirah Arab ke daerah ini dan perkawinan antar mereka juga berkontribusi terhadap kemajuan fenomena ini. Jadi, pada pertengahan abad ke-15, Islam beralih ke daerah-daerah pesisir, pegunungan, pusat, serta lembaga pendidikan dan administrasi.
Awal Kolonialisme
Pada abad keenam belas, Spanyol menginvasi Filipina dengan menjajah koloninya selama lebih dari 330 tahun, yang mengarah pada kekuasaan Spanyol di wilayah ini.
Meskipun banyak konflik yang merentang antara orang-orang Spanyol dan muslim, mereka tidak dapat menembus markas besar muslim dan tidak dapat menghancurkan kekuasaan mereka.
Dengan demikian, pada pertengahan abad ke-20, negara ini diperintah oleh negara independen, tetapi akhirnya, di bawah MoU yang ditandatangani antara Spanyol dan Amerika Serikat, seluruh kepulauan Filipina didominasi oleh Amerika Serikat, dengan demikian kaum muslim menjadi minoritas di sebuah negara besar.
Awal Perlawanan
Mereka berusaha mendapatkan kembali kemerdekaannya melalui pembicaraan politik, tetapi tanpa hasil negosiasi oleh beberapa kelompok, mereka memilih perjuangan bersenjata.
Serangan-serangan terhadap muslim di wilayah itu menimbulkan semacam pembersihan rasial. Suatu perkara yang menyebabkan munculnya sekelompok kecil pada dekade 70-an abad yang lalu dengan membentuk satu gerakan "Front Pembebasan Islam Moro" dan mereka mengangkat senjata untuk membela diri.
Gerakan Front Pembebasan Moro adalah sebuah kelompok Islam dan libertarian yang muncul berdasarkan pada penjagaan nilai-nilai Islam di Asia Tenggara dan kepulauan Filipina.
"Selama lebih dari 300 tahun, atas nama Islam dan atas nama umat muslim, atas nama umat Islam, kami berjuang melawan orang-orang Spanyol untuk mempertahankan tanah air Islam kami," kata Nur Misuari, pendiri gerakan ini.
Bentrokan bersenjata antara pemerintah dan muslim bersenjata selama empat dekade mengakibatkan kematian lebih dari 120.000 muslim Moro dan sekitar dua juta dari mereka terlunta-lunta.
Negosiasi Damai
Situasi ini berlanjut sampai dimulainya negosiasi antara kedua belah pihak pada tahun 1997, dan perjanjian gencatan senjata ditandatangani pada tahun 2012 setelah kesimpulan dari negosiasi damai.
Dalam negosiasi yang dilakukan dimana Malaysia ketika itu menjadi penengahnya, Partai Liberal Kebebasan berakhir dengan keinginannya untuk mendirikan pemerintahan independen di Mindanao, Filipina, dan mendirikan daerah otonom yang disebut Bangsamoro.
Pasca terpilihnya Rodrigo Duterte sebagai Presiden Filipina dan mengingat bahwa ia telah menekankan penyelesaikan krisis dalam kampanye pemilunya, Front Pembebasan Moro menghadiahkan kepadanya rancangan undang-undang Bangsamaro.
Duterte, pada Jumat (27/7), setelah persetujuan parlemen, mengeluarkan undang-undang yang membentuk pemerintahan otonom di Mindanao dan pulau-pulau sekitarnya (Kode Etik Bengsamoro), yang mengakhiri lebih dari setengah abad penderitaan umat muslim Moro.
Menurut undang-undang ini, propinsi Mindanao dan pulau-pulau sekitarnya, yang memiliki mayoritas muslim, diakui sebagai pemerintahan otonom.
Demikian juga, referendum di kawasan ini akan ditegakkan oleh pemerintah paling banyak 150 hari setelah undang-undang disetujui, dan anggota dewan 80, yang sebagian besar akan berasal dari Front Kemerdekaan Moro, akan dipilih, dan Perdana Menteri baru akan memilih pemerintahan baru untuk periode empat tahun.
Menurut perjanjian ini, 30% dari anggota Front Pembebasan akan genjatan senjata untuk memasuki kembali kehidupan warga negara dan anggota lain akan bergabung dengan mereka pada tahun 2022.
Front Pembebasan Moro juga akan berubah menjadi entitas politik di bawah kekuasaan hukum partai, yang akan diumumkan pada negosiasi perdamaian akhir.
Diharapkan bahwa pelaksanaan undang-undang Bangsamoro dan pembentukan pemerintah dengan otoritas yang luas dan penciptaan pengadilan untuk pelaksanaan agama Islam secara mandiri akan memiliki banyak prestasi hukum dan ekonomi bagi umat Islam.
Penciptaan wilayah untuk investasi dalam dan luar negeri dan dampaknya pada pengembangan dan peningkatan pendidikan dan kesehatan serta keselamatan adalah salah satu manfaat lain dari undang-undang ini.
Menurut undang-undang tersebut, pemerintah otonom Bangsamoro akan dibentuk. Pemerintah pusat akan menyerahkan otoritas administratifnya kepada Mindanao kepada pemerintah Bangsamoro. Pengadilan agama independen akan dibentuk berdasarkan kebebasan beragama.
Demikian juga, Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) dan Front Pembebasan Islam Moro (MILF) akan memenuhi syarat untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata Filipina, dan perairan daerah Bangsamoro akan dikelola bersamaan dengan pemerintah pusat.
UU Dasar Bengsamoro disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Filipina untuk memberikan otonomi kepada wilayah Mindanao dan pulau-pulau sekitarnya pada 24 Juli tahun ini.
(IQNA/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Posting Komentar