Program Rusunawa Ahok Lebih Berpihak ke Rakyat Kecil Ketimbang DP Rp 0. Ini Buktinya!

Program DP Rp 0 Anies-Sandi untuk kepemilikan rumah sulit diterapkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal itu diyakini setelah Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman DKI Jakartaa melakukan focus group discussion (FGD) sepanjang Kamis (9/11/2017).

"Sulit kalau untuk MBR," kata Kepala Dinas Perumahan dan kawasan Pemukiman, Agustino Darmaawan usai rapat di Komisi D DPRD DKI Jakarta, Jumat (9/11/2017).

Hal itu lantaran pihak bank meminta seseorang yang memiliki penghasilan 3 kali lebih besar dari cicilan rumah atau apartemennya.

Sehingga apabila cicilan rumahnya Rp 2 juta per bulan saja, maka minimal harus memiliki penghasilan tetap Rp 6 juta sebulan.

"Susah jadinya kalau untuk orang yang tak punya penghasilan tetap," jelas Agustino.

Sehingga bagi korban-korban penggusuran yang bekerja serabutan tanpa penghasilan tetap dan pendapatannya jauh dibawah MBR, tetap sulit mengikuti program DP nol rupiah Anies-Sandi.

Makanya, kata Agustino, untuk warga Jakarta korban gusuran yang penghasilannya jauh dibawah MBR, tetap paling pas mengikuti program era Ahok.

"Ya masuk Rusunawa saja kalau yang seperti itu," kata Agustino.

(Tribun-News/Info-Menia/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)