Pesan Rahbar

Sekilas Doa Arafah Imam Husain as dan Doa Arafah Imam Husain as

Doa Arafah (Bahasa Arab: دعاء العرفة ) adalah diantara doa-doa Syiah yang menurut riwayat dibaca oleh Imam Husain as pada hari ke-9 Dzul...

Home » » Direktur LPI: Alumni 212 Tampaknya Ingin Merebut Kekuasaan Demi Negara Islam

Direktur LPI: Alumni 212 Tampaknya Ingin Merebut Kekuasaan Demi Negara Islam

Written By Unknown on Kamis, 14 Desember 2017 | Desember 14, 2017

Motif Alumni 212 dianggap ingin mengubah konstitusi dan mendirikan negara agama berkedok NKRI Syariah. (Foto: CNN Indonesia/Ramadhan Rizki Saputra)

Direktur Lembaga Pemilih Indonesia Boni Hargens menilai massa yang tergabung dalam Alumni 212 merupakan kelompok politis berkuatan radikal. Mereka dianggap ingin merebut kekuasaan demi mendirikan negara Islam.

Menurut Boni, motif itu tampak dari penyelenggaran reuni Alumni 212 di lapangan Monumen Nasional pada 2 Desember lalu.

“Reuni 212 belum lama ini adalah pengelompokkan politik yang terang-benderang,” ujar Boni dalam diskusi bertajuk Ke mana Arah Politik Kelompok Radikal di Pilpres 2019 di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (13/12).

“Kelihatan motif mereka ingin merebut kekuasaan untuk selanjutnya mengubah konstitusi dan mendirikan negara agama yang hari ini berkedok NKRI Syariah,” ucap Boni.

Boni menyebut ada indikasi lain bahwa Alumni 212 merupakan kelompok politis radikal. Mereka kini tidak sungkan menggunakan kata kafir, anti-Islam, dan anti-PKI.

Kata-kata tersebut, menurut Boni, diteriakkan untuk menyudutkan Jokowi dan partai-partai pendukungnya. Menurut Boni, hal itu termasuk wujud kampanye hitam terhadap pemerintahan Jokowi.

“Lalu diam-diam membangun sentimen konflik dengan memakai istilah pribumi dan NKRI Syariah,” ujar Boni.

Boni menyebut Alumni 212 bukan kelompok mayoritas di Indonesia. Mereka hanya kelompok minoritas yang pengaruhnya dianggap mengganggu masyarakat.

Boni merasa aneh dengan sikap kalangan mayoritas yang memilih diam. Menurut Boni, hal itu justru menguntungkan Alumni 212.

“Itulah yang menyebabkan minoritas garis keras tampak kuat, membahayakan dan makin politis,” ujar Boni.

Boni berharap masyarakat tidak hanya bersikap diam menanggapi isu radikalisme yang dapat mengancam Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Politik bernuansa radikal harus dikikis sedini mungkin agar tidak terjadi pada pilkada serentak 2018 dan pilpres 2019 mendatang.

“Itu tugas kelas menengah tugas kita semua untuk memperkuat masyarakat sipil dalam demokrasi ini,” ujar Boni.

(CNN-Indonesia/suaraislam/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Share this post :

Posting Komentar

ABNS Video You Tube

Terkait Berita: