Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyayangkan kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Yerussalem sebagai Ibu Kota Israel. Hal ini disampaikan Menlu Retno beberapa hari sebelum Trump menyampaikan keputusan itu secara resmi.
“Saya sudah sampaikan, Indonesia concern atas pemberitaan itu dan kami menyampaikan, apabila hal itu terjadi, maka dapat membahayakan proses perdamaian antara Palestina dan Israel,” ujar Retno saat dijumpai di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, 5 Desember, seperti dikutip Kompas.com
Namun pada Rabu 6 Desember, Trump benar-benar memberikan pernyataan resmi bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel. Selain Indonesia, Malaysia juga menilai tindakan ini adalah pelanggaran berat terhadap hak-hak Rakyat Palestina dan hukum internasional.
Lebih jauh, Retno juga menyampaikan kebijakan Trump tersebut bakal menimbulkan gejolak di Timur Tengah. Stabilitas keamanan di sana berpotensi terancam, katanya.
Tak lama setelah pengumuman pengakuan Trump itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa langsung mengecamnya. “Dalam momen yang amat mencemaskan ini, saya ingin membuat jelas. Tidak ada alternatif bagi penyelesaian dua negara. Tidak ada rencana B,” kata Sekjen PBB Antonio Guterres di New York. “Saya akan menggunakan semua hal dalam wewenang saya untuk mendukung para pemimpin Israel dan Palestina kembali ke perundingan yang berarti.”
Berdasarkan kesepakatan damai Israel-Palestina tahun 1993, status akhir atas Yerusalem akan dibahas dalam tahap perundingan lebih lanjut di kemudian hari.
Namun sejak tahun 1967, Israel sudah membangun belasan kawasan pemukiman -untuk menampung 200.000 umat Yahudi- di Yerusalem Timur. Langkah itu dianggap melanggar hukum internasional walau selalu dipersoalkan oleh Israel.
Dengan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, maka Amerika Serikat akan memperkuat posisi Israel bahwa pemukiman di kawasan timur kota itu merupakan komunitas Israel yang sah.[]
(Kompas/Islam-Indonesia/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Posting Komentar