Presiden Jokowi (kanan) menerima Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan (kedua kiri) dan anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar (kiri), di ruang kerja Presiden di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa, 24 Juli 2018. Dari 3.567 laporan dugaan pelanggaran, 262 di antaranya teridentifikasi sebagai pelanggaran pidana pemilu, 990 dugaan pelanggaran administrasi, dan 685 pelanggaran lain. (Foto: ANTARA/Puspa Perwitasari)
Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kepala desa menjaga persatuan bangsa. “Jangan mau dikompor-kompori politikus yang enggak bener, Indonesia negara besar, jangan sampai terpecah belah,” kata Jokowi, Rabu, 25 Juli 2018, di Graha Pradipta Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta.
Siang ini, Jokowi menghadiri forum “Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa Lingkup Regional Balai Pemerintahan Desa”. Dalam acara yang dihadiri 2.200 kepala desa se-Jawa dan Kalimantan itu, Jokowi meminta para kepala desa sebagai garda depan aparatur negara bisa menjadi penjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Jokowi mengatakan aset terbesar Indonesia yang majemuk saat ini hanyalah persatuan. Sayangnya, kata Jokowi, saat ini banyak orang yang memanfaatkan keberagaman untuk mengadu domba masyarakat.
Perpecahan, menurut Jokowi, bahkan semakin terasa ketika memasuki pemilihan umum. Ia heran, pesta demokrasi yang hanya berlangsung lima tahun sekali masih saja diperpanjang untuk komoditas memecah belah bangsa.
“Pemilihan presiden, pemilihan gubernur sudah berlangsung 2-3 tahun lalu masih dibawa-bawa,” katanya. “Kalau ada pemilihan bupati, wali kota, gubernur, bahkan pemilihan presiden, ya sudah, pilih saja yang terbaik, lalu bersatu lagi, rukun lagi.”
Jokowi pun mengajak rakyat bisa memilih pemimpin yang paling baik. “Saat memilih pemimpin, rakyat diberi tahu, agar lihat prestasi, lihat rekam jejaknya baik atau tidak, bagaimana kinerjanya, jadi jangan karena dikompor-kompori,” kata calon presiden dalam pemilihan presiden atau pilpres 2019 ini.
(Tempo/Suara-Islam/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Posting Komentar