Dengan keseriusan kinerja otoritas India dalam penghapusan kewarganegaraan empat juta muslim yang tinggal di kawasan Assam negara ini, kekhawatiran akan munculnya perang internal di negara ini semakin mencuat.
Menurut laporan IQNA dilansir dari situs Arab 21, seriusnya masalah penghapusan kewarganegaraan empat-juta orang di kawasan Assam di India, yang mayoritas mereka adalah muslim Bengali, telah menyebabkan kontroversi besar dan telah menimbulkan kekhawatiran tentang perang internal di kawasan itu.
Dalam program ini, pemerintah India, yang dipimpin oleh Narendra Damodardas Modi, telah menyatakan bahwa siapa saja yang gagal memberikan bukti tempat tinggalnya dan keluarganya di wilayah ini sebelum 24 Maret 1971, yang memiliki sejarah kemerdekaan Bangladesh, maka kewarganegaraannya akan dicabut.
Propinsi Assam yang berbatasan dengan Bangladesh telah menjadi fokus konflik sosial dan etnis selama beberapa dasawarsa. Otoritas India mencatat dari 32.900.000 warga India yang bermukim di Assam, hanya 28.900.000 warga yang tercatat di kantor resmi dan pemerintah.
Dalam hal ini, pemerintah Bangladesh menggambarkan ini sebagai masalah internal untuk India. “Ini tidak berkaitan dengan Dhaka,” tegasnya.
Dengan penekanan India pada pelaksanaan program ini dan meringankan Bangladesh dari tanggung jawabnya, ada banyak kekhawatiran tentang masa depan sejumlah warga yang tetap tanpa kewarganegaraan ini, sementara mereka mengatakan beberapa tindakan terburuk adalah deportasi orang-orang ini.
Beberapa aktivis Hak Asasi Manusia percaya bahwa daftar "Pencatatan Status Sipil Nasional" adalah senjata untuk menyerang minoritas yang kebanyakan mereka adalah muslim Bengali dari kaum nasionalis Hindu dan ekstremis Assam.
(Arab-21/IQNA/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Posting Komentar