AS Menegaskan Bahwa Bantuan Palestina Dipotong dan Membatalkan Visa Untuk Keluarga Duta PLO

Palestine Liberation Organization flag is seen above its offices in Washington, DC.

Amerika Serikat telah memangkas bantuan tambahan kepada Palestina untuk program-program yang mendukung resolusi konflik dengan rezim Zionis Israel, seorang pejabat mengatakan Minggu (16/9), menambah lebih dari $ 500 juta dalam pemotongan lain.

Pemotongan terbaru terjadi ketika Departemen Luar Negeri mencabut visa untuk keluarga duta Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Husam Zomlot.

Bagian dari uang yang melibatkan warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki dan Jalur Gaza sedang dialihkan ke program untuk Yahudi dan Arab Israel, kata seorang pejabat kedutaan AS.

Tidak jelas berapa banyak dari $ 10 juta sedang dialokasikan.

"Seperti yang diumumkan pada bulan Agustus, pemerintah mengalihkan lebih dari $ 200 juta yang semula direncanakan untuk program di Tepi Barat dan Gaza," kata seorang pejabat kedutaan AS.

"Pada saat yang sama kami mengalihkan sebagian dari $ 10 juta yang direncanakan untuk pengelolaan konflik dan mitigasi."

Pejabat itu mengatakan bahwa bagian yang melibatkan orang Palestina di Tepi Barat dan Gaza akan digunakan "untuk meningkatkan" program untuk entitas Zionis.

Presiden AS Donald Trump mengatakan dia akan menahan bantuan bagi Palestina untuk "memaksa" mereka bernegosiasi karena Gedung Putih mempersiapkan rencana untuk apa yang disebut "perdamaian Timur Tengah".

Sementara itu pada hari Minggu (16/9), utusan Palestina mengatakan bahwa istri dan anak-anaknya harus mengubah status imigrasi mereka atau menjadi tidak diterima di AS setelah penutupan kantor organisasi tersebut di Washington DC bulan depan.

Menurut duta besar Zomlot, Departemen Luar Negeri AS meminta pertemuan dengan karyawan kedutaan dan memberi tahu mereka bahwa visa keluarga duta besar akan dibatalkan setelah kantor ditutup bulan depan.

Para pejabat mengatakan bahwa jika anggota keluarga memutuskan untuk tinggal di negara itu, mereka harus mengubah status imigrasi mereka. Visa dilaporkan akan berakhir pada 2020.

“Ini bertentangan dengan norma-norma diplomatik. Anak-anak, pasangan dan keluarga tidak ada hubungannya dengan barisan politik, ”tambah Zomlot, menurut Reuters.

(Reuters/Islam-Times/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)