Menlu AS Mike Pompeo
Presiden Amerika Serikat Donald Trump baik selama masa kampanye pilpres atau setelah berkuasa di Gedung Putih senantiasa mengkritik Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA), sebuah kesepakatan nuklir antara Iran dan Kelompok 5+1. Ia menyebut JCPOA sebagai kesepakatan terburuk.
Selanjutnya Trump pada 8 Mei 2018 secara resmi mengumumkan keluarnya Amerika dari JCPOA dan menerapkan kembali sanksi nuklir anti Iran. Trump dalam pidatonya terkait saat menyebutkan alasan keluarnya AS dari kesepakatan nuklir dengan Iran mengungkapkan bahwa JCPOA tidak menjamin kepentingan negaranya.
Sejatinya Trump tidak mampu membuktikan bahwa Iran tidak komitmen terhadap janjinya di JCPOA. Hal ini mengindikasikan bahwa Washington dengan baik menyadari kepatuhan Tehran terhadap kesepakatan nuklir ini dan dengan demikian mereka gagal membuat-buat alasan di bidang ini.
Richard Sokolsky, pengamat politik menyakini bahwa presiden AS di kebijakannya keluar dari JCPOA dan melawan Iran di kawasan tidak memiliki tujuan realistis dan strategi pasti.
Meski demikian AS yang menyadari kepatuhan Iran di JCPOA, untuk menjustifikasi langkahnya, mulai mengumbar beragam alasan palsu terhadap Tehran. Dalam hal ini, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo hari Sabtu malam kembali mengulang klaim palsu dan usangnya anti Iran.
Pompeo di akun Twitternya menulis, "JCPOA gagal dan harus ditinggalkan, karena tidak mampu menutup seluruh jalan Iran untuk menggapai senjata nuklir."
Statemen mencengangkan Pompeo ini dirilis di saat Iran senantiasa menekankan bahwa program nuklirnya hanya untuk kepentingan damai dan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) sampai saat ini di 12 laporannya juga membenarkan status damai aktivitas nuklir Iran.
Dirjen IAEA Yukiya Amano seraya menjelaskan bahwa Iran berada dalam cakupan verifikasi nuklir paling kredibel dunia menekankan, kesepakatan tahun 2015 menjadi landasan bagi kemajuan sangat penting di bidang verifikasi. Menutur Amano, IAEA menindaklanjuti dari dekat perincian terkecil terkait kesepakatan nuklir dengan Iran.
Sebaliknya Amerika menyebut JCPOA tidak efektif untuk mengawasi aktivitas nuklir Iran. Melalui 12 syarat yang diajukan Pompeo, Amerika ingin meningkatkan investigasi total dan dihentikannya program nuklir secara penuh.
Bagaimana pun juga peran Israel di klaim palsu Amerika terkait program nuklir damai Iran patut untuk dicermati. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu di akhir April 2018 di salah satu jumpa pers, seraya mengulang sandiwara menggelikan yang ia pentaskan di sidang Majelis Umum PBB, kembali mengklaim bahwa Iran setelah penandatanganan kesepakatan nuklir 2015 meningkatkan upayanya untuk menyembunyikan berkas nuklir rahasianya.
Waleed al-Amiri, pengamat politik Arab mengatakan, Netanyahu melalui jumpa pers ini ingin mengatakan bahwa dirinya mengetahui segala sesuatu tentang program nuklir Iran dan apa yang dibicarakan Tehran soal program nuklirnya dengan pihal lain dan penandatangan kesepakatan nuklir. Menurutnya ini bukan keseluruhan sandiwara tersebut. Tujuan Netanyahu adalah untuk meyakinkan duina bahwa Iran menyembunyikan program nuklirnya.
Meski demikian, hanya Amerika yang menyambut klaim Netanyahu tersebut. Bahkan Trump saat mengumumkan keluarnya AS dari JCPOA pada 8 Mei 2018 juga bersandar pada klaim Netanyahu. Di sisi lain, pihak lain di kelompok 5+1 dan juga IAEA sebagai lembaga pengawas menekankan niat baik Iran melaksanakan komitmennya di JCPOA. Mereka tidak mengindahkan klaim palsu perdana menteri Israel ini.
Kini Pompeo kembali mengulang klaim terkait kegagalan JCPOA mencegah Iran meraih senjata nuklir yang jelas-jelas terbukti kebohongannya.
(Parstoday/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Posting Komentar