Daftar Isi Internasional Angkasa News Global

Advertising

Lyngsat Network Intelsat Asia Sat Satbeams

Pesan Rahbar

Sekilas Doa Arafah Imam Husain as dan Doa Arafah Imam Husain as

Doa Arafah (Bahasa Arab: دعاء العرفة ) adalah diantara doa-doa Syiah yang menurut riwayat dibaca oleh Imam Husain as pada hari ke-9 Dzul...

Tampilkan postingan dengan label ABNS INTERNASIONAL. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label ABNS INTERNASIONAL. Tampilkan semua postingan

Libya Ingin Mendapat Perlindungan Keamanan PBB

Menteri Luar Negeri Libya Mohamed Siala

Menteri Luar Negeri Libya Mohamed Siala meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberi perlindungan keamanan kepada negaranya.

AFP melaporkan, Mohamed Siala di Sidang Majelis Umum PBB mengatakan, Tripoli menghendaki PBB mengubah misi Manul dari misi politik ke misi keamanan.

Mohamed Siala juga memuji upaya Utusan khusus sekjen PBB untuk Libya, Ghassan Salamé meraih kesepakatan gencatan senjata dan mengakhiri konfrontasi berdarah satu bulan di selatan Tripoli.

Sementara itu, Ghassan Salamé hari Jumat (28/9) menandaskan, Libya kini kian membutuhkan kepemimpinan politik yang solid dan PBB tidak dapat menggantikan peran pemerintah.

Libya mengalami instabilitas politik dan bentrokan antar kubu menyusul transformasi tahun 2011 dan intervensi militer AS serta NATO.

(AFP/Parstoday/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Bahas Isu Kashmir, Menlu Pakistan Temui Sekjen PBB

Menlu Pakistan, Shah Mehmood Qureshi

Menteri Luar Negeri Pakistan, Shah Mehmood Qureshi saat bertemu dengan Sekjen PBB Antonio Guterres menekankan solusi krisis Kashmir yang berada di bawah kontrol India.

Tasnim News Sabtu (29/9) melaporkan, selama pertemuan dengan Antonio Guterres di New York, Shah Mehmood Qureshi menekankan, untuk menyelesaikan krisis di wilayah Kashmir yang berada di bawah kontril India, New Delhi harus menghentikan petualangan dan penumpasannya terhadap warga Kashmir.

Menlu Pakistan seraya menekankan penyelesaian krisis Kashmir melalui perundingan menegaskan, negara-negara dunia harus menjalankan perannya dengan benar dalam membela rakyat tertindas Kashmir yang dikontrol India.

Qureshi juga meminta sekjen PBB menerapkan represi kepada pemerintah New Delhi sehingga mampu mencegah penumpasan terhadap rakyat Kashmir yang dilakukan tentara India.

Sementara itu, Guterres di pertemuan ini seraya membenarkan ucapan Qureshi, menekankan solusi krisis Kashmir melalui perundingan.

India selama bertahun-tahun menempatkan ribuan pasukannya di Kashmir dan menduduki wilayah tersebut. Selama tiga dekade, India membantai puluhan ribu warga Kashmir.

Rakyat Kashmir menuntut dilaksanakannya resolusi Dewan Keamanan PBB terkait penyelenggaraan referendum untuk menentukan nasib wilayah mereka.

(Tasnim-News/Parstoday/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Wang Yi: JCPOA Harus Dipertahankan

Menlu Cina, Wang Yi

Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi hari Jumat (28/9) di Sidang Majelis Umum PBB menuntut Rencana Aksi Bersama Komprhensif (JCPOA) tetap dipertahankan.

IRNA melaporkan, Wang Yi seraya menekankan bahwa Cina mendukung JCPOA menjelaskan, ini adalah kesepakatan internasional demi kepentingan semua pihak dan juga demi kepentingan masyarakat internasional.

Menlu Cina mengingatkan, implementasi setengah-setengah JCPOA akan mempertanyakan kredibilitas dan peran Dewan Keamanan PBB.

"JCPOA sangat penting untuk mempertahankan stabilitas dunia," tambah Wang Yi.

Sementara itu, Sekjen PBB Antonio Guterres hari Kamis di statemennya menuntut JCPOA tetap dipertahankan.

Presiden AS Donald Trump Mei 2018 mengulang klaim palsu anti Iran dan mengumumkan keluarnya Washington dari JCPOA dan penerapan kembali sanksi anti Iran.

Presiden Iran Hassan Rouhani setelah pengumuman AS keluar dari JCPOA mengingatkan, jika kepentingan bangsa Iran tetap terjamin, maka Tehran akan tetap di JCPOA meski Amerika tidak senang.

(IRNA/Parstoday/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Lavrov: Kami Akan Membela Penuh JCPOA

Menlu Rusia Sergei Lavrov

Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov Jumat (28/9) di Sidang Majelis Umum PBB mengungkapkan, negaranya akan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mempertahankan JCPOA.

IRNA melaporkan, Lavrov seraya menjelaskan bahwa Amerika secara sepihak keluar dari JCPOA mengatakan, Rusia menganggap dirinya berkewajiban mendukung kesepakatan nuklir ini yang telah didukung oleh Dewan Keamanan PBB.

Menlu Rusia menjelaskan, Republik Islam Iran secara penuh telah komitmen dengan janjinya di JCPOA, oleh karena itu Moskow akan mengerahkan segenap kemampuannya untuk mempertahankan kesepakatan internasional tersebut.

Sementara itu, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Federica Mogherini hari Selasa lalu saat diwawancarai televisi CNN seraya menekankan bahwa Washington tidak dapat memaksakan keputusan politiknya kepada organisasi internasional dan negara-negara berdaulat menjelaskan, Eropa bersama pihak lain akan mempertahankan JCPOA.

Presiden AS, Donald Trump 8 Mei lalu seraya mengulang klaim palsunya terhadap Iran mengumumkan keluarnya Washington dari JCPOA dan pemulihan kembali sanksi anti nuklir terhadap Tehran.

(IRNA/CNN/Parstoday/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Utusan PBB Bela Ansarullah Yaman Soal Perundingan Jenewa

Utusan Khusus PBB untuk Urusan Yaman, Martin Griffiths.

Utusan Khusus PBB untuk Urusan Yaman, Martin Griffiths mengatakan tidak benar jika beberapa pihak berpendapat bahwa Gerakan Ansarullah Yaman tidak serius dalam perundingan.

Griffiths, seperti dilaporkan televisi al-Alam, Jumat (28/9/2018) menuturkan bahwa ia akan kembali melakukan penjajakan dengan pihak-pihak yang terlibat konflik di Yaman.

Dia juga menyampaikan harapan agar bandara Sana'a kembali dibuka pada pekan depan.

Pejabat PBB ini menegaskan sama sekali tidak ada jalan lain untuk Yaman kecuali solusi politik. "Ansarullah harus kembali diberi kesempatan sehingga bisa hadir dalam perundingan," ujarnya.

Pada awal September, koalisi Arab Saudi melarang lepas landas sebuah pesawat dari bandara Oman, yang akan menjemput delegasi Ansarullah di Sana'a dan kemudian menerbangkan mereka ke Jenewa untuk mengikuti perundingan damai.

Kementerian Luar Negeri Yaman di Sana'a mengatakan bahwa setelah melakukan koordinasi dengan PBB, koalisi Saudi tetap tidak mengizinkan pendaratan pesawat Oman untuk menerbangkan delegasi Ansarullah ke Jenewa.

Koalisi Saudi mencegah kehadiran delegasi Sana'a dalam perundingan Jenewa dan kemudian menuding Ansarullah tidak tertarik untuk berunding.

(Al-Alam/Parstoday/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Al-Jaafari: Pidato Netanyahu Soal Kehadiran Militer Iran di Irak Bohong

Menlu Irak Ibrahim al-Jaafari

Menteri Luar Negeri Irak, Ibrahim al-Jaafari Jumat (28/9) malam di Sidang Majelis Umum PBB ke-73 menepis klaim tak berdasar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. "Pidato Netanyahu terkait kehadiran militer Iran di Irak sepenuhnya bohong," tegas al-Jaafari.

Al-Jaafari di kesempatan tersebut juga menyinggung isu Palestina dan mengatakan, Irak menekankan sikap pastinya terkait isu Palestina dan meyakini bahwa perdamaian hanya dapat diraih dengan penarikan pasukan Israel dari seluruh bumi Palestina pendudukan. Demikian dilaporkan IRNA.

Menlu Irak kembali menegaskan penentangan negaranya atas keputusan Amerika merelokasi kedubesnya dari Tel Aviv ke al-Quds pendudukan dan pengakuan resmi Trump bahwa Baitul Maqdis ibukota Israel.

Ia juga menunjukkan respon atas penempatan pasukan Turki di Bashiqa, utara Irak dan mengungkapkan, Baghdad mengecam agresi Ankara ke wilayahnya.

Soal pembebasan Irak dari pendudukan teroris Daesh, al-Jaafari mengatakan, "Kami tidak akan melupakan pihak-pihak yang membantu kami dalam melawan kelompok teroris."

Kelompok teroris Daesh tahun 2014 dengan dukungan finansial dan militer Amerika serta sekutu Barat dan Arabnya termasuk Arab Saudi menyerang Irak serta menduduki sebagian besar wilayah negara ini di utara dan barat. Selain itu, Daesh melakukan banyak kejahatan di negara ini.

Pasukan Irak pertengahan November 2017 dengan bantuan penasehat militer Iran berhasil membebaskan kota Rawa di Provinsi al-Anbar, barat Irak yang tercatat sebagai pangkalan terakhir Daesh. Dengan pembebasan kota Rawa, praktis kehadiran Daesh di Irak berakhir.

(IRNA/Parstoday/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Palestina Ke ICJ: Relokasi Kedutaan AS Dari Al-Quds

International Court of Justice hearing a case in The Hague, the Netherlands.

Palestina telah mengajukan pengaduan resmi ke Mahkamah Internasional (ICJ) atas relokasi kedutaan Amerika Serikat di Zionis Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem al-Quds, mengatakan langkah yang sangat kontroversial dan provokatif harus dibatalkan karena melanggar perjanjian internasional.

Organ peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa mengumumkan dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat (28/9) bahwa gugatan Palestina telah meminta pengadilan "untuk memerintahkan pada Amerika Serikat agar menarik misi diplomatik (nya) dari Kota Suci Yerusalem al-Quds."

Pengadilan Dunia juga mengatakan pengaduan, yang dikirim dari Otoritas Palestina (PA) yang dipimpin oleh Presiden Mahmoud Abbas, berpendapat bahwa Konvensi Hubungan Diplomatik Wina 1961 mengharuskan suatu negara untuk menempatkan kedutaannya di wilayah negara tuan rumah. Sementara rezim Zionis Israel mengontrol Jerusalem al-Quds secara militer.

Hubungan AS-Palestina memburuk pada Desember lalu, ketika Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem al-Quds sebagai "ibu kota" Zionis Israel dan mengumumkan pemindahan kedutaan dari Tel Aviv ke kota suci itu, memicu kemarahan yang meluas baik di dalam maupun di luar wilayah yang diduduki.

Relokasi kedutaan AS terjadi pada 14 Mei, menjelang peringatan Hari Nakba ke-70 (Hari Bencana), yang memicu bentrokan mematikan di Jalur Gaza yang terkepung.

(Islam-Times/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Menlu China: Kesepakatan Nuklir Iran Berguna Untuk Kepentingan Komunitas Internasional

China's Foreign Minister Wang Yi addresses the 73rd session of the United Nations General Assembly in New York.

Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi mengatakan perjanjian nuklir 2015 yang ditandatangani Iran dengan negara-negara besar dunia berguna bagi seluruh dunia dan harus ditegakkan.

Berbicara pada sidang tahunan ke-73 Majelis Umum PBB di New York pada hari Jumat (28/9), Wang mengatakan negaranya masih mendukung perjanjian nuklir, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA), yang dicapai antara Iran dan kelompok negara-negara P5 + 1 pada tahun 2015 meskipun Presiden AS Donald Trump menarik diri dari itu.

Dia menambahkan bahwa kesepakatan multilateral disahkan pada saat itu oleh Badan Keamanan global badan yang kuat.

Dia menekankan bahwa bersama dengan China, Rusia, Perancis, Inggris dan Jerman mendukung kesepakatan itu karena "berguna untuk kepentingan bersama semua pihak yang terkait dan komunitas internasional pada umumnya."

Trump mengumumkan pada Mei bahwa Washington menarik diri dari perjanjian nuklir yang mencabut sanksi terkait nuklir terhadap Tehran dengan imbalan pembatasan program nuklir Tehran. Kesepakatan itu telah ditandatangani antara Iran dan lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB - Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia dan China - plus Jerman pada tahun 2015.

Pemerintah AS memperkenalkan kembali sanksi-sanksi sebelumnya sambil memaksakan yang baru terhadap Republik Islam Iran. Dia juga memperkenalkan tindakan hukuman - yang dikenal sebagai sanksi sekunder - terhadap negara-negara ketiga yang melakukan bisnis dengan Iran.

Putaran pertama sanksi Amerika berlaku pada bulan Agustus, menargetkan akses Iran ke dolar AS, perdagangan logam, batubara, perangkat lunak industri, dan sektor otomotif. Putaran kedua, yang akan datang pada 4 November, akan menargetkan penjualan minyak Iran dan Bank Sentralnya.

Dalam pidatonya yang kedua kepada Majelis Umum pada hari Selasa (25/9), Trump mendesak dunia untuk mengisolasi Iran, menuduh negara itu mensponsori terorisme dan menabur "kekacauan, kematian dan kehancuran," di Timur Tengah.

(Islam-Times/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Indonesia Membawa Pesan Perdamaian di Sidang Umum PBB

Vice President of Indonesia Jusuf Kalla addresses the 73rd session of the United Nations General Assembly.

Di depan para pemimpin dunia yang menghadiri sidang umum di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan dunia tidak perlu mencari sosok pahlawan super pada masa-masa sulit seperti sekarang.

Masa di mana dunia menghadapi tantangan global kompleks, instabilitas dan konflik di mana-mana, kemiskinan, kesenjangan dan faham nasionalisme sempit.

"Di masa seperti ini, kita sering salah melihat ke kepemimpinan yang hanya memiliki kekuatan besar, kepemimpinan yang memiliki kekuatan layaknya superhero," kata Jusuf Kalla ketika menyampaikan pernyataan Indonesia di sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB ke-73 di New York, Kamis.

Dunia tak perlu memanggil para pahlawan super yang tergabung di tim Avengers atau Justice League, tokoh-tokoh fiktif dalam komik populer yang lahir di Amerika Serikat.

"Kita yang berada di ruang ini adalah para pemimpin dunia. Secara kolektif kita memiliki kekuatan layaknya superhero," kata Jusuf Kalla.

Dunia, dia melanjutkan, hanya harus memanfaatkan kemauan, keberanian, kekuatan, perasaan iba, perasaan tanpa pamrih, serta kerendahan hati mereka untuk menuju dunia yang lebih baik.

Pesan Indonesia jelas, bahwa menciptakan perdamaian, kesetaraan dan keberlanjutan dalam masyarakat dunia butuh kepemimpinan global dan tanggung jawab bersama, karena tak akan pernah ada kepemimpinan yang efektif tanpa tanggung jawab yang tulus.

Komitmen dan tanggung jawab dunia untuk perdamaian harus bisa disebarkan di seluruh bagian dunia, termasuk Timur Tengah.


Dukungan untuk Palestina

Indonesia berulang kali menegaskan komitmennya dan juga dunia untuk mendukung perwujudan negara Palestina yang merdeka melalui Solusi Dua Negara untuk meredam konflik di wilayah tersebut.

"Komitmen kita terhadap perdamaian akan dipertanyakan jika kita tidak bisa menyelesaikan konflik Palestina-Israel," kata Wakil Presiden.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pun menegaskan bahwa Indonesia akan menggunakan setiap pertemuan dan forum yang ada di kawasan untuk menyuarakan dukungan bagi Palestina karena saat ini Palestina sedang berada di persimpangan.

Berada di persimpangan karena proses perdamaian Palestina berhenti sementara dan ada rencana perdamaian yang diusulkan oleh Amerika Serikat tapi belum jelas juntrungannya. Belum lagi masalah pengungsi Palestina yang tersebar di sejumlah negara seperti di Yordania, Lebanon, Suriah, Tepi Barat dan Gaza.

Setelah Amerika Serikat memutuskan menghentikan bantuan pendanaan untuk UNRWA pada awal September, badan PBB yang mengurusi pengungsi Palestina itu mengalami defisit anggaran sekitar 440 juta dolar AS sehingga kesulitan menjalankan program tahun ini.

Padahal badan bantuan itu menjadi andalan bagi sekitar 5,3 juta pengungsi Palestina, yang sebagian besar keturunan dari 700.000 warga Palestina yang terusir dari rumah mereka dalam Perang 1948 yang menyebabkan lahirnya Israel.

Defisit anggaran badan bantuan itu sekarang 60 persen di antaranya sudah tertutup, tersisa 40 persen atau sekitar 180 juta dolar AS lagi yang harus dipenuhi.

Guna membantu menutup defisit UNRWA, Indonesia berkomitmen meningkatkan bantuan sukarela dan berupaya membantu penggalangan dana dari masyarakat untuk badan bantuan tersebut.

Indonesia melakukan upaya-upaya itu bukan hanya untuk memenuhi hak dasar pengungsi, namun juga untuk menjaga stabilitas di kawasan.

"Apabila fasilitas yang diberikan kepada pengungsi ini semua dihentikan maka kita akan bisa membayangkan yang berada di sekolah bisa berada di jalan dan ini akan sangat mungkin menimbulkan instabilitas," kata Retno.

Di samping itu, keputusan Amerika Serikat secara sepihak mengakui Jerusalem sebagai ibukota Israel bisa mengancam status quo kota suci tersebut.

Dan situasi sekarang tidak hanya melukai proses perdamaian tapi juga menghancurkan harapan masyarakat Palestina, harapan bagi negara Palestina yang merdeka.


Peran Perempuan

Ketika menghadiri pertemuan tingkat menteri Forum Konter-Terorisme Global (GCTF) di sela Sidang Majelis Umum PBB ke-73, Retno menekankan pentingnya peran perempuan sebagai agen perdamain.

"Perempuan bisa menjadi target rekrutment (teroris), tapi perempuan bisa juga menjadi agen perdamaian," katanya.

Ia mengatakan bahwa tragedi teror bom di Surabaya pada Mei, yang melibatkan satu keluarga (ayah, ibu dan anak-anak) menjadi semacam panggilan dan momentun untuk meningkatkan upaya menjadikan perempuan sebagai agen perdamaian.

Indonesia juga menyampaikan komitmennya untuk mengirim hingga 4.000 pasukan penjaga perdamaian, termasuk menambah jumlah personel pasukan perempuan di misi perdamian PBB pada 2019.

Saat ini Indonesia telah mengirim sekitar 3.500 pasukan di sembilan misi perdamaian PBB, menjadikan Indonesia sebagai kontributor pasukan perdamian terbesar ke-8 untuk PBB.


Untuk Damai

Untuk menciptakan masyarakat yang damai, berkelanjutan dan adil, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, setiap negara harus juga menghormati hukum dan prinsip-prinsip internasional termasuk menghormati kedaulatan dan integritas teritorial suatu negara.

Tanpa menyebut nama, dia menyayangkan beberapa pihak yang berupaya untuk mendukung atau bahkan menjadi bagian dari pergerakan separatisme.

"Tindakan permusuhan ini tidak memiliki tempat di sistem PBB. Tindakan yang jelas jelas melanggar prinsip-prinsip PBB," katanya.

"Ketika tindakan permusuhan itu berlanjut, Indonesia tidak akan tinggal diam. Indonesia tak akan membiarkan negara mana pun merusak integritas teritorialnya," ia menambahkan.

Pada akhir pidatonya, ia menekankan bahwa perdamaian yang adil, masyarakat yang berkelanjutan, membutuhkan PBB yang lebih responsif, bertanggung jawab dan kredibel.

"Kita di PBB ini harus menunjukkan kepemimpinan. Itu lah kenapa reformasi PBB tak dapat dielakkan," katanya.

Tanpa reformasi maka PBB akan menjadi mesin usang yang dipaksa menjawab tantangan global di masa sekarang dan masa yang akan datang.

(Antara-News/Islam-Times/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Terkucilnya Trump di Majelis Umum PBB dan Pertunjukan Netanyahu

Perdana Menteri rezim Zionis Israel Benjamin Netanyahu.

Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali diwarnai dengan adegan dan pertunjukkan Perdana Menteri rezim Zionis Israel Benjamin Netanyahu. Dia menuduh Republik Islam Iran tidak dapat dipercaya dan menimbulkan ancaman besar terhadap keamanan internasional.

Tuduhan tersebut dilontarkan Netanyahu ketika rezim Zionis sendiri merupakan satu-satunya rezim di kawasan Timur Tengah yang memiliki ratusan hulu ledak nuklir, di mana senjata pemusnah massal ini adalah ancaman nyata terhadap keamanan dunia. Namun karena dukungan Amerika Serikat, tidak ada lembaga yang berani mengusik kepemilikan senjata nuklir Israel.

Netanyahu dalam pidatonya di sidang tahunan Majelis Umum PBB pada hari Kamis, 27 September 2018 memamerkan sebuah peta dan foto dan mengklaim bahwa Iran melanjutkan aktivitas nuklir rahasianya di selatan Tehran. PM rezim penjajah al-Quds ini juga mengkritik upaya Uni Eropa untuk melanjutkan kerja sama perdagangan dengan Iran.

Ini adalah yang sekian kalinya Netanyahu memamerkan gambar dan foto di Majelis Umum PBB dan mengeluarkan klaim-klaim anti-Iran, terutama mengenai aktivitas damai nuklir negara ini. Pada 2012, PM Israel juga menunjukan peraga foto sebuah bom kartun di Majelis Umum PBB dan memamerkan papan poster sebuah bom kartun ketika berpidato tentang program nuklir Iran.


Pada tanggal 30 April 2018, PM rezim Zionis menunjukan sejumlah foto dan CD di depan kamera dan mengklaim bahwa Iran memiliki program nuklir rahasia untuk memproduksi bom atom. Setelah adegan konyol ini, Netanyahu mendesak Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk keluar dari perjanjian nuklir JCPOA (Rencana Aksi Bersama Komprehensif).

Kini setelah 4,5 bulan dari keluarnya AS dari JCPOA, perjanjian nuklir ini tetap di dukung oleh masyarakat internasional dan mereka mengakui bahwa Iran komitmen dengan kewajiban-kewajibannya dalam kesepakatan tersebut. Hal ini menujukkn keterkucilan AS di kancah internasional. Referensi dan rujukan pengujian atas program nuklir Iran adalah Badan Energi Atom Internasional (IAEA), bukan negara atau entitas tertentu, bahkan lembaga nuklir dunia tersebut juga telah 12 kali menegaskan komitmen Tehran terhadap JCPOA.

Sebenarnya, ada tujuan bersama yang dikejar dari keributan yang dibuat Trump dan pertunjukan konyol Netanyahu di forum-forum internasional. Tujuan itu tidak lain adalah untuk mengucilkan Iran di arena internasional. Namun tampaknya upaya itu gagal. Pidato Trump tentang Iran dan klaim prestasi pemerintahannya di Majelis Umum PBB pada 25 September 2018 justru membuat para pemimpin dunia dan peserta delegasi tertawa. Mereka menertawakan klaim-klaim Trump.

Setelah kejadian tersebut, Trump di pertemuan Dewan Keamanan PBB juga berusaha untuk mendesak Eropa dengan disertai ancaman agar mengisolasi Iran, namun 14 anggota dari 15 anggota tetap dan tidak tetap Dewan Keamanan PBB bersikukuh mendukung perjanjian nuklir JCPOA. Hal ini kembali membuktikan bahwa Amerika lah yang kini justru terkucilkan di mata dunia.


Majalah Times menulis, upaya pemerintahan Trump untuk mengisolasi Iran di PBB justri menghasilkan sebaliknya. Majalah Amerika ini menyebut penyelenggaraan pertemuan Dewan Keamanan PBB yang diketuai Trump dan pidato keras dan anti-Iran presiden AS ini sebagai tidak efektif, bahkan usai pidato Trump, banyak negara yang mengkritik keluarnya Amerika dari JCPOA.

Pada hari Rabu dan usai pertemuan Dewan Keamanan PBB, 120 negara anggota Gerakan Non-Blok (GNB) dalam sebuah dokumen menyatakan dukungan kepada JCPOA dan mengecam senjata nuklir Israel. Mereka juga menuntut bergabungnya Israel dalam Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT), sebab, senjata senjata pembunuh massal rezim Zionis adalah ancaman terhadap kawasan Timur Tengah dan bahkan dunia.

Kegaduhan yang dibuat Trump dan pertunjukan konyol Netanyahu di Majelis Umum PBB tidak akan mampu menipu masyarakat dunia, bahkan hanya delegasi Amerika dan Israel yang terlihat mengapresiasi lelucon Netanyahu. Sebab, semua tahu bahwa senjata nuklir Israel adalah ancaman nyata bagi dunia dan bualan Netanyahu dan Trump tidak akan bisa menutup fakta ini.

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif dalam cuitan pada Kamis malam, 27 September 2018 mereaksi klaim baru PM rezim Zionis. Di akut Twitternya dia menulis, tidak akan pernah ada pertunjukan yang bisa mengaburkan bahwa Israel adalah satu-satunya rezim di kawasan yang memiliki program senjata nuklir rahasia dan belum diumumkan, termasuk arsenal senjata atom. Dan ini adalah saatnya bagi Israel untuk mengakui dan membuka program senjata nuklir ilegalnya kepada para inspektur internasional.

(Parstoday/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Perilaku Trump Mengindikasikan Kebingungan

Gholamali Khoshroo.

Duta Besar Iran untuk PBB, Gholamali Khoshroo mengatakan perilaku pemerintahan Donald Trump benar-benar mengindikasikan kebingungan dan tidak jelas.

Khoshroo, seperti dilansir IRNA, Kamis (27/9/2018) malam, menuturkan klaim AS tentang pelanggaran Iran dalam kegiatan nuklir adalah tidak benar, karena seluruh laporan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) menegaskan Tehran berkomitmen dengan kesepakatan nuklir.

Amerika, lanjutnya, tidak hanya menghukum Iran, tetapi juga memperingatkan Norwegia, Perancis, Cina dan seluruh negara dunia jika mereka mematuhi resolusi PBB.

Menurut Khoshroo, Trump ingin melanggar komitmen apapun yang sudah dijalankan oleh pemerintahan sebelumnya.

(IRNA/Parstoday/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

PM Malaysia Bertemu Presiden Iran di New York


Presiden Republik Islam Iran, Hassan Rouhani Rabu (269) pagi di sela-sela sidang Majelis Umum PBB ke-73 bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad.

Di pertemuan tersebut Hassan Rouhani menekankan perluasan kerja sama bilateral. Demikian dilaporkan Kantor Berita Qods (Qodsna).

Selama di New York, Rouhani juga bertemu dengan sejumlah pemimpin negara lain seperti presiden Kuba, Bolivia, dan Turki serta berbagai ketua dan manajer organisasi internasional seperti direktur IMF dan pakar kebijakan luar negeri Amerika.

Di New York Rouhani juga menyampaikan pidato di peringatan Nelson Mandela. Presiden Iran juga menggelar wawancara dengan televisi NBC, CNN dan PBS.

Rouhani juga dilaporkan bertemu dengan sejawatnya dari Perancis dan Perdana Menteri Inggris, Theresa May.

(Qodsna/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Mahathir Mohamad: Diplomasi Trump Tak Cocok Untuk Asia


Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad saat di New York mengatakan, model diplomasi Presiden AS Donald Trump tidak efektif di Asia.

Mahathir Mohamad yang tengah berada di New York untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB ke-73 seraya mengisyaratkan sejarah Cina menyebut model diplomasi Trump menimbulkan represi dan pelemahan. Demikian dilaporkan IRNA Kamis (27/9).

Ia menambahkan, metode ini tidak efektif di Asia dan sepertiya Cina mampu melewati perang dagang ini.

Sementara itu, Street Times melaporkan, Mahathir Mohamad yang menyampaikan pidatonya di Dewan Hubungan Luar Negeri AS menekankan bahwa Trump kerap mengubah perilakunya. Ini adalah masalah besar menghadapi individu yang tidak stabil.

"Cina memiliki sejarah 4000 tahun dan harus dipahami bagaimana berperilaku terhadap Beijing," papar Mahathir.

(IRNA/Qodsna/Parstoday/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Indonesia Galang Dana Untuk Badan Bantuan Palestina

Retno Marsudi, Menlu Indonesia.

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi di New York, Rabu, menyampaikan komitmen Indonesia untuk membantu badan bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees/UNRWA) menutupi kekurangan dana.

Setelah mengadakan pertemuan bilateral dengan pejabat UNRWA di sela Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di markas perserikatan di New York, Retno mengungkapkan bahwa UNRWA, yang mengurusi sekitar 5,3 juta pengungsi Palestina di beberapa wilayah, saat ini mengalami defisit anggaran sekitar 440 juta dolar AS sehingga kesulitan membantu para pengungsi Palestina.

"Nah, Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kontribusi sukarelanya, tapi jangan tanya dulu jumlahnya berapa," kata Retno kepada wartawan.

Selain menggunakan dana pemerintah dan sumbangan yang disampaikan lewat Baznas, ia menjelaskan, Indonesia sedang menggerakkan para filantropis untuk membantu para pengunsi Palestina lewat UNRWA.

Pendanaan UNRWA sebagian berasal dari PBB, tapi mayoritas berasal dari kontribusi sukarela negara-negara anggota. Defisit anggaran badan bantuan itu sekarang 60 persen di antaranya sudah tertutup, tersisa 40 persen atau sekitar 180 juta dolar AS lagi yang harus dipenuhi.

Di sela Sidang Majelis Umum PBB ke-73, Menteri Luar Negeri RI menghadiri sejumlah pertemuan lanjutan yang membahas upaya Indonesia beserta negara-negara anggota PBB menggalang bantuan keuangan guna menutupi defisit keuangan UNRWA.

Defisit anggaran badan bantuan untuk pengungsi Palestina itu tak lepas dari keputusan Amerika Serikat menghentikan segala bentuk bantuan pendanaan untuk UNRWA pada awal September.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan penghentian lebih dari 200 juta dolar AS atau sekitar Rp2,8 triliun bantuan ekonomi yang sedianya dialokasikan ke Gaza dan Tepi barat untuk dialihkan ke tempat lain.

Juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rudeina, menyebut langkah itu merupakan "serangan" terhadap rakyat Palestina dan bertentangan dengan resolusi PBB.

UNRWA, yang dibentuk sejak 68 tahun lalu, menyediakan bantuan kepada 5,3 juta pengungsi Palestina yang tersebar di Yordania, Lebanon, Suriah, Tepi Barat dan Gaza. Sebagian besar dari mereka adalah keturunan dari 700.000 warga Palestina yang terusir dari rumah mereka dalam Perang 1948 yang menyebabkan lahirnya Israel.

Indonesia mulai awal tahun depan akan resmi menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020.

Menlu Retno menyatakan komitmen Indonesia untuk mengampanyekan isu kemerdekaan Palestina melalui Solusi Dua Negara ketika memulai tugas sebagai anggota tidak tetap DK PBB.

"Kita tahu situasinya tidak mudah, tapi kita akan terus akan berjuang untuk memberikan dukungan," katanya.

(Antara-News/Islam-Times/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Netanyahu Berpidato Anti-Iran di PBB, Mengulangi Klaim Nuklir Yang Tak Berdasar

Israeli Premier Benjamin Netanyahu addresses the United Nations General Assembly.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sekali lagi telah naik ke panggung di Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengeluarkan sandiwara baru terhadap Iran, mengulangi tuduhannya bahwa negara itu sedang berupaya mengembangkan senjata nuklir di situs "rahasia".

Seperti yang sudah diperkirakan, Netanyahu menggunakan peta dan foto-foto bangunan yang dia klaim sebagai "gudang senjata atom rahasia" di ibukota Iran, Tehran, untuk membenarkan tuduhan palsu dalam pidatonya pada hari Kamis (27/9) pada sidang Majelis Umum tahunan ke-73 PBB di New York.

"Pada bulan Mei kami membuka situs arsip atom rahasia Iran. Hari ini, saya mengungkapkan situs fasilitas kedua; gudang atom rahasia Iran," klaim PM Israel, yang menambahkan, "Iran belum meninggalkan tujuannya untuk mengembangkan senjata nuklir."

Netanyahu mengacu pada penjelasan sebelumnya terhadap Iran, di mana dia berbicara langsung di televisi dan memamerkan apa yang dia sebut catatan dari sebuah gudang rahasia di Tehran.

(Islam-Times/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Mahmud Abbas Menuduh AS Merusak Solusi Dua Negara

Palestinian President Mahmoud Abbas at UN General Assembly.

Pemimpin Palestina Mahmud Abbas pada hari Kamis (27/9) menuduh pemerintahan Donald Trump memandang rendah upaya menuju 'solusi dua negara', sehari setelah presiden AS mengatakan dia akan mengungkap rencana baru perdamaian Timur Tengah.

"Pemerintahan ini telah mengingkari semua komitmen AS sebelumnya, dan telah merusak 'solusi dua negara', dan telah mengungkapkan klaim salahnya tentang kondisi kemanusiaan rakyat Palestina," kata Presiden Otoritas Palestina kepada Majelis Umum PBB.

Abbas meminta Presiden AS Donald Trump untuk membatalkan keputusannya mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Zionis Israel dan memotong bantuan kepada Palestina, yang katanya telah merusak solusi dua negara dalam konflik Timur Tengah.

(Islam-Times/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Dikritik Rusia, Trump Tinggalkan Sidang DK PBB

Donald Trump

Tindakan melanggar norma diplomatik yang dilakukan Presiden Amerika Serikat dengan meninggalkan sidang Dewan Keamanan PBB, mengejutkan media.

Situs televisi Russia Today, Kamis (27/9/2018) menyinggung protes pemimpin dan perwakilan negara-negara dunia atas sikap Amerika di sidang DK PBB yang dipimpin Presiden Donald Trump.

Russia Today mengabarkan, Trump kembali melakukan tindakan yang melanggar norma diplomatik dengan meninggalkan sidang DK PBB sebelum sidang berakhir.

Ditambahkannya, langkah Trump ini mengejutkan karena ia tengah memimpin sidang dan Amerika sekarang menjabat sebagai ketua periodik DK PBB.

DK PBB, hari Rabu (26/9) menggelar sidang namun Trump tiba-tiba meninggalkan ruangan di tengah sidang dan Wakil tetap Amerika di PBB, Nikki Haley menggantikan posisinya.

Trump meninggalkan sidang setelah mendengar pidato Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov. Dalam pidatonya Lavrov menyebut keluarnya Amerika dari kesepakatan nuklir Iran, JCPOA merupakan ancaman besar bagi perjanjian pelarangan perluasan senjata nuklir.

 Lavrov juga mengatakan, teroris di Suriah dengan bantuan Amerika mendirikan laboratorium-laboratorium pembuatan bahan kimia.

(Russia-Today/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Utusan Khusus PBB: Gaza Diambang Perang Baru

Perjuangan Rakyat Palestina

Utusan khuuss PBB untuk Timur Tengah, Nickolay Mladenov Rabu (26/9) memperingatkan bahwa Jalur Gaza diambang perang baru antara Hamas dan Israel.

IRNA melaporkan, Nickolay Mladenov menambahkan, kondisi semakin genting dan tensi di Tepi Barat serta Jalur Gaza kian meningkat.

Utusan khusus PBB untuk Timur Tengah terkait rencana Presiden AS Donald Trump "Kesepakatan Abad" menandaskan, rencana ini harus mendapat konsensus dunia.

Berdasarkan rencana kesepakatan abad, al-Quds diserahkankepada Israel dan pengungsi Palestina tidak berhak kembali ke tanah airnya dan Palestina hanya memiliki wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Di kesepakatan abad, kedaulatan Masjid al-Aqsa akan dikelola secara bersama oleh Yordania, Palestina dan rezim Zionis Israel.

Mladenov juga menilai desa Khan al-Ahmar di sekitar Quds pendudukan yang ingin dihancurkan Israel dalam kondisi kritis.

(IRNA/Parstoday/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Satu Sikap DK-PBB Menentang Kebijakan Trump Atas JCPOA

Donald Trump, Presiden Amerika Serikat di sidang DK-PBB

Donald Trump, Presiden Amerika Serikat baik di masa kampanye pemilu dan setelah berkuasa di Gedung Putih selalu mengambil posisi kritis pada kesepakatan nuklir antara Iran dan kelompok 5 +1 dan menilainya sebagai kesepakatan terburuk. Akhirnya, pada 8 Mei 2018, ia mengumumkan penarikan diri Washington dari kesepakatan nuklir Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) dan menerapkankan kembali sanksi terhadap Iran pada bulan Agustus dan November 2018.

Trump mengulangi pendirian sebelumnya terhadap Iran dan JCPOA dalam pernyataannya baru-baru ini di sidang hari Rabu (26/9) Dewan Keamanan PBB yang dipimpin Amerika Serikat. Trump sekali lagi menuduh Iran menyebarkan kekerasan dan kekacauan, mendukung terorisme dan mempromosikan rencana rahasia untuk senjata nuklir. Ia mengklaim bahwa alasan penarikan diri AS dari JCPOA dikarenakan Iran memanfaatkan JCPOA guna mendapatkan sumber-sumber pendanaan yang dibutuhkan bagi kebijakan regionalnya.

Trump mengatakan bahwa sejak 4 November semua sanksi AS terhadap aktivitas nuklir Iran akan diterapkan dan setelah itu, Amerika Serikat akan menjatuhkan sanksi lanjutan. Sanksi lebih sulit dari sebelumnya untuk menghadapi berbagai perilaku Iran, setiap kelompok yang tidak mengikuti sanksi ini akan menghadapi konsekuensi yang sangat serius.

Trump mendesak semua anggota Dewan Keamanan PBB untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat dan memastikan Iran tidak akan pernah mencapai bom nuklir. Terlepas dari harapan Trump, anggota tetap dan tidak tetap DK-PBB ternyata mengambil sikap menentang posisi AS dan semuanya, kurang lebih, berkomitmen untuk mempertahankan JCPOA sebagai kesepakatan untuk melayani perdamaian dan keamanan internasional.

Ini adalah kegagalan besar bagi Washington di sidang DK-PBB dan dihadiri oleh Trump. Karena negara-negara anggota DK-PBB, beberapa dari mereka, seperti Eropa adalah mitra Amerika Serikat dan beberapa seperti Cina dan Rusia, adalah rival Washington semua sama menentang sikap Trump terhadap Iran. Berbeda dengan yang diinginkan Trump, semua ingin mempertahankan JCPOA sebagai simbol perjanjian internasional. Sebagian besar anggota Dewan Keamanan PBB, termasuk empat anggota tetap, telah menyatakan dukungan tegas mereka untuk JCPOA dan telah mencegah terwujudnya tuntutan Trump.

Emmanuel Macron, Presiden Perancis menyinggung komitmen komitmen Iran terhadap KCPOA dan menyatakan bahwa Perancis menentang pendekatan AS terhadap JCPOA dan setiap negosiasi untuk menyelesaikan masalah yang diperselisihkan harus dilakukan setelah berakhirnya perjanjian ini.

Bahkan Inggris yang merupakan sekutu strategis Amerika Serikat mengadopsi posisi yang bertentangan dengan ekspektasi Trump. Theresa May, Perdana Menteri Inggris, sementara menegaskan komitmen penuh Iran mengatakan, kami tidak dapat meninggalkan kerangka kerja internasional yang memberikan keamanan kepada kami. Sementara blok timur dari kelompok 4 + 1 seperti Cina dan Rusia sepenuhnya mendukung JCPOA dan mengecam tekanan sanksi Amerika Serikat terhadap Iran.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, menyinggung komitmen Iran terhadap JCPOA seraya mengatakan, Rusia ingin mempertahankan JCPOA dan melanjutkan implementasinya. Karena kerugian kehilangan JCPOA merupakan ancaman besar bagi keamanan dunia. Menteri luar negeri Cina, Wang Yi, juga merujuk pada persetujuan Dewan Keamanan PBB dan menyerukan Amerika Serikat untuk tidak melakukan tekanan untuk memutuskan perdagangan dan hubungan ekonomi dengan Iran.

Sejatinya, sidang Dewan Keamanan PBB petanda lain keterisolasian Amerika Serikat dan dan kegagalan kebijakan unilateralismenya. Apa yang didengar oleh Trump di sidang ini dari kepala negara dan pejabat senior anggota tetap dan tidak tetap Dewan Keamanan PBB tentu bukan apa yang diharapkan untuk didengarnya. Mungkin karena inilah mengapa ia meninggalkan ruang sidang sebelum berakhir dan menyerahkan pimpinan sidang kepada Nikky Haley, Wakil Tetap AS di PBB. Trump benar-benar tidak dapat mendengar pendapat yang berbeda dengannya dan ini adalah tanda sikap arogan dan kesombongannya.

(Parstoday/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Ilusi Trump, Iran Kembali Ke Meja Perundingan

Trump saat Pimpin Sidang Dewan Keamanan

Presiden AS Donald Trump kembali mengklaim Iran akan kembali ke meja perundingan dan Washington akan meraih kesepakatan baru dengan Tehran.

Klaim ini dirilis ketika sidang Dewan Keamanan yang dipimpin Trump sebanyak 14 anggota dewan ini mendukung JCPOA dan menuntut dilanjutkannya kesepakatan internasional tersebut.

Dengan intonasi mengacam agar negara Eropa mengiringi AS memboikot Iran, Trump mengatakan, perusahaan internasional harus memilih satu di antara dua, berdagang dengan Iran atau Amerika.

Ancaman ini diungkapkan ketika Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Federica Mogherini hari Rabu di New York menyatakan, rencana Uni Eropa untuk mempermudah perdagangan dengan Republik Islam Iran akan dilaksanakan sebelum bulan November.

Dalam jumpa persnya, Trump juga menyinggung isu Korea Utara dan Palestina. Terkait isu Palestina Turmp seraya menunjukkan dukungan penuhnya kepada Israel mengatakan, solusi pembentukan dua negara guna mengakhiri konflik Israel-Palestina peluangnya lebih besar, namun demikian ia juga menyatakan setuju dengan solusi pembentukan satu negara.

(Parstoday/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

ABNS Video You Tube

Terkait Berita: