Warga Amerika telah tinggal di sebuah negara yang tidak mengenal kata “perdamaian”. Itu terjadi pasca George W. Bush memaksa dunia memilih, “Anda harus memilih, bersama kami atau melawan kami,” pasca peristiwa 11/9. Satu paket dengan ancaman itu, Bush segera melancarkan “perang melawan teror”, sebuah ide inkonstitusional dan terburu-buru yang dilakukan atas kehendak Chief Executive (Presiden). Hingga hari ini, perang melawan terror ini menjadi sebuah konflik yang dianggap sebagai penyebaran kekuatan militer AS secara global, tanpa tahu ujungnya.
Bush dan orang-orangnya mungkin tidak mempertimbangkan efeknya pada saat itu, tapi sebenarnya mereka telah memulai jenis peperangan yang benar-benar baru. Yang pasti, akan ada pertempuran di seluruh dunia melawan musuh yang didorong oleh faktor ideologis, yang agak mengingatkan kita pada komunisme, tapi juga akan ada “perubahan rezim pemerintah” di negara-negara yang diinvasi AS, yang tidak sepenuhnya berada di jalur yang diarahkan oleh Washington.
Alih-alih menyerang dan menduduki wilayah sebuah negara dengan tradisional, jauh lebih baik untuk hanya menjatuhkan tokoh-tokoh di tingkat atas dan membiarkan penduduk asli menyelesaikan masalah di negaranya sambil bertindak di bawah arahan dari para profesional di Washington.
Meskipun “perubahan rezim” di Irak dan Afghanistan tidak berjalan dengan baik, Bush melihat dirinya sebagai pemimpin perang yang penuh kemenangan dengan slogan “Misi telah Tuntas ” yang menegangkan, dan kemudian dia menyebut dirinya sebagai “penentu keputusan.”
Dia menegaskan bahwa pemilihannya kembali pada tahun 2004 ketika berhadapan dengan John Kerry yang lemah merupakan pembenaran segala kebijakannya oleh rakyat Amerika, namun kita harus bertanya-tanya berapa banyak pemilih yang benar-benar mengerti bahwa mereka menandatangani kontrak untuk perang tanpa henti, yang sedikit demi sedikit akan mengikis hal yang paling mereka sayangi : kebebasan individu.
Peraih Nobel Perdamaian, yang juga pernah menjabat sebagai Presiden AS, Barack Obama, mengikuti jejak Bush dan menegaskan bahwa tidak akan ada langkah mundur dari sebuah kebijakan yang secara proaktif melindungi Warga Negara Amerika.
Obama dan pejabat Menteri Luar Negeri pada masanya, Hillary Clinton, telah menghancurkan Libya, sebuah bencana yang masih terus berlanjut, meningkatkan intervensi AS di Suriah, dan memperkenalkan cara kematian baru: dibunuh dengan pesawat tak berawak untuk warga negara Amerika dan warga Negara lain, secara acak sesuai dengan profil yang dibuat sepihak oleh AS. Dan untuk menghilangkan serangan balik terhadap apa yang sedang dilakukannya, Obama mengunakan Undang-undang rahasia negara untuk memblokir segala tuntutan hukum, lebih sering daripada yang dilakukan oleh pendahulunya di Gedung Putih.
Dan sekarang, AS memiliki Presiden Donald Trump, yang kebijakan luar negerinya hanya sedikit yang ia sebutkan, meski dalam banyak hal mirip dengan pendahulunya. Di Masa Trump ini, Amerika Serikat meningkatkan keterlibatannya di Afghanistan, di mana mereka telah terjebak di sana lebih lama dari pada perang-perang sebelumnya.
AS juga mengancam Iran dan Korea Utara dengan penghancuran. Dan Trump berjanji untuk benar-benar menghilangkan ISIS. Memang, menghancurkan ISIS (dan al-Qaeda) telah menjadi salah satu bagian kebijakan Trump yang ia sebut dengan jelas, meskipun ada juga sesekali pernyataan bahwa hal itu harus disertai satu percobaan untuk perubahan rezim di Damaskus.
Dan “tradisi agung” menggunakan kekuatan militer untuk mendukung diplomasi tentu saja telah mendapat sedikit dukungan, sedemikian rupa sehingga jelas terlihat jelas bagi publik Amerika dan kongres yang menolak risiko bahwa ada sesuatu yang salah di Departemen Luar negeri AS. Sungguh mengherankan saat mengamati media arus utama, yang mencerca George W. Bush saat berada di Gedung Putih, mencitrakannya saat ini sebagai suara moderat karena kritiknya baru-baru ini terhadap Gedung Putih. Anda pasti benar jika mengkritik Trump.
Bahkan media AS enggan melaporkan bahwa posisi ISIS telah dikembalikan di Suriah oleh usaha bersama antara Angkatan Darat Suriah dan angkatan udara Rusia, dibantu oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya yang memainkan peran sekunder dalam konflik tersebut. Rusia pada kenyataannya mengeluh bahwa Washington sepertinya tidak sedikitpun tertarik bekerja sama untuk menghancurkan sisa-sisa ISIS yang terakhir di beberapa wilayah yang masih dikuasai kelompok tersebut. Alasannya, seperti insiden yang baru-baru ini terjadi, saat pembebasan kota Abu Kamal, di mana pesawat udara AS di lokasi tampaknya membiarkan pejuang ISIS melarikan diri.
Kacaunya kebijakan Amerika yang berlaku di Timur Tengah disorot oleh BBC pada hari Senin minggu lalu. Pada awal Oktober, ketika pasukan rezim Suriah dan Rusia mendekati sisi barat kota Raqqah, “ibukota” kekhalifahan ISIS, di saat yang sama pasukan AS menyokong Pasukan Demokratik Suriah (SDF), yang sebagian besar terdiri dari milisi Kurdi, mendekati dari timur, sebuah kesepakatan terjadi tiba-tiba, untuk mengevakuasi pejuang ISIS yang tersisa dan keluarga mereka.
Menurut laporan investigasi BBC, SDF dan Kurdi mewaspadai pembersihan pejuang yang tersisa dari reruntuhan kota. Dengan demikian mereka menegosiasikan sebuah kesepakatan dimana para pejuang ISIS yang berasal dari Suriah dan Irak dan keluarga mereka dibolehkan pergi, diizinkan pulang ke rumah dan menghadapi konsekuensinya atau pergi ke daerah yang dikuasai ISIS, sekitar seratus mil jauhnya.
Tujuannya adalah untuk menghindari serangan udara dan juga menggunakan artileri yang akan menghasilkan pertumpahan darah yang membunuh ribuan orang, termasuk warga sipil dalam jumlah besar. Kesepakatan tersebut menetapkan bahwa hanya pejuang ISIS lokal yang diizinkan untuk pergi. Lainnya, disebut sebagai “pejuang asing,” dari Eropa, Afrika atau Asia harus menyerah dan mencegah kebebasan mereka, dan terlibat dalam kegiatan terorisme baru setelah kembali ke negara mereka.
Penasehat militer AS dan Inggris yang bersama SDF dan Kurdi melaporkan bahwa agak tidak mungkin bagi mereka untuk tidak berpihak pada negosiasi, bahwa “penduduk setempat,” meskipun mereka kemudian mengakui bahwa ada beberapa keterlibatan dari pihak mereka. Dalam evakuasi tersebut, truk dan bus disiapkan pada tanggal 14 Oktober, menjadi sebuah konvoi, diikuti oleh lebih dari 4.000 pejuang ISIS dan keluarga mereka. Lebih dari 100 kendaraan pribadi milik para pejuang ISIS juga diizinkan pergi dan ada sepuluh truk berisi senjata.
Konvoi berbaris sepanjang lebih dari empat mil dan cuplikan film menunjukkan truk menarik trailer yang berisi militan mengacungkan senjatanya. Para pejuang tidak diizinkan untuk menampilkan bendera atau spanduk namun mereka tidak dipaksa untuk melucuti senjata dan pada kenyataannya memuat semua kendaraan dengan sebanyak mungkin senjata yang bisa mereka bawa, begitu banyak sehingga ada satu truk yang asnya pecah karena kelebihan beban. BBC melaporkan bahwa “Ini bukanlah evakuasi – ini adalah eksodus Islamic State.”
Para sopir melaporkan bahwa mereka disiksa oleh ISIS, yang banyak di antaranya memakai sabuk peledak, dan mereka juga mengklaim bahwa ada sebagian besar orang asing di antara mereka yang melarikan diri. Para pengemudi mengatakan kepada BBC bahwa ada warga negara Prancis, Turki, Azerbaijan, Pakistan, Yaman, Saudi, Cina, Tunisia dan Mesir di antara penumpang mereka. Para “pengungsi” itu berhasil masuk ke wilayah yang dikuasai ISIS dan mungkin akan bersiap-siap, bersedia dan mampu bertarung lagi.
Pelarian IS dari Raqqa adalah agak aneh. Orang-orang mungkin menerima bahwa menghindari pembantaian yang akan menjadi bagian tak terpisahkan dari serangan di kota yang hancur seharusnya membebani keputusan pembuatan pasukan penyerang, namun membiarkan militan musuh untuk melarikan diri dengan senjata mereka tampaknya bukan cara yang baik untuk mengakhiri konflik.
Pada bulan Mei, Menteri Pertahanan AS, James Mattis, mengatakan di televisi bahwa perang melawan ISIS adalah salah satu dari pemusnahan. “Tujuan kami adalah agar para pejuang asing tidak bisa bertahan dalam perang sehingga kemudian mereka pulang ke Afrika utara, ke Eropa, ke Amerika, ke Asia, ke Afrika. Kami tidak akan membiarkan mereka melakukannya.”
Nah, Mattis mungkin sedang berbohong saat itu, atau setidaknya ia mengatakan apa yang menurutnya akan bagus di televisi dan di surat kabar. Pada tanggal 14 November, sehari setelah keluar berita dari BBC tentang Raqqa, dia berbohong lagi, dengan mengatakan bahwa Amerika Serikat berada di Suriah dengan izin UN untuk melawan ISIS, yang jelas-jelas tidak benar. Rusia diundang masuk untuk intervensi ke negara tersebut oleh pemerintah Suriah, tetapi AS tidak masuk ke Suriah secara legal. Turki mengklaim bahwa ada 13 basis militer AS yang sudah ada di Suriah, beberapa di antaranya bersifat permanen.
Mattis menambahkan sedikit cerita fiksinya dengan menyatakan, agak tidak menyenangkan, bahwa sementara fase pertama perang ISIS akan segera berakhir. “Pada dasarnya kita bisa mengejar ISIS. Dan kami di sana untuk menyingkirkan mereka. Tapi bukan berarti kita lalu pergi dan membiarkan ISIS generasi berikutnya kembali bangkit. Musuh belum menyatakan bahwa mereka sudah selesai berperang. Jadi, kita akan terus melawan mereka selama mereka ingin berperang. ”
Mattis mungkin sengaja melepaskan pejuang ISIS agar AS tidak akan pernah meninggalkan Suriah, tapi teori baru ini agak berbeda. Washington, yang hanya melakukan sedikit sekali tindakan untuk mengalahkan ISIS, menginginkan agar ancaman ISIS terus berlanjut sehingga dapat mempertahankan keberadaan kekuatan militer dan pasukan tempur AS dan agar secara aktif terlibat pada diskusi Jenewa yang akan datang untuk merumuskan solusi politik di Suriah. Jika tidak, Washington akan berada di luar gelanggang Suriah.
Utusan AS di PBB, Nikki Haley, tampaknya mendukung pemikiran tersebut dengan mengatakan bahwa Washington akan terus “memperjuangkan keadilan” di Suriah tidak peduli apa yang disepakati dan dilakukan oleh pihak lain.
Apakah ini berarti adalah hanya usaha coba-coba, dan hanya main-main tanpa strategi keluar, seperti mengulang konflik di Afghanistan, Irak dan Libya? Benar!
(UNZ/Seraa-Media/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Posting Komentar