Pimpinan Pusat GP Ansor Gelar Dirasah Wustha Untuk Kyai Muda

Bertambahnya kader penggerak dalam tubuh Gerakan Pemuda Ansor sangat diperlukan, untuk menghadapi tantangan bangsa yang sangat komplek. Utamanya dikalangan para Kyai Muda untuk menyelesikan problem-problem keagamaan dan kebangsaan.

“Fenomena gerakan radikalisme dan intoleransi yang melanda bengsa ini menghendaki para kyai muda untuk turun gunung, memberikan pencerahan dan pendampingan kepada masyarakat”.

Demikian dikatakan KH. Raden Mahfudz Hamid (Gus Mahfudz) Ketua Pimpinan Pusat Majlis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor pada Pembukaan Dirasah Wustho I Kyai Muda Ansor pada Sabtu (8/9) di Pondok Pesantren An-Nur Maron Purworejo.

Gus Mahfudz yang juga Pengasuh PP. An-Nur merasa prihatin dengan adanya sikap di masyarakat yang saling menyalahkan, merasa irinya yang paling benar (truth claim) dan yang lain salah, lebih dari itu adalah muncul kelompok radikal yang mengusung idiologi khilafah. “Rijalul Ansor merasa terpanggil untuk menjadi bagian penting mengembangkan paham Islam yang moderat dan toleran”, kata Mahfudz.

Gus Mahfudz melanjutkan saya prihatin ada alumni pondok pesantren yang ‘alim kitabnya, tetapi tidak begitu tau tentang Indonesia. Padahal mereka ahlussunah wal jamaah, tetapi tidak tawassuth wal i’tidal dan kadang kurang tasaamuh dan terkena penyakit takhkim qobla takhq, yaitu gampang memvonis suatu masalah atau kabar sebelum melakukan tabayyun.

Muhammad Hanif (Gus Hanif) Ketua Wilayah Majlis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor Jawa Tengah mengatakan kegiatan Dirasah Wustho yang diperuntukkan bagi Kyai Muda Rijalul Ansor (RA) digelar untuk pertama kalinya di Jawa Tengah dan untuk kedua kalinya secara nasional.

“Komitmen dan kapasitas kyai muda Ansor perlu terus ditingkatkan untuk menata jamiyah Nahdlatul Ulama khususnya GP Ansor dan juga menjadi pendamping masyarakat”, kata Gus Hanif.

Kegiatan Dirasah Wustho diselenggarakan dalam rangkaian Kirab Satu Negeri untuk membangkitkan semangat kebersamaan, memupuk persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa. “Kyai Muda sebagai elemen penting bangsa mempunyai kewajiban untuk mengedepankan nilai-nilai kebangsaan dan kemasyarakatan”, tambah Mahfudz.

Kegiatan Dirasah Wustho RA diikuti oleh 78 peserta dan diselenggarakan oleh PP Majlis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor bekerjasama dengan PW RA Jateng. Kegiatan pembukaan dihadiri oleh Bupati Purworejo, Kapolres dan Dandim serta para ulama di wilayah Purworejo. Dari unsur Pimpinan Pusat GP Ansor tampak hadir Mujiburrohman (Korwil Ansor Jateng) yang juga calon Dewan Perwakilan daerah untuk Jateng, Ruchman Basori Ketua Bidang Kaderisasi, Aunulloh Ala Habib (Wasekjen), Aam Noto Buwono (Ketua PW Ansor Jawa Timur dan sejumlah kyai muda lainnya.

Pada saat yang sama, juga diselenggarakan Focus Group Discustion (FGD) system kaderisasi Majlis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor untuk mematangkan model kaderisasi yang selama ini diselenggarakan. (RB).

(Suara-Islam/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Cerita Unik Makam Keramat Mbah Kholil Madura, Pertanda Prabowo Kalah Lagi Dari Jokowi?

Makam Mbah Kholil tentu sudah tidak asing lagi di telinga para wisatawan religi, Beliau dikenal sebagai gurunya para kiai dan ulama di Nusantara setelah Wali Songo, khusunya di pulau Jawa.

Banyak ulama-ulama besar lahir dari tangan dingin beliau, seperti KH. Hasyim Asy’ari dan KH. Ahmad Dahlan yanv merupakan pendiri dari organisasi keagamaan terbesar di Nusantara yakni NU dan Muhammadiyah, serta masih banyak pula lainnya.

Sebagaimana ditelusuri dari laman Ala-NU.com – pada hari Kamis sore 6 September 2018, Capres Prabowo Subianto pergi ziarah ke makam Mbah Kholil Bangkalan, yang diteruskan dengan silaturahim kepada keluarga besar Syaikh Kholil beserta masyarakat Madura.

Prabowo mengatakan bahwa budaya orang Indonesia adalah sowan terlebih dahulu kepada tetua ketika akan memasuki wilayahnya. “Dan saya dengan ini meminta izin kepada tetua di Jawa Timur untuk mendatangi wilayah di Jawa Timur,” ucapnya.

Akan tetapi, di samping itu ada fenomena unik dari para pejebat dan calon-calon pejabat yang pernah ziarah ke makam tersebut. Dimana mereka yang pernah ziarah ke makam itu selalu kalah dari lawan politiknya.

Seperti penuturan Gus Fathur Rozi Zubair yang merupakan cicit dari Mbah Kholil Bangkalan, bahwa Ibu Mega yang ketika itu pergi ziarah ke makam Mbah Kholil akhirnya harus kalah dari SBY pada pilpres kala itu.

Tidak hanya itu saja, kemaren pas Pilgub Jatim Gus Ipul juga kalah dari Khofifah setelah ziarah ke makam Mbah Kholil. Pada waktu itu Ibu Khofifah sebenarnya juga ingin ziarah ke makam Mbah Kholil, Tetapi ada salah satu seseorang mengatakan, jika ibu ingin menang jangan ziarah ke makam Mbah Kholil. Dan pada akhirnya Khofifah menang melawan Gus Ipul pada Pilgub Jatim kemaren.

Apakah Prabowo akan kembali menelan kekalahan untuk yang kesekian kalinya dari Jokowi? Menurut para UC’ers bagaimana?

(Ala-NU/UC-News/Suara-Islam/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Politik Dua Kaki: 90% Pengurus DPD-DPC Partai Demokrat Papua Dukung Jokowi

Partai Demokrat masih mematangkan strategi terkait kader di Papua yang memilih mendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Wakil Ketua Dewan Pembina PD Agus Harmanto menyebut total 90% pengurus DPD-DPC Papua mendukung pasangan petahana itu.

“Untuk itu saat ini Partai Demokrat sedang mencari formula dan juga ingin menetapkan case (kasus) seperti Papua karena di sana pemilihannya khusus pakai noken dan semua ketua-ketua DPC-nya sudah men-declarelebih dari hampir 90% mendukung Pak Jokowi,” ujar Agus di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/9/2018).

“Papua itu 90% pengurus DPC dan DPD-nya mendukung Pak Jokowi,” ucap Agus.

Ada alasan Demokrat belum memberi sikap tegas ke DPD Papua yang mendukung Jokowi. Demokrat ingin menang di Pileg dan Pilpres 2019.

“Partai Demokrat tentunya sedang menentukan strategi untuk seperti apa dalam case seperti Papua ini karena kita juga dalam pemilu legislatif harus sukses betul, jangan sampai ada hal menjadi kendala di pemilu legislatif,” ucap Agus.

Dalam kasus Papua, Agus menolak Demokrat disebut bermain dua kaki. Agus menyebut Demokrat murni memikirkan nasib perolehan suara partai di Papua.

“Dua kaki tidak seperti itu. Bahkan kalau dua kaki itu hal-hal yang berbeda dengan case yang ada di Papua ini. Memang case di Papua ini adalah khusus spesial, maka ini merupakan khusus untuk menentukan strategi apa yang harus dilakukan di sana,” tegas Agus.

(Fokus-Today/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Kondisi Rupiah Disebut Mirip 1998, Dekan FE UI: Hoaks! Begini Penjelasannya

Ekonomi Indonesia

Nilai rupiah terhadap dolar sedang melemah. Kondisi ini tidak terlepas dari ketidakpastian kondisi ekonomi global. Meskipun kondisi Indonesia tidak separah Turki, India, atau Argentina, namun ada pihak-pihak yang menyebar retorika bahwa rupiah separah krisis moneter (krismon) 1998.

Anggapan itu dimentahkan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Ari Kuncoro. Ia menyebut, pihak yang membandingkan kondisi sekarang dan 1998 tidak memahami awal mula kejadian.

“Jadi, kalau membandingkan itu harus apel dengan apel. Jadi kalau kita membandingkan kita harus lihat mulainya itu dari mana. Kalau dari 98, itu kita mulai dari Rp 2.500, Rp 3.000, kemudian terjadi tekanan sehingga sampai ke Rp 10 ribu,” jelasnya pada Liputan6.com.

Ia menjelaskan, persentase kenaikan rupiah pada 1998 yang terbilang tinggi tidak sama dari kenaikan sekarang. “Kalau dilihat dari April, itu (rupiah) sekitar Rp 13.500, sekarang Rp 14.938. Itu kalau kita lihat sekadar 11 persen (kenaikannya),” ucap dia.

Ari tidak segan menyebut berita-berita negatif terkait rupiah sebagai hoaks. Ditambah lagi, penyebaran berita seperti itu hanya menambah ketidakpastian yang merugikan semua orang.

“Jadi hoaks-hoaks seperti itu tidak produktif, karena ini dampaknya global, jadi tidak perlu nakut-nakutin, sebab situasi ini temporer,” tegas dia.

Permasalahan lain dari penyebaran hoaks, seperti tentang potensi krisis, adalah bisa membuat paranoid orang-orang awam. Pasalnya, mereka akan terpengaruh untuk menyimpan dolar tanpa tujuan produktif. Permintaan dolar pun meningkat tanpa guna yang jelas.

“Adanya hoaks itu, bagi orang yang sebenarnya awam, itu akan menimbulkan kebutuhan yang tidak perlu pada dolar. Dia akan menyimpan (dolar), bukan untuk kegiatan produktif, tapi berjaga-jaga, dan itu menyimpannya di bawah bantal,” jelasnya.

Komut BNI yang juga seorang akademisi itu turut menekankan pentingnya pesan-pesan positif terkait kondisi Indonesia. Sebab, pada dasarnya kondisi Indonesia masih lebih baik ketimbang emerging market lain, sehingga investor tidak perlu waswas akan kabar sentimen negatif.

Ia menjelaskan, belakangan ini, ada kekhawatiran kondisi Indonesia mirip dengan Turki dan Argentina, padahal kondisi Indonesia jauh lebih baik.

“Yang paling rentan itu Turki, Argentina, Brazil, Afrika Selatan, jadi masih ada yang lebih jelek lagi dari kita. Dan itu sudah jadi alasan kita tak usah terlalu pesimis. Kita masih punya kemampuan untuk tetap maju, situasinya stabil, dan tidak perlu terpengaruh dengan adanya desas-desus segala macam yang makin menambah parah ketidakpastian,” tegasnya.


Ketidakpastian Mengganggu Investor

Petugas menunjukkan pecahan uang dolar Amerika di salah satu gerai penukaran mata uang asing di Jakarta, Rabu (5/9). Nilai tukar Rupiah di pasar spot menguat tipis 0,06 persen ke Rp 14.926 per dollar Amerika. (Foto: Merdeka.com/Imam Buhori)

Faktor ketidakpastian adalah penghalang bagi para investor untuk menanam modalnya. Itulah mengapa penyebaran hoaks atau kabar-kabar negatif tentang rupiah malah memperburuk situasi, padahal kondisi rupiah tidak seburuk emerging market lain.

“Jadi tingkah laku investor yang narik (dana) itu bagian ketidakpastian mereka. Dalam keadaan biasa, mereka akan melihat Indonesia pertumbuhannya lumayan, inflasinya rendah, dan di negara lain kondisinya tak sebaik Indonesia,” ucap Ari.

Menurut dia, pada kondisi saat ini harusnya para investor menanamkan investasi di Indonesia, sebab kondisi Indonesia relatif baik. Namun, adanya ketakutan terjadinya kondisi seperti di Turki dan Argentina malah membuat investor makin waswas.

Mereka pun langsung melakukan generalisasi kondisi negara satu dengan lainnya, bahwa Indonesia akan seperti Turki. Hal ini pun diperparah bila ada berita-berita miring tentang situasi rupiah.

“Logikanya invest di kita, cuman karena mereka memukul rata, jadi mereka tarik uangnya. Jadi tugas kita sebetulnya menjelaskan pada mereka bahwa kita beda. Ini adalah peran dari pesan-pesan yang positif bahwa kita beda,” jelasnya.

(Fokus-Today/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Demokrat Izinkan Kadernya di Beberapa Daerah Dukung Jokowi Pada Pilpres 2019

Jokowi dan SBY bersalaman dalam Rapimnas Partai Demokrat

Partai Demokrat (PD) mengizinkan sebagian kadernya mendukung Pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin pada pilpres 2019 mendatang. Ini dikarenakan PD mempertimbangkan kepentingan elektoral partainya.

Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief mengatakan tak hanya kader PD Papua yang menaruh simpati cukup besar ke Jokowi. Setidaknya ada 5 wilayah lain. Namun memang PD baru memberi dispensasi kepada DPD Papua.

Sebelumnya diberitakan Gubernur Papua yang merupakan kader Demokrat Lukas Enembe memastikan mendukung Jokowi pada pilpres 2019. Lukas mengatakan dirinya dan para kader Demokrat di Papua akan mendukung Jokowi. Menurut dia, pilihan politik tidak ada urusan dengan keputusan partainya yang mendukung Prabowo Subianto.

Andi Arief mengatakan setidaknya ada 5 wilayah DPD Demokrat yang menaruh simpati cukup besar ke Joko Widodo (Jokowi). Mana saja?

“Papua, kemudian ada Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua Barat, Sulawesi Utara, dan Bali,” kata Andi Arief saat dihubungi detikcom, Minggu (9/9/2018).

Andi mengatakan dari lima wilayah tersebut, baru Papua yang meminta dispensasi untuk mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019. Sementara, empat wilayah lainnya, baru berpotensi meminta dispensasi.

“Yang empat berdasarkan survei dan polling waktu hadir di DPP waktu itu. Ada hasilnya juga pengumpulan suara di internal,” katanya.

Andi kembali menjelaskan, sikap mengizinkan kadernya atau DPD mendukung Jokowi bukan karena partainya dua kaki dalam Pilpres 2019. Namun, kepentingan elektoral para kadernya di wilayah tersebut menjadi pertimbangan.

“Pertama di sana kan, kader-kader kita juga perlu modal pendukungnya juga, kita ada kepentingan elektoral. Kedua, hasil survei di sana menunjukkan itu memang bukan basis Pak Prabowo, jadi kita nggak mungkin kalah dua-duanya. Pak Prabowo kalah di sana, kader kita juga kehilangan kesempatan di sana,” tutur Andi.

Andi juga mengatakan, pihaknya juga telah menyampaikan kondisi tersebut kepada bakal capres yang diusungnya, Prabowo Subianto. Prabowo, katanya, juga memahami persoalan itu.

“Jadi kita bukan main dua kaki. Ya gimana kalau kita pecat kan partai juga bisa rugi, kemenangan tidak kita dapat, Karena bagi kami peperangan sesungguhnya itu di Jateng, Jatim, Jabar, Sulsel, Sumut. Lima tempat itu untuk menentukan kemenangan,” katanya.

“Untuk semnetara ini masih Papua (yang diberi dispensasi), Sulut kan emang imbang suaranya. Masih Papua karena kita berkepentingan juga suara di Papua dong. Kalau kita paksakan suara Pak Prabowo di sana kan relatif gak terlalu besar,” kata Andi Arief di kediaman SBY, Jl Mega Kuningan, Jakarta.

(Detik/Fokus-Today/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Amien Rais Meradang Mendengar Demokrat Izinkan Kadernya Pro-Jokowi

Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais

PD (Partai Demokrat) diketahui memberikan dispensasi kepada kadernya yang juga Gubernur Papua, Lukas Enembe, untuk mendukung Jokowi. Salah satu alasan Lukas mendapat dispensasi karena mayoritas kader PD di Papua mendukung Jokowi.

“Justru kami akan carikan formulanya supaya tidak disebut dua kaki ya. Tapi kepentingan partai, caleg-calegnya di daerah itu kan harus di ini ya mungkin kita akan meminta kader kami untuk tidak usah masuk secara resmi di tim pemenangan. Mungkin itu salah satu cara kami nanti,” kata Kadiv Advokasi Hukum PD, Ferdinand Hutahaean di kediaman SBY, Jl Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (9/9).

Terkait hal tersebut Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais mengatakan hal itu tidak mungkin terjadi.

“Nggak, nggak mungkin, itu nggak mungkin,” kata Amien usai menghadiri acara deklarasi relawan Prabowo-Sandiaga Uno di Jalan Bangka IX, Kemang, Jakarta Selatan, Minggu (9/9/2018).

Amien enggan berkomentar soal anggapan PD main dua kaki karena kadernya diizinkan pilih Jokowi. Menurut Amien, selama yang berbicara hanya tokoh politik atau kader-kader partai politik saja tidak ada gunanya.

“Omongan gini lho yang penting rakyat. Omongan politisi, surveyor, kiai, omongan profesor botak dan tidak botak itu tidak ada gunanya,” tuturnya.

Dia mengatakan semua pilihan nantinya berada di tangan rakyat. Amien pun yakin rakyat Indonesia sekarang ingin ganti presiden.

“Karena ini one man one vote jadi yang menentukan presiden itu bukan omongan-omongan seperti itu tapi rakyat Indonesia. Saya yakin rakyat Indonesia sudah sampai pada kesimpulan ganti presiden,” ujar Amien.

(Detik/Fokus-Today/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Bantah Sandiaga, Orang Warteg: Ukuran Tempe Tebalnya Tetap

Ilustrasi – Tempe goreng

Sebelumnya, Bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno menyebut harga sejumlah bahan pokok, salah satunya tempe, terus meningkat. Menurut Sandiaga, karena harganya meningkat, ukuran tempe saat ini setipis kartu ATM.

“Kita sangat khawatir, prihatin dengan keadaan ekonomi dan kita ingin menyuarakan aspirasi rakyat. Tempe katanya sekarang sudah dikecilkan dan tipisnya udah hampir sama dengan kartu ATM,” kata Sandiaga di kediaman di Jl Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Berdasarkan pantauan detikFinance di salah warung Tegal (warteg) di kawasan Percetakan Negara, Salemba, Jakarta, tempe goreng yang dijual tak setipis kartu ATM. Tempe yang dijual untuk konsumen masih cukup tebal sekitar 1,5 cm dengan pajang sekitar 10 cm dan lebar 5 cm.

Lantas, apakah tebalnya berkurang dari sebelumnya? Pemilik warteg menerangkan, tempe yang dijual tak mengalami perubahan ukuran.

“Kalau tebalnya tetap,” kata dia di sela-sela kesibukannya, Jakarta, Minggu (9/9/2018).

Meski begitu, dia mengaku, tempe yang dibelinya di pasar kini berukuran lebih pendek. Jika biasanya membeli tempe dengan ukuran panjang sekitar 30 cm yang bisa dibagi 17 potong. Tanpa merincinya, kini potongannya berkurang menjadi 15 potong.

“Sekarang 17 jadi 15 biji tambah pendek,” ujarnya.

Dia mengatakan, tempe itu ia beli dipasar dengan harga Rp 10 ribu. Harga itu, kata dia, tidak mengalami perubahan.

Lalu, kepada konsumen, tempe yang sudah digoreng ia jual dengan harga Rp 1.000 tiap potongnya. Harga tempe yang dijual ke konsumen juga tak mengalami perubahan.

(Detik/Fokus-Today/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Heboh! Amien Rais Kembali Sebut Ada Dajjal Politik Hingga Militer Intai Indonesia

Foto: Rifkianto Nugroho

Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais mengingatkan ada dajjal berbahaya yang harus dihadapi masyarakat Indonesia. Ada empat dajjal yang disebut Amien, mulai dari politik hingga militer.

“Yang kita hadapi, bukan rezim yang sekarang berkuasa ini. Kalau ini relatif mudah tapi belakang ini ada dajjal ekonomi, dajjal politik, dajjal militer, dajjal intelijen,” kata Amien Rais di rumah Komjen (Purn) Noegroho Djajoesman di Jalan Bangka IX, Kemang, Jakarta Selatan, Minggu (9/9/2018).

Hal itu disampaikan Amien saat menghadiri deklarasi koalisi relawan nasional (Kornas) pendukung Prabowo-Sandi. Namun, Amien tak menjelaskan secara gamblang siapa yang dimaksud sebagai dajjal itu.

Dia hanya menyebut dajjal-dajjal itu yang akan menguasai Bangsa Indonesia. “Ini yang saya kira ini mengintai negeri kita ini untuk di caplok,” ucap Amien.

Amien kemudian menceritakan tentang Amerika Serikat yang bisa menguasai Irak. Amien pun khawatir yang dilakukan Amerika Serikat ke irak dicontoh negara lain ke Indonesia. Negara yang dimaksud Amien adalah negara tetangga yang ada di Utara.

“Kalau negara tetangga di Utara itu sampai meniru Amerika Serikat sampai nanti ditanya loh ini bertentangan dengan kaedah internasional, moral internasional kan kami hanya contoh Amerika,” ujar dia.

Amien menilai fenomena itu sudah mulai terlihat terjadi di Indonesia dengan banyak tenaga kerja aseng yang datang. Amien menyebut sebenarnya mereka datang bukan sebagai tenaga kerja melainkan ada maksud lain.

“Bagaimana TKI aseng datang berduyun-duyun kesini itu bukan tenaga kerja tapi tampaknya dari potongan, badan ketangkasan itu jelas bukan tenaga kerja itu jenis manusia lain,” jelas Amin.

(Detik/Suara-Islam/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Dihujat Netizen Soal Tempe Setipis ATM, Begini Kata Sandi Uno

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. (Foto: NNC/Toar Sandy)

Bakal calon presiden Sandiaga Uno mengaku mendapat keluhan masyarakat ihwal kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Dia mengatakan keluhan itu menyangkut harga bahan pokok yang naik, keterbatasan lapangan kerja, dan rendahnya daya beli masyarakat.

“Tempe katanya sekarang sudah dikecilkan dan tipisnya udah hampir sama dengan kartu ATM. Ibu Yuli di Duren Sawit kemarin bilang, jualan tahunya sekarang dikecilin ukurannya,” kata Sandiaga di rumah Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Jumat, 7 September 2018.

Sandiaga mengaku keluhan serupa juga dia dengar selama berkunjung ke sejumlah daerah. Sandiaga mengatakan calon presiden Prabowo Subianto juga mendapat keluhan serupa.

Beangkat dari kondisi ekonomi ini koalisi Prabowo – Sandiaga menyampaikan tujuh poin pernyataan politik melalui konferensi pers. Konferensi pers ini digelar selang tiga jam setelah calon presiden inkumben, Joko Widodo, mengumumkan Erick Thohir sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional.

Pernyataan politik koalisi Prabowo-Sandiaga ini disampaikan setelah rapat pimpinan partai koalisi. Sandiaga bergabung dalam pertemuan itu sepulang kunjungan dari Ambon, Maluku.

“Saya tadi memotong kegiatan di Ambon untuk datang ke sini dan memastikan bahwa kami sangat-sangat khawatir, sangat-sangat prihatin dengan keadaan ekonomi, dan kami ingin menyuarakan aspirasi rakyat,” ujarnya.

Sandiaga juga menjelaskan ihwal disampaikannya pernyataan itu di saat kubu Jokowi mengumumkan Ketua TKN. Menurut Sandiaga, dia tak ingin jauh dari persoalan yang dialami masyarakat. “Enggak pernah rakyat menanyakan tim sukses, belum pernah satu pun juga (bertanya) Pak Sandi tim suksesnya siapa. Jadi kami tidak mau terdiskoneksi dengan apa yang rakyat inginkan,” kata dia.

(Tempo/Suara-Islam/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

KH Luqman Hakim: Dakwah Bukan Penggalangan Massa

Para pembawa Islam di Tanah Nusantara dikenal sebagai ulama-ulama yang membawa Islam dengan ramah dan dakwah yang damai. Mereka berdakwah kepada masyarakat dengan mau’izatul hasanah, yaitu pemahaman tentang Islam, peringatan-peringatan dengan lembut, bertukar pikiran dari hati ke hati dan toleransi. Namun, apabila cara tersebut belum juga berhasil, maka para pendakwah itu menggunakan cara berikutnya, yakni al-mujadalah billati hiya ahsan(bertukar pikiran secara konstruktif).

Meskipun demikian, di era ini cara dakwah semacam itu lambat laun mulai berubah menjadi dakwah yang berorientasi pada industri bisnis dan komersil. Banyak para pendakwah ‘dadakan’ yang dikenal masyarakat dengan cara instan seperti melalui media sosial ataupun media televisi. Banyak pula figur publik bermodalkan popularitas mulai berbicara agama di depan publik. Bahkan dalam kenyataan yang lebih memprihatinkan, ada pula penggalangan massa berkedok dakwah atau memakai simbol-simbol agama.

Kondisi demikian membuat dakwah kehilangan esensinya. Maka menurut KH Luqman Hakim, dakwah itu sejatinya merupakan tuntunan, dan bukan tontonan semata. Dakwah juga bukan ajang untuk menampilkan eksistensi diri. Apabila dakwah sudah dijadikan industri, maka esensi dakwah hilang dan berubah menjadi bisnis dengan menjual ayat-ayat agama.

“Dakwah itu bukan tontonan. Nanti jadi narsis, hilang tuntunan. Dakwah juga bukan industri, nanti jadi bisnis. Dakwah bukan penggalangan massa, nanti jadi politis. Dakwah bukan status, nanti jadi profesi dan karir. Dakwah itu bukan fakultas, nanti jadi akademis,” tulisnya di akun twitternya (5/9).

Menurut Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin, Caringin Bogor, Jawa Barat itu, Nabi berdakwah mengajak umat Islam kepada jalan Allah, dan bukan ke jalan dunia. Para ulama dahulu pun berdakwah melalui ilmunya, dan bukan menjadikannya sebagai profesi atau aktivitas untuk meningkatkan karir.

“Nabi berdakwah, mengajak menuju Allah Swt. Bukan mengajak pada dunia atau alam. Sufi berdakwah menuju jalan Tuhan, dengan hikmah dari cahaya-Nya. Ulama berdakwah dengan ilmuNya dan wacana kebajikanNya. Pemimpin dan cendekia berdakwah dengan logika-argumen yang lebih baik,” jelas Kiai yang dikenal ahli tasawuf itu.

(Islam-Ramah/Suara-Islam/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Banser Difitnah, Aktivis NU Kultural Kendal Desak Pelaku Minta Maaf

Sekelompok pemuda yang menamakan Aktivis NU Kultural Kendal mengecam keras informasi hoax yang mendeskriditkan Banser.

Ali Shodiqun, SPd.I, selaku koordinator mengatakan informasi hoax itu menyebutkan bahwa Banser menerima upah untuk pengamanan gereja pada saat tahun baru. Informasi hoax ini, lanjut Gus Ali, kemudian dishare oleh akun facebook bernama Budi Prayitno.

“Dari PGI sudah sampaikan sanggahan bahwa informasi itu hoax. Tapi akun itu malah membagikan di status facebooknya dengan ditambahkan komentar yang mengarah ke penghinaan,” ujar Gus Ali, yang merupakan pengasuh Ponpes Al Istiqomah Penaruban Weleri, Selasa (4/8) malam.

Gus Ali mengaku telah mengikuti akun Budi Prayitno yang kerap memposting paham khilafah. Ali yang juga Wakil Ketua IKA PMII Kendal sempat menghubunginya melalui facebook untuk berdiskusi dan bertemu langsung. Namun setelah statusnya yang menghina Banser akun Ali diblokir.

Karena tidak direspon dan status itu kini viral di medsos, Ali mengaku telah menyampaikan kasus ini ke polisi.

Budi Prayitno diketahui warga Desa Bumiayu Weleri. Sehari-hari bekerja di Rumah Sakit Islam Weleri.

Sebelum berita ini diturunkan, Selasa (4/8) sore pelaku telah difasilitasi oleh Muspika Weleri bertemu dengan tokoh NU dan Muhammadiyah.

Menanggapi hal itu, ketua PW Jamiyah Ruqyah Aswaja (JRA) Jawa Tengah itu berharap pelaku meminta maaf dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Menurutnya jika dibiarkan bisa terjadi gesekan di masyarakat dan tentu hal ini tidak diinginkan.

“Agar kasus serupa tidak terulang, kami minta permintaan maaf pelaku disampaikan secara terbuka. Kasus ini sudah viral di sosial media. Selain minta maaf pelaku juga harus berjanji tidak mengulanginya lagi”

(Suara-Islam/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Tercyduk, Penyebar Berita Hoax Banser di Kendal Minta Maaf

Penyebar berita hoax yang memfitnah Banser meminta maaf secara terbuka disaksikan Muspika dan sejumlah tokoh masyarakat di kantor Polsek Weleri, hari ini (5/8).

Polisi sigap merespon aduan masyarakat terkait berita hoax yang menyudutkan Barisan Ansor Serbaguna (Banser). Pelaku telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

AKP Abdullah Umar, Kapolsek Weleri, mengatakan pihaknya memfasilitasi pertemuan antara pelaku dan perwakilan masyarakat yang keberatan dengan posting berita yang viral dalam dua hari terakhir di kantornya hari ini (5/8).

“Kami menginginkan situasi kondusif yang selama ini telah terbina khususnya di masyarakat Weleri agar tetap terjaga. Pelaku sudah mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Pihak yang semula keberatan telah menerimannya. Semoga tidak terulang lagi dan kami akan terus memantaunya,” terang Abdullah.

Menanggapi hal itu, Ali Shodiqun, SPd.I selaku Koordinator Gerakan Pemuda NU Kultural menyambut baik upaya dari kepolisian. Menurut pengasuh Ponpes Al Istiqomah Desa Penaruban Weleri ini pihaknya mendukung upaya polisi dalam memerangi berita hoax yang dapat meresahkan masyarakat.

“Bermedia sosial itu tak ubahnya bermasyarakat, kita perlu bijak dalam menyampaikan pendapat. Terhadap kabar yang belum tentu benar, jangan terburu-buru mengomentari dan membagikannya. Apalagi yang menyinggung SARA, salah-salah kita bisa terjerat hukum dan terlebih menimbulkan permusuhan di masyarakat,” terang Ketua PW Jamiyah Ruqyah Aswaja Jawa Tengah ini.

Pertemuan yang difasilitasi Kanit Reskrim dan Kanit Intel Polsek Weleri ini disaksikan Muspika, PAC GP Ansor dan Banser Satkoryon Weleri, dan sejumlah tokoh masyarakat. Sempat terjadi diskusi yang menegangkan menyoal paham khilafah islam yang beberapa kali diunggah oleh pelalu di akun facebooknya.

“Simbah buyut kita di NU dan Muhammadiyah telah susah payah berjuang dan merumuskan bangsa ini agar tidak tercerai berai. Tugas kita sekarang merawatnya. Bukan malah mundur lagi ke belakang mempersoalkan dasar negara yang justru bertentangan dengan hukum yang berlaku di tanah air kita ini,” lanjut Ali, yang juga merupakan Wakil Ketua IKA PMII Kendal.

Pertemuan ditutup dengan jabat tangan antara pelaku dan perwakilan masyarakat yang hadir. Sebelumnya pelaku membacakan permohonan maafnya yang ditujukan kepada GP Ansor, Banser dan warga NU yang telah dicatut dalam berita hoax yang diposting di akun facebooknya.

Sebalumnya diberitakan, sekelompok masyarakat yang menamakan Gerakan Pemuda NU Kultural dan Masyarakat Weleri Cinta Damai menyampaikan keberatan dengan konten yang diunggah di akun Budi Prayitno, warga Dukuh Lebo, Desa Bumiayu Weleri.

Sebagaimana diketahui, telah viral video seorang mualaf yang mengaku ustad bernama Steven Indra Wibowo. Ustad mualaf itu mengatakan jika PGI mengeluarkan sejumlah uang untuk pengamanan gereja. Meski tidak menyebut nama, jelas yang dimaksud adalah banser. Mengingat selama ini Banser aktif membantu kepolisian melakukan pengamanan di gereja, utamanya saat Hari Natal.

Informasi hoax tersebut kemudian disebarkan luaskan oleh akun-akun facebook tanpa terkendali. Salah satu akun penyebar hoax itu adalah akun facebook bernama Budi Prayitno.


Simak Galerinya:

(Suara-Islam/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Heboh, Yusril Sebut Aksi #2019GantiPresiden Tak Lagi Mendidik dan Provokatif

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah dipastikan diikuti dua pasangan calon yakni Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Meskipun sudah ada calon, sejumlah massa masih menggaungkan aksi #2019GantiPresiden. Melihat fenomena ini, pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra memberikan komentarnya.

Menurutnya, #2019GantiPresiden tak lagi mendidik dan tidak layak untuk dikampayekan lagi. Pasalnya, tidak jelas iapa presiden yang akan diganti, dan juga tidak jelas siapa penggantinya.

“Sudah jelas nama yang mana yang mau di pilih, dan tidak akan keluar dari dua pasang calon itu,” kata Yusril dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (9/9)

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini memberikan dukungan kepada Jokowi sebagai petahanan atau Prabowo yang menantangnya kembali setelah 2014 adalah hal yang lumrah sah dan konstitusional dalam sistem negara yang demokratis.

Namun demikian, ia menyarankan kepada kedua pendukung capres/cawapres agar dalam membuat gerakan untuk kampanye Pilpres 2019 dengan menciptakan pendidikan politik yang menyehatkan masyarakat.

“Pendidikan politik berkaitan erat dengan peningkatan kualitas demokrasi, Dalam tagar #Jokowi2Periode jelas disebutkan nama Jokowi sebagai capres yang didukung. Sementara dalam tagar #2019GantiPresiden, tidak jelas president siapa yang mau di ganti, dan juga tidak jelas siapa penggantinya,” katanya.

Oleh karena itu, ia menilai gerakan #2019GantiPresiden tidak layak. Hal tersebut lantaran tak menyebutkan nama Capresnya.

“Rasanya suda kurang pas #2019GantiPresident itu, (sebab), kurang mendidik dan terlalu propokatif. tidak jelas siapa Presiden yang mau diganti dan siapa penggantinya. Padahal dalam Pilpres 2019 capresnya hanya ada dua, Joko Widodo dan Prabowo Subianto,” tegas dia.

Bukan hanya kurang mendidik dan tak layak dikampanyekan, Yusril menegaskan #2019GantiPresiden juga dinilai merupakan propaganda politik.

“Tagar #2019GantiPresiden akan mendorong publik ke arah “pokoknya tahun 2019 ganti Presiden”,” ujarnya.

Padahal, kata Yusril, pemilu termasuk pemilihan presiden selain bertujuan untuk melaksanakan demokrasi, juga dimaksudkan sebagai wahana pendidikan politik.

“Kita ingin rakyat kita menjadi dewasa san rasional dalam menentukan pilihan politik, bukan penggiringan opini melalui propaganda. Bangsa yang besar harus mampu membangun dirinya dengan kesadaran politik yang tinggi. Kesadaran pilitik itu harus dibangun dengan rasionalitas,” jelas dia.

(Babe.topbuzz/Suara-Islam/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Viral, Polisi Tangkap Kader PKS Penyebar Ujaran Kebencian di Facebook

Banyak sudah yang ditangkap Polisi, dan berurusan hukum karena ujaran kebencian di berbagai wilayah negeri ini. Namun, tetap saja, banyak warga yang melakukannya. Salah satunya, dilakukan Polda Kalimantan Tengah terhadap pria bernama Agus Sugianto yang diduga sebagai tokoh partai politik di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).

Ia jadi tersangka lantaran menggelorakan kebencian etnis dengan kalimat kasar dan menghina kepala negara dengan gambar tidak pantas di akun media sosial; Facebook.

“Benar beberapa waktu lalu anggota Polda Kalteng ada melakukan penangkapan terhadap salah seorang warga Kotim, terkait dugaan ujaran kebencian yang diposting di akun facebooknya,” kata Kapolres Kotim AKBP Muhammad Rommel, Kamis (6/9).

Agus diduga menjabat Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kotim. Berdasarkan data dihimpun di lapangan, pria ini ditangkap di kediamannya di Jalan DI Panjaitan, Gang Tiung Andai, Kabupaten Kotim, Sabtu (1/9) sekitar pukul 15.30 WIB.


Fitnah Parpol

Dalam proses penangkapan yang dipimpin langsung oleh Kanit Cyber Crime Dit Reskrimsus Polda Kalteng, AKP Aris Setiyono dan dibantu beberapa anggota Polres Kotim, Agus Sugianto tidak ada melakukan perlawanan. Awalnya pria asal Sampit itu dibawa ke Mapolres Kotim. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan secara intens, dia dibawa ke markas Polda Kalteng yang berada di Kota Palangka Raya.

Pria kelahiran Kota Sampit 7 Maret 1983 itu pun informasinya sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Bahkan ia juga sudah mendekam di rumah tahanan Polda Kalteng guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Diberitakan Antara, sejumlah pejabat di lingkungan Polres Kotim dan Polda Kalteng masih belum ada yang bisa memberikan penjelasan lebih detail.

Sementara, di Pasuruan, karyawan swasta bernama Purwanto (30) warga Desa Sumbergedang, Pandaan, Kabupaten Pasuruan, juga dijemput Polisi. Jika di Kotim pelakunya adalah orang parpol, di sini justru ujaran kebencian diarahkan ke parpol.

Ia diamankan setelah diduga melakukan penghinaan, menebar ujaran kebencian, dan memfitnah PDIP. Ini dilakukan melalui pernyataan dan gambar. Salah satunya menyebutkan PDIP sebagai partai kafir yang mengancam akan menutup ponpes.

“Saya menyesal sudah melakukan perbuatan itu. Saya hanya membagikan postingan dari grup FB. Saya hanya membagikan saja,” kata Purwanto yang mengaku hanya melampiaskan kekesalan atas kondisi ekonomi yang dialami keluarganya.

Ketua DPC PDIP Kabupaten Pasuruan, Andri Wahyudi, sebaliknya sudah memperingatkan pelaku. Namun, pesan tidak diindahkan.

Kasat Reskrim Polres Pasuruan, AKP Budi Santoso, menegaskan memproses kasus ini.

Terhadap ujaran-ujaran kebencian, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Irjen (Pol) Didi Haryono, di kesempatan berbeda, mengajak semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama memerangi berita bohong atau hoaks. Apalagi menjelang pemilu 2019, dipastikan akan banyak berita bohong.

“Mari kita bersama-sama perangi berita bohong atau hoaks yang menyesatkan dan menjadi sumber pertikaian,” kata Didi Haryono di Pontianak, Rabu.

Sebaliknya, ia berhgarap agar masyarakat menjadikan momen demokrasi ini sebagai media dalam mempererat persaudaraan untuk mewujudkan Provinsi Kalbar yang harmonis.(Rikando Somba)

(Popnesia/Suara-Islam/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Sesuai Khittah, Rabithah Alawiyah Netral dan Tak Berafiliasi Politik Ke Kubu Manapun

Ketua Umum DPP Rabithah Alawiyah Habib Zen bin Umar Sumaith mengatakan Rabithah Alawiyah sebagai salah satu ormas Islam di Indonesia yang berdiri 90 tahun lalu menyambut baik pihak manapun yang akan berkunjung ke kantor organisasi resmi para habaib Indonesia tersebut. Begitupun ketika menerima kunjungan Ma’ruf Amin, Jumat (7/9/2018) kemarin. DPP Rabithah Alawiyah menegaskan akan tetap pada posisi netral.

Dalam pertemuan tersebut, Habib Zen bin Umar Sumaith menegaskan Rabithah Alawiyah merupakan organisasi sosial-dakwah yang tidak berafiliasi politik ke manapun.

“Sesuai khittahnya, Rabithah Alawiyah tidak dalam posisi memberikan dukungan kepada pihak manapun, karena berdiri di atas kepentingan semua umat Islam dan bangsa Indonesia secara umum,” katanya dalam keterangan pers, Sabtu (8/9/2018).

Karena itu, Habib Zen menegaskan kunjungan Ma’ruf Amin hendaknya tidak dipandang sebagai bentuk dukungan politik. Namun, ia mengatakan, kunjungan ini harus diartikulasikan sebagai sebuah silaturahim antarkomponen bangsa.

Ia juga mengutarakan, dalam waktu dekat, calon wakil presiden Sandiaga Uno juga telah dijadwalkan untuk bersilaturahim ke DPP Rabithah Alawiyah. “Rabithah Alawiyah terbuka bagi siapa saja yang ingin bersilaturahim,” ujar Habib Zen.

Ia beralasan Rabithah Alawiyah tetap terbuka kepada siapapun karena semua bersaudara. “Bersaudara dalam Islam (ukhuwah Islamiyah) dan bersaudara dalam kebangsaan (ukhuwah wathaniyah),” pungkas Habib Zen.

(Islam-Indonesia/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Akademisi: Pesantren Pilar Tegaknya NKRI

NKRI

Akademisi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Arifuddin M. Arif, S.Ag M.Ag mengatakan pondok pesantren sebagai salah satu pilar penting dalam mengokohkan ajaran Islam rahmatan lil alamin dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Eksistensi pondok pesantren dalam membangun sumber daya manusia tidak diragukan lagi. Begitu pula dalam bidang penyebaran dan pemahaman ajaran Islam melalui gerakan pendidikan dan dakwah," kata Arifuddin ketika dihubungi, Minggu (9/9).

Dosen Luar Biasa di Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Alkhairaat (Unisa) Palu itu mengatakan penyebaran dakwah Islam yang bermula dari pondok pesantren, tidak terlepas dari peran para ulama dan santrinya menampilkan karakteristik Islam yang inklusif (infitah), moderat (tawassuth), persamaan (musawah), dan seimbang (tawazun).

Pegiat literasi itu juga mengatakan, pesantren tidak bisa dinafikan perannya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia.

Selain itu, pendidikan pesantren mempelajari dan mendalami ilmu pengetahaun agama (tafaqquh fiddien) yang "kaffah" (menyeluruh) berbasis kajian kitab turats dan mu`tabar.

"Hal itu diinternalisasikan ke dalam nilai-nilai keutamaan dan cara hidup berinteraksi dengan berbagai ragam budaya, perbedaan mazhab dan pemikiran," kata pakar pendidikan Islam IAIN Palu itu.

Hal itu penting, kata dia, karena menjadi modal kuat dan potensi dasar dalam menyiapkan da`i yang berwawasan moderat.

Dia menambahkan, globalisasi dan terjadinya revolusi teknologi komunikasi yang memberi dampak nwgatif terhadap ummat dewasa ini, seperti derasnya arus pemikiran liberal dan radikal serta berseliwerannya paham keagamaan yang menyimpang di dunia maya.

Kondisi ini mengharuskan pondok pesantren mengambil peran dan posisi penting dalam ruang dakwah cyber. Secara personal harus melirik ruang dakwah virtual dan secara kelembagaan harus membangun dakwah di media sosial yang dikelola secara profesional dengan tetap mengedepankan prinsip dakwah wasathiyah.

Dengan paradigma dakwah seperti ini, menurut Arifuddin, akan menjadi gerakan dakwah penyeimbang dan penyaring serta melawan pemahaman keagamaan menyimpang dan memperkokoh ketahanan nilai-nilai Islam wasathiyah.*

(Antara/Islam-Times/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Viral, Aliansi Madura Tagih Janji Kampanye Anies

Sejumlah warga asal Madura menggelar demonstrasi di Balai Kota Jakarta. Mereka menuntut Anies Baswedan menepati janji kampanye menghapus penggusuran. (Foto: CNN Indonesia/Dhio Faiz)

Warga asal Madura yang tinggal di Cakung, Jakarta Timur, mendatangi Balai Kota pada Rabu (5/9) untuk menemui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Madura Bersatu (AMB) menagih janji kampanye Anies yang pernah menyatakan akan membebaskan mereka dari penggusuran.

“Kami menolak penggusuran, kami menolak rusun. Bukan gampang memenangkan Pak Gubernur, jerih payah siang malam, nangis, tidak mengenal lelah, perut kosong. Kami berdoa siang malam, berjuang, berjuang, berjuang, alhamdulillah menang,” kata Ketua AMB Ahmad saat berorasi di depan Balai Kota Jakarta, Rabu (5/9).

Saat ini warga yang tinggal di Jalan Cakung-Cilincing tersebut terancam penggusuran untuk proyek penyediaan saluran air.

Mereka sudah menerima surat perintah pengosongan lahan pada Jumat (1/9) dan diminta mengosongkan lahan paling lambat 3×24 jam hari kerja. Sebab itu mereka meminta berdialog dengan Anies agar bisa menolong dari penggusuran.

“Kami berharap ke Bapak Gubernur, kami tim sukses di wilayah Cakung, Jakarta Timur. Kami berharap tuntutan kami dipenuhi sesuai dengan janji Pak Gubernur. Maju kotanya, bahagia warganya,” kata dia.

Saat kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu, Anies menyatakan tak akan melakukan penggusuran, namun menata kampung di Ibu Kota. Dia mengatakan tujuan penataan kampung adalah untuk menyejahterakan warga Jakarta.

Anies kembali menyinggung soal penggusuran saat berpidato dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-491 Jakarta, 22 Juni lalu. Dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD DKI Jakarta itu, Anies mengajak anggota dewan agar saling berkoordinasi untuk memastikan warga merasakan keadilan.

“Yang kecil, jangan sampai tersingkir. Jangan sampai terkalahkan. Tugas kita memastikan mereka mendapatkan keadilan dan tempat sepadan,” kata Anies.

(CNN-Indonesia/Suara-Islam/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Anies Menyalahkan Konsultan Yang Tidak Dengar Aspirasi Warga Soal Penataan Kawasan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberi keterangan kepada wartawan di Ancol, Kamis (6/9/2018).(Foto: KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D)

Sejumlah isu seputar Jabodetabek mewarnai pemberitaan sepanjang Kamis (6/9/2018). Salah satu yang ramai dibaca pembaca yakni mengenai ungkapan kekecewaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Hal tersebut terkait dengan masalah penataan di kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan. Anies kecewa karena konsultan yang mengerjakan penataan di sana tidak mendengar aspirasi warga.

Anies mengaku, telah mengevaluasi proses penataan di Bukit Duri dan akan berkoordinasi dengan warga terkait rencana penataan.


1. Anies: Saya Juga Kecewa sama Aparat yang Jalannya Enggak Benar

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui ada masalah dalam penataan kawasan Bukit Duri, yang disebut tidak melibatkan warga setempat.

Anies mengaku, dirinya memiliki kekecewaan yang sama seperti warga Bukit Duri, karena konsultan yang mengerjakan penataan itu tidak mendengar aspirasi warga.

“Sama, saya juga kecewa sama aparat yang jalannya enggak benar. Semua bakal dapat teguran. Konsultannya tidak menjalankan tugas dengan benar, konsultannya lebih banyak ngobrol sama sudin, dari pada sama warga,” kata Anies, di Ancol, Kamis (6/9/2018).

Anies mengaku, telah mengevaluasi proses penataan di Bukit Duri dan akan segera kembali berkoordinasi dengan warga terkait rencana penataan.

Sebelumnya, Ketua Komunitas Ciliwung Merdeka Sandyawan Sumardi menyebut, penataan Bukit Duri lewat program CAP oleh Pemprov DKI Jakarta tak melibatkan warga. Sandyawan menyebut, penataan itu ternyata hanya mempercantik lingkungan.


2. Anggota OK OCE Mulai Mundur Saat Memasuki Tahap Perizinan

Kepala Suku Dinas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Jakarta Timur, Rizal Khadafi, mengungkapkan, para peserta OK OCE umumya berhenti atau mengundurkan diri saat memasuki tahap perizinan (4P) dari tujuh tahap (7P) yang mesti dilalui.

Pasalnya, perizinan berhubungan dengan tempat usaha atau zonasi. Tempat usaha yang masuk dalam zona hijau dipastikan tak akan diizinkan untuk tempat usaha. “Menyangkut 7 pass ini.

Biasanya suka banyak yang terhenti diperizinan karena menyangkut zonasi. Terutama kalau di zona hijau kan enggak bisa. Makanya, di tengah jalan banyak yang mundur,” kata Rizal di Kantor Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Kamis (6/9/2018).

Selain terganjal perizinan, banyak peserta mundur saat sudah memasuki tahap pemasaran (P5), pelaporan keuangan (P6), dan permodalan (P7).

3. Gubernur DKI Minta Atlet Asian Para Games Tidak Utamakan Bonus Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengharapkan atlet-atlet Asian Para Games 2018 asal DKI Jakarta tidak mengutamakan bonus ketika berlaga dalam pesta olahraga difabel se-Asia pada Oktober mendatang.

Menurut Anies, prioritas utama para atlet adalah mengharumkan nama Indonesia dengan meraih medali emas. Adapun bonus berbentuk uang merupakan apresiasi tambahan. “Kita semua semangat karena tergetar saat mendengar Indonesia Raya digaungkan saat emas diraih. Menurut saya itu penghargaan tertinggi kita dan penghargaan itu tentu ditambah dengan apresiasi dalam bentuk rupiah,” kata Anies di Ancol, Jakarta Utara, Kamis (6/9/2018).

Pernyataan tersebut disampaikan Anies ketika menjawab pertanyaan wartawan terkait kemungkinan peraih medali emas Asian Para Games 2018 memperoleh bonus dari Pemprov DKI. Anies menuturkan, medali emas yang diraih para atlet seharusnya menjadi penghargaan tertinggi dan simbol kebanggan atlet.

(Fokus-Today/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Menpora Sebut Barang Milik Negara Yang Ditagih Ke Roy Suryo Sekitar Rp 9 M

Menpora Imam Nahrawi – Roy Suryo

Sebelumnya ramai diberitakan tentang Roy Suryo yang berurusan dengan barang-barang milik negara yang disebut Kemenpora belum dikembalikan. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya 3.226 unit barang.

Terkait polemik tersebut Menpora Imam Nahrawi buka suara soal barang negara yang ada di Roy Suryo. Imam menyebut total nilai barang yang ditagih ke Roy Suryo untuk dikembalikan sekitar Rp 9 miliar.

“Nggak sampai (ratusan miliar rupiah). Setahu saya Rp 8-9 miliar,” kata Imam kepada wartawan di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (7/9/2018).

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) pada 2016, disebutkan ada 3.226 barang milik negara yang diminta dikembalikan Roy Suryo. Imam mengatakan BPK memang melakukan pemeriksaan rutin tiap tahun.

“Setiap tahun BPK memeriksa apa saja soal kegiatan, kesesuaian, kerugian, dan macam-macam, termasuk aset BMN (barang milik negara). Ini saya berharap betul supaya diselesaikan agar tidak ada yang mengganjal pemeriksaan kita di masa yang datang,” tutur Imam.

Di antara sekian banyak barang yang ditagih ke Roy Suryo, Imam hanya ingat kamera. “Kamera, hanya itu yang saya ingat,” ujar Imam.

Penagihan barang milik negara ini dilakukan Kemenpora dengan mengeluarkan surat tertanggal 1 Mei 2018. Surat itu disebut Sekretaris Kemenpora Gatot S Dewa Broto dikirim pada 3 Mei 2018.

Terkait penagihan ini, Roy berencana menyomasi Kemenpora. Dia merasa difitnah belum mengembalikan barang milik negara.

Imam menanggapi santai rencana somasi. Hingga hari ini, Jumat (7/9), Kemenpora belum menerima surat somasi Roy Suryo.

Imam meminta Roy merespons permintaan pengembalian barang negara. Pengembalian aset penting agar tidak ada catatan dari BPK.

(Detik/Fokus-Today/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Kiai Cholil Nafis Soal UAS: Menjadi Pendakwah Harus Paham Dinamika Sosial

Kiai Cholil Nafis

Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta para pendakwah dapat memahami dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini menyusulnya adanya beberapa ungkapan adanya intimidasi yang ditunjukkan para pendakwah di Indonesia, salah satunya Ustaz Abdul Somad (UAS).

Ketua Komisi Dakwah MUI, Cholil Nafis mengatakan hal terpenting sebagai pendakwah harus pandai menyampaikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain.

“Saya secara pribadi tidak setuju dan melawan persekusi apalagi penghadangan terhadap dakwah, cuma masyarakat isinya macam-macam maka harus ditegakkan hukum, menjadi ustaz lebih tinggi dari awam yang bisa memahami dinamika sosial,” ujarnya dilansir dari Republika.co.id, Rabu (05/09/2018).

“Pandai-pandailah kita sebagai ustaz menciptakan kemashalatan masyarakat di tengah media komunikasi yang sangat masif ini,” ucapnya.

Munculnya ancaman atau intimidasi yang dirasakan oleh para pendakwah menurutnya merupakan perjuangan di jalan Allah.

“Saya melihat cobaan sebagai pendakwah. Nabi saja sampai dilempari, cobaan dakwah macam-macam. Karena sesuatu yang dialami benar belum tentu baik disampaikan masyarakat dan bermanfaat,” ungkapnya.

Kiai Cholil Nafis meminta para pendakwah tidak menyampaikan kekecawaan dalam hal apapun di media sosial. Apabila merasa mendapat ancaman maka segera melaporkan ke aparat penegak hukum.

“Jika menjadi kiai atau pendakwah, curhat di tengah malam kepada Allah, jangan curhat di media sosial. Apalagi di tahun politik pandai menjaga stabilitas dan ketentraman masyarakat,” jelasnya.

(Republika/Fokus-Today/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)