‘Pertempuran’ di ICJ, Iran Mengalahkan Amerika

International Court of Justice (ICJ) during a hearing in The Hague, the Netherlands.

Iran berhadapan dengan Amerika Serikat di Mahkamah Internasional (ICJ) dalam kasus pembekuan aset Iran oleh AS, tak lama setelah Tehran mengalahkan Washington di pengadilan yang sama dalam kasus yang berbeda.

Pengadilan dengar pendapat dimulai Senin (8/10) dengan "Keberatan Awal" oleh AS, yang berusaha untuk menyatakan bahwa ICJ tidak memiliki yurisdiksi untuk mengambil kasus ini, sesuai dengan jadwal pengadilan.

Iran mengajukan keluhan kepada ICJ - organ peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa - pada 14 Juni 2016 atas pembekuan miliaran dolar dalam asetnya baik di dalam maupun di luar Amerika di bawah keputusan pengadilan AS.

Contoh terbaru dari putusan tersebut terjadi pada 20 April 2016, ketika Mahkamah Agung AS menguatkan putusan sebelumnya oleh pengadilan distrik yang lebih rendah untuk menyerahkan sekitar 1,75 miliar dolar AS dalam aset beku Iran kepada para korban "terorisme."

Keluhan Iran menyebut "Perjanjian Amity," yang ditandatangani antara Iran dan Amerika pada tahun 1955.

Menurut pengaduan, aset Iran, di bawah perjanjian, telah ditahan dalam akun ‘omnibus kustodian’ Citibank NA di New York oleh sentral penyimpanan sekuritas internasional Clearstream Banking SA yang berbasis di Luxembourg untuk manfaat akhir dari Bank Markazi atau Bank Sentral Iran.

Anggota juri ICJ ke-15 - juga dikenal sebagai Pengadilan Dunia - akan mendengar argumen lisan Iran pada hari Rabu (10/10).

Putaran kedua dengar pendapat untuk Iran dan AS dijadwalkan untuk 11 dan 12 Oktober.

Setelah 'dipukuli' dua kali tidak malu - belum?!

Dengar pendapat Senin (7/10) dilakukan kurang dari seminggu setelah AS menyerah kalah di ICJ dalam kasus terpisah yang diajukan oleh Iran atas pengenaan kembali sanksi AS yang juga telah dituntut "Perjanjian Amity."

(ICJ/Islam-Times/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Kemenangan Iran: Pengadilan Tertinggi PBB Perintahkan AS Untuk Menangguhkan Sanksi

International Criminal Court.

Sebagai kemenangan Tehran terhadap Washington, Mahkamah Internasional (ICJ) telah memerintahkan Amerika Serikat untuk menghentikan sanksi sepihak yang baru-baru ini diberlakukan kembali pada pasokan "kemanusiaan" ke Iran.

Pengadilan yang bermarkas di Den Haag, yang merupakan organ peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengumumkan keputusannya pada Rabu (3/10) mengenai gugatan Juli yang diajukan oleh Tehran terhadap keputusan Washington untuk memberlakukan kembali sanksi sepihak menyusul keluarnya AS dari kesepakatan nuklir 2015.

Gugatan Iran menyatakan bahwa sanksi melanggar ketentuan Perjanjian Kebebasan 1955 antara Iran dan AS. Juga menyerukan kepada pengadilan untuk memerintahkan Washington untuk segera menangguhkan tindakan.

Pada hari Rabu (3/10), mahkamah agung PBB - yang dikenal sebagai Pengadilan Dunia - dengan suara bulat memutuskan bahwa AS harus memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan kembali tidak berdampak pada bantuan kemanusiaan atau keselamatan penerbangan sipil.

Menurut putusan, yang dibacakan oleh Hakim Abdulqawi Ahmed Yusuf, Washington "akan menghapus dengan cara memilih setiap hambatan yang timbul dari langkah-langkah yang diumumkan pada 8 Mei untuk bebas ekspor obat-obatan dan peralatan medis, makanan dan komoditas pertanian,serta suku-cadang pesawat ke Iran.

Pengadilan lebih lanjut mengatakan bahwa sanksi terhadap barang "diperlukan untuk kebutuhan kemanusiaan ... mungkin memiliki dampak merugikan yang serius pada kesehatan dan kehidupan individu di wilayah Iran."

 (Islam-Times/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Kekhawatiran Sekjen PBB Atas Kondisi Kashmir

António Guterres

António Guterres, Sekretaris Jenderal PBB, dalam lawatan ke India, menyatakan kekhawatiran atas kondisi dan situasi di Jammu dan Kashmir.

Menurut laporan IQNA dilansir dari Daily Pakistan, António Guterres menyatakan kekhawatiran atas kondisi tidak aman di Kashmir dan menekankan perlunya dialog konstruktif untuk menyelesaikan konflik secara damai di Kashmir.

"Saya sangat khawatir tentang situasi di Jammu dan Kashmir dan menyerukan solusi damai dari perselisihan yang ada," kata Guterres, yang memulai perjalanan tiga hari ke India dari kemarin, sebelum berangkat ke New York.

Guterres dijadwalkan bertemu dengan Presiden, Ram Nath Kovind dan Perdana Menteri, Narendra Modi dan Menteri Luar Negerinya Sushma Swaraj dalam perjalanannya ke India.

Ucapan Sekretaris Jenderal PBB dijelaskan satu hari setelah ia bertemu dengan Menteri Luar Negeri Pakistan, Shah Mahmood Hussain Qureshi, di sela-sela pertemuan tahunan Majelis Umum PBB.

Qureshi menyatakan keprihatinannya tentang pelanggaran HAM di wilayah Kashmir yang dikuasai India, dan meminta Guterres untuk memainkan peran konstruktif dalam menyelesaikan konflik beberapa dekade antara India dan Pakistan atas Kashmir.

(Daily-Pakistan/IQNA/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

IAEA Menolak Seruan Israel Untuk Memeriksa Fasilitas Nuklir Iran

Yukiya Amano. Director General of the International Atomic Energy Agency.

Badan Energi Atom Internasional (IAEA) telah menolak untuk "mengambil nilai nominal" klaim Zionis Israel baru-baru ini bahwa Iran memiliki gudang atom rahasia.

"Badan ini menggunakan semua pengamanan informasi relevan yang tersedia untuk itu tetapi tidak mengambil informasi apa pun pada nilai nominalnya," kata Direktur Jenderal IAEA Yukiya Amano dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Selasa (2/10).

Meskipun Amano tidak membuat referensi eksplisit untuk klaim Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu terhadap Iran tetapi itu adalah pernyataan publik pertamanya sejak pidato perdana menteri.

"Perlu dicatat bahwa di bawah kerangka verifikasi yang ada, Badan mengirimkan inspektur ke situs dan lokasi hanya bila diperlukan," tambahnya.

Dalam pidatonya pada hari Kamis (27/9) pada sidang tahunan ke-73 Majelis Umum PBB di New York, Netanyahu sekali lagi mengambil panggung untuk mengeluarkan sandiwara baru terhadap Iran, mengulangi tuduhannya bahwa negara itu sedang mengembangkan senjata nuklir di sebuah "situs rahasia" dan mendesak IAEA untuk memeriksanya.

(Islam-Times/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Amnesty International: Rencana 'Israel' Menghancurkan Khan Al-Ahmar Adalah Kejahatan Perang

Khan Al-Ahmar Palestinian village.

Amnesty International telah mengecam rencana Zionis untuk menghancurkan sebuah desa Badui di Tepi Barat yang diduduki dan secara paksa memindahkan penduduknya ketika rezim Tel Aviv mendesak kebijakan pengambilalihan tanah di wilayah yang diduduki terlepas dari kecaman hebat internasional.

"Setelah hampir satu dekade berusaha melawan ketidakadilan pembongkaran ini, penduduk Khan al-Ahmar sekarang mendekati hari yang menghancurkan ketika mereka akan melihat rumah generasi mereka diruntuhkan di depan mata mereka," Saleh Higazi, kata Wakil Direktur Amnesty International untuk Timur Tengah dan Afrika Utara.

Dia menambahkan, “Perbuatan ini tidak hanya tanpa perasaan dan diskriminatif; itu ilegal. Pemindahan paksa komunitas Khan al-Ahmar merupakan kejahatan perang. Zionis Israel harus mengakhiri kebijakannya menghancurkan rumah dan mata pencaharian warga Palestina untuk membuat jalan bagi permukiman. ”

Sekitar 180 warga desa Khan-al Ahmar digusur paksa dan dipindahkan oleh tentara Zionis Israel.

(Islam-Times/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Mahathir Peringatkan Trump: Jangan Memprovokasi China

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad ketika berpidato dalam Sidang Umum ke-73 PBB di New York.

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad memperingatkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk tak melakukan provokasi dengan China.

Diwartakan Newsweek Senin (1/10), Mahathir mendapat pertanyaan soal perang dagang antara AS dan China kala berkunjung ke Inggris.PM berusia 93 tahun itu menjelaskan, dia menyampaikan simpati dengan menjelaskan kebijakan impor China telah melukai ekonomi AS.

Namun, dia tak menekankan pentingnya dialog untuk menyelesaikan isu tersebut. Selain itu, dia mengkritisi langkah Trump mengirim Armada Pasifik ke China.

Menurut Mahathir, jika Trump nekat mengerahkan armada, maka China juga bakal mengirim kapal perangnya. "Bakal ada ketegangan, dan bisa berakhir dengan baku tembak," papar dia.

Dia memaparkan seharusnya pemerintahan Trump mencoba berdialog dengan Negeri "Panda".

Dia berpikir Beijing bukan pihak yang anti-pertemuan. "Mereka terbuka dengan negosiasi.
Mereka (AS) bisa bernegosiasi untuk mencari solusi atas isu impor barang dari China," terang Mahathir.

"Jika sebuah negara punya konflik, mereka bisa bernegosiasi, atau mengajukan ke pengadilan arbitrase. Kita harus siap dengan segala keputusannya," lanjut Mahathir.

Semenjak Trump menjabat sebagai presiden, AS sering terlibat ketegangan dengan China. Terbaru, dia menuduh Beijing berusaha mengintervensi pemilu legislatif di November 2018.

Pemerintahannya juga menerbitkan sanksi kepada pejabat maupun perusahaan China karena mereka membeli persenjataan dari Rusia.

Dari sektor militer, kapal perusak AS USS Decatur melaksanakan operasi navigasi di kawasan sengketa Laut China Selatan.

(News-Week/Islam-Times/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Kemlu Israel Tidak Bantah Soal Adanya Pertemuan Netanyahu dan Jusuf Kalla

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tengah membahas rencana pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di gedung Putih pada Senin, 5 Maret 2018, waktu Washington DC. (Foto: Twitter/@netanyahu)

Pertemuan berlangsung Sabtu pekan lalu di New York.

Kementerian Luar Negeri Israel tidak membantah soal adanya pertemuan antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Saya tidak membantah tentang adanya pertemuan antara kedua pemimpin," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel Emmanuel Nahshon saat dihubungi Albalad.co melalui WhatsApp hari ini. "Tapi saya tidak dapat menjelaskan secara rinci karena segala hal berkaitan Israel-Indonesia sangat sensitif."

Sumber Albalad.co mengetahui pertemuan rahasia itu mengungkapkan pertemuan antara Netanyahu dan Kalla berlangsung di Kota New York, Amerika Serikat, Sabtu pekan lalu waktu setempat.

Kedua tokoh ini memang berada di New York menghadiri dan berpidato di sidang tahunan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dia menambahkan pertemuan tersebut dibocorkan oleh Menteri Komunikasi Israel Ayub Kara kepada wartawan radio militer Israel. Padahal pihak Indonesia sudah meminta agar pertemuan rahasia ini tidak sampai bocor.

Menurut dia, Netanyahu marah besar karena Ayub Kara tidak bisa menjaga rahasia itu.

(Al-Balad/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

FATF Menolak Keanggotaan Saudi, Karena Kurangnya Tindakan terhadap Pendanaan Gelap

FATF has refused to grant Saudi Arabia full membership.

Arab Saudi telah gagal mendapatkan keanggotaan penuh dalam Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF), sebuah badan global yang bertujuan memerangi arus uang gelap dan pendanaan teror.

FATF mengumumkan hari Minggu (30/9) bahwa kerajaan telah gagal memenuhi standar yang diperlukan dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan teror.

Keputusan badan dengan 37-anggota antarpemerintah ini membahas sebuah tindakan terhadap rencana Riyadh untuk memperbaiki citranya sebagai pendukung kelompok ekstremis, yang diilhami Wahhabi dalam upaya untuk menarik investor asing dan menyelesaikan rencana ambisius untuk merombak ekonomi berbasis minyaknya.

Kerajaan ditolak setelah menjalani apa yang disebut FATF sebagai prosedur “evaluasi timbal balik”.

Evaluasi tersebut menemukan bahwa Arab Saudi memiliki tingkat efektivitas yang rendah atau moderat untuk 7 dari 11 kriteria yang dinilai untuk melawan pencucian uang dan pendanaan teror, Reuters melaporkan, mengutip juru bicara FATF.

"Ini berarti bahwa Arab Saudi tidak akan diberikan status keanggotaan pada saat ini," kata juru bicara itu. "Namun demikian, karena evaluasi timbal balik mendekati memuaskan, maka proses keanggotaan terus berlanjut."

Dia mencatat bahwa Arab Saudi tidak akan diberikan keanggotaan penuh sampai cukup mengatasi kekurangan yang diidentifikasi oleh organisasi.

Rejim Saudi telah melakukan tindakan agresif terhadap pejabat senior negara itu sebagai bagian dari kampanye yang diakui Putra Mahkota Mohammad bin Salman untuk mengatasi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Para kritikus mengatakan rencana itu adalah tindakan tegas pewaris muda pada perbedaan pendapat dan dorongannya untuk melenyapkan siapapun yang dianggap sebagai ancaman terhadap ambisinya.

Pekan lalu, Riyadh mengubah undang-undang anti-korupsi untuk menghapus undang-undang pembatasan 60 hari untuk menyelidiki klaim korupsi seperti itu terhadap menteri saat ini atau sebelumnya.

Pasukan keamanan Saudi sejauh ini telah menangkap lusinan pangeran dan pengusaha Saudi dan memasukkan mereka ke dalam tahanan atas perintah bin Salman.

(Reuters/Islam-Times/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Iran dan Eropa Menyelesaikan Mekanisme Kerja Sama, Sabotase AS Pasti Gagal

Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif meeting with European Union (EU) foreign policy chief Federica Mogherini.

Iran telah melakukan banyak pekerjaan dengan Eropa untuk merancang sebuah mekanisme untuk menjamin berlanjutnya perdagangan bilateral meskipun ada upaya oleh Amerika Serikat untuk menghalangi kerja sama tersebut, kata seorang pejabat Iran, menyatakan bahwa sabotase AS "pasti" akan gagal sebagai akibat dari hubungan diplomatik antara Iran- Eropa yang sedang berlangsung.

"Setelah banyak negosiasi tentang mekanisme kerjasama dengan Eropa, kami telah mendekati pemahaman tertentu, dan pasti, sabotase AS dalam hal itu akan gagal," kata Bahram Qassemi, juru bicara Kementerian Luar Negeri, dalam konferensi pers pada Senin (1/10).

Qassemi mengacu pada penarikan sepihak AS dari kesepakatan multilateral dengan Iran, Eropa, Rusia, dan China pada 8 Mei, dan mengatakan Tehran sejak itu telah bernegosiasi dengan pihak-pihak yang tersisa untuk menyusun mekanisme untuk mengalahkan sekatan keuangan AS di negara-negara Eropa yang akan menghambat kerjasama mereka dengan Iran.

Awalnya Iran mencapai kesepakatan dengan enam kekuatan dunia dan Uni Eropa (UE) pada tahun 2015, menyetujui untuk mengekang program nuklirnya sebagai imbalan untuk mengangkat pembatasan pada penjualan minyaknya.

Ketika Presiden AS Donald Trump secara sepihak menarik Amerika keluar pada bulan Mei, dia menjatuhkan kembali sanksi sebelumnya dan memberlakukan yang baru di Republik Islam. Dia juga memperkenalkan tindakan hukuman - yang dikenal sebagai sanksi sekunder - terhadap negara-negara ketiga yang melakukan bisnis dengan Iran.

Iran masih tetap dalam kesepakatan itu tetapi telah menekankan bahwa pihak-pihak lain dalam perjanjian harus bekerja untuk mengimbangi dampak negatif penarikan AS bagi Iran jika mereka ingin Tehran tetap berada di dalamnya.

Eropa telah mengambil berbagai langkah untuk memenuhi permintaan Iran akan jaminan praktis.


'Detailnya tetap dirahasiakan'

Pada 24 September, Iran dan lima mitranya merilis pernyataan bersama yang mengumumkan pembentukan "Kendaraan Serba Guna Khusus" untuk memfasilitasi perdagangan berkelanjutan dengan Iran, memotong sistem keuangan AS, dan menghindari dampak sanksi sekunder Amerika.

Pernyataan itu tidak memberikan rincian. Dan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Federica Mogherini mengatakan pembicaraan teknis akan dilakukan.

(Islam-Times/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Netanyahu Bertemu Jusuf Kalla di New York

Jusuf Kalla usai Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat. (Foto: Ananda Teresia/kumparan)

Ini merupakan pertemuan ketiga perdana menteri Israel dengan pemimpin Indonesia.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengadakan pertemuan rahasia dengan Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla di Kota New York, Amerika Serikat.

Pertemuan kedua pemimpin ini berlangsung di sela sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, seperti dilansir Israeli Army Radio semalam. Netanyahu dan Kalla sama-sama berpidato di acara tahunan itu.

Namun tidak ada penjelasan secara rinci di mana dan kapan pertemuan itu. Juga tidak disebutkan isi pertemuannya.

Ini merupakan pertemuan ketiga perdana menteri Israel dengan pemimpin Indonesia setelah Yitzhak Rabin bertemu Soeharto pada 1993 dan Ehud Barak bertemu Abdurrahman Wahid pada 2001.

Israel dan Indonesia memang tidak memiliki hubungan diplomatik, namun kedua negara menjalin hubungan dagang dan wisata.


Seperti dilangsirkan media kumparan mengatakan Media Israel Beritakan Pertemuan Rahasia JK dan PM Netanyahu di AS.

Wakil Presiden Jusuf Kalla dikabarkan melakukan pertemuan rahasia dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Pertemuan itu dilakukan di sela Sidang Majelis Umum PBB di New York Amerika Serikat pekan lalu.

Laporan tersebut diungkap pertama kali oleh Israel Army Radio pada Minggu (30/9) waktu setempat, demikian dilansir Jerusalem Post.

Netanyahu dan JK diketahui menghadiri Sidang Majelis Umum PBB di New York. Terkait kabar tersebut, media Jerusalem Post menyatakan, kantor PM Israel belum berkomentar soal informasi itu.

Indonesia dan Israel sampai saat ini tidak memiliki hubungan diplomatik. Hanya saja, sejumlah media Israel mengklaim kedua negara memiliki hubungan perdagangan dan pariwisata.

RI dikenal keras dan vokal menyampaikan kritik terhadap Israel, yang sampai saat ini menduduki tahan Palestina. Kebijakan luar negeri Indonesia juga mendukung penuh kemerdekaan Palestina.

kumparan masih mencoba mengkonfirmasi kebenaran kabar tersebut ke kantor Wakil Presiden.

(Jerusalem-Post/Israeli-Army-Radio/Kumparan/Al-Balad/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Mordechai Vanunu: Israel Rahasiakan Senjata Nuklirnya

Mordechai Vanunu dan istrinya Kristin Joachimsen setelah menikah di Gereja Sang Penebus, Yerusalem, 19 Mei 2015.

"Mereka (Israel) berbohong kepada media soal kejahatan ini dan mengatakan kepada saya untuk tidak memberitahu hal itu (senjata nuklir Israel)."

Pekan lalu, di depan sidang majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di Kota New York, Amerika Serikat, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan lantang memberitahu Israel memiliki gudang-gudang rahasia tempat penyimpanan senjata nuklir.

Tuduhan itu sudah lama dialamatkan kepada negara Mullah itu dan selalu di bantah. IAEA (Badan Tenaga Atom Internasional) telah menyatakan Iran tidak sedang mengembangkan senjata nuklir.

Sebaliknya, menurut Mordechai Vanunu, mantan teknisi reaktor nuklir Dimona di selatan Israel, kemarin bilang Israel masih merahasiakan program senjata nuklirnya meski dia sudah membcorkan kepada seluruh dunia dunia 32 tahun lalu.

"Hari ini (kemarin) 32 tahun lalu, pemerintah Israel menculik saya dari Roma, Italia, dan sampai sekarang (senjata nuklir Israel) masih menjadi rahasia sudah pernah saya bongkar hingga akhirnya saya diadili pada 22 Desember 1986," kata Vanunu melalui akun Twitternya kemarin. "Mereka (Israel) berbohong kepada media soal kejahatan ini dan mengatakan kepada saya untuk tidak memberitahu hal itu (senjata nuklir Israel)."

Vanunu menjelaskan hingga kini dia belum benar-benar bebas walau telah keluar dari penjara pada 2004. Dia tidak dibolehkan meninggalkan negara Zionis itu. "Tapi saya selamat dan akan terus menunggu hingga kebebasan tiba. Sekarang menunggu di Jaffa," ujarnya.

(Al-Balad/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Iranphobia, Poros Pertemuan Amerika dan Dewan Kerjasama Teluk Persia

Mike Pompeo, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat

Amerika Serikat selama empat dekade terakhir, berkali-kali menunjukkan tidak menginginkan terciptanya keamanan di kawasan dan sekarang mulai melakukan pergerakan baru di kawasan dengan jubah Iranphobia.

Sejumlah pertemuan yang dilakukan para penguasa Arab di Washington juga dengan tujuan pendekatan yang sama. Yang terbaru adalah pertemuan bersama antara Mike Pompeo, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat pada hari Jumat (28/9) di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB bersama rekan-rekan sejawatnya dari Arab. Kalangan media menyatakan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk membahas dibentuknya NATO Arab dan aktivitas Iran di kawasan.

Surat kabar The National beberapa hari lalu menulis laporan bahwa Tim Lenderking, Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat urusan Teluk Persia telah menghabiskan tiga pekan terakhir untuk kegiatan diplomatik di negara-negara kawasan demi mempersiapkan sarana bagi pembentukan NATO Arab.

Pemerintah Trump berharap bahwa koalisi ini untuk sementara diberi nama Koalisi Strategis Timur Tengah dan pada pertemuan yang rencananya akan diselenggarakan pada 12-13 Oktober di Washington akan dibicarakan soal bentuk awalnya.

Tidak ada keraguan bahwa tujuan dari semua gerakan ini untuk membuat keamanan negara-negara kawasan semakin bergantung pada Amerika Serikat. Sebelumnya, Trump mengatakan bahwa negara-negara Arab, termasuk Arab Saudi, harus membayar jika mereka menginginkan keamanan.

Trump pada bulan April tahun lalu, secara eksplisit menyatakan bahwa beberapa negara Timur Tengah tanpa dukungan AS tidak akan bertahan sekalipun hanya seminggu dan bahwa negaranya menghabiskan dana 7 triliun dolar di Timur Tengah selama 18 tahun terakhir. Oleh karenanya, negara-negara kaya harus membayar biaya yang telah dikeluarkan tersebut.

Sekalipun telah disampaikan bahwa tujuan dari gerakan ini untuk menciptakan koalisi anti-Iran, tapi sebelum itu terwujud, sebenarnya merupakan perangkap baru yang ditebar pemerintah Amerika Serikat untuk menangkap negara-negara Arab.

Abdel Bari Atwan, penulis dan analis terkenal Arab dalam masalah ini meyakini bahwa tujuan sebenarnya dari koalisi ini adalah memanfaatkan klaim bohong bernama "bahaya besar Iran", untuk menormalisasikan penuh hubungan denga-negara Arab "Sunni" dengan rezim penjajah Israel dan menjarah kekayaan negara-negara Teluk Persia yang masih tersisa untuk menjamin proyek-proyek infrastruktur Amerika Serikat yang sempat dijanjikan Donald Trump dalam kampanye pemilu Presiden dahulu.

Situs analisa Lobelog dalam catatannya menyinggung tujuan Amerrika untuk membentuk "Pasukan Arab" menulis, pergerakan Amerika Serikat untuk menciptakan koalisi keamanan regional mungkin tidak berujung pada sesuatu yang mirip dengan NATO Arab, tapi sebagai gantinya, Amerika Serikat mendapatkan versi Arab dari aliansi sebelum Perang Dunia I yang menyeret Eropa ke jurang kekerasan dan kebrutalan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Pemerintah Amerika Serikat dalam permainan politik baru ini berusaha menarik perhatian Al Saud dan negara-negara Arab lainnya dengan menuding Iran dapat meraih dua tujuan. Pertama, dapat memanfaatkan dolar-dolar hasil penjualan minyak dan yang kedua, rancangan baru keamanan Amerika Serikat di kawasan untuk memperkuat posisinya pada dasarnya model pembagian kerja. Tapi tidak diragukan bahwa hasil dari pergerakan ini tidak akan pernah menguntungkan kawasan. Karena pengalaman Perang Pertahanan Suci menunjukkan bahwa Dewan Kerjasama Teluk Persia menjadi pecundang pertama ketika Amerika Serikat berhadap-hadapan dengan Iran dengan memanfaatkan Arab Saudi.

(The-National/Parstoday/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Iran: Akhiri Pendudukan, Solusi Isu Palestina

Deputi Menlu Iran bidang hukum dan internasional Gholamhossein Dehghani

Deputi menteri luar negeri Iran bidang hukum dan internasional Gholamhossein Dehghani seraya mengutuk kejahatan rezim Zionis Israel terhadap rakyat Palestina menekankan, solusi adil bagi isu Palestina hanya dapat diraih dengan pemberian hak kepada rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri dan diakhrinya pendudukan.

IRNA melaporkan, Gholamhossein Dehghani Jumat (28/9) sore di sidang komite Palestina Gerakan Non Blok (GNB) di sela-sela sidang Majelis Umum PBB ke-73 di New York menjelaskan bahwa Israel melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB. Di kesempatan tersebut ia menuntut langkah praktis masyarakat internasional untuk mencegah aksi Zionis anti rakyat Palestina.

Seraya mengecam keputusan Washington mengakui secara resmi Quds sebagai ibukota Israel serta relokasi kedubes negara ini ke Baitul Maqdis, Dehghani menilai langkah ini sebagai pelanggaran nyata hukum internasional dan resolusi PBB.

Dehghani seraya menyambut pengesahan resolusi Majelis Umum PBB dalam mendukung bangsa Palestina, menyebutnya sebagai langkah penting untuk merealisasikan hak legal rakyat Palestina dan kebijakan yang tepat guna menekan Israel untuk mempertanggung jawabkan kejahatan perangnya terhadap rakyat tertindas Palestina.

Ia menjelaskan bahwa Israel secara terang-terangan mengancam perdamaian dan keamanan internasional. "Rezim Zionis Israel dengan memproduksi senjata nuklir dan senjata pemusnah massal lainnya menjadi ancaman paling serius bagi dunia," paparnya.

(IRNA/Parstoday/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Moskow Memperingatkan Tel Aviv Dari Potensi Serangan di Lebanon

Sergei Lavrov, Russian Foreign Minister.

Rusia memperingatkan entitas Zionis terhadap setiap potensi serangan di Lebanon, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan pada hari Jumat (29/9), menekankan bahwa ini akan menjadi pelanggaran berat hukum internasional.

"Ini tentu saja merupakan pelanggaran hukum internasional dan kami akan sangat menentang tindakan semacam itu," kata Lavrov.

"Kami memperingatkan terhadap setiap pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB, dan serangan dan bahkan sebenarnya penggunaan ruang udara Libanon adalah pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB," kata diplomat itu.

(Islam-Times/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Trump dan King Salman Membahas Pasar Minyak, Timur Tengah dan Hubungan Strategis

Salman bin Abdulaziz .Saudi King.

Presiden AS Donald Trump telah menyebut penguasa Arab Saudi yang kaya minyak untuk membahas "stabilitas pasar minyak" serta "perkembangan di kawasan Timur Tengah dan dunia," media pemerintah Saudi melaporkan beberapa hari setelah kecaman keras Trump terhadap OPEC atas tingginya harga minyak.

Menurut laporan Sabtu (29/9) oleh harian resmi Arab yang berbasis di Riyadh dan outlet media negara lainnya, Trump dan Raja Salman bin Abdulaziz juga membahas hubungan timbal balik dan "sarana untuk mengembangkan" kemitraan strategis mereka, upaya untuk "menjaga pasokan dan stabilitas "pasar" minyak dan "memastikan pertumbuhan ekonomi global."

Namun, laporan-laporan itu tidak merinci rincian diskusi antara para pemimpin AS dan anggota terkemuka Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan pengekspor minyak utama dunia.

Sementara Gedung Putih hanya menyatakan bahwa Trump dan penguasa Saudi membahas "masalah keprihatinan regional" tanpa memberikan rinciannya, menurut laporan pers AS.

Perkembangan itu terjadi beberapa hari setelah presiden Amerika itu menggunakan pidatonya di hari pembukaan sesi ke-73 Majelis Umum PBB untuk menegaskan kembali bahwa dia tidak senang dengan OPEC, negara-negara Timur Tengah dan harga minyak, menyalahkan negara-negara pengekspor minyak di kawasan itu karena meningkatnya harga BBM sambil menikmati perlindungan dari militer AS.

(Islam-Times/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Menlu Suriah: Koalisi Pimpinan AS Tidak Melakukan Apapun Untuk Memerangi Teror

Syrian Foreign Minister Walid al-Muallem addresses the 73rd session of the General Assembly at the United Nations in New York.

Menteri Luar Negeri Suriah Walid al-Muallem mengatakan koalisi pimpinan AS yang konon memerangi kelompok teroris Takfiri Daesh tidak melakukan serangan udara apapun untuk memerangi dan menghancurkan terorisme dan militan kecuali telah mendatangkan malapetaka di negara Arab itu.

Berpidato dihadapan para pemimpin dunia pada sesi ke-73 Majelis Umum PBB di New York pada hari Sabtu (29/9), Muallem menggambarkan aliansi militer sebagai "tidak sah" dan mengecam "kebijakan hegemonik" yang dilakukan oleh negara-negara tertentu terhadap pemerintah Damaskus.

Koalisi pimpinan AS telah melakukan serangan udara terhadap ‘apa yang dia katakan’ sebagai target Daesh di dalam Suriah sejak September 2014 tanpa izin dari pemerintah Damaskus atau mandat PBB.

Aliansi militer telah berulang kali dituduh menargetkan dan membunuh warga sipil. Hal ini juga sebagian besar tidak mampu mencapai tujuan yang dinyatakannya untuk menghancurkan Daesh.

(Islam-Times/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Menteri Luar Negeri Korea Utara Ri Yong-ho: Korea Utara Tidak Akan 'Meninggalkan' Program Nuklir Tanpa Kepercayaan di AS

North Korean Foreign Minister Ri Yong-ho addresses the 73rd United Nations General Assembly.

Menteri Luar Negeri Korea Utara Ri Yong-ho mengatakan sanksi lanjutan terhadap Korea Utara hanya semakin memperdalam keretakan ketidakpercayaan di Amerika Serikat, menekankan bahwa negaranya "tidak mungkin" akan meninggalkan pengejarannya terhadap senjata nuklir secara sepihak selama Washington terus menjatuhkan sanksi yang keras terhadap Pyongyang.

"Tanpa kepercayaan di AS tidak akan ada kepercayaan pada keamanan nasional kita dan dalam keadaan seperti itu tidak mungkin kita akan secara sepihak melucuti diri kita terlebih dahulu," kata diplomat top Korea Utara, berbicara kepada para pemimpin dunia pada sesi ke-73 Sidang Umum PBB di New York pada hari Sabtu (29/9).

Ri menambahkan bahwa negaranya telah mengambil "langkah-langkah baik yang signifikan" pada tahun lalu, seperti menghentikan uji coba nuklir dan rudal, membongkar tempat uji nuklir, dan berjanji untuk tidak mengembangkan senjata nuklir dan teknologi nuklir. "Namun, kami tidak melihat respon yang sesuai dari AS."

Pada tanggal 12 Juni, di sebuah pertemuan bersejarah dengan Presiden AS Donald Trump di Singapura, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un setuju untuk "bekerja menuju denuklirisasi lengkap Semenanjung Korea" sebagai imbalan atas jaminan keamanan dan mengakhiri bahaya dengan Pasukan AS. Kim sebelumnya mengatakan bahwa persenjataan nuklir negaranya adalah penghalang terhadap potensi agresi AS.

Sementara KTT telah dilihat sebagai ujian untuk diplomasi yang dapat mengakhiri kebuntuan nuklir lama, para ahli kebijakan luar negeri mengatakan taruhannya tinggi jika tidak menghasilkan kesepakatan nuklir.

Pemimpin Korea Utara telah mengatakan kepada Trump bahwa denuklirisasi tergantung pada mengakhiri antagonisme antara kedua negara, sementara Washington mengatakan sanksi keras akan tetap berlaku terhadap Pyongyang sampai denuklirisasi selengkapnya.

(Islam-Times/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Lavrov: Anda Tidak Dapat Mengunci Iran di dalam Perbatasannya

Sergei Lavrov. Russian Foreign Minister

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov telah mengkritik negara-negara Barat tertentu karena berusaha mengisolasi Tehran, mengatakan bahwa Iran tidak dapat dikunci di dalam perbatasannya.

Berbicara kepada wartawan di sela-sela sesi Majelis Umum PBB ke-73 di New York pada hari Jumat (28/9), Lavrov menekankan bahwa tidak realistis untuk mengesampingkan Republik Islam sebagai pemain regional di Timur Tengah.

"Jadi, tampaknya untuk menstabilkan semua negara-negara ini - Yaman, Suriah, dan Irak - Anda harus mencapainya dengan melemahkan posisi Iran, dan bahkan lebih lagi, untuk dihilangkan, sehingga tidak akan ada pengaruh Iran di sana." dia berkata. "Saya tidak berpikir kamu bisa menguncinya di dalam kurungan di dalam perbatasannya."

Iran telah membantu Suriah dan Irak dalam pertarungan kontra-terorisme mereka atas permintaan pemerintah masing-masing.

Lavrov juga mencatat bahwa Arab Saudi dan Qatar juga mengejar kepentingan mereka sendiri di luar perbatasan mereka.

Diplomat Rusia atas lebih lanjut menolak tuduhan oleh kekuatan Barat bahwa Iran mendukung teroris, menambahkan, "Kita tidak memiliki bukti bahwa, misalnya, Iran adalah negara yang mensponsori terorisme."

Dia lebih lanjut menyambut kesepakatan baru-baru ini antara pihak yang tersisa dengan kesepakatan nuklir 2015, yang dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA), untuk membentuk "kendaraan tujuan khusus" untuk memfasilitasi pembayaran yang terkait dengan ekspor Iran.

"Semua jalan, semua cara sedang dibahas bagi Iran untuk menerima apa yang dijanjikan oleh Dewan Keamanan," termasuk sistem barter untuk minyak, kata Lavrov.

Rusia melakukan 'segalanya' untuk menyelamatkan JCPOA

Secara terpisah pada hari Jumat (28/9), menteri luar negeri Rusia berbicara dihadapan Majelis Umum, di mana dia mengecam Barat karena menggunakan "segala metode, termasuk pemerasan politik, tekanan ekonomi dan kekuatan kasar" untuk menghentikan dunia multipolar.

(Islam-Times/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Dukungan Rusia dan Cina Terhadap JCPOA

Bendera pihak penandatangan JCPOA

Presiden AS, Donald Trump sejak awal menjabat senantiasa memandang nuklir JCPOA dengan sinis, bahkan menyebut perjanjian tersebut sebagai yang terburuk dalam sejarah AS.

Akhirnya, Trump memutuskan menarik keluar negaranya dari perjanjian nuklir internasional ini pada 8 Mei 2018. Ia juga menegaskan akan menjalankan seluruh sanksi nuklir terhadap Iran pada November tahun ini. Keputusan Trump tersebut memicu reaksi negatif dan kecaman dari negara lain penandatangan JCPOA.

Selain Rusia dan Cina, yang menjadi negara penandatangan JCPOA, Uni Eropa, Jerman, Perancis dan Inggris juga menekankan urgensi menjaga dan melanjutkan JCPOA.

Rusia dan Cina sejak awal meyakini pentingnya JCPOA dan implementasi kesepakatan internasional itu. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov dalam pidato yang disampaikan di sidang Majelis Umum PBB hari Jumat (29/9) menyatakan bahwa Moskow akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga JCPOA.

Lavrov menegaskan bahwa Rusia akan tetap menjaga kesepakatan yang didukung Dewan Keamanan PBB, karena Republik Islam Iran secara penuh menjalankan komitmennya terhadap JCPOA.

Pandangan senada juga disampaikan Menlu Cina, Wang Yi, yang mengatakan bahwa JCPOA tidak hanya menguntungkan kepentingan para penandatangan kesepakatan tersebut, tapi juga kepentingan seluruh dunia. Oleh karena itu, perjanjian tersebut harus tetap dipertahankan. Ditegaskannya, tidak diimplementasikannya JCPOA akan menyebabkan kredibilitas Dewan Keamanan PBB diragukan.

Dengan mempertimbangkan solusi Uni Eropa untuk mempertahankan JCPOA, sejak awal sudah disampaikan paket tawaran dari mereka kepada Iran, yang akan dijalankan sejak 4 November, yang bersamaan dengan babak kedua implementasi sanksi nuklir AS terhadap Tehran.

Rusia dan Cina juga memiliki kebijakan sendiri untuk meredam dampak negatif sanksi AS terhadap Iran dengan menjaga kelanjutan JCPOA.

Dengan demikian, mekanisme yang ditawarkan Uni Eropa berkaitan dengan paket tawaran mengenai JCPOA hanya menyangkut negara-negara Eropa saja. Sedangkan Rusia dan Cina memiliki kebijakan sendiri untuk melindungi perusahaan-perusahaan di negaranya dari pengaruh sanksi AS terhadap Iran.

Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Federica Mogherini mengatakan, kami bersama negara-negara Eropa, Cina dan Rusia serta negara lain di dunia meretas solusi demi melanjutkan hubungan perdagangan dengan Iran, sekaligus mengantisipasi kemungkinan datangnya sanksi baru terhadap Iran.

Rusia dan Cina berkeyakinan bahwa pembatalan JCPOA akan berdampak negatif terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Oleh karena itu, Moskow dan Beijing tetap konsisten untuk menjaga dan melanjutkan kesepakatan internasional itu. Sikap kedua negara ini yang diiikuti oleh negara lain akan menjadi berita buruk bagi Trump, yang berambisi memaksakan keinginannya kepada dunia supaya mencabut JCPOA.

(Parstoday/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Menlu Rusia Minta Dunia Bantu Rekonstruksi Suriah

Sergei Lavrov

Menteri Luar Negeri Rusia meminta bantuan dan perhatian internasional atas proses rekonstruksi Suriah.

Kantor berita Perancis melaporkan, Menlu Rusia, Sergei Lavrov, Jumat (28/9/2018) dalam pidatonya di sidang Majelis Umum PBB menegaskan urgensi rekonstruksi Suriah untuk membuka kesempatan bagi para pengungsi untuk kembali ke tanah airnya.

Lavrov menambahkan, inilah yang diharapkan oleh para pengungsi Suriah dan harus menjadi prioritas pertama masyarakat internasional serta lembaga-lembaga dunia.

Negara-negara Barat menolak untuk membantu rekonstruksi Suriah jika tidak ada kepentingan politik yang bisa diraihnya.

Menurut Lavrov, dialog yang digagas Rusia, Iran dan Turki telah membuka kesempatan ditemukannya solusi politik di Suriah berdasarkan resolusi-resolusi PBB.

(AP/Parstoday/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)